Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Cesium-137 (Cs-137) Bara Krishna Hasibuan mengatakan, pihaknya belum menelusuri perusahaan PT Peter Metal Technology yang menjadi asal usul dari scrap metal yang disebut sebagai sumber kontaminasi radioaktif Cs-137 di kawasan industri Cikande, Serang, Banten.

Namun, pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut.

"Belum-belum. Mungkin lakukan penyelidikan," ujarnya dalam konferensi pers di gedung Graha Mandiri Jakarta, Rabu (12/11).

Hasil penelusuran Satgas menunjukkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ternyata tidak pernah mengeluarkan pertimbangan teknis (pertek) untuk impor scrap metal oleh PT Peter Metal Technology, pabrik yang menjadi pusat temuan kontaminasi.

"Untuk betul-betul bisa mengetahui, ini kan sumbernya sudah diidentifikasi oleh tim Satgas oleh tim dari BRIN, Bapeten dan juga kepolisian. Sumber kontaminasi yang di kawasan Cikande atau pabrik peleburan metal PT Peter Metal Technology itu yang terkontaminasi adalah scrap metal yang mereka gunakan untuk melakukan peleburan," ujar Bara dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/10/2025)

"Masalahnya sekarang kita belum bisa menentukan dari mana mereka mendapatkan scrap metal yang terkontaminasi itu. Nah di sini Bareskrim kan sudah melakukan investigasi kriminal, dan saat itu sudah naik ke penyidikan," jelasnya.

Proses investigasi pun menemui kendala karena pabrik PT Peter Metal sudah berhenti beroperasi.

"Masalahnya pabrik itu sudah berhenti beroperasi, sedangkan kita harus mendapatkan keterangan untuk mengetahui dari mana mereka mendapatkan itu, source-nya dari mana scrap metal yang terkontaminasi itu," kata Bara.

Ia menambahkan, tim Satgas sejauh ini belum bisa mewawancarai pemilik maupun pihak manajemen PT Peter Metal untuk menggali lebih jauh sumber bahan baku tersebut.

"Jadi kita belum bisa mewawancarai pemilik maupun pihak manajemen dari PT Peter Metal itu. Jadi untuk betul-betul bisa melakukan root cause analysis secara menyeluruh ya kita harus bisa mengetahui dari mana mendapatkan scrap metal itu," tegasnya.

Yang menjadi sorotan, hasil pemeriksaan Satgas menunjukkan tidak ada catatan resmi mengenai impor scrap metal oleh PT Peter Metal, karena Kemenperin tidak pernah menerbitkan pertek yang seharusnya menjadi dasar perizinan impor.

"Karena kita cek juga di data Kementerian Perindustrian mereka tidak pernah mengeluarkan pertek, pertimbangan teknis. Jadi kalau ada alat-alat berat itu sebelum dilakukan importasi, sebelum persetujuan impor dikeluarkan Kementerian Perdagangan, salah satu syarat utama adalah mereka harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian disamping juga ada rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup," ungkap Bara.

Ia menegaskan, karena tidak adanya pertek dari Kemenperin, otomatis tidak ada juga data impor di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Pertimbangan teknis itu tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian sehingga otomatis di Kementerian Perdagangan pun tidak ada data bahwa PT Peter Metal itu pernah melakukan importasi scrap metal," jelasnya.

Dengan demikian, Satgas menilai ada dua kemungkinan, yakni bahan baku tersebut dibeli dari sumber dalam negeri, atau didapatkan melalui jalur impor ilegal.

"Jadi ada kemungkinan juga mereka membeli dari sumber di dalam negeri atau mereka mungkin kalau memang melakukan importasi secara ilegal, tapi kita tidak tahu," ujar Bara.

Namun Bara menegaskan, Satgas tidak akan berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya proses investigasi kepada pihak kepolisian.

"Kita tidak boleh melakukan asumsi karena tentu saja sekarang ini kami serahkan kepada pihak Bareskrim yang sedang melakukan investigasi," katanya.

Foto: Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan bersama pejabat lintas kementerian/ lembaga saat konferensi pers Perkembangan Diplomasi Penanganan Produk Udang dan Cengkeh dengan Pemangku Kepentingan di Amerika Serikat di kantor Kemenko Pangan, Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Romys) Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan bersama pejabat lintas kementerian/ lembaga saat konferensi pers Perkembangan Diplomasi Penanganan Produk Udang dan Cengkeh dengan Pemangku Kepentingan di Amerika Serikat di kantor Kemenko Pangan, Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Romys)

Jakarta, CNBC Indonesia - Fakta baru terungkap dalam rapat Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait kasus paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di kawasan industri Cikande, Serang, Banten.

Kemenperin mengungkapkan, perusahaan sumber kontaminasi, PT Peter Metal Technology (PMT), ternyata sudah berhenti beroperasi jauh sebelum kasus radioaktif itu ramai diperbincangkan publik dan sebelum Amerika Serikat (AS) mengumumkan penolakan ekspor udang asal Indonesia karena terdeteksi Cs-137.

Hal ini terungkap saat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mempertanyakan perbedaan waktu antara penutupan pabrik PMT, pengumuman resmi dari otoritas Amerika Serikat, dan tindakan penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Ia menilai ada kemungkinan perusahaan tersebut sudah mengetahui adanya masalah sejak awal dan menutup pabriknya lebih dulu untuk menghindari tanggung jawab.

"PT PMT itu kan yang produksi baja. Itu kan baru ditutup bulan September?" tanya Evita dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kemenperin dan Satgas Cs-137, Jakarta, Senin (10/11/2025).

"Mereka tutup di Juli. Sebelum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ke sana PT PMT sudah tutup," jawab Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta.

"Penyegelannya tanggal 11 September 2025?" tanya Evita lagi.

"Disegel benar September," jawab Setia menegaskan.

Evita lalu merinci kronologi yang dinilainya janggal. Ia menyebut PT PMT sudah menutup operasi pada Juli, padahal Food and Drug Administration (FDA) Amerika baru mengumumkan penolakan produk udang Indonesia karena Cs-137 pada Agustus.

"Nah yang saya mau tanya, itu PT PMT tutup bulan Juli 2025, sementara Amerika menginformasikan secara publik bulan Agustus. Jadi kan kita sebenarnya sudah curiga nih Pak, dia tutup bulan Juli, Amerika mengumumkan Agustus. Mungkin dia sudah tahu pada bulan Juli ini sudah ada case yang sedang ditangani FDA di AS. Supaya dia tidak tersangkut segala macam apa-apa, dia tutup perusahaannya pada bulan Juli itu," ujar Evita.

Evita menilai, penutupan tersebut bisa jadi langkah strategis PT PMT untuk menghindari tanggung jawab hukum setelah indikasi kontaminasi radioaktif mulai diketahui.

"Nah ini kan mesti dicek juga ini Pak, bulan Juli dia tutup, Agustus Amerika mengumumkan. Saya sih melihatnya dia sudah tahu nih, dia akan ada masalah dengan ekspor udang Indonesia. Dan itu indikasinya tuh dia jadi tertuduh pertama lah, karena dia yang peleburan baja, itu kan dia. Jadi saya bingung nih, dia nutup Juli, Agustus FDA mengumumkan, kemudian bulan September KLH baru menyegel. Nah ini kan jadi pertanyaan ya. Kalau menurut saya dia sudah dapat informan atau intel dia, kalau ada masalah dan itu terkait dengan dia problemnya," tukasnya.

Evita juga menyinggung soal tanggung jawab pembiayaan proses dekontaminasi di kawasan industri tersebut.

"Pertanyaan saya, biaya dekontaminasi yang dilakukan saat ini yang tanggung jawab siapa? Kawasan industrinya kah? Karena perusahaannya sudah tutup sekarang, ya kan. Menghindari tanggung jawab dia tutup perusahaannya. Kalau sudah tutup gimana mau minta pertanggungjawabannya. Ini saya melihat ada yang aneh di sini. Yang mana Satgas juga mesti cium dalam hal ini, dalam penutupan perusahaan ini," tegas dia.

Menanggapi hal itu, Setia Diarta menjelaskan, PT PMT memang beroperasi dalam waktu yang sangat singkat sebelum akhirnya ditutup. Ia mengakui penelusuran lebih lanjut menjadