Bisnis.com, BATAM - Provinsi Kepulauan Riau kembali mencatat prestasi di sektor peternakan nasional dengan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mampu melakukan ekspor ayam hidup (live bird) ke Singapura.

Keberhasilan tersebut menandai kemajuan sektor peternakan unggas di wilayah perbatasan yang kini dinilai semakin modern, berdaya saing, dan mampu menembus pasar internasional.

Ekspor ayam hidup itu dilakukan melalui perusahaan peternakan modern yang beroperasi di Kabupaten Bintan, yakni PT Ciomas Adisatwa dan PT Indojaya Agrinusa (Japfa Group). Kedua perusahaan dinilai berhasil memenuhi standar kualitas dan kesehatan hewan yang ditetapkan Pemerintah Singapura.

Dengan penerapan sistem pemeliharaan modern, biosecurity yang ketat, serta pengawasan kesehatan hewan secara berkelanjutan, ayam hidup asal Kepri mampu diterima pasar luar negeri.

Hingga saat ini, jumlah ayam hidup yang telah diekspor ke Singapura tercatat mencapai lebih dari 334.568 ekor dan terus menunjukkan tren peningkatan positif.

Pelepasan ekspor ayam hidup tersebut dilakukan langsung Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Momentum itu sekaligus menjadi simbol keberhasilan Kepri sebagai daerah perbatasan yang mampu menembus pasar global melalui sektor peternakan unggas.

Ansar mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, tenaga kesehatan hewan, hingga para peternak unggas di Kepulauan Riau.

“Keberhasilan ekspor ayam hidup ke Singapura ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kepulauan Riau. Ini membuktikan bahwa sektor peternakan kita mampu bersaing di pasar internasional dengan kualitas yang baik dan standar kesehatan yang tinggi,” katanya.

Menurut Ansar, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus mendorong pengembangan sektor peternakan modern sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional.

“Kita akan terus memperkuat sektor peternakan unggas di Kepri, baik dari sisi kualitas produksi, kesehatan hewan, hingga pengembangan investasi peternakan modern agar semakin maju dan berdaya saing,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan juga terus melakukan pembinaan dan pengawasan guna menjaga kualitas unggas mulai dari kandang hingga proses distribusi.

Deretan kandang modern, sistem peternakan terintegrasi, hingga distribusi ayam hidup melalui jalur laut menjadi gambaran transformasi sektor unggas di Kepri.

Dari Kabupaten Bintan, produk unggas asal daerah perbatasan itu kini mampu menjangkau pasar internasional sekaligus membawa nama Indonesia semakin dikenal di tingkat global.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan sektor peternakan unggas menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi daerah serta mendukung ketahanan pangan dan pengembangan industri peternakan modern di wilayah perbatasan Indonesia.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Conrad Asia Energy resmi memulai tahap implementasi Final Investment Decision (FID) untuk Pengembangan Lapangan Gas Mako di Wilayah Kerja Duyung, lepas pantai Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, yang dioperasikan oleh West Natuna Exploration Limited (WNEL).

Momentum ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan Lapangan Gas Mako. Tahap implementasi pasca-FID mencerminkan sinergi antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam mendukung peningkatan produksi gas nasional, dengan visi memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Acara peresmian dihadiri Kepala SKK Migas Djoko Siswanto beserta pengusaha Hashim S. Djojohadikusumo pada Senin (2/3) di Kantor SKK Migas, Jakarta. Turut hadir perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, PT PLN EPI, Bank Negara Indonesia, serta jajaran manajemen SKK Migas.

Dalam sambutannya, Djoko Siswanto menyampaikan bahwa tahap implementasi FID Lapangan Gas Mako ini merupakan langkah strategis dalam menjaga kesinambungan pasokan gas nasional.

"Keputusan investasi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dan KKKS untuk mempercepat pengembangan lapangan gas potensial. Lapangan Gas Mako diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi gas nasional serta mendukung kebutuhan energi dalam negeri," kata Djoko.

Ia menegaskan SKK Migas akan terus mengawal pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, tepat biaya, serta mengedepankan aspek keselamatan kerja dan kepatuhan terhadap regulasi.

Chairman Conrad Asia Energy, Peter Botten, menyampaikan bahwa FID proyek Gas Mako dapat terwujud berkat kolaborasi antara para KKKS Wilayah Kerja Duyung, SKK Migas dan instansi pemerintah terkait, PLN EPI sebagai offtaker, serta mitra nasional yang turut memperkuat struktur proyek.

Sementara itu, CEO Arsari Group, Hashim S. Djojohadikusumo menyatakan bahwa keterlibatan pihaknya dalam pengembangan Lapangan Gas Mako merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung ketahanan energi nasional.

"Dengan pengalaman panjang dan teruji di sektor migas serta dukungan pembiayaan yang solid, kami optimistis proyek ini dapat dijalankan secara profesional, tepat waktu, dan memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara serta penguatan ketahanan energi Indonesia," ujar Hashim.

Proyek Mako memasuki rangkaian fase utama mulai dari Pre-FID pada 2025 hingga mencapai First Gas yang dijadwalkan pada November 2027. Rangkaian kegiatan ini mencakup engineering, procurement, konstruksi, pengeboran, instalasi offshore, hingga commissioning dan start-up.

Adapun proyek ini ditargetkan beroperasi sesuai jadwal guna mendukung pemenuhan kebutuhan energi nasional serta memberikan dampak positif bagi keberlanjutan sektor hulu migas Indonesia.

Kini, Lapangan Gas Mako menjadi bagian dari investasi strategis yang dikembangkan melalui kerja sama pemerintah, WNEL sebagai operator, dan PT Nations Natuna Barat, entitas di bawah Arsari Group dan akan menjadi pemegang mayoritas hak partisipasi di Blok Duyung.

Dengan pengalaman mendalam Hashim S. Djojohadikusumo di industri migas, serta dukungan pendanaan dari Bank Negara Indonesia (BNI), PT Nations Natuna Barat memperkuat struktur pembiayaan dan tata kelola proyek untuk memastikan kelangsungan pengembangan Lapangan Gas Mako hingga fase produksi pertama.

Sebagai bagian dari upaya memastikan kepastian komersialisasi gas, WNEL sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (Gas Sales Agreement/GSA) dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) sebagai offtaker. Penandatanganan GSA tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung kelayakan proyek sekaligus menjamin penyerapan produksi gas Lapangan Mako untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional.