Bisnis.com, BANDUNG — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengapresiasi akselerasi transformasi digital dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang di bawah kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir.

Dalam kunjungan kerja ke Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) pada Selasa (30/6/2026), Dudung menilai kabupaten tersebut telah menunjukkan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, Sumedang kini berhasil menggeser citra daerah dari sekadar sentra kuliner tradisional menjadi daerah yang unggul dalam inovasi tata kelola pemerintahan.

"Sumedang dulu dikenal hanya dengan tahunya. Namun setelah dipimpin Pak Dony, saya melihat banyak perubahan dan kemajuan di berbagai bidang. Ini patut diapresiasi," ujarnya.

Dudung mengatakan Kabupaten Sumedang memiliki kesiapan infrastruktur dan sistem yang baik untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta inisiatif Sekolah Rakyat.

"Saya yakin dengan sistem pemerintahan yang dibangun seperti ini, berbagai program nasional akan berkembang dengan baik di Kabupaten Sumedang. Saya berharap ke depan Sumedang akan semakin maju dan menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.

Menanggapi apresiasi tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen menjadikan Sumedang sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengandalkan Command Center sebagai pusat kendali berbasis big data yang menyediakan informasi secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

"Command Center ini merupakan pusat big data Kabupaten Sumedang. Dari sinilah berbagai data dihimpun dan dianalisis sehingga menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang tepat dan cepat," jelas Dony.

Ia menambahkan, fondasi transformasi digital di Sumedang dibangun melalui dua pilar utama, yakni reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurutnya, kedua kebijakan tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.

"Kami memiliki dua kebijakan, yaitu reformasi birokrasi dan SPBE. Tujuannya adalah mempermudah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan," pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 270 siswa akan mengisi Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon yang dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2026.

Para peserta didik dari jenjang SD, SMP, dan SMA itu akan mulai memasuki asrama secara bertahap pada 11–13 Juli 2026 sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini tengah mematangkan berbagai persiapan operasional melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, mengatakan seluruh kebutuhan operasional harus diselesaikan sebelum sekolah mulai berjalan. Menurut dia, Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon akan menyelenggarakan pendidikan untuk tiga jenjang sekaligus, yakni SD, SMP, dan SMA.

“Masing-masing jenjang diisi 90 siswa sehingga total terdapat 270 peserta didik yang akan tinggal di asrama,” kata Hendra, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan, seluruh proses seleksi peserta didik menjadi kewenangan Kemensos. Pemerintah daerah hanya bertugas mendukung operasional penyelenggaraan sekolah agar dapat berjalan optimal sejak hari pertama.

Menurut Hendra, jumlah calon siswa yang memenuhi syarat sebenarnya lebih banyak. Namun, berdasarkan ketentuan dari Kemensos, kuota yang diberikan untuk Kabupaten Cirebon hanya 270 siswa atau masing-masing 90 siswa untuk setiap jenjang pendidikan.

Selain menyiapkan peserta didik, pemerintah daerah juga mempersiapkan tenaga pendidik sementara. Langkah itu dilakukan karena proses rekrutmen guru definitif oleh Kemensos masih berlangsung.

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bersama Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat telah memetakan kebutuhan guru untuk operasional awal. Kebutuhan tersebut meliputi lima guru kelas untuk SD serta sekitar 15 guru mata pelajaran untuk masing-masing jenjang SMP dan SMA, termasuk guru Pendidikan Jasmani.

Seluruh nama guru ditargetkan sudah ditetapkan pada 1–5 Juli 2026 dengan memanfaatkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai guru tamu.

Hendra mengatakan, di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh siswa saat pertama kali memasuki asrama. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendeteksi kondisi kesehatan peserta didik sejak awal.

Pemerintah daerah juga menyiapkan layanan kesehatan berkala melalui puskesmas serta pendampingan psikolog untuk membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan berasrama.

“Sementara itu, Dinas Sosial bertanggung jawab menyiapkan tenaga pendukung asrama, mulai dari wali asrama, wali asuh, tenaga kebersihan, tenaga kesehatan, hingga petugas penyaji makanan. Personel tersebut direkrut dari unsur Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TSK), dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH),” kata Hendra.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, sebelumnya menyatakan seluruh kuota peserta didik telah terpenuhi melalui mekanisme penjangkauan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.

