Mataram (ANTARA) - Sebanyak 400 kilogram kedelai edamame hasil tanam warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, laku terjual dalam satu hari usai panen.

Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat, M. Fadli di Lombok Barat, Rabu, menjadikan keberhasilan tersebut sebagai motivasi untuk terus mengembangkan pembinaan berbasis pertanian yang tidak hanya memberikan keterampilan kepada warga binaan, tetapi juga menghasilkan produk berkualitas yang mampu bersaing di pasaran.

"Alhamdulillah, panen ketiga pada Selasa (30/6) kemarin kembali membuahkan hasil yang sangat baik. Sebanyak 400 kilogram edamame habis terjual dalam sehari," katanya.

Dengan laku terjual di pasaran, Fadli menilai hal ini sebagai bukti bahwa hasil budi daya warga binaan memiliki kualitas yang baik dan semakin dipercaya masyarakat.

"Untuk itu, kami optimistis target produksi tiga sampai empat ton hingga akhir masa panen dapat tercapai," ujarnya.

Ia mengakui bahwa keberhasilan panen ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh jajaran lapas dan warga binaan dalam mengelola lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) secara produktif.

"Melalui wadah ini kami ingin warga binaan memperoleh pengalaman dan keterampilan yang bernilai ekonomi. Harapannya, mereka memiliki bekal untuk memulai hidup yang lebih mandiri setelah bebas," ucapnya.

Panen 400 kilogram ini dilakukan di atas lahan seluas 5 are dari total area budidaya edamame seluas 0,9 hektare. Tanaman dipanen secara bertahap dan masih menyisakan lima kali panen lagi dengan target produksi keseluruhan mencapai empat ton.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Program Magang Nasional yang dijalankan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi diapresiasi oleh Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar. Dia menilai program tersebut menjadi langkah positif untuk meningkatkan pengalaman kerja sekaligus mempertemukan lulusan baru dengan kebutuhan dunia industri.

Dikatakannya, Program Magang Nasional yang telah dimulai sejak September 2025 mendukung pemberdayaan tenaga kerja muda melalui penyediaan pengalaman kerja, akses ke perusahaan, serta pendapatan selama masa magang yang mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Program ini mendukung pemberdayaan, termasuk dalam hal terciptanya lapangan kerja dan memastikan bahwa lulusan S1 bisa mengikuti program magang yang memberikan pintu dan kesempatan ke perusahaan terkait sekaligus juga ada pendapatan berdasarkan UMP," ujar Adinda pada Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, capaian awal program patut diapresiasi. Berdasarkan data pemerintah yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan dan Sekretaris Kabinet, sekitar 30 persen peserta berhasil memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan enam bulan masa magang.

"Saya rasa tahun ini tentu patut diapresiasi. Setidaknya berdasarkan data dari pemerintah yang disampaikan oleh Menaker maupun Setkab disebutkan bahwa 30 persen bahkan setelah enam bulan magang sudah bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan sesuai dengan UMP selain tentunya pengalaman selama magang tersebut," ujarnya.

Meski memberikan apresiasi, Adinda juga menyampaikan sejumlah catatan konstruktif. Dirinya meminta pemerintah memastikan perluasan kuota dari 100 ribu menjadi 150 ribu peserta disertai pemerataan akses, evaluasi berbasis data, serta tetap mengedepankan prinsip meritokrasi agar penempatan peserta benar-benar sesuai kebutuhan dunia usaha.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pemerintah juga perlu membuka data mengenai asal perguruan tinggi peserta, sebaran wilayah, kompetensi, hingga tingkat penyerapan tenaga kerja agar evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara transparan dan menjadi dasar penyempurnaan Program Magang Nasional pada angkatan berikutnya.

Kemudian, menurut Adinda, evaluasi tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga harus melibatkan peserta magang dan perusahaan mitra. Ia juga mengingatkan agar perluasan program bagi penyandang disabilitas dibarengi dengan kesiapan dunia usaha sehingga pelaksanaannya berjalan optimal.

Di sisi lain, pemerintah menyebut Program Magang Nasional telah menunjukkan hasil yang positif. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan sebanyak 100 ribu orang mengikuti Program Magang Nasional sepanjang 2025 dan sekitar 30 persen di antaranya langsung diterima bekerja setelah menyelesaikan masa magang.

"Program ini menjadi jembatan bagi para lulusan baru untuk memasuki dunia kerja, sekaligus memberikan pengalaman dan penghasilan selama masa magang," kata Teddy.

Pemerintah juga memperluas cakupan Program Magang Nasional 2026 dengan membuka kesempatan bagi lebih banyak lulusan perguruan tinggi, termasuk lulusan pendidikan profesi dan penyandang disabilitas. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus memperbesar peluang lulusan baru untuk memasuki dunia kerja.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat upaya pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui percepatan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit di tahun 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat mengatakan pemerintah tengah meningkatkan skala program perbaikan rumah secara signifikan.

Ia mencontohkan, jumlah rumah yang ditangani di Jakarta melonjak dari 158 unit pada tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini.

Menurutnya, percepatan program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait agar program ini bisa terakselerasi secara optimal.

Maruarar, sapaan Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menguntungkan rakyat.

Selain itu, menurut dia, pemerintah mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, khususnya masyarakat pada desil 1 hingga 4.

Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa program perbaikan rumah harus dijalankan secara transparan karena menggunakan dana publik. Untuk itu, kebutuhan material dan anggaran dibuka kepada masyarakat serta melibatkan sejumlah penyedia bahan bangunan agar tercipta persaingan harga yang sehat.

"Saya pikir ya begini, uang rakyat ini harus bener-bener transparan, jangan basa-basi. Buka aja, berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, berapa harganya, kemudian yang termurah bisa menang," katanya.

Ke depan, pemerintah berharap jumlah RTLH dapat berkurang secara signifikan.

"Ya, mudah-mudahan 2026 bisa turun signifikan. Tadi 2025 angkanya 18,8 juta (unit RTLH)," ucap dia.

Dirinya juga telah mengusulkan penambahan BSPS menjadi 2 juta unit pada 2027.

"Artinya program ini sangat diminati, diharapkan," katanya

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai program perbaikan rumah menunjukkan kemajuan signifikan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung pelaksanaan program, termasuk melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan pihaknya, terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Mencegah terjadi ada penyimpangan di lapangan, bermain-main. Makanya kami koordinasi bukan saja KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, semua

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI-Polri, dan kejaksaan untuk mengawal program pengembangan kebun rakyat seluas 870 ribu hektare.

“Tadi ada Satgas TNI-Polri, dan KPK, kami minta (program) ini dikawal, kita kawal bersama karena ini adalah masa depan anak cucu kita,” kata Amran usai rapat koordinasi hilirisasi perkebunan dan produksi benih perkebunan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang guna memastikan kualitas dan proses pembibitan komoditas perkebunan strategis dapat berjalan lancar.

"Nanti KPK akan memberikan arahan juga sebagai untuk pencegahan. Mencegah terjadi ada penyimpangan di lapangan, bermain-main. Makanya kami koordinasi bukan saja KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, semua. Kita bahu-membahu mencegah penyalahgunaan wewenang," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa program pengembangan kebun rakyat mencakup komoditas kelapa, tebu, kakao, kopi, mete, pala, dan lada.

Menurut dia, komoditas tersebut memiliki permintaan tinggi hingga di tingkat pasar dunia sehingga pengembangan perlu dilakukan secara tepat sejak awal proses pembenihan dan pembibitan.

Amran menegaskan kualitas bibit dan seluruh proses pembibitan menjadi faktor penting karena tanaman perkebunan memiliki masa produksi panjang.

“Satu kali tanam seperti kelapa, itu bisa panen sampai 30 sampai 60 tahun. Kalau salah di pembibitan akan salah 30 tahun, salah di pembibitan akan salah 60 tahun,” tutur dia.

Ia menyampaikan total target pengembangan program kebun rakyat mencapai 870 ribu hektare dengan anggaran sekitar Rp9,95 triliun dalam periode 2025–2027 untuk memperkuat pasokan bahan baku industri dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Program tersebut diharapkan mulai memberikan hasil dalam tiga hingga empat tahun ke depan setelah tanaman memasuki masa panen.

Hingga awal Juni 2026, pemerintah telah menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa secara nasional.

Ia menyebutkan bahwa Kementan menerapkan pola pembibitan berbasis keunggulan komparatif daerah, agroklimat, dan budaya tanam masyarakat setempat.

Menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan agar komoditas yang dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

“Supaya (program) ini enggak sulit didorong. Jangan yang tidak biasa tanam kelapa diberi kelapa. Jangan tidak biasa tanam kakao diberi kakao. Yang sudah budayanya tanam kakao, iklimnya mendukung, udah diarahkan ke sana,” ucapnya.

Amran menambahkan pembibitan dilakukan di daerah masing-masing agar tidak perlu mengangkut bibit antardaerah yang berjauhan.

“Di tempat itu kita pembibitan, ahlinya kita datangkan. Jadi hemat anggaran, efisien anggaran,” ungkapnya.

Terkait distribusi lahan, ia mengatakan alokasi lahan bagi petani diberikan sekitar dua hingga lima hektare per orang sementara luasan di atas ketentuan tersebut masuk kategori pelaku usaha.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut sebagian besar murid di Indonesia berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terus dilanjutkan. Sebab program tersebut memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar, tingkat kehadiran di sekolah, dan capaian akademik murid.

Mulanya, dia menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG sangat selaras dengan penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH).

"Dari 7 KAIH tersebut terdapat poin makan sehat dan bergizi yang implementasinya terwujud melalui pelaksanaan MBG di sekolah," katanya, Minggu (14/6/2026).

Mu'ti juga membeberkan data yang dimutakhirkan hingga 10 Juni 2026, dimana sebanyak 80,7% murid telah menerima manfaat dari pelaksanaan program MBG. Dari sekitar 53 juta murid di Indonesia, lebih dari 43 juta murid di antaranya telah menerima dan merasakan manfaat program tersebut.

"Berbagai survei dan umpan balik pelaksanaan program juga menunjukkan bahwa sebagian besar murid penerima manfaat berharap Program MBG dapat terus dilanjutkan," ujarnya.

Lihat video: Nanik: BGN Akan Efisiensi Anggaran dan 27.877 Dapur MBG Dihentikan Sementara



Abdul Mu’ti menyebut berbagai modul pendukung juga telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG. “Sejumlah penelitian yang dilakukan, termasuk dari Labsosio – Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia menyatakan bahwa MBG telah memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar, tingkat kehadiran di sekolah, dan capaian akademik murid,” ucapnya.

Independensi BI harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Great Institute Yossi Martino meminta pemerintah untuk menjaga kredibilitas fiskal, kelembagaan dan makroekonomi di tengah tekanan berat berat terhadap perekonomian saat ini.

“Pemerintah perlu menjaga tiga kredibilitas sekaligus. Pertama, kredibilitas fiskal, yaitu memastikan program besar memiliki prioritas, sumber pembiayaan, dan batas risiko yang jelas,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Kedua, pemerintah juga diminta menjaga kredibilitas kelembagaan, yaitu memastikan program strategis memiliki tata kelola, indikator kinerja, evaluasi, dan pengawasan terbuka.

Sebagaimana yang dilakukan pada program MBG, pemerintah perlu terus memperkuat tata kelola Koperasi Merah Putih melalui sistem pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas yang memadai.

“Berbagai keraguan yang berkembang di masyarakat terkait tata kelola program, termasuk dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran, perlu segera diklarifikasi melalui investigasi yang independen, transparan, dan berbasis fakta,” katanya.

Ia menyebut keterbukaan hasil investigasi oleh institusi yang berwenang merupakan prasyarat penting untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap program.

Kemudian, ketiga, pemerintah juga perlu menjaga kredibilitas makroekonomi, yaitu menjaga independensi Bank Indonesia, stabilitas rupiah, dan koordinasi fiskal-moneter tanpa mengaburkan tanggung jawab masing-masing otoritas.

“Independensi BI harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat. Disiplin fiskal juga bukan berarti menolak program rakyat, melainkan memastikan program rakyat dapat dibiayai secara berkelanjutan. Kepastian usaha bukan berarti menyerahkan ekonomi kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan agar investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan kerja dapat berjalan dengan risiko yang terukur,” katanya.

Yossi menilai, saat ini pemerintah sedang mentransformasi tatanan ekonomi dari yang sebelumnya sangat bertumpu pada stabilitas makroekonomi ortodoks dan mekanisme pasar (market-driven), menuju model negara pembangunan (developmental state) yang lebih digerakkan oleh negara.

Adapun gejolak pasar yang terjadi saat ini sejatinya merupakan fenomena yang dapat dibaca melalui kacamata Teori Perubahan Kelembagaan (Institutional Change Theory).

Mengacu pada pemikiran ekonomi-politik struktural, setiap upaya transformasi seperti merombak aturan main tata niaga lewat Danantara atau mengembalikan peran negara dalam distribusi kekayaan lewat Makan Bergizi Gratis (MBG), cenderung akan mendisrupsi ekuilibrium lama dan memicu friksi.

“Yang diuji oleh pasar hari ini bukanlah niat baik dari perubahan sosial tersebut, melainkan apakah masa transisi ini dikelola dengan kepastian. Ketika pasar mulai meragukan arah fiskal atau tata kelola program strategis, biaya ekonominya akan kembali kepada masyarakat melalui rupiah yang lebih lemah, bunga yang lebih tinggi, dan ruang fiskal yang lebih sempit,” ujarnya.

Menjawab dilema tersebut, Yossi menekankan pentingnya mengamalkan prinsip ekonomi Pancasila ke dalam kebijakan ekonomi modern. Mengutip perspektif Bung Hatta dan Prof. Mubyarto, ia menjelaskan bahwa negara wajib hadir ketika mekanisme pasar gagal menghasilkan keadilan sosial.

