Bisnis.com, BANDA ACEH — Mojtaba Khamenei, putra kedua Ayatollah Ali Khamenei, resmi ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru setelah kematian ayahnya akibat serangan AS-Israel ke Teheran beberapa waktu silam.

Terpilihnya Mojtaba Khamenei menandai kelanjutan kepemimpinan garis keras Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di Republik Islam tersebut.

Pengangkatan ulama garis keras berusia 56 tahun itu dilakukan oleh Majelis Ahli Iran, lembaga ulama yang beranggotakan 88 orang dan memiliki kewenangan memilih pemimpin tertinggi negara. Penunjukan tersebut terjadi setelah serangan yang menewaskan Ali Khamenei serta sejumlah anggota keluarganya. Mojtaba dilaporkan selamat karena tidak berada di lokasi saat serangan berlangsung.

“Majelis Ahli menyerukan seluruh rakyat Iran, khususnya para elit dan intelektual dari kalangan seminari dan universitas, untuk bersumpah setia kepada kepemimpinan Mojtaba Khamenei dan menjaga persatuan nasional,” demikian pernyataan lembaga tersebut, dikutip Al Jazeera, Senin (9/3/2026).

Menurut laporan Al Jazeera, Mojtaba Khamenei selama puluhan tahun dikenal sebagai tokoh berpengaruh di lingkaran dalam kekuasaan Iran, meskipun dia hampir tidak pernah tampil di depan publik.

Dia tidak pernah mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau mendapatkan mandat melalui pemungutan suara langsung, tetapi memiliki hubungan erat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), kekuatan militer utama negara tersebut.

Penunjukan Mojtaba sebagai pemimpin tertinggi Iran juga dipandang sebagai sinyal bahwa faksi garis keras masih mempertahankan dominasi politik di negara itu. Sejumlah pengamat menilai hal tersebut dapat memperkecil peluang Iran untuk segera membuka negosiasi dengan negara Barat, terutama Amerika Serikat.

Profil Mojtaba Khamenei

Melansir dari Britannica, Mojtaba Khamenei lahir pada 8 September 1969 di Mashhad, Iran, dari keluarga ulama yang memiliki pengaruh besar dalam revolusi Islam 1979. Ayahnya, Ali Khamenei, merupakan salah satu tokoh penting yang mendukung penggulingan Shah Mohammad Reza Pahlavi dan kemudian menjadi presiden Iran sebelum menjabat sebagai pemimpin tertinggi sejak 1989.

Sebagai anak dari tokoh revolusi, Mojtaba tumbuh dalam lingkungan politik dan religius yang kuat. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pada 1987, dia bergabung dengan IRGC dan bertugas pada akhir perang Iran-Irak yang berlangsung antara 1980-1988.

Disebutkan bahwa setelah perang berakhir, Mojtaba menempuh pendidikan agama dan pada akhir 1990-an belajar di seminari Qom di bawah bimbingan sejumlah ulama konservatif terkemuka. Dia kemudian mengajar di seminari tersebut dan membangun jaringan kuat dengan kalangan ulama serta aparat keamanan Iran.

Selama masa kepemimpinan ayahnya, Mojtaba memainkan peran penting di Kantor Pemimpin Tertinggi. Britannica menyebut ia sering berperan sebagai penghubung kekuasaan yang memiliki pengaruh besar terhadap lembaga militer maupun ulama, meskipun tetap berada di balik layar dan jarang tampil di ruang publik.

Perhatian publik terhadap Mojtaba mulai meningkat pada pemilihan presiden Iran 2005 ketika kandidat konservatif Mahmoud Ahmadinejad secara mengejutkan memenangkan pemilu. Kandidat reformis Mehdi Karroubi menuduh Mojtaba memanfaatkan jaringan kekuasaannya untuk memengaruhi hasil pemilu tersebut.

Kontroversi serupa kembali muncul pada pemilu 2009 yang memicu gelombang protes besar di Iran. Britannica melaporkan bahwa pihak oposisi menuduh Mojtaba terlibat dalam intervensi pemilu serta mengoordinasikan tindakan keras terhadap demonstran setelah hasil pemilu dipersoalkan oleh masyarakat.

Al Jazeera juga mencatat bahwa selama hampir dua dekade, kelompok oposisi dalam dan luar negeri mengaitkan nama Mojtaba dengan penindasan terhadap demonstrasi anti-pemerintah. Pasukan Basij yang berada di bawah jaringan IRGC disebut memainkan peran utama dalam meredam aksi protes tersebut.

Status keagamaan Mojtaba juga menjadi perdebatan. Dia diketahui berstatus hojatoleslam, yakni ulama tingkat menengah, bukan ayatollah yang memiliki otoritas religius lebih tinggi. Namun, ayahnya juga belum menyandang gelar ayatollah ketika pertama kali diangkat sebagai pemimpin tertinggi pada 1989, sehingga kemungkinan perubahan aturan serupa dapat terjadi.

Pada tahun 2022, sebuah media yang terkait dengan seminari Qom mulai menyebut Mojtaba sebagai ayatollah. Penyebutan tersebut memicu spekulasi luas bahwa ia sedang dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin tertinggi Iran.

Media Barat juga mengaitkan Mojtaba dengan jaringan kekayaan besar yang diduga tersebar di berbagai negara melalui jaringan sekutu politik dan ekonomi.

Al Jazeera melaporkan bahwa berbagai laporan menyebutkan miliaran dolar aset dipindahkan melalui jaringan internal yang berafiliasi dengan elit kekuasaan Iran, meskipun tuduhan tersebut belum pernah secara langsung dikomentari oleh Mojtaba Khamenei.