Kegiatan belajar mengajar direncanakan dimulai pada 14 Juli 2026. Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon juga akan menampung sementara siswa dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon karena pembangunan fasilitas serupa di daerah tersebut masih berlangsung.

“Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui sistem pendidikan berasrama. Di Kabupaten Cirebon, sekolah tersebut dibangun untuk menampung 270 siswa yang terbagi ke dalam tiga jenjang pendidikan dan menjadi salah satu proyek pendidikan prioritas yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027,” kata Hafidz.

Jakarta (ANTARA) - PT Brantas Abipraya (Persero), badan usaha milik negara Indonesia di bidang konstruksi, mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk pemerataan pendidikan.

“Melalui pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor, kami terus menghadirkan fasilitas pendidikan yang berkualitas, aman, dan selesai tepat waktu agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Mendukung target pemerintah tersebut, Brantas Abipraya terus mengakselerasi penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor ini.

BUMN konstruksi itu memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor berjalan sesuai target dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu.

Sebagai salah satu kontraktor pelaksana, tutur Dian, Brantas Abipraya berhasil menjaga progres pembangunan tetap sesuai target meski dihadapkan pada tantangan kondisi geografis yang cukup kompleks. Hingga 28 Juni 2026, progres fisik pembangunan telah mencapai 81,42 persen dan kini memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing).

Beragam fasilitas dibangun secara terintegrasi dalam satu kawasan, meliputi gedung sekolah untuk setiap jenjang pendidikan, asrama putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, kantin, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya yang dirancang untuk menunjang proses belajar mengajar secara optimal.

“Kami mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat sehingga proyek ini dapat berjalan sesuai target meskipun menghadapi tantangan kondisi medan yang cukup berat,” ujar Dian.

Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor memiliki tantangan tersendiri karena lokasi proyek sebelumnya merupakan kawasan hutan dengan kondisi lahan berkontur dan kemiringan lereng yang cukup ekstrem.

Selain itu, tingginya intensitas hujan serta akses menuju lokasi yang terbatas turut menjadi tantangan dalam proses mobilisasi material dan pelaksanaan konstruksi.

Pembangunan proyek ini melibatkan sekitar 960 tenaga kerja serta mendapat dukungan 25 personel TNI-AD Teritorial Pembangunan (TP). Kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi dalam mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jasinga dan sekitarnya.

“Ke depan, Brantas Abipraya akan terus menghadirkan karya-karya infrastruktur yang berkualitas, tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” kata Dian.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebanyak 105.597 pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2026 dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi. Berikut tahapan selanjutnya.

Dikutip dari Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2026, hasil kelulusan bisa dilihat di akun SSCASN.

Dari hasil verifikasi seleksi administrasi, sebanyak 13.279 pelamar mendaftar pada formasi Jabatan Fungsional Guru. Dari jumlah tersebut, 12.510 pelamar dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, sedangkan 769 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Sementara itu, pada formasi Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat , terdapat 148.252 pelamar yang mengajukan lamaran. Hasil seleksi administrasi menunjukkan 93.087 pelamar memenuhi syarat, sedangkan 55.165 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Panitia seleksi menyampaikan bahwa daftar nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat dilihat melalui akun SSCASN masing-masing.

Pelamar dapat mengecek hasil seleksi administrasi dengan login menggunakan akun yang telah didaftarkan pada portal https://sscasn.bkn.go.id.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus administrasi, tahapan selanjutnya adalah mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Adapun informasi mengenai jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi akan diumumkan kemudian melalui portal SSCASN maupun laman resmi Kementerian Sosial.

Sementara itu, pelamar yang belum lolos seleksi administrasi masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.

Masa sanggah hanya dapat digunakan untuk mengajukan keberatan atas hasil verifikasi administrasi dan bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah sebelumnya.

Setelah masa sanggah berakhir, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh sanggahan yang masuk. Hasil akhir seleksi administrasi setelah masa sanggah nantinya akan diumumkan kembali melalui portal SSCASN dan laman resmi Kementerian Sosial.

Ketentuan bagi Pelamar yang Lulus Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026

1. Pelamar wajib mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

2. Lokasi Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan di fasilitas CAT yang disediakan dan/atau lokasi lain yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

3. Detail jadwal, waktu, serta lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan kemudian melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan/atau https://kemensos.go.id.

Ketentuan bagi Pelamar yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026

1. Pelamar dapat mengajukan sanggahan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id selama 1 (satu) hari sejak pengumuman ditayangkan pada laman https://kemensos.go.id.

2. Pelamar tidak diperkenankan memperbaiki maupun memperbarui dokumen persyaratan yang telah diunggah sebelumnya.

3. Panitia Seleksi Instansi akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh sanggahan yang diajukan pelamar.

4. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan apabila kesalahan yang terjadi bukan berasal dari pelamar.

5. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan pelamar tidak mengajukan sanggahan, maka hasil seleksi administrasi dinyatakan final, tidak dapat diganggu gugat, dan pelamar dianggap menerima keputusan panitia seleksi.

6. Hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah akan diumumkan melalui https://sscasn.bkn.go.id dan/atau https://kemensos.go.id.

Demikian informasi pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026. Semoga bermanfaat.

proyek yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mampu menampung hingga 1.080 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, siap menjadi kawasan pendidikan modern yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Dia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah, melalui Astacita Presiden Prabowo Subianto, dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan mendukung pemerataan akses pendidikan,” kata Dody di Jakarta, Selasa.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terus dikebut menjelang dimulainya Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Berdiri di atas kawasan perbukitan seluas 6,96 hektare dengan ketinggian sekitar 161 meter di Atas Permukaan Laut (MDPL), sekolah ini menawarkan lingkungan belajar yang asri dengan panorama pegunungan.

Dody mengatakan proyek yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mampu menampung hingga 1.080 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Berbagai fasilitas modern telah disiapkan, di antaranya gedung sekolah untuk setiap jenjang pendidikan, asrama putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, kantin, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, serta sarana pendukung lainnya yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Menurut Dody, pembangunan terus menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga 26 Juni 2026, progres fisik Sekolah Rakyat Bogor telah mencapai 80,21 persen.

Dengan melibatkan 960 orang pekerja serta diperkuat 25 personel TNI-AD Teritorial Pembangunan (TP), Kementerian PU menargetkan kawasan pendidikan terintegrasi ini mulai difungsikan pada Juli 2026 sehingga dapat menyambut siswa baru pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Kehadiran Sekolah Rakyat Bogor diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di kawasan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memastikan telah mengevaluasi Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Evaluasi ini dilakukan buntut lima orang meninggal dunia pada saat Latsarmil.

Juri pun memastikan perbaikan materi dilakukan untuk memitigasi agar tak ada lagi yang meninggal pada saat Latsarmil.

“Ya, evaluasi itu atau perbaikan-perbaikan itu terus ya dilakukan, tapi intinya adalah memitigasi supaya tidak terjadi apa namanya, masalah seperti yang sudah terjadi, meninggalnya lima orang itu tadi. Jadi insyaallah ke depan sudah diantisipasi supaya tidak terjadi korban,” ujar Juri kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Juri memastikan Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menyampaikan kronologi terkait meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes. Bahkan, telah mengambil beberapa langkah yang diambil diantaranya menyampaikan bela sungkawa, perbaikan di dalam proses pendidikan, dan pelatihan Manajer Koperasi Merah Putih.

“Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih apa namanya, menjadi lebih baik gitu,” ujarnya.

Juri mengatakan Latsarmil untuk calon manajer kopdes tetap berjalan. “Pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.”

Juri menambahkan manajer Kopdes tidak hanya dibekali keterampilan manajerial, tetapi juga memahami dan memiliki komitmen kuat untuk kebangsaan.

“Jadi, latihan-latihan yang sifatnya pembekalan pada mental ideologi itu yang juga diberikan kepada mereka. Jadi semuanya tetap berjalan tetapi diperbaiki, dievaluasi supaya lebih baik,” katanya.

JAKARTA - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program prioritas nasional yang dinilai menghadapi persoalan dalam tata kelola, transparansi, serta pengawasan. Hal itu diperlukan agar program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Indonesia Akhrom Saleh, menegaskan seluruh anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami memandang bahwa setiap Rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi, anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden," ujar Akhrom, Senin (29/6/2026).

LPI menyoroti sedikitnya tiga program prioritas pemerintah yang belakangan menjadi perhatian publik, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta pelaksanaan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Terkait pelaksanaan Program MBG, Akhrom mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam tata kelola MBG tanpa pandang bulu. Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diaudit. "Kami menuntut transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendidikan harus menjadi pilar peradaban, bukan ladang bancakan fee kontraktor," katanya.

Lihat video: UPDATE GUGURNYA PESERTA PELATIHAN KOPDES MERAH PUTIH, KEMENHAN BUKA SUARA



Akhrom juga menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya sejumlah peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Menurut mereka, pemerintah perlu mengevaluasi kembali pendekatan pelatihan yang diterapkan dalam program tersebut.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes). Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pola pelatihan bagi manajer koperasi. Koperasi membutuhkan manajer dengan kompetensi manajerial dan ekonomi handal," ujarnya.

Akhrom menegaskan LPI tidak menolak program-program prioritas pemerintah. Sebaliknya, organisasi tersebut mendukung penuh berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Namun, menurutnya, pelaksanaan program harus dilakukan secara profesional agar tepat sasaran.

"Kami bukan menolak, namun. Sebaliknya, kami adalah pendukung utama setiap program prioritas pemerintah yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Namun, prakteknya harus profesional," katanya.

Karena itu, Akhrom meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas nasional serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang berpotensi membebani anggaran negara.

"tujuan utama seluruh program prioritas pemerintah harus tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu maupun kelompok yang nantinya bisa menjadi beban anggaran negara," katanya.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons pelibatan Taruna Akademi Militer ( Akmil ) dalam pelatihan siswa di Sekolah Rakyat . Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan semakin meluasnya militerisasi di ruang sipil.

Usman menilai pemerintah tidak belajar dari berbagai kritik terhadap pelibatan militer dalam ranah sipil. Ia menyinggung kasus tiga warga sipil yang meninggal dunia usai mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil).

"Ini adalah bukti semakin meluasnya militerisasi ruang sipil di Indonesia. Pemerintah menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program pemerintah di luar urusan pertahanan," ujar Usman Hamid, Kamis (25/6/2026).

Menurut Usman, pendidikan sipil seharusnya menjadi ruang netral untuk mendidik anak dalam mengembangkan potensi dan nalar berpikir. Karena itu, ruang pendidikan dinilai harus bebas dari intervensi militer.

"Ruang kelas harus bebas dari intervensi militer. Dalih pembentukan karakter dan kedisiplinan anak bukanlah alasan untuk memberikan jalan bagi militer masuk ke ranah pendidikan sipil."

Usman menambahkan bahwa kedisiplinan militer pada dasarnya dibentuk melalui sistem komando, rantai hierarki yang kaku, serta kepatuhan yang bersifat hierarkis. Menurutnya, pendekatan tersebut bertentangan dengan prinsip pendidikan sipil yang mengedepankan nalar kritis, kemerdekaan berpikir, serta ruang aman untuk menyampaikan pendapat.

"Bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar berpikir kritis jika ekosistem belajarnya menggunakan pendekatan pendidikan militer yang mengutamakan kepatuhan, kekuatan, dan bahkan kekerasan?" lanjut Usman.

Ia juga menilai program tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan karena menyasar Sekolah Rakyat, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya, penempatan taruna Akmil di setiap sekolah berpotensi menciptakan ketimpangan relasi kuasa terhadap kelompok rentan.

"Padahal anak-anak sejatinya membutuhkan pendekatan yang welas asih, memanusiakan, dan memotivasi, bukan doktrinasi kepatuhan ala prajurit," tegas dia.

Usman turut mengingatkan bahwa berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, pendidikan anak tidak hanya diarahkan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, serta kemampuan mental dan fisik, tetapi juga penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

"Oleh karena itu, pemerintah harus segera meninjau ulang dan membatalkan rencana ini. Fokuslah pada pendidikan yang mengutamakan pemahaman nilai-nilai universal HAM, dan penguatan identitas mereka sebagai masyarakat sipil yang bermartabat, bukan mereduksinya dengan menggunakan pendekatan pendidikan militer.".

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkolaborasi menyiapkan program pembentukan karakter bagi para siswa Sekolah Rakyat . Sekitar 1.000 Taruna Akmil akan terlibat dalam proses pembinaan tersebut.

Lima taruna akan bertanggung jawab terhadap satu sekolah untuk memberikan sejumlah materi, seperti soal kerapian pakaian maupun kamar asrama.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen R Sidharta Wisnu Graha, Kepala Staf Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi, dan Direktur Pendidikan Akademi TNI Brigjen Ari Novian di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (25/6/2026).

KOMPAS.com – Hasil seleksi administrasi PPPK Sekolah Rakyat Kemensos 2026 kini sudah bisa dicek oleh para pelamar. Pengumuman yang sebelumnya dijadwalkan terbit pada 17 Juni 2026 tersebut mengalami penyesuaian dan resmi diumumkan mulai 24 Juni 2026.

Memasuki hari ini, Kamis (25/6/2026), peserta yang mengikuti rekrutmen PPPK Sekolah RakyatKemensos dapat melihat status kelulusan administrasi dan mengajukan sanggahan melalui portal SSCASN BKN maupun laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Tahap ini menjadi gerbang awal sebelum peserta yang lolos melanjutkan ke Seleksi Kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Cara cek hasil administrasi PPPK Sekolah Rakyat Kemensos 2026

Pelamar dapat mengetahui hasil seleksi administrasi melalui akun SSCASN yang digunakan saat pendaftaran. Berikut cara cek seleksi administrasi PPPK Sekolah Rakyat Kemensos 2026:

• Buka laman SSCASN BKN, https://sscasn.bkn.go.id
• Klik menu Login
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi akun SSCASN
• Ketik kode captcha yang muncul di layar
• Klik tombol Masuk.

Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan status hasil seleksi administrasi PPPK Sekolah Rakyat Kemensos 2026.

Peserta yang memperoleh status Memenuhi Syarat (MS) berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi menggunakan CAT BKN.

Cara melihat pengumuman melalui laman Kemensos

Selain melalui SSCASN, hasil seleksi administrasi juga dapat dilihat melalui situs resmi Kemensos. Berikut caranya:

• Kunjungi laman resmi Kemensos, https://kemensos.go.id
• Cari dokumen Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026
• Unduh dan baca dokumen pengumuman yang tersedia

Peserta disarankan memastikan nama dan nomor registrasi tercantum dalam daftar peserta yang dinyatakan lolos administrasi.

Tidak lolos seleksi administrasi? Bisa ajukan sanggah

Bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, masih tersedia kesempatan untuk mengajukan sanggah sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.

Masa sanggah seleksi administrasi berlangsung pada 25 Juni 2026. Selanjutnya, panitia akan memberikan jawaban atas sanggahan peserta pada 25-28 Juni 2026.

Adapun hasil akhir seleksi administrasi setelah masa sanggah dijadwalkan diumumkan pada 29-30 Juni 2026.

Karena itu, peserta yang merasa terdapat kekeliruan dalam proses verifikasi dokumen dapat memanfaatkan masa sanggah sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal seleksi PPPK Sekolah Rakyat Kemensos 2026

Dilansir dari laman resmi SSCASN BKN, berikut jadwal terbaru seleksi PPPK Sekolah Rakyat Kemensos 2026 setelah dilakukan penyesuaian:

