Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembenahan menyeluruh terhadap badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai masih sarat persoalan tata kelola dan kepemimpinan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

Prabowo secara terbuka mengkritik kinerja sejumlah direksi BUMN yang dinilai tidak profesional dan tidak berorientasi pada pengabdian kepada negara. Dia menyoroti praktik perusahaan pelat merah yang merugi, tetapi tetap meminta insentif atau tantiem.

“BUMN sangat banyak, banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi. Enggak tahu malu,” tegas Prabowo.

Oleh sebab itu, Presiden mengaku telah memberi tugas kepada Kepala Danantara bersama sejumlah menteri terkait untuk melakukan pembersihan di seluruh BUMN. Prabowo menegaskan, jabatan direksi BUMN bukanlah ruang mencari keuntungan pribadi.

“Kalau enggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Banyak yang siap gantikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk mendorong swasembada energi nasional.

Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang memadai, tetapi selama ini terkendala oleh lemahnya kemauan dan praktik manajemen yang menyimpang.

“Selama ini banyak di posisi kritis membohongi atasan, menipu atasan, menipu Presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus dihentikan,” kata Prabowo.

Dia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya energi dan kekayaan negara harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab karena menjadi fondasi penting dalam menghilangkan kemiskinan, mengatasi kelaparan, serta mengejar ketertinggalan industri dan teknologi.

Prabowo juga mengingatkan ketatnya persaingan global ke depan. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia berpotensi menjadi sasaran perebutan jika tidak dikelola dengan baik dan disertai kekuatan nasional yang memadai.

“Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo menyatakan optimisme bahwa agenda besar pemerintah, termasuk program hilirisasi dan swasembada energi, dapat tercapai apabila pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional dan bersih.

“Program hilirisasi membutuhkan uang, tapi saya optimis dengan pengelolaan yang baik kita akan mampu mencapai tujuan itu,” pungkasnya.