Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program Insersi Pendidikan Perkoperasian di Jateng. Program ini menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik dari jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB.

Peluncuran program dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jumat (5/6/2026).

Luthfi mengatakan, program tersebut menjadi langkah penting agar generasi muda kembali mengenal koperasi sejak bangku sekolah. Dalam program itu, materi perkoperasian akan dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada sehingga tidak menambah beban belajar siswa.

“Koperasi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih,” kata Luthfi.

Luthfi menyebut, modul pendidikan perkoperasian telah disiapkan. Para kepala sekolah, pengawas, dan guru juga telah mendapat pembekalan untuk pelaksanaan program tersebut. Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menginisiasi materi dan modul koperasi untuk pembelajaran anak-anak di sekolah.

Program Insersi Pendidikan Perkoperasian dilaksanakan dengan mengintegrasikan materi dan nilai-nilai koperasi ke dalam pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI, siswa dikenalkan dengan nilai dasar koperasi dan gotong royong.

Pada jenjang SMP/MTs, peserta didik mulai diberi pemahaman tentang organisasi, pengelolaan, dan manfaat koperasi. Sementara pada jenjang SMA/SMK/MA, materi diarahkan pada praktik koperasi dan kewirausahaan. Untuk SLB, implementasinya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Ferry, insersi pendidikan koperasi penting untuk mengembalikan pemahaman generasi muda terhadap ekonomi Pancasila. Ia berharap langkah Jawa Tengah dapat diikuti daerah lain.

Ferry menambahkan, koperasi tidak boleh hanya dipahami sebagai simpan pinjam. Koperasi harus kembali dikenalkan sebagai badan usaha yang sesuai dengan karakter bangsa, yakni gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan.

“Koperasi penting dikenalkan karena bisa menjadi alternatif penyediaan lapangan pekerjaan bagi milenial, Gen Z, generasi muda, hingga generasi Alpha yang sekarang masih sekolah,” katanya.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin juga menyampaikan apresiasi atas langkah Jawa Tengah. Ia menilai, pendidikan perkoperasian bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik.

“Pendidikan perkoperasian sesungguhnya bukan sekadar mengajarkan cara membentuk koperasi sekolah, dan bukan pula hanya mengenalkan sejarah Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lebih dari itu, pendidikan perkoperasian adalah proses menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, kejujuran, kepemimpinan, kemandirian, serta semangat membangun kesejahteraan bersama,” kata Toni.

Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Menurutnya, pendidikan perkoperasian sejalan dengan nilai keagamaan, terutama semangat tolong-menolong, kepedulian sosial, dan kemandirian umat.

Nasaruddin mengatakan, koperasi juga dapat dikembangkan melalui lembaga keagamaan, termasuk masjid, pondok pesantren, ormas keagamaan, dan rumah ibadah. Tujuannya agar umat semakin mandiri melalui kegiatan-kegiatan koperasi yang ada.