• Seleksi administrasi: 8-23 Juni 2026
• Pengumuman hasil seleksi administrasi: 24 Juni 2026
• Masa sanggah seleksi administrasi: 25 Juni 2026
• Jawab sanggah seleksi administrasi: 25-28 Juni 2026
• Pengumuman hasil seleksi administrasi setelah sanggah: 29-30 Juni 2026
• Penarikan data final: 1 Juli 2026
• Penjadwalan seleksi CAT: 2-4 Juli 2026
• Pengumuman peserta, waktu, dan lokasi seleksi CAT: 5-6 Juli 2026
• Pelaksanaan seleksi kompetensi CAT BKN: 7-16 Juli 2026
• Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 17-19 Juli 2026
• Pengumuman hasil kelulusan seleksi kompetensi: 20 Juli 2026
• Penjadwalan seleksi kompetensi tambahan: 21-23 Juli 2026
• Pengumuman jadwal seleksi kompetensi tambahan/konfirmasi peserta: 24 Juli 2026
• Pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan: 25 Juli-3 Agustus 2026
• Pengolahan hasil seleksi kompetensi tambahan: 4-10 Agustus 2026
• Pengumuman hasil kelulusan seleksi kompetensi tambahan: 11 Agustus 2026
• Masa sanggah hasil seleksi kompetensi tambahan: 12 Agustus 2026
• Jawab sanggah hasil seleksi kompetensi tambahan: 12-13 Agustus 2026
• Pengolahan hasil pasca sanggah: 14-15 Agustus 2026
• Pengumuman pasca sanggah hasil seleksi kompetensi tambahan: 16 Agustus 2026
• Pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan: 18-26 Agustus 2026
• Usul penetapan NI PPPK: 23-31 Agustus 2026

Peserta PPPK Sekolah Rakyat Kemensos 2026 diimbau rutin memantau akun SSCASN dan kanal resmi Kemensos agar tidak melewatkan informasi terbaru terkait hasil seleksi, jadwal CAT, maupun tahapan pemberkasan setelah dinyatakan lulus.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) siap mengoptimalkan konektivitas Satelit Satria-1 di lebih dari 31.000 titik layanan untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Tersebar di 31.000 titik, konektivitas Satria-1 disebut dapat melayani Sekolah Rakyat dan KDPM hingga di lokasi terpencil, termasuk di area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini belum memiliki akses internet memadai.

Direktur Utama BAKTI Kemkomdigi, Fadhillah Mathar, menjelaskan beragam infrastruktur yang dikelola instansinya untuk daerah 3T kini dalam posisi siap menyokong agenda strategis nasional tersebut.

Kehadiran jaringan Satria-1 dinilai krusial untuk membangun fondasi konektivitas di sektor pendidikan dan ekonomi kawasan pelosok.

"Infrastruktur SATRIA 1 yang saat ini telah menjangkau lebih dari 31.000 titik layanan memberikan fondasi yang kuat untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat, digitalisasi layanan pendidikan, serta penguatan ekosistem ekonomi desa termasuk Koperasi Desa Merah Putih," ujar Fadhillah dilansir dari Antara, Sabtu (20/6/2026).

Berdasarkan data terkini 5 Juni 2026, Bakti mencatat akumulasi jangkauan Satria-1 telah menyentuh 31.803 lokasi. Sektor pendidikan mendominasi pemanfaatan dengan total 21.718 lokasi terhubung, disusul oleh kantor pemerintahan sebanyak 6.353 lokasi, layanan kesehatan 1.880 lokasi, serta fasilitas pertahanan dan keamanan mencapai 528 lokasi.

Infrastruktur satelit ini juga telah menjangkau 488 pusat kegiatan masyarakat dan 437 tempat ibadah. Sisa cakupan lainnya sebanyak 399 titik dialokasikan untuk memfasilitasi sektor pariwisata, pelayanan usaha, hingga penunjang transportasi publik di berbagai daerah operasional.

Adapun untuk wilayah di luar kategori 3T yang telah didukung oleh infrastruktur komersial dari penyelenggara telekomunikasi swasta, penyediaan konektivitas digital program prioritas akan ditangani khusus oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi. Langkah ini diambil untuk memastikan pembagian kerja yang efisien dalam pemerataan sinyal.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan salah satu agenda strategis yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat langsung dari tingkat pedesaan. Melalui integrasi jaringan Satria-1, implementasi digitalisasi koperasi dan sekolah di garis depan tanah air diharapkan dapat berjalan lebih cepat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan penerimaan pajak menjadi sumber pendanaan utama berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdes Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kuatnya pertumbuhan penerimaan pajak menjadi bukti kontribusi wajib pajak berperan langsung dalam membiayai program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah melalui APBN.

"Direktorat Jenderal Pajak bisa secara konsisten mempertahankan kinerja pertumbuhan pajak yang terus positif dan tentu ini tidak lepas dari support wajib pajak, salah satunya yang membersamai pelaksanaan, aktor utama dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan program-program andalan lainnya yang dibelanjakan melalui mekanisme APBN," ujar Bimo dalam Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) yang disarkan secara daring, Kamis (18/6).

Ia menjelaskan kinerja penerimaan pajak yang terus meningkat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai agenda prioritas nasional di sejumlah sektor strategis.

Menurutnya, keberhasilan tersebut ditopang oleh kombinasi pengawasan kepatuhan wajib pajak, penegakan hukum yang berimbang, kondisi ekonomi yang relatif stabil, serta peningkatan kualitas sistem administrasi perpajakan melalui Coretax.

"Kinerja yang positif ini tentu tidak lepas dari pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum yang seimbang, didukung kondisi pertumbuhan perekonomian yang cukup stabil dan peningkatan kualitas Coretax yang terus kami perbaiki secara berkelanjutan," jelasnya.

Bimo mengungkapkan secara kumulatif penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Mei 2026 tumbuh 22,1 persen dan mencapai Rp834 triliun atau setara 35,4 persen dari target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp2.357,7 triliun.

Sementara itu, hingga 16 Juni 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat telah mencapai Rp940,31 triliun atau tumbuh 23,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 39,62 persen dari target APBN 2026.

"Ini angka sementara di pertengahan Juni dan mudah-mudahan bisa terus konsisten. Dari yang sebelumnya pada Mei 35,4 persen, sekarang sudah naik menjadi 39,62 persen dari target penerimaan tahun 2026," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Kami bersepakat dengan Kementerian Sosial pada Juli itu adik-adik siswa Sekolah Rakyat sudah bisa pindah ke sekolah yang sebenarnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan gedung Sekolah Rakyat Tahap II dapat difungsikan pada Juli tahun 2026.

"Kami bersepakat dengan Kementerian Sosial pada Juli itu adik-adik siswa Sekolah Rakyat sudah bisa pindah ke sekolah yang sebenarnya," ujar Dody di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II saat ini progresnya secara nasional kemungkinan sudah mencapai hampir 81 persen.

Menurut Dody, ketegangan geopolitik global akibat Perang Amerika Serikat-Iran telah menimbulkan dampak besar di mana semua harga bahan bangunan naik, harga BBM juga ikut naik sehingga membuat proses pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II agak melambat.

Namun, dirinya menegaskan bahwa hal tersebut bukan alasan, dan Kementerian PU berjuang habis-habisan agar pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat selesai sepenuhnya.

"Kami masih berupaya maksimal supaya pembangunan 93 Sekolah Rakyat Tahap II itu bisa fungsional semuanya. Cuma saya juga harus realistis di beberapa titik misalnya Brebes, Jawa Tengah, agak berat. Tapi saya yakin 90 persen plus dari 93 titik itu sudah bisa fungsional. Harapan kami 100 persen," kata Dody.

Dia juga menyampaikan bahwa Kementerian PU juga sudah memulai lelang pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III.

"Kita juga sudah mulai lelang pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III. Tahap III kita sudah mulai lelang, ini targetnya Desember bisa selesai," katanya.

Selain percepatan Tahap II, Kementerian PU juga mulai menyiapkan pembangunan SR Tahap III, terdiri dari Tahap IIIA sebanyak 7 lokasi telah memasuki proses lelang; Tahap IIIB sebanyak 11 lokasi dalam tahap persiapan lelang, sedangkan Tahap IIIC sebanyak 89 lokasi masih memerlukan pemenuhan readiness criteria.

Sebagai informasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU dalam percepatan penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

Saifullah Yusuf mengatakan Kementerian PU telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Tantangan di lapangan memang besar, lanjutnya, tetapi Menteri PU turun langsung dan terus melakukan percepatan agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran tahun ajaran baru.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026