Ia mengatakan ekonomi Pancasila bukan ekonomi anti-pasar, tetapi juga bukan ekonomi yang menyerahkan arah pembangunan sepenuhnya kepada pasar. Pasar, lanjutnya, harus ditempatkan sebagai mekanisme alokasi sumber daya, sementara tujuan akhirnya tetap kesejahteraan rakyat.

“Investasi sumber daya manusia melalui MBG, misalnya, adalah mandat konstitusi. Namun, program ini harus dijaga dari pemborosan. MBG harus berbasis prioritas daerah rawan stunting dan melibatkan rantai pasok lokal agar menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar belanja konsumtif,” jelasnya.

Yossi pun menyebut ekonomi Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuannya menghasilkan pertumbuhan yang inklusif, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.

“Pada akhirnya, kualitas implementasi yang bersih dari korupsi, akuntabel, transparan, dan patuh pada hukum akan jauh lebih menentukan arah perekonomian Indonesia ke depan,” kata Yossi.

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

BALI - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 di wilayah Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026). Prabowo tampak mengenakan pakaian safari berwarna cokelat.

Dilihat dari Youtube Sekretariat Presiden, Menteri Sosial Saifullah Yusuf langsung menyambut kedatangan Prabowo. Saat memasuki area sekolah, Prabowo disambut oleh sejumlah siswa yang telah berbaris rapi menunggu kehadirannya.

Para siswa menampilkan yel-yel di hadapan Prabowo. Ada pula sejumlah siswa yang mempertunjukkan tarian Kecak di hadapan Prabowo. Prabowo kemudian menyalami satu per satu siswa yang menampilkan tarian Kecak tersebut.

Turut mendampingi dalam kunjungan ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

JAKARTA - Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengungkapkan kunci program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa meroket. MBG adalah salah satu program paling mulia Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Gus Lilur mengatakan, program tersebut seharusnya menjadi wajah kasih negara kepada anak-anak Indonesia, terutama siswa miskin. Tetapi, lanjut dia, ketika anggaran makan dipotong, ketika dapur tidak layak tetap beroperasi, ketika pihak ketiga masuk hanya untuk mengejar keuntungan, maka program yang semestinya menjadi warisan besar Presiden justru berisiko berubah menjadi beban moral dan politik.

Karena itu, kata Gus Lilur, MBG harus segera diselamatkan dari para “copet” anggaran yang merusak idealisme program ini. “MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak miskin harusnya menerima makanan yang layak, sehat, dan disukai. Bukan makanan yang anggarannya dipotong, dicopet, atau dikenthit sebelum sampai ke piring mereka,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2026).

Gus Lilur mengutip Al-Qur’an Surat Al-Insan ayat 8 Wa yuth‘imûnath-tha‘âma ‘alâ ḫubbihî miskînaw wa yatîmaw wa asîrâ (Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.) Menurut Gus Lilur, ayat tersebut memberikan pesan yang sangat jelas: makanan untuk orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan haruslah makanan yang baik, disukai, dan layak.

Karena itu, ia menilai siapa pun yang mengurangi jatah makan anak-anak miskin dalam program MBG telah melakukan pelanggaran moral yang sangat serius. “Al-Qur’an menyebut makanan yang disukai. Makanan yang disenangi. Makanan yang digemari. Bukan makanan yang dipotong anggarannya. Bukan makanan yang dicopet anggarannya. Bukan makanan yang dikenthit alokasinya. Bagi saya, mencopet dana MBG jelas melanggar Al-Qur’an. Dan melanggar Al-Qur’an bagi saya adalah melanggar prinsip,” tegasnya.

Gus Lilur mengatakan, publik melihat sendiri bahwa berbagai kasus keracunan MBG di sejumlah daerah bukan lagi kejadian kecil yang bisa dianggap sekadar kekeliruan teknis. Anak-anak mengalami mual, muntah, diare, pusing, bahkan harus mendapatkan perawatan medis. Pada saat yang sama, kata dia, muncul pula temuan bahwa sebagian dapur belum memenuhi standar higiene sanitasi, belum memiliki kelengkapan sertifikasi, atau tidak diawasi dengan disiplin sebagaimana mestinya.

Menurutnya, jika dapur MBG dikelola secara asal-asalan, tanpa pengawasan gizi yang kuat, tanpa standar kebersihan yang ketat, dan tanpa rasa tanggung jawab moral terhadap anak-anak, maka program yang semestinya menjadi kebanggaan Presiden bisa berubah menjadi beban politik bagi Presiden. “Yang salah bukan MBG-nya. Yang salah adalah aplikasinya. Presiden punya niat besar memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi di bawah, kalau dapurnya asal-asalan, menunya asal jadi, higienitasnya lemah, dan ada oknum yang bermain fee, maka cita-cita Presiden akan dirusak oleh para pemburu untung,” ujarnya.

Gus Lilur juga menyoroti adanya kekeliruan pemahaman di masyarakat mengenai posisi mitra dan SPPG. Menurutnya, banyak orang mengira SPPG adalah mitra. Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda. Mitra adalah pihak yang berkewajiban membangun dapur, melengkapi alat dapur, menyediakan sarana-prasarana, menyediakan berbagai peralatan pendukung, serta mengganti atau memperbaiki peralatan jika terjadi kerusakan.

Berdasarkan informasi yang diterima NBI dari pemilik SPPG, modal yang disediakan mitra untuk membangun dan menyiapkan dapur berkisar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Dapur tersebut kemudian disewakan kepada BGN dengan nilai sekitar Rp6 juta per hari kerja. Selain itu, mitra juga masih harus membayar lisensi kepada yayasan dengan besaran sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

“Secara umum, mitra bisa menerima uang sewa bersih sekitar Rp80 juta sampai Rp90 juta per bulan. Artinya, dengan investasi Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar, butuh waktu sekitar dua tahun untuk balik modal. Itu bisnis yang wajar dan tetap ada risikonya, seperti risiko SPPG ditutup, kerusakan peralatan, atau gangguan operasional lain,” jelas Gus Lilur.

Namun, menurut Gus Lilur, justru di situlah titik penting yang harus dibaca Presiden. Ketika negara tidak menyiapkan investasi dapur sendiri dan menyerahkannya kepada pihak ketiga, maka sejak awal sudah tercipta struktur bisnis di sekitar program makan anak-anak. Struktur ini mungkin muncul karena negara belum menyediakan cukup anggaran investasi untuk membangun seluruh SPPG, tetapi konsekuensinya serius: ada kepentingan balik modal, ada lisensi, ada sewa, ada margin, dan ada risiko munculnya pemburu rente di luar sistem resmi.

Gus Lilur menegaskan, struktur SPPG sendiri sebenarnya sudah memiliki ketentuan teknis. Di dalam SPPG terdapat ahli gizi, akuntan, serta puluhan relawan, bahkan disebut dapat mencapai 47 relawan, dengan hak dan kewajiban masing-masing sesuai petunjuk teknis. Karena itu, jika seluruh aturan dijalankan secara benar, SPPG seharusnya bisa menjadi instrumen pelayanan publik yang baik.

Masalah muncul ketika struktur formal yang sudah ada itu disusupi kepentingan bisnis, pungutan, fee, atau pemotongan yang tidak semestinya. “SPPG itu ada juknisnya. Ada ahli gizi, ada akuntan, ada relawan, semua punya hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi kalau di sekelilingnya muncul praktik fee, pungutan, lisensi yang tidak transparan, atau pemotongan nilai makanan, maka anak-anak yang menjadi korban,” imbuhnya.

Gus Lilur juga menyoroti struktur anggaran MBG yang menurutnya harus dijaga secara ketat agar tidak semakin tergerus di lapangan. Ia menuturkan, alokasi yang dikucurkan untuk satu porsi MBG selama ini dipahami publik sebesar Rp15.000, dengan pembagian sekitar Rp5.000 untuk operasional SPPG dan Rp10.000 untuk nilai makanan penerima manfaat.

“Kalau Rp10.000 itu benar-benar dibelanjakan untuk makanan, dengan volume 3.000 porsi per hari, berarti ada Rp30 juta per hari untuk bahan makanan. Kalau belanjanya benar, bukan harga eceran, itu sudah bisa menyajikan makanan yang layak, sehat, dan bergizi,” kata Gus Lilur.

Namun, berdasarkan laporan lapangan yang diterima NBI, Gus Lilur menyebut ada dugaan praktik permintaan fee per porsi oleh pihak-pihak tertentu, dengan nilai bervariasi antara Rp500 hingga Rp3.000 per porsi. Jika praktik seperti itu benar terjadi, maka nilai makanan yang seharusnya diterima anak-anak bisa menyusut tajam.

“Kalau dari Rp10.000 masih diminta fee Rp500, Rp1.000, Rp2.000, bahkan sampai Rp3.000, maka anak-anak hanya makan dari nilai sisa. Ada yang akhirnya tinggal sekitar Rp7.000. Inilah yang saya sebut copet anggaran MBG. Dan ini harus dihentikan total,” tegasnya.

Gus Lilur menilai, pengelola SPPG sesungguhnya sudah mendapatkan ruang penghasilan yang cukup dari komponen operasional dan fasilitas yang telah disiapkan negara. Karena itu, tidak ada alasan moral maupun administratif untuk mengurangi satu rupiah pun dari nilai makanan yang menjadi hak anak-anak.

