Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi instrumen yang dikembangkan sebagai motor investasi sektor pariwisata nasional. Namun, kendati realisasi investasi terus bertambah, pengembangan kawasan-kawasan tersebut masih dibayangi persoalan klasik seperti kepastian hukum, perizinan, konektivitas transportasi, hingga infrastruktur penunjang.

Pengembangan KEK menjadi bagian dari implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata dalam jangka panjang. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (1/7/2026), Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Reza Fahlevi menyampaikan bahwa pengembangan destinasi saat ini diarahkan kepada penguatan destinasi pariwisata prioritas dan destinasi regeneratif.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan instrumen yang mampu mempercepat pembangunan kawasan sekaligus menarik investasi dalam skala besar. Oleh karenanya, KEK dibangun dengan ketentuan khusus yang menawarkan berbagai insentif investasi dan kemudahan berusaha bagi investor.

"KEK pariwisata berfungsi sebagai instrumen percepatan melalui investasi, melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan berusaha berbasis kawasan," kata Reza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Selain KEK, pemerintah juga mengandalkan Badan Otorita Pariwisata (BOP) yang bertugas mempercepat pembangunan melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. Badan itu disebutnya mengelola kawasan otoritatif sekaligus memfasilitasi investasi dan penyediaan infrastruktur dasar di destinasi prioritas.

Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 8 KEK yang memiliki kegiatan utama di bidang pariwisata. Kedelapannya adalah KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), KEK Kura-Kura Bali, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Sanur di Bali, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Lido di Jawa Barat, KEK Likupang di Sulawesi Utara, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Selain itu, terdapat 4 KEK yang juga mengembangkan sektor pariwisata, yakni KEK Nongsa di Kepulauan Riau, KEK Singhasari di Jawa Timur, KEK Morotai di Maluku Utara, serta KEK Industropolis Batang di Jawa Tengah.

Reza lantas memaparkan bahwa hingga kuartal I/2026, realisasi investasi kumulatif KEK pariwisata telah mencapai Rp45,04 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang. Dalam lima tahun terakhir, Badan Otorita Pariwisata juga mencatat kunjungan 2,4 juta wisatawan di kawasan otoritatif, penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sebesar Rp22,22 miliar, serta komitmen investasi senilai Rp1,18 triliun.

Menurutnya, pengembangan KEK tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan kawasan inti. Dia menyebutkan sejumlah upaya seperti penguatan desa wisata, destinasi penyangga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia hingga penyelenggaraan berbagai agenda internasional.

Terkait investasi, dia menyebut Kemenpar terus mendorong promosi investasi. pendampingan penyelesaian hambatan investasi alias debottlenecking. Hal ini dilakukan dengan advokasi secara rutin kepada pengelola KEK untuk menyelesaikan sejumlah persoalan penanaman modal.

"Pendekatan seperti ini bagian dari upaya debottlenecking, yaitu memastikan hambatan yang dihadapi investor dan pengelola kawasan dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya," ujar Reza.

KEK Mandalika

Pada kesempatan yang sama, pengelola KEK memaparkan catatan dalam pengembangan investasi di kawasan terkait, antara lain Mandalika dan Likupang. Sejumlah poin dinilai dapat diselesaikan agar arus investasi dapat mengalir lebih cepat.

Plt. Direktur Utama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Ahmad Fajar mengatakan bahwa KEK Mandalika yang dikenal saat ini telah melewati proses panjang. Menurutnya, pembangunan Mandalika tak hanya berorientasi pada pembangunan kawasan wisata, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan investasi, lapangan kerja, serta peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Saat ini, dia menyebut bahwa KEK Mandalika telah diminati 29 investor dengan realisasi investasi lebih dari Rp6 triliun, serta menyerap sekitar 26.424 tenaga kerja. Perseroan juga mencatat masuknya enam investor baru sepanjang 2026 yang mulai membangun hotel, vila, dan berbagai fasilitas pendukung pariwisata premium.

“Jadi, kawasan ini merupakan Indonesia Strategic Tourism Economic Hub. Itu yang kita yang inginkan ke depan,” ujar Ahmad.

Menurutnya, penyelenggaraan berbagai ajang internasional seperti MotoGP Mandalika telah menjadi sarana memperkenalkan Indonesia kepada investor dan wisatawan dunia. Dia mengutip hasil riset Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyebut penyelenggaraan MotoGP Mandalika memberikan dampak ekonomi sekitar Rp4,8 triliun.

Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa pembangunan fisik belum cukup untuk mempercepat investasi. Ahmad menyampaikan bahwa kepastian hukum masih menjadi kebutuhan utama investor.

Selain itu, terdapat pula aspek percepatan perizinan, penguatan infrastruktur penyangga, penambahan konektivitas penerbangan internasional, hingga dukungan arus logistik. Pihaknya juga memandang pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing destinasi.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dunia usaha, dan masyarakat akan mendorong Mandalika terus berkembang menjadi destinasi pariwisata kelas dunia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tutur Ahmad.

Pandangan serupa disampaikan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) selaku pengelola KEK Likupang. Manajemen MPRD yang diwakili Corporate Secretary menyampaikan bahwa pengembangan kawasan tersebut sempat tertahan akibat pandemi Covid-19 yang membuat banyak investor memilih menunda keputusan investasi.

Pengelola pun tetap melanjutkan pembangunan dengan mengusung konsep pariwisata regeneratif yang mengintegrasikan konservasi lingkungan, pengembangan marina, resor, real estate, hingga kawasan agrikultur dan akuakultur. Saat ini, pengembangan kawasan disebut mulai berjalan dengan hadirnya investor yang membangun resor dan infrastruktur telekomunikasi sebagai proyek jangkar.

Namun, MPRD menghadapi sejumlah kendala seperti tanah telantar, tidak adanya akses jalan utama, hingga utilitas air. Perseroan pun mengharapkan bantuan dari pemangku kepentingan agar KEK Likupang semakin berkembang.

DESAKAN EVALUASI

Menanggapi sejumlah aral investasi di KEK tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar capaian tak hanya diukur dari nominal investasi maupun pembangunan fisik. Kualitas perekonomian masyarakat dinilai menjadi aspek yang tak kalah penting.

Mulanya, DPR menyoroti kurangnya data dari masing-masing Badan Otorita Pariwisata terkait anggaran, penyerapan tenaga kerja, serta jumlah UMKM yang dilibatkan secara terperinci. Pihaknya lantas meminta alokasi APBN di kawasan pariwisata tidak semata diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi turut memperkuat rantai pasok ekonomi kreatif dan pengembangan desa-desa penyangga.

Selain itu, dia menilai konsep pariwisata regeneratif diminta perlu diwujudkan melalui program yang terukur, berorientasi pada hasil, serta berpihak kepada masyarakat di sekitar kawasan wisata. Pemerintah pun didorong memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik destinasi, konektivitas, serta promosi guna meningkatkan daya saing destinasi wisata nasional.

“Kualitas lingkungan perlu ditingkatkan melalui pengelolaan sampah dan kebersihan kawasan yang lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Chusnunia saat membacakan kesimpulan rapat.

DPR pun mendesak pemerintah memperkuat pengawasan, pendampingan, dan mitigasi sosial bagi masyarakat yang terdampak konflik agraria dalam setiap pengembangan investasi. Selain itu, Kemenpar juga diminta menindaklanjuti usulan daerah yang mengajukan KEK pariwisata baru melalui pendampingan dan fasilitasi, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperkuat strategi promosi untuk menarik minat investor ke Kawasan Rebana melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan iklim investasi yang kondusif.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah penyediaan kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta optimalisasi layanan berbasis digital. Upaya ini dirancang untuk memangkas birokrasi dan mempermudah akses bagi calon investor maupun masyarakat.

Selain memperkuat infrastruktur pelayanan, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki daya saing tinggi di dunia industri. Melalui program pelatihan terpadu, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan.

"Kami memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada masyarakat sesuai kebutuhan industri. Dengan demikian, kompetensi tenaga kerja yang tersedia dapat selaras dengan kebutuhan perusahaan yang berinvestasi di Sumedang," jelas Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah daerah juga menyiapkan instrumen pendukung berupa insentif fiskal. Kebijakan tersebut mencakup pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha sesuai regulasi yang berlaku.

Dony menegaskan stabilitas daerah dan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan investasi di Sumedang. Pemerintah daerah berkomitmen hadir sebagai fasilitator yang menjamin kenyamanan bagi para investor.

"Kami harus menjadi daerah yang terbuka dan ramah terhadap para investor. Kehadiran mereka akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu pemerintah harus hadir sebagai penggerak, pengorkestrasi, sekaligus membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif bagi daerah," tuturnya.

Promosi intensif terhadap potensi Kawasan Rebana di tingkat nasional maupun internasional mulai membuahkan hasil. Sejumlah investor dari berbagai negara dilaporkan mulai menjajaki peluang bisnis di wilayah Sumedang.

"Kami terus melakukan promosi dan alhamdulillah hasilnya mulai terlihat. Investor dari berbagai negara seperti China, Arab Saudi, Kuwait, Rusia, dan negara lainnya mulai datang untuk melihat potensi Sumedang. Tentu kami juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Pak Helmi Yahya, yang turut membantu memperkenalkan potensi daerah ini," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan insentif investasi hingga 35 persen untuk memperkuat industri pengolahan susu nasional. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung pemenuhan kebutuhan susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan industri pengolahan susu masih memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas produksi. Saat ini utilisasi industri pengolahan susu berada di kisaran 72 persen.

"Dalam pemenuhan susu MBG, kami menyadari ini masih ada ketertinggalan dalam suplainya," kata Merrijantij dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kapasitas unit filling untuk memenuhi volume susu yang dibutuhkan program MBG. Karena itu, Kemenperin menjalankan program restrukturisasi guna mendorong investasi baru maupun penambahan kapasitas produksi di industri pengolahan susu dan koperasi yang ingin memproduksi susu siap minum.

Melalui program tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh penggantian biaya investasi hingga 35 persen untuk produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Sementara itu, produk dalam negeri lainnya dapat memperoleh penggantian biaya investasi hingga 25 persen.

"Program restrukturisasi ini bisa diikuti dan reimburse sampai dengan 35 persen dari nilai investasi yang dikeluarkan untuk produk-produk yang ber-TKDN," ujar Merrijantij.

Kemenperin juga memperkuat digitalisasi rantai pasok susu segar nasional guna memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri. Saat ini sebanyak 96 tempat pengumpulan susu (TPS) dari sembilan koperasi telah masuk dalam program digitalisasi yang memungkinkan pemantauan pasokan secara real time.

Bisnis.com, JAKARTA — Arah baru kebijakan insentif investasi yang menempatkan penyerapan tenaga kerja sebagai parameter utama membuka peluang bagi kebangkitan sektor padat karya. Namun, terdapat tantangan yang mesti diselesaikan terkait produktivitas tenaga kerja, daya saing industri, hingga efektivitas fiskal.

Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mulai menggeser fokus insentif dari sekadar nilai investasi ke dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan, khususnya penciptaan lapangan kerja.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan bahwa ke depan, besaran investasi tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur pemberian insentif fiskal. Penyerapan tenaga kerja menjadi pertimbangan utama dalam menilai kelayakan dukungan pemerintah terhadap proyek investasi.

“Parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya,” kata Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, pendekatan ini tercermin dari proyek pengolahan kelapa senilai US$100 juta di Morowali. Nilai investasinya relatif kecil dibandingkan proyek hilirisasi mineral, tetapi memiliki rasio penciptaan lapangan kerja yang tinggi.

Rosan menyampaikan bahwa proyek serupa sebelumnya belum tentu mendapatkan insentif dari negara. Saat ini, pemerintah membuka pintu lebar agar insentif dapat dikucurkan seiring dampak perekonomian yang signifikan terhadap masyarakat.

Dari perspektif dunia usaha, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot memandang bahwa langkah pemerintah menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai parameter insentif fiskal merupakan arah yang tepat.

Menurutnya, pergeseran dari sebatas pertumbuhan berbasis modal (capital-based growth) menuju pertumbuhan berbasis penciptaan lapangan kerja merupakan strategi yang sangat relevan dalam kondisi ketenagakerjaan Tanah Air saat ini.

“Jika insentif dikaitkan langsung dengan penciptaan lapangan kerja, maka sektor yang paling responsif adalah industri padat karya tradisional, seperti tekstil dan produk tekstil [TPT], alas kaki, garmen, furnitur, dan makanan-minuman,” katanya kepadaBisnis, Jumat (24/4/2026).

Selain itu, Subchan juga memaparkan potensi sektor agroindustri dan hilirisasi berbasis sumber daya lokal, seperti kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, dan kehutanan. Terdapat pula industri manufaktur ringan berorientasi ekspor, hingga ekonomi hijau padat karya seperti daur ulang, pengolahan limbah, dan sebagian rantai pasok energi terbarukan.

Kendati demikian, dia menilai masih ada beberapa tantangan krusial rencana insentif tersebut dari sisi dunia usaha, salah satunya adalah aspek produktivitas dan biaya tenaga kerja. Menurutnya, yang patut dihindari adalah insentif yang mendorong kuantitas tenaga kerja tanpa diimbangi peningkatan produktivitas.

Selain itu, terdapat pula masalah ketidakpaduan kejuruan pekerja dengan kebutuhan industri aliasskill mismatch.Dia menyebut banyak industri kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, lebih lagi terdapat permasalahan ketidakpastian regulasi.

“Dunia usaha butuh formula insentif yang jelas, terukur, dan tidak berubah-ubah,” tegas Subchan.

Segendang sepenarian, kebijakan ini pun mendapat dukungan dari serikat buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyebut sektor padat karya selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja, terutama bagi kelompok berpendidikan rendah.

“Sektor inilah yang kemudian mampu menjadi bagian terbesar untuk kemudian sebagai tempat penyerapan tenaga pengangguran di Indonesia yang jumlahnya hari ini 7 juta,” katanya kepadaBisnis.

Dia menambahkan, sekitar 11 juta pekerja masih berada dalam kategori setengah menganggur, sementara angkatan kerja baru bertambah sekitar 2 juta orang setiap tahun. Dalam kondisi tersebut, sektor padat karya dinilai sebagai lumbung penyerap tenaga kerja paling besar.

Ristadi menjelaskan bahwa industri seperti garmen memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan rendah, seperti lulusan SD dan SMP yang sulit terserap di sektor berbasis teknologi tinggi.

Namun, dia mengingatkan bahwa insentif tidak cukup hanya mendorong kuantitas tenaga kerja. Kualitas dan kapasitas produksi juga harus ditingkatkan melalui adopsi teknologi dan penguatan sumber daya manusia.

Selain itu, keberlanjutan industri dinilai sangat bergantung pada perlindungan pasar domestik. Menurutnya, produk impor dengan harga lebih murah berpotensi menggerus daya saing industri dalam negeri bilamana tidak dikendalikan.

“Kalau kemudian produk-produk impor dengan harga yang lebih murah dan itu sejenis yang kita produksi dalam negeri itu tidak ditahan, saya kira akhirnya investasi itu tidak akan tahan lama,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ristadi menggarisbawahi bahwa pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan padat karya dapat bertumbuh. Apabila demikian, maka aspek ketenagakerjaan akan tetap terjaga seiring aktivitas produksi yang terus berlangsung.

Peluang dan Risiko

Di sisi lain, ekonom menilai kebijakan ini membuka peluang sekaligus risiko bagi kondisi perekonomian Tanah Air. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat sektor padat karya klasik seperti tekstil, garmen, dan alas kaki semestinya menjadi sektor terdepan yang menuai manfaat dari kebijakan ini.

Sektor tersebut dinilai memiliki ekosistem yang matang dan basis tenaga kerja yang besar, sehingga akan mampu merespons insentifpro-labordengan cepat. Namun, pertumbuhan dinilai hanya dapat terjadi apabila pelaku industri di Tanah Air turut melakukan modernisasi teknologi.

“Tanpa itu, mereka [industri domestik] akan tetap kalah dari Vietnam dan Bangladesh,” terangnya kepadaBisnis.

Selain itu, sektor makanan dan minuman serta hilirisasi agro dinilai memiliki potensi pertumbuhan besar karena mampu menyerap tenaga kerja secara masif dan permintaan yang lebih stabil. Tak hanya memiliki daya tawar ekspor, terdapat potensi nilai tambah apabila sektor ini diiringi hilirisasi.

Yusuf lantas menjelaskan potensi sektor lain seperti furnitur, kerajinan, dan mainan yang dinilai berpeluang tumbuh seiring pergeseran rantai pasok global. Permintaan dari pembeli internasional yang mencari alternatif selain China dipandang membuka ruang bagi Indonesia.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan bahwa sebagian sektor padat karya telah memasuki fase penurunan secara global. Tanpa peningkatan produktivitas, insentif berpotensi hanya akan memperpanjang masalah struktural.

“Kalau insentif hanya diberikan untuk mempertahankan tenaga kerja tanpa mendorong peningkatan produktivitas, kita hanya memperpanjang masalah,” imbuhnya.

Dari sisi implementasi, tantangan utama disebutnya terletak pada akses insentif yang dinilai masih kompleks dan tidak pasti. Banyak perusahaan enggan memanfaatkan skema yang ada karena risiko kepatuhan.

Risiko lain muncul dari potensi moral hazard. Menurut Yusuf, insentif berbasis jumlah tenaga kerja dapat mendorong perusahaan menambah pekerja tanpa meningkatkan efisiensi.

Sementara itu, dari perspektif fiskal, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit. Setiap insentif berarti pengurangan penerimaan negara, di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat dan beririsan dengan pos anggaran lainnya.

“Jadi kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dibarengi strategi pembukaan pasar dan penguatan daya beli,” tegas Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan akan menjadikan tingkat penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu parameter utama dalam pemberian insentif fiskal bagi para calon investor.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa ke depan, fasilitas insentif fiskal untuk dunia usaha tidak lagi semata-mata difokuskan pada penanaman modal dengan nilai investasi yang besar. Sektor padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja masif kini menjadi prioritas utama pemerintah.

"Parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam rangka kita memberikan insentif fiskal ke depannya," ujar Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa industri padat karya telah menjadi perhatian khusus kementeriannya. Rosan mencontohkan bahwa proyek investasi pengolahan kelapa senilai US$100 juta di Morowali yang saat ini proses pembangunannya hampir rampung.

Meski secara nominal nilai investasinya tidak tergolong besar dibandingkan dengan proyek hilirisasi mineral, proyek di sektor perkebunan tersebut mencatatkan rasio penciptaan lapangan kerja yang luar biasa.

Menurut CEO Danantara ini, pada masa lampau proyek dengan skala nilai investasi tersebut mungkin belum dilirik untuk mendapatkan fasilitas kemudahan fiskal dari negara. Namun, dengan dampak sosial-ekonomi yang begitu besar terhadap masyarakat sekitar, pemerintah kini membuka peluang lebar untuk memberikan insentif.

"Mungkin dulu tidak mendapatkan insentif, tapi kalau kita lihat seperti ini [serap banyak tenaga kerja], meski cuma US$100 juta dolar, akhirnya kita bisa ada potensi memberikan insentif juga," tambahnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pendorong positif bagi iklim investasi di Tanah Air, sekaligus menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran.

Adapun, BKPM mencatat realisasi investasi pada mencapai Rp498,8 triliun pada I/2026. Angka ini setara dengan 24,4% dari target tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp2.041,3 triliun.

Dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 706.569 orang. Angka ini melonjak 18,9% YoY, meningkat cukup tajam dibandingkan serapan pada kuartal I/2025 yang berada di level 594.104 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di seluruh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Aturan ini dirancang untuk memangkas hambatan investasi sekaligus mempercepat penanganan sampah perkotaan berbasis energi terbarukan.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan, pemerintah memberikan kepastian ekonomi yang lebih kuat bagi investor melalui sejumlah insentif utama, termasuk tarif listrik tetap dan jaminan pembelian.

“Tarif listrik tetap, yaitu harga beli listrik dari PSEL dipatok sebesar USD 0,2 per kWh. Masa kontrak panjang, dengan tarif bersifat final dan berlaku selama 30 tahun tanpa negosiasi ulang atau eskalasi harga. PT PLN (Persero) diwajibkan membeli seluruh listrik yang dihasilkan oleh fasilitas PSEL,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga menawarkan berbagai stimulus fiskal untuk menarik minat badan usaha. Insentif tersebut meliputi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk teknologi ramah lingkungan produksi dalam negeri, pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pengembang, hingga dukungan investasi melalui Danantara.

Perpres ini juga memperluas jenis energi yang dihasilkan dari PSEL, tidak hanya listrik, tetapi juga bioenergi seperti biogas serta bahan bakar terbarukan seperti Refuse Derived Fuel (RDF).

Untuk mempercepat implementasi di lapangan, pemerintah melakukan sentralisasi kewenangan yang sebelumnya tersebar di berbagai tingkat daerah. Langkah ini diambil untuk memangkas proses birokrasi yang selama ini dinilai menghambat.

“Pemerintah juga melakukan percepatan proses perizinan lingkungan yang sebelumnya membutuhkan waktu 12–24 bulan, kini ditargetkan selesai hanya dalam waktu 2 bulan. Pemerintah daerah pun diwajibkan menyiapkan lahan untuk fasilitas PSEL tanpa biaya bagi pengembang,” jelas Qodari.

Berbeda dari kebijakan sebelumnya yang hanya menyasar 12 kota prioritas, aturan baru ini membuka peluang bagi seluruh daerah dengan timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari untuk mengembangkan PSEL.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten/kota, dengan total kapasitas pengolahan mencapai 33.000 ton sampah per hari.

Pada tahap awal, proyek ini akan dimulai dengan groundbreaking di lima wilayah, yakni Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar, serta Bandung pada Juni 2026.

“Melalui berbagai insentif dan penyederhanaan regulasi ini, pemerintah berharap proyek PSEL dapat berjalan lebih cepat dan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus memperkuat bauran energi terbarukan nasional,” pungkas Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro) meminta kepada pemerintah untuk menyederhanakan perizinan untuk membangun pusat data atau data center. Perizinan yang rumit membuat investasi di sektor ini terhambat.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengungkapkan, terdapat sejumlah tantangan utama dalam pengembangan industri pusat data nasional. Salah satunya adalah aspek perizinan yang dinilai masih memerlukan sinkronisasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya bagi pusat data yang memanfaatkan energi terbarukan atau dibangun di kawasan baru.

“Kami sudah bicara dengan regulator terkait perlunya kebijaksanaan satu pintu,” kata Hendra kepada Bisnis, dikutip Senin (19/1/2026).

Tantangan lainnya meliputi ketersediaan lahan serta infrastruktur pendukung, seperti jaringan serat optik, akses air, dan kestabilan pasokan listrik, terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

Di samping itu, keterbatasan SDM teknis di bidang operasional pusat data dan keamanan siber, serta akses pembiayaan dan insentif investasi bagi pemain lokal dan startup, juga masih menjadi perhatian.

Untuk mendukung pencapaian target kapasitas pusat data per kapita, IDPRO merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis. Di antaranya penerbitan peta jalan pusat data nasional yang mencakup aspek teknis, zonasi, serta rencana elektrifikasi kawasan industri digital.

IDPRO juga mendorong pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, penyederhanaan perizinan pembangunan fasilitas hyperscale dan edge data center, serta kebijakan energi hijau yang memungkinkan pelaku industri memperoleh pasokan listrik terbarukan secara langsung, termasuk melalui skema Renewable Energy Certificate (REC) atau wheeling system.

Di sisi lain, Komdigi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan target 2025 yang berada di kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut menjadi bagian dari agenda pengembangan dan penguatan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen yang sama, Komdigi menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027, 5,53 watt per kapita pada 2028, dan mencapai 6,87 watt per kapita pada 2029.

Dengan demikian, kapasitas pusat data nasional per kapita dalam lima tahun direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan posisi awal pada 2025.

Selain pembangunan infrastruktur pusat data, Komdigi juga menargetkan penguatan kebijakan pendukung, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan pusat data dan layanan komputasi awan, peningkatan indeks ruang digital, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik di sektor publik dan privat.

Dari sisi sumber daya manusia, Komdigi menargetkan peningkatan kapasitas SDM digital melalui fasilitasi literasi dan pelatihan digital sepanjang 2025–2029. Pada 2025, jumlah peserta fasilitasi literasi digital ditetapkan sebanyak 300 orang, sementara pelatihan literasi digital ditargetkan menjangkau 200 orang per tahun mulai 2026 hingga 2029.

Seluruh target tersebut tercantum dalam matriks pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lain yang sah untuk kegiatan prioritas Komdigi 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Komdigi.

Dia mengatakan, industri pusat data di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif seiring masuknya investasi besar dari pemain lokal maupun global. Sejumlah anggota IDPRO, menurutnya, telah dan tengah membangun fasilitas hyperscale dengan memanfaatkan energi terbarukan, edge computing, serta teknologi efisiensi daya terkini.

“Saat ini, koordinasi dengan PLN dan pihak regulator sangat penting untuk memastikan pasokan listrik tinggi [high capacity power supply] tersedia secara merata, tidak hanya di Jabodetabek tapi juga kawasan industri lainnya,” kata Hendra.

Selain ketersediaan energi, IDPRO menyoroti pentingnya dukungan fiskal serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat investasi, terutama guna memenuhi kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (AI). Upaya tersebut mencakup pengembangan pool of talent melalui kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus tekstil dengan dukungan pendanaan US$6 miliar atau setara sekitar Rp101 triliun dari Danantara mendapat respons dari pelaku usaha swasta.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menilai dana jumbo tersebut sejatinya bisa menjadi tuas pengungkit (leverage) investasi yang jauh lebih besar apabila skemanya diubah.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian khusus pada sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Dia mengakui bahwa wacana pembentukan BUMN ini merupakan hasil kajian pemerintah yang turut melibatkan asosiasi dalam prosesnya.

Kendati demikian, Redma mengingatkan bahwa pembentukan perusahaan pelat merah hanyalah satu dari sekian banyak opsi. Dia justru menawarkan opsi lain terkait penggunaan dana Rp101 triliun yang disiapkan oleh Danantara tersebut.

Menurutnya, alih-alih digunakan sebagai modal pembentukan entitas baru, dana tersebut akan lebih memberi dampak besar apabila dikonversi menjadi paket insentif untuk memancing modal swasta.

"Langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan US$6 miliar ini sebagai insentif bagi swasta untuk mendorong investasi hingga US$60 miliar," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (17/1/2026).

Dengan skema tersebut, Redma meyakini efek berganda terhadap perekonomian dan serapan tenaga kerja akan jauh lebih masif dibandingkan hanya mengandalkan satu entitas BUMN.

Lebih lanjut, Redma mewanti-wanti bahwa pembentukan BUMN ataupun kucuran dana segar tidak akan efektif tanpa pembenahan fundamental pada ekosistem industri TPT nasional.

Dia menekankan bahwa pekerjaan rumah pemerintah yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan iklim usaha, mulai dari kebijakan perdagangan yang protektif terhadap serbuan impor ilegal, hingga simplifikasi birokrasi.

"Ada iklim usaha yang juga harus diperbaiki, mulai dari kebijakan perdagangannya, insentif untuk meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan, serta simplifikasi dan transparansi birokrasi khususnya terkait perizinan," tegasnya.

Rencana Pembentukan BUMN Tekstil Baru

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembentukan BUMN tekstil baru diungkapkan oleh Prabowo dalam rapat terbatas di Hambalang pada Minggu (11/1/2026). Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Mantan menteri perindustrian itu menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali entitas BUMN tekstil lama yang sudah mati, melainkan membentuk perusahaan baru. Dana sebesar US$6 miliar tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara dalam bentuk fund untuk memberikan insentif dan pembiayaan bagi sektor tersebut.

Inisiatif ini lahir dari evaluasi kelemahan struktural pada rantai pasok (value chain) di lini tengah (mid-stream) industri tekstil Tanah Air. Airlangga menyebutkan bahwa kelemahan industri tekstil nasional saat ini berada pada kemampuan produksi benang, kain, pencelupan (dyeing), pencetakan (printing), hingga penyelesaian akhir (finishing).

"Nah, ini yang harus kita dorong untuk dibangkitkan kembali. Kita ketahui memang kelemahan kita berada pada value chain yang di tengah," jelasnya.

Melalui intervensi negara lewat BUMN baru ini, pemerintah menargetkan lonjakan ekspor produk tekstil yang signifikan. Airlangga mematok target nilai ekspor tekstil dapat meroket dari posisi saat ini sekitar US$4 miliar menjadi US$40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai percepatan hilirisasinikel membutuhkan langkah strategis untuk menarik lebih banyak investasi, khususnya dari sektor swasta.

Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah mengatakan, pembangunan industri bernilai tambah dianggap menjadi kunci agar Indonesia mampu memperluas kapasitas produksi dan menghasilkan produk jadi yang lebih kompetitif.

“Pertama adalah kaitannya dengan jaminan investasi, insentif fiskal karena negara-negara di Asean maupun Asia Timur berlomba-lomba menarik investor sehingga kita perlu ada strategi bagaimana bisa menarik investor ke dalam negeri," kata Arif dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF), Kamis (20/11/2025).

Arif menambahkan, untuk menarik investor, maka diperlukan pengembangan infrastruktur yang memadai, penyederhanaan kerangka regulasi serta kepastian kebijakan pemerintah.

Dia juga menekankan bahwa keberlanjutan dan aspek lingkungan juga perlu diperhatikan agar industri hilir dapat tumbuh secara bertanggung jawab. Selain itu, Arif menilai kualitas sumber daya manusia menjadi komponen paling penting.

“Yang paling penting adalah pengembangan tenaga kerja dan kerangka teknologi, kita harus menginvestasikan secara serius bagaimana pengembangan tenaga kerja ini bisa menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, andal yang bisa terlibat di dalam industri digital,” ujarnya.

Sejumlah kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan industrialisasi nikel ke arah yang lebih hilir. Pasalnya, saat ini Indonesia baru mampu mengolah bijih nikel hingga ke produk intermediate.

"Harapannya kami dapat memfokuskan pada produk-produk prioritas dan juga untuk mengisi rantai pasok yang masih kosong," tuturnya.

Senada, Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan menambahkan pihaknya sepakat bahwa diperlukan terobosan baru dan insentif tambahan untuk meningkatkan daya tarik investasi ke Indonesia.

"Selama ini yang sudah kita berikan ada beberapa seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk atau master list untuk bahan baku dan mesin, dan ada tax deduction," jelasnya, dalam kesempatan yang sama.

Namun, berakhirnya aturan terkait tax holiday pada 2025 serta penerapan Global Minimum Tax (GMT) mendorong pemerintah mencari skema alternatif yang tetap kompetitif.

Di sisi lain, dukungan terhadap kegiatan riset dan pengembangan juga diperkuat melalui skema super tax deduction sebesar 200–300% dari nilai investasi untuk mendorong perusahaan meningkatkan aktivitas research and development (R&D) di dalam negeri.

Saat ini, kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM disebut sedang membahas bentuk insentif baru bagi sektor-sektor pionir.

"Memang kalau selama ini kita bisa dibilang insentif itu bukan utama dalam penentuan keputusan investor dalam melakukan investasi di Indonesia tapi itu menjadi nilai tambah," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Bank Indonesia (BI) mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan percepatan realisasi investasi pada sektor manufaktur.

Posisi pulau Jawa yang masih memegang peran sentral dalam struktur ekonomi nasional dan penguatan investasi di daerah diharapkan dapat menjadi kunci dalam mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim menegaskan bahwa penguatan ekosistem investasi yang kondusif bagi sektor manufaktur, sejalan dengan Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan industri yang berkelanjutan.

Untuk itu, pihaknya bersama kantor perwakilan BI lainnya di seluruh Jawa, mendorong percepatan realisasi investasi di sektor manufaktur, dengan menggandeng Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Otoritas Jasa Keuangan.

"Kita tahu investasi ini merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pangsa investasi di Indonesia maupun di Jawa saat ini sekitar 27-28% dari PDRB, dan kita akui ini masih bisa kita optimalkan, kita upayakan [investasi] bisa di atas 30% untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi," ungkap Ibrahim, Rabu (5/11/2025).

Ibrahim menyebut bahwa pulau Jawa masih memegang peran penting dalam roda perekonomian nasional. Oleh sebab itu, akselerasi investasi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, khususnya dari aspek infrastruktur, regulasi, dan pembiayaan.

Terdapat tuga area key strategis untuk memitigasi hal tersebut melalui, optimalisasi konektivitas dan link and match ketenagakerjaan antara dunia kerja dan vokasi, kemudian dukungan insentif khusus dan perbaikan sistem perizinan, serta perluasan akses pembiayaan dan sinergi promosi investasi terintegrasi se-Jawa.

"Ini kata penting connectivity. Tidak hanya Jawa Timur yang memerlukan konektivitas antara utara dan selatan, tetapi Jawa Tengah, Jawa Barat dan lainnya itu juga menyuarakan hal yang sama. Sehingga potensi investasi di kawasan selatan Jawa ini bisa juga ikut menunjang dan berkembang lebih lanjut, lalu tepat sasaran sehingga implementasi terkait dengan dukungan investasi ini bisa berjalan dengan baik," tegas Ibrahim.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenko Perekonomian Atong Soekirman menegaskan bahwa sejalan dengan momentum kinerja perekonomian nasional yang tumbuh tinggi, pihaknya akan senantiasa menciptakan iklim investasi yang kondusif, melalui penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal, dan penguatan peran berbagai Kawasan Ekonomi.

"Kita mencoba untuk meningkatkan iklim investasi ya. Ini menjadi sangat penting agar investor itu menjadi nyaman. Apalagi kita akan masuk ke juga ke high-end industry, yaitu industri semikonduktor dan energi baru. Karena kita enggak mungkin mendorong konsumsi terus, tapi ternyata untuk investasi ini mempunyai multiplier effect yang sangat bagus," ungkap Atong.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ratih Purbasari Kania, mengungkapkan bahwa capaian realisasi investasi di Jawa hingga kuartal III-2025 mencapai Rp692,5 trililun atau sebesar 48% dari cakupan nasional.

Ratih menyebutkan bahwa temuan tersebut masih menegaskan posisi Jawa, yang masih menjadi magnet utama investasi lokal maupun asing di tanah air, terutama pada sektor manufaktur pengolahan logam, makanan-minuman, serta kimia dasar.

"Kami juga akan memperkuat potensi-potensi investasi yang ada, terutama dalam proyek-proyek strategis, dan ke depan kami juga mengajak investor, baik nasional maupun internasional untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan industri menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama dengan Kementerian Keuangan masih merampungkan insentif yang difokuskan untuk menarik investor menanamkan modalnya, sebagai pengganti tax holiday.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama mengatakan, insentif seperti tax holiday makin tak menarik saat ini karena pemberlakuan global minimum tax (GMT). Di Indonesia, GMT berlaku per 1 Januari 2025.

"Karena insentif tradisional seperti tax holiday, tax allowance, terkesan mutlak dan tidak semenarik dulu," kata Tirta dalam agenda diskusi FPCI dengan tema APEC at the Crossroads: Building Bridges for Regional Growth di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Oleh sebab itu, ia mengatakan, dalam merancang insentif baru pengganti tax holiday, BKPM bersama Kementerian Keuangan tengah mendesain bentuk insentif yang benar-benar baru, supaya investor semakin tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kita rancang bersama mereka upaya yang lebih terkoordinasi, termasuk langkah perencanaan bersama antara DJP, Kementerian Keuangan dan kementerian kita, termasuk menciptakan insentif baru agar lebih efektif," tegasnya.

Rancangan insentif baru ini, kata Tirta, menjadi penting karena seberapapun insentif pembebasan pajak yang diberikan pemerintah kepada investor, akan tetap merugikan pemerintah bila tidak didesain dengan bentuk insentif baru. Sebab, ada batasan tarif GMT 15% yang berlaku di semua negara.

"Kalau kita coba beri insentif ke mereka, katakanlah di bawah 15%, seperti pemerintah negara asalnya boleh ambil pajaknya, marginnya jadi beda, kan? Misalnya, pajak Indonesia 10%, 5% sisanya akan diambil kembali oleh negara asal tempat kantor pusat investornya berdiri," papar Tirta.

Karena insentif baru ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Tirta mengaku belum bisa bicara detail bentuk-bentuk yang tengah didesain. Ia hanya memastikan, insentif itu akan rampung dalam waktu dekat.

"Karena kami ingin menarik investor asing sebanyak mungkin. Jadi, ada beberapa desain atau beberapa skenario. Tapi kami masih mengerjakan lebih detail dalam skenario-skenario ini. Kami bergerak cepat karena semoga kementerian kami bisa mengeluarkan hal semacam ini untuk menarik investor asing," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sebetulnya masih memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% sampai dengan Desember 2025.

Namun, kini ada kriteria khusus penerimanya, karena adanya pemberlakuan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT). Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengaku masih merancang insentif pajak baru yang akan diterapkan sebagai pengganti insentif tax holiday.

Insentif tax holiday menjadi tidak relevan untuk diterapkan karena pemerintah telah menerapkan pemberlakuan global minimum tax (GMT) di Indonesia.

"Kita lagi merancang itu," kata Bimo saat ditemui di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

"GMT nya kita terapkan dulu," tegasnya.

Bimo menjelaskan, rancangan insentif pengganti tax holiday itu akan berpedoman pada upaya memperdalam pohon industri yang sudah ada di Indonesia.

"Jadi hilirisasinya makin bagus, makin dalam, otomatis distribusi manfaatnya juga makin oke," tuturnya.

Sempat beredar informasi insentif baru pengganti tax holiday akan berupa cash subsidy untuk sektor investasi strategis, refundable tax credit, dan nonrefundable tax credit, namun Bimo membantahnya.

"Enggak, enggak," ucap Bimo singkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penanaman modal dari investor asal Jepang senilai US$1,4 miliar untuk pembangunan bahan baku obat atauactive pharmaceutical ingredients(API) menjadi angin segar bagi sektor kesehatan Tanah Air.

Masuknya investasi tersebut dinilai dapat memperkuat upaya pemerintah membangun kemandirian industri kesehatan nasional yang selama ini masih dibayangi tingginya ketergantungan impor. Apalagi, Indonesia masih membutuhkan suntikan investasi khususnya untuk manufaktur hulu dan produk berteknologi tinggi.