Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya tidak mau dibohongi dengan laporan palsu yang jadi akal-akalan pihak tertentu untuk menyenangkan dirinya.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam sambutannya di Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia pada Rabu (11/3/2026).

"Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Laporan yang menyenangkan. Laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini," ucap Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo mengatakan dirinya mendapatkan laporan yang menggembirakan terkait imbal hasil aset atau return on assets (RoA) Danantara yang melonjak 300%.

"Ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini. Bahwa tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen," ujar Prabowo.

Meski begitu, menurutnya, capaian RoA masih jauh dari target. Menurutnya, ROA suatu entitas usaha yang baik adalah minimal 10%. Lebih bagus lagi bisa 12%.

"Kita harus memiliki target yang bagus, yaitu 10%. Tapi kita mengerti bahwa itu mungkin dalam tahun-tahun pertama belum bisa kita capai," katanya.

Prabowo pun menilai RoA 5% Danantara cukup rasional. Dengan RoA 5%, Danantara harus mengembalikan imbal hasil ke negara sebesar US$50 miliar atau Rp800 triliun.

"Jadi, pimpinan Danantara, sasaranmu masih jauh. Tapi tidak mengapa. Saya yakin dan percaya kunci dari manajemen yang baik adalah di hati, di jiwa," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Presiden Praowo Subianto sangat marah atas gejolak yang terjadi di pasar modal beberapa pekan ini.

Menurut Hashim, Presiden Prabowo melihat peristiwa ini tidak hanya berdampak pada investor, tetapi juga menyangkut kehormatan Indonesia.

“Presiden Prabowo sangat marah atas apa yang terjadi minggu lalu, terutama karena kehormatan negara dipertaruhkan,” ucap Hashim dalam Asean Climate Forum (ACF) 2026, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Karena gejolak tersebut, Hashim menyebut banyak investor ritel yang menjadi korban, dan secara finansial dirugikan. Adapun, gejolak yang terjadi pada pasar modal selama beberapa pekan ini akibat peringatan dari penyedia indeks MSCI. MSCI mengumumkan akan membekukan sementara rebalancing saham asal Indonesia di dalam indeksnya.

Salah satunya, MSCI menyatakan adanya isu fundamental terkait investability, terutama soal struktur kepemilikan saham yang kurang transparan dan free float yang dinilai rendah.

MSCI pun mengingatkan apabila isu tersebut tidak dibenahi maka Indonesia terancam akan turun kelas ke frontier market dari posisinya saat ini emerging market. Hal tersebut pun memicu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sekitar 7%-8% dalam satu hari setelah pengumuman MSCI.

Hashim menuturkan gejolak ini menjadi perhatian serius pemerintah karena munculnya sorotan terkait transparansi dan kredibilitas pasar modal. Dia menyebut, pasar berintegritas tinggi hanya bisa ada jika ada kepercayaan dan kredibilitas di pasar modal.

“Saya tujukan kepada Anda, Pak Jeffrey [BEI] dan Pak Hasan [OJK], pemerintah akan mengawasi dengan sangat ketat. Saya serius. Ini menjadi topik besar minggu lalu, beberapa orang diminta mundur. Ada alasannya karena tidak ada transparansi dan pasar yang tidak transparan,” tutur Hashim.

Hashim juga mengungkapkan Morgan Stanley mengirim empat surat ke Pemerintah Indonesia yang mempertanyakan banyak hal.

Dia juga menuturkan akan ada pengawasan dan penelaahan ketat untuk memastikan perlindungan investor. Dia bahkan menyebut ketika terdapat perusahaan dengan rasio price to earning (PE) yang besar hingga 167 kali, 1.200 kali, bahkan 4.000 kali, ada yang salah dengan pasar modal.

“Itu anomali. Itu red flag,” ujarnya.

Adapun, peringatan dari MSCI itu berujung pada sejumlah pejabat di BEI dan OJK mengundurkan diri, sebelum otoritas pasar modal mengeluarkan delapan rencana aksi. Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri dari jabatannya, disusul Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) OJK IB Aditya Jayaantara, dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.