“Tidak perlu mengurangi walau Rp1 dari nilai porsi makan anak. Pemilik dan pegawai SPPG sudah ada ruang penghasilannya. Maka jangan makan jatah anak. Terkutuk seorang hamba jika berani makan jatah hamba lainnya, apalagi jatah anak-anak miskin,” ujarnya.

Menurut Gus Lilur, MBG akan menjadi program raksasa yang berhasil jika tiga hal dibenahi secara radikal: tata kelola anggaran, tata kelola dapur, dan tata kelola pengawasan. Ia menilai Presiden Prabowo harus mendapat informasi jujur bahwa persoalan MBG bukan pada gagasan, melainkan pada mata rantai pelaksana yang terlalu panjang dan membuka ruang rente.

“MBG pasti meroket jika tanpa copet. MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek bancakan. MBG pasti menjadi warisan besar Presiden Prabowo jika anggaran makan anak benar-benar utuh sampai ke piring anak,” kata Gus Lilur.

Sebagai solusi, Gus Lilur mengusulkan agar pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang berorientasi bisnis. Menurutnya, idealnya negara sendiri yang membangun SPPG dan mengelolanya secara langsung melalui BGN, tanpa harus mencari pihak ketiga. Dengan begitu, anggaran negara tidak habis untuk membayar struktur sewa, lisensi, margin, dan mata rantai bisnis yang berlapis-lapis.

“Sebaiknya negara yang membuat SPPG dan mengelolanya sendiri. Bisa diberikan kepada BGN. Tidak usah mencari pihak ketiga. Kalau negara mampu membangun dapur sendiri, negara bisa mengunci standar, menekan biaya, mengawasi langsung, dan memastikan tidak ada satu rupiah pun hak makan anak yang dicopet,” tegasnya.

Selain itu, Gus Lilur juga mengusulkan agar model pengelolaan SPPG sedekat mungkin dengan sekolah. Pemerintah dapat membangun dapur dan kantin sekolah, lalu melibatkan kepala sekolah, komite sekolah, guru, wali murid, puskesmas, ahli gizi, pemerintah daerah, dan aparat pengawas. Dengan model ini, pengawasan menjadi lebih dekat, tanggung jawab lebih jelas, dan makanan bisa disajikan lebih segar.

“Cukuplah SPPG dikelola oleh sekolah terkait, atau oleh negara melalui BGN dengan pengawasan sekolah. Bangun dapur dan kantin sekolah. Jangan terlalu banyak pihak ketiga yang masuk hanya untuk mencari untung, mengurangi anggaran makan, lalu merusak idealisme MBG yang dicanangkan Presiden,” ujarnya.

Gus Lilur menilai, dapur sekolah dan kantin sekolah akan membuat rantai kendali lebih pendek, pengawasan lebih mudah, dan tanggung jawab moral lebih kuat. Sekolah mengetahui jumlah siswa, kondisi siswa, jadwal belajar, kebutuhan khusus anak, serta dapat langsung menerima komplain dari guru dan orang tua jika makanan tidak layak.

“Kalau dapur ada di sekolah, kepala sekolah tidak bisa pura-pura tidak tahu. Guru melihat langsung. Komite mengawasi. Orang tua bisa komplain. Puskesmas bisa cek higienitas. Ahli gizi bisa memantau menu. Uang negara tidak muter-muter terlalu jauh. Anak-anak juga bisa makan lebih segar karena makanan tidak perlu menempuh perjalanan panjang dari dapur luar,” jelas Gus Lilur.

Ia mengusulkan agar pemerintah memulai perubahan model ini melalui pilot project nasional: satu kabupaten/kota di setiap provinsi dijadikan contoh pengelolaan MBG berbasis dapur dan kantin sekolah atau SPPG milik negara yang dikelola langsung BGN. Setelah terbukti lebih aman, lebih efisien, lebih transparan, dan lebih disukai siswa, model tersebut dapat diperluas secara bertahap.

“Presiden Prabowo ingin memberi makan anak-anak Indonesia. Maka jangan biarkan niat besar itu dibajak oleh oknum. Jangan biarkan MBG menjadi proyek para copet. Jangan biarkan makanan anak miskin menjadi ladang rente,” ujar Gus Lilur.

Gus Lilur menegaskan, NBI tetap mendukung MBG karena program ini sesuai dengan ajaran agama, amanat konstitusi, dan kebutuhan nyata rakyat. Namun dukungan tersebut bukan berarti membiarkan penyimpangan. Justru karena mendukung Presiden, NBI merasa wajib menyampaikan kritik keras agar MBG diselamatkan sebelum kepercayaan publik semakin terkikis.

“Saya pendukung MBG. Karena memberi makan siswa miskin itu perintah Allah. Tetapi saya tidak bisa mengelola atau mendukung pelaksanaan MBG jika harus berkompromi dengan copet anggaran MBG. Program ini harus bersih. Anak-anak harus mendapat makanan terbaik sesuai haknya. Presiden harus dibantu, bukan dikhianati oleh oknum di bawah,” pungkas Gus Lilur.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pihaknya menerima pendaftaran dari 10.539 calon peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Kementerian Transmigrasi (Kementrans) 2026 selama masa registrasi pada 1-21 Mei lalu.

Secara total, situs https://tep.transmigrasi.go.id/ sebagai laman pendaftaran program TEP 2026 menerima lebih dari 177 ribu kunjungan selama periode tersebut.

Program tersebut nantinya akan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi daerah transmigrasi.

"Tetapi, yang terdaftar dan meng-upload (mengunggah) berkasnya itu ada 10.539 (pendaftar). Mereka mendaftar di 10 perguruan tinggi mitra," kata Iftitah di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan calon peserta yang mendaftar untuk mengikuti TEP bersama Universitas Indonesia (UI) sebagai kampus mitra sebanyak 1.249 orang, Universitas Gadjah Mada (UGM) 1.187 orang, Universitas Hasanuddin (Unhas) 1.181 orang, Universitas Airlangga (Unair) 1.157 orang, IPB University 1.075 orang, dan Universitas Brawijaya (Unibraw) 1.014 orang.

Sementara pendaftar yang memilih Universitas Diponegoro (Undip) sebagai perguruan tinggi mitra tercatat 972 orang, Universitas Padjadjaran (Unpad) 952 orang, Institut Teknologi Bandung (ITB) 872 orang, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 700 orang.

Berbeda dari penyelenggaraan TEP 2025, peserta tahun ini diwajibkan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi mereka, baik Diploma IV (D4), Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3).

Selain itu, mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi lainnya di luar kampus mitra juga dapat berpartisipasi dalam program tersebut pada tahun ini. Kementrans mencatat para pendaftar program TEP 2026 berasal dari 1.900 kampus dalam negeri maupun luar negeri.

"Jadi, program Transmigrasi Patriot ini sekarang sangat inklusif, lulusan dari mana pun boleh mendaftar," ucap Iftitah.

Ia menyampaikan sejumlah kampus luar negeri tersebut antara lain University of Melbourne (Australia), Monash University (Australia), National Dong Hwa University (Taiwan), Sichuan University (China), National Yunlin University of Science and Technology (Taiwan), University of Manchester (Inggris), King's College London (Inggris), Ohio University (Amerika Serikat), dan Kanazawa University (Jepang).

Dalam pelaksanaan TEP 2026, pihaknya juga melibatkan universitas lokal, seperti Universitas Papua (Unipa), Universitas Yapis Papua (Uniyap), Universitas Cendrawasih (Uncen), Universitas Musamus, Institut Agama Islam Negeri Sorong, serta Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin).

"Kami diminta fokus untuk membantu pemerintah daerah menggaet (kerja sama dengan) kampus-kampus agar tidak ada lagi kemiskinan," ujar Iftitah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk rakyat dibandingkan membangun bangunan atau gedung. Menurut Prabowo, pembangunan gedung perkantoran tetap diperlukan, tapi harus dibarengi dengan produktivitas dan hasil nyata bagi rakyat.

“Maaf kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor, kantor, kantor, kantor itu itu ya perlu. Tapi jangan ada kantor, nggak ada produktifitas,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya udang di tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai kemegahan kantor tidak berarti apabila tidak menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah ingin fokus pada program yang memberikan hasil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Kantor megah, produknya enggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus. Hasilnya banyak,” ucapnya.

Prabowo menekankan kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong berbagai program yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. “Penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan,” tegasnya.

Ia pun mengapresiasi program yang dinilai produktif karena mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Prabowo menyebut ada ratusan warga setempat yang terserap bekerja di kawasan tambak modern BUBK Kebumen. “Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap,” kata Prabowo.

“Berapa orang yang kerja sekarang? Enam ratus lima puluh. Enam ratus lima puluh. Lokal orang lokal semua. Orang setempat enam ratus lima puluh orang bekerja,” pungkasnya.

BUBK Kebumen diresmikan pada 9 Maret 2023. Hingga saat ini, BUBK Kebumen telah menjalankan siklus budidaya ke delapan dengan 139 kolam produksi yang beroperasi optimal. Saat ini, proyek serupa dengan skala lebih besar tengah direncanakan pemerintah di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

JAKARTA - Memperingati momentum Hari Kebangkitan Nasional , kelompok muda mudi yang tergabung dalam Pemuda Jakarta Bersatu resmi menggelar deklarasi dukungan terhadap program-program strategis dan prioritas pemerintah. Aksi ini bertujuan memastikan seluruh program prioritas pemerintah dapat terimplementasi secara maksimal dan tepat sasaran hingga ke tingkat masyarakat bawah.

Deklarasi ini mengusung tema "Pemuda Bersatu, Mendukung Program Pemerintah, Indonesia Maju" bertempat di RPTRA Taman Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Mei 2026. Dihadiri oleh berbagai elemen pemuda dari lintas wilayah di Jakarta yang berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mengawasi jalannya program MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.

Para pemuda ini melakukan blusukan ke kawasan padat penduduk sambil membagikan susu dan alat tulis sebagai simbol dari program prioritas pemerintah.

“Kami memandang bahwa kebangkitan nasional di saat ini harus diwujudkan melalui partisipasi aktif pemuda dalam menjaga keberlanjutan program strategis dan prioritas pemerintah. Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus ikut mengawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Direktur Eksekutif Pemuda Indonesia Ahkrom Saleh.

Ketua Pemuda Jakarta Bersatu Novi Wijayanti menaruh harapan besar kepada Pimpinan Nasional Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) yang hadir dalam acara deklarasi ini menyampaikan pesan kepada semua pemuda di seluruh Indonesia untuk mendukung dan mengawal bersama prioritas pemerintah.

"Saya atas nama pemuda dan pemudi yang hadir di sini, di waktu yang sangat baik ini, sangat berharap kepada abang-abang dari Pempinan Nasional LPI untuk menyampaikan hal sama yang kita lakukan hari ini kepada pemuda Indonesia dari Sabang sampai Marauke untuk segera mendeklarasikan dukungannya agar program positif pemerintah berjalan dengan baik," katanya.

Selain menggelar deklarasi menyatakan sikap dukungan, organisasi ini juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya deklarasi ini ditutup dengan melakukan tanda tangan bersama dengan Camat Tanah Abang dan Sekretaris Kelurahan Bendungan Hilir sebagai komitmen pemuda serta pemerintah daerah berkomitmen mendukung program pemerintah.

JAKARTA - Lazisnu PBNU bersama Baznas akan menggulirkan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indramayu, Jawa Barat; Jember, Jawa Timur; Serang, Banten; serta Pringsewu, Lampung. Dana usaha UMKM tersebut sebesar Rp2,6 miliar dengan rincian Rp2 miliar dari Baznas dan Rp600 juta dari Lazisnu dalam bentuk gerobak, pendanaan modal usaha, hingga pendampingan selama dua tahun ke depan.

Direktur Eksekutif NU Care-Lazisnu, Riri Khariroh menyampaikan, tujuan program tersebut adalah mengembangkan ekonomi umat. "Kita ingin bahwa program ini menjadi best practice kerja sama antara LAZISNU dan BAZNAS untuk peningkatan ekonomi umat," katanya saat pembukaan rangkaian sinergi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Riri menjelaskan keempat daerah penerima program tersebut berada di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan rentan terhadap radikalisme. "Wilayah-wilayah yang rentan terkait dengan isu-isu radikalisme dan juga kantong kemiskinan, di wilayah ini juga banyak pesantren yang mau berkembang ekonominya. Setiap masing-masing daerah itu sekitar 50 penerimanya," katanya.

Ia mengatakan bahwa target penerima bantuan ialah UMKM di bidang makanan dan minuman. "Pedagang gorengan kemudian minuman-minuman akan menjadi fokus dari UMKM yang akan dikembangkan," ucapnya.

Riri berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada 50 penerima, tetapi dapat terus bertambah selama proses pemberdayaan berlangsung. "Alhamdulillah laporan yang kami dapat dari daerah, sebulan itu dua UMKM tambahan muncul menjadi bagian dari jaringan UMKM-nya NU Care-LAZISNU. Nanti bisa kita kembangkan untuk wilayah-wilayah yang lebih luas," ujarnya.

Ketua PBNU Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Aizzudin Abdurrahman, juga berharap program pemberdayaan ekonomi tersebut dapat diperluas ke daerah lain dan meningkatkan kesejahteraan umat. "Kehadiran Lazisnu setidaknya mengurangi beban (penerima manfaat) dan bisa mencakup (daerah) lebih luas agar ekonomi bisa lebih tinggi," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baznas, Zainut Tauhid Sa'adi menekankan bahwa program pemberdayaan tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan secara intensif. "Tentu kami tidak lepas begitu saja, ada pendampingan dan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan," katanya.

Ia berharap masyarakat yang mendapat pendampingan dapat meningkat dari penerima bantuan atau mustahik menjadi pemberi bantuan atau muzakki.

"Kita berharap di daerah tersebut juga memastikan ada peningkatan, para mustahik atau yang mendapatkan bantuan, semoga tahun berikutnya menjadi muzakki, terutama di lingkungan pesantren," ujar Kiai Zainut.