Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Afrika SelatanCyril Ramaphosa resmi mengakhiri masa kepemimpinan negaranya di kelompok G20.

Ramaphosa menyoroti sejumlah inisiatif terkait iklim, termasuk penanganan bencana alam, transisi energi, serta dukungan bagi negara berkembang. Dia juga menegaskan pentingnya membangun kemitraan lebih kuat dengan Afrika pada abad ke-21.

KTT Pemimpin G20 selama dua hari itu berakhir pada 23 November di Johannesburg, Afrika Selatan.

“Dengan ini saya nyatakan palu sidang G20 secara resmi menutup KTT ini dan berpindah kepada presiden G20 berikutnya, yakni Amerika Serikat,” ujarnya dalam pidato penutupan dikutip dari Antara, Senin (24/11/2025).

Sementara itu, Afrika Selatan akan menyerahkan keketuaan G20 kepada Amerika Serikat (AS) pada tingkat yang dianggap tepat, kata Menteri Luar Negeri Ronald Lamola, Sabtu, di tengah ketegangan diplomatik kedua negara.

Hubungan Pretoria-Washington memanas setelah Presiden AS Donald Trump memutuskan tidak menghadiri KTT Pemimpin G20 di Johannesburg pada 22–23 November 2025.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa sebelumnya menyatakan kemungkinan perubahan sikap dari AS, namun pernyataan itu dibantah Gedung Putih.

KTT G20 resmi dimulai Sabtu tanpa perwakilan AS, meski negara itu merupakan penerus presidensi G20, dan biasanya disertai seremoni serah terima.

Lamola mengatakan dalam konferensi pers bahwa AS ingin proses serah terima dilakukan melalui chargé d’affaires di Kedutaan Besar AS di Pretoria.

Dia menegaskan Kementerian Hubungan Internasional dan Kerja Sama (DIRCO) ingin membedakan antara serah terima dan pembahasan KTT yang melibatkan banyak pemimpin dan pejabat resmi.

Serah terima idealnya dilakukan oleh kepala negara atau menteri yang ditunjuk langsung Presiden AS, kata Lamola.

“Karena mereka menugaskan seorang chargé, DIRCO menugaskan pejabat setingkat untuk melakukan serah terima di kantor mulai Senin,” ujarnya.

Lamola menambahkan bahwa prosedur ini tidak akan merusak hubungan kedua negara karena dilakukan pada tingkat yang semestinya.

“Kami akan memastikan penghormatan setara, dengan pejabat setingkat chargé yang melakukan serah terima,” katanya.

Dia menegaskan Presiden Afrika Selatan tidak dapat menyerahkan keketuaan kepada seorang chargé d’affaires di hadapan kepala negara lain.

Awal bulan ini, Trump mengumumkan tidak mengirim pejabat ke Johannesburg karena menuding Afrika Selatan melanggar hak asasi Afrikaner kulit putih, tuduhan yang berulang kali dibantah Pretoria.

Hubungan Washington-Pretoria saat ini berada pada titik terendah karena perbedaan kebijakan luar negeri dan domestik.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan sejumlah gagasan tentang pembangunan setiap negara hingga semangat global south dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025).

KTT G20 tahun ini merupakan momen bersejarah karena diselenggarakan untuk pertama kalinya di tanah Afrika, berkat posisi Afrika Selatan sebagai pemegang Presidensi G20. Dengan tema utama “Solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan”, KTT G20 yang diselenggarakan di Johannesburg pada 22—23 November 2025 ini dibuka oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

Sebagai negara yang berkomitmen menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia bertekad mempertahankan partisipasinya dalam KTT G20 tahun ini. Terlebih, Indonesia belum lama ini menyelesaikan amanah sebagai pemegang Presidensi G20 pada 2022.

Ketika Indonesia selalu diwakili kepala negara dalam pertemuan tingkat pemimpin KTT G20 sejak 2008, tahun ini menjadi tidak biasa karena Wakil Presiden berangkat memimpin delegasi RI untuk KTT G20 di Afrika Selatan.

Di hadapan puluhan pemimpin dunia, Wapres Gibran menyampaikan pidato perdananya dengan durasi mencapai tiga menit.

Berikut isi pidato Wapres Gibran, Sabtu (22/11/2025):

Yang Mulia, Presiden Ramaphosa, Yang Mulia, para pemimpin negara-negara G20,

Izinkan saya memulai dengan menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo kepada Presiden Ramaphosa. Juga, apresiasi mendalam kepada Pemerintah Afrika Selatan atas keramahan dan penyelenggaraan yang luar biasa.

Kami memuji kepemimpinan Afrika Selatan dalam memandu G20 melalui tahun yang penuh tantangan. KTT G20 ini adalah pertemuan bersejarah, yang pertama kali diselenggarakan di tanah Afrika. Tonggak sejarah ini menandai perubahan mendalam di mana Global South tidak lagi menjadi penonton, tetapi mitra penggerak dalam tata kelola global.

Yang Mulia,

Indonesia percaya bahwa pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif, untuk mengangkat harkat dan martabat setiap bangsa. Indonesia menyambut baik fokus G20 pada pendanaan berkelanjutan, namun ambisi harus melangkah lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mencapai adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil dan merata. Dunia membutuhkan pendanaan yang lebih mudah diakses, dapat diprediksi, dan setara, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Melalui pengurangan utang, pendanaan inovatif, blended finance, dan mekanisme transisi hijau. Indonesia mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional kami, sekitar $2,5 miliar setiap tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur yang tahan iklim. Indonesia juga mendorong inklusi keuangan.

Sistem pembayaran digital QRIS nasional kami menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketidaksetaraan.

Teknologi baru seperti aset kripto, token digital, termasuk Bitcoin, dapat menciptakan peluang sekaligus risiko. Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang ekonomi kecerdasan (intelligence economy).

Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak untuk menentukan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada model tunggal yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik. Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte. Kerja sama harus mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan.

Terima kasih.

Kami lihat ada Belanda, kemudian juga dari China, sudah juga ingin melakukan pertemuan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa terdapat rencana pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pemerintah Belanda dan China di sela gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22-23 November 2025 mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Pambudi menyatakan bahwa pihaknya menerima permintaan dari sejumlah negara untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo.

“Nah, ini sedang kami koordinasikan, baik dengan Kemlu (Kementerian Luar Negeri) maupun dengan Kantor Staf Presiden, untuk bagaimana menata agenda yang sudah ada di kami. Kami lihat ada Belanda, kemudian juga dari China, sudah juga ingin melakukan pertemuan,” kata Edi Pambudi, di Jakarta, Jumat.

Ia menyampaikan, KTT G20 menjadi momentum penting untuk menjaring kerja sama strategis dengan negara lain, sehingga pihaknya mengupayakan untuk menyelenggarakan pertemuan bilateral dengan berbagai negara mitra kerja sama.

Edi memaparkan, konferensi kali ini akan berfokus pada tiga sesi utama yang membahas berbagai tantangan global. Sesi pertama akan membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.

Sesi kedua akan berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh (resilient world), yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan (just energy transition), serta sistem pangan. Sementara sesi ketiga akan membahas isu pekerjaan layak (decent work) dan tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Edi menuturkan, sesi ketiga juga akan membahas mengenai mineral kritis yang menjadi usulan dan fokus kepentingan Indonesia pada pertemuan kali ini.

"(Mineral kritis) ini salah satu bahasan yang diusulkan oleh Indonesia ke dalam G20, setelah kita juga sudah mengusulkan di ASEAN," ujarnya pula.

Ia mengakui, masih terdapat sejumlah perdebatan mengenai isu energi dan perdagangan, sehingga belum tercapai konsensus terkait kedua isu tersebut.

“Beberapa hal yang masih menjadi pertentangan, yakni soal energi, lalu juga soal perdagangan karena seperti yang kita tahu, ada negara yang saat ini tidak begitu suka dengan (konsep) multilateral, tapi lebih suka kepada (hubungan) bilateral,” ujar Edi.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto menjelaskan bahwa Presidensi G20 Afrika Selatan memiliki 15 working groups dan 3 task forces.

Ia menyebut, sejumlah isu yang dibahas oleh working groups dan task forces tersebut, antara lain agrikultur, pembangunan, ekonomi digital, budaya, mitigasi bencana, pendidikan, lingkungan dan keberlanjutan iklim, ketenagakerjaan, kesehatan, transisi energi, riset dan inovasi, pariwisata, investasi dan perdagangan, serta pemberdayaan perempuan.

Namun, kata dia lagi, dari belasan kelompok kerja tersebut, baru beberapa yang berhasil mencapai konsensus penuh, yakni sektor perdagangan, ketenagakerjaan (employment), dan pariwisata.

"Beberapa aspek yang selain itu tidak memenuhi konsensus, sehingga diterbitkan chair's summary," kata Ferry Ardiyanto pula.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025