Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memulai pembangunan (groundbreaking) lima proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah wilayah pada Juni 2026. Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 7.000 ton sampah per hari sekaligus mendukung transisi energi bersih nasional.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa lima proyek tersebut akan berlokasi di Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar, dan Bandung.

Menurutnya, proyek di Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, dan Denpasar Raya merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, sementara proyek di Bandung Raya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.

“Target kapasitas input sampah dapat mencapai lebih dari 1.000 ton per hari per lokasi,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (22/4/2026).

Ia merinci, PSEL Denpasar Raya dirancang mampu mengelola 1.200 ton sampah per hari dan melayani Kota Denpasar serta Kabupaten Badung. PSEL Kota Bekasi ditargetkan mengolah 1.400 ton per hari, sementara PSEL Bogor Raya berkapasitas 1.500 ton per hari.

Untuk wilayah Yogyakarta Raya, kapasitas pengolahan diproyeksikan mencapai 1.000 ton per hari, melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Proyek ini diketahui telah memasuki tahap lelang sejak awal April lalu.

Adapun PSEL Bandung Raya menjadi proyek dengan kapasitas terbesar, yakni antara 1.853 hingga 2.131 ton per hari, yang akan melayani enam daerah, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

Selain itu, pemerintah juga mencatat perkembangan proyek serupa di Palembang yang kini telah mencapai 74 persen konstruksi dan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026.

Qodari menegaskan, pembangunan proyek-proyek ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten/kota hingga 2029. Secara keseluruhan, kapasitas pengolahan ditargetkan mencapai 33.000 ton sampah per hari, atau sekitar 23 persen dari total timbulan sampah nasional.

Ia menambahkan, langkah ini tidak hanya untuk mengatasi persoalan sampah nasional yang saat ini mencapai sekitar 141.296 ton per hari, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menuju energi baru terbarukan.

“Ini menegaskan komitmen pemerintah melalui PSEL sebagai solusi pengelolaan sampah sekaligus langkah menuju pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di seluruh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Aturan ini dirancang untuk memangkas hambatan investasi sekaligus mempercepat penanganan sampah perkotaan berbasis energi terbarukan.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan, pemerintah memberikan kepastian ekonomi yang lebih kuat bagi investor melalui sejumlah insentif utama, termasuk tarif listrik tetap dan jaminan pembelian.

“Tarif listrik tetap, yaitu harga beli listrik dari PSEL dipatok sebesar USD 0,2 per kWh. Masa kontrak panjang, dengan tarif bersifat final dan berlaku selama 30 tahun tanpa negosiasi ulang atau eskalasi harga. PT PLN (Persero) diwajibkan membeli seluruh listrik yang dihasilkan oleh fasilitas PSEL,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga menawarkan berbagai stimulus fiskal untuk menarik minat badan usaha. Insentif tersebut meliputi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk teknologi ramah lingkungan produksi dalam negeri, pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pengembang, hingga dukungan investasi melalui Danantara.

Perpres ini juga memperluas jenis energi yang dihasilkan dari PSEL, tidak hanya listrik, tetapi juga bioenergi seperti biogas serta bahan bakar terbarukan seperti Refuse Derived Fuel (RDF).

Untuk mempercepat implementasi di lapangan, pemerintah melakukan sentralisasi kewenangan yang sebelumnya tersebar di berbagai tingkat daerah. Langkah ini diambil untuk memangkas proses birokrasi yang selama ini dinilai menghambat.

“Pemerintah juga melakukan percepatan proses perizinan lingkungan yang sebelumnya membutuhkan waktu 12–24 bulan, kini ditargetkan selesai hanya dalam waktu 2 bulan. Pemerintah daerah pun diwajibkan menyiapkan lahan untuk fasilitas PSEL tanpa biaya bagi pengembang,” jelas Qodari.

Berbeda dari kebijakan sebelumnya yang hanya menyasar 12 kota prioritas, aturan baru ini membuka peluang bagi seluruh daerah dengan timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari untuk mengembangkan PSEL.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten/kota, dengan total kapasitas pengolahan mencapai 33.000 ton sampah per hari.

Pada tahap awal, proyek ini akan dimulai dengan groundbreaking di lima wilayah, yakni Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar, serta Bandung pada Juni 2026.

“Melalui berbagai insentif dan penyederhanaan regulasi ini, pemerintah berharap proyek PSEL dapat berjalan lebih cepat dan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus memperkuat bauran energi terbarukan nasional,” pungkas Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah merilis landasan hukum yang mengatur proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Hal itu diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan.

Dalam Beleid tersebut, BPI Danantara mendapat mandat untuk memilih Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) PSEL. Mekanismenya bisa melalui tender maupun dalam keadaan tertentu Danantara bisa melakukan penunjukan langsung.

"BPI Danantara melalui holding investasi, holding operasional dan/atau BUMN dan/atau anak usaha BUMN melakukan pemilihan BUPP PSEL, dan/atau pelaksanaan investasi dalam penyelenggaraan PSEL yang layak secara komersial, finansial dan manajemen risiko," tulis Pasal 5 Perpres 109/2025, dikutip Rabu (15/10/2025).

Adapun, penyelenggaraan proyek PSEL dilakukan dua tahap, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan, akan dilakukan penetapan kabupaten/kota yang menjadi titik proyek PSEL, kemudian pemilihan BUPP, perjanjian kerja sama, pemenuhan perizinan sebelum konstruksi, hingga Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) antara BUPP dengan PT PLN (Persero).

Dalam tahap pelaksanaan ini, kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, akan diberikan kepada Danantara sebagai dasar pelaksanaan kajian teknis dan keekonomian.

Kajian tersebut memuat volume sampah dan kalori yang dapat dihasilkan dari pengolahan sampah, kesesuaian dan ketersediaan lokasi PSEL, ketersediaan sistem pendukung untuk keberlangsungan PSEL seperti sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta identifikasi, rekomendasi mitigasi dan pengalokasian risiko.

Pemilihan BUPP PSEL yang dilakukan oleh Danantara diikuti oleh peserta (tender) yang memenuhi kriteria paling sedikit adalah memiliki teknologi PSEL yang teruji dan termutakhir, memiliki kemampuan keuangan dan memenuhi kewajiban investasi, dan memiliki pengalaman dalam Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSE) dan memenuhi seluruh ketentuan dan standar yang berlaku.

Namun, dalam keadaan tertentu Danantara dapat menunjuk langsung pihak BUPP PSEL. "Dalam keadaan tertentu, pemilihan BUPP PSEL dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung," tulis Pasal 15 ayat 2 Perpres tersebut.

Keadaan tertentu yang dimaksud ini adalah hanya ada 1 peserta yang memenuhi kriteria, lokasi yang memenuhi kondisi Kedaruratan Sampah yang memerlukan penanganan segera, dan terdapat pengembang PSEL yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Perpres 109/2025.

Perpres 109 Tahun 2025 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni sejak 10 Oktober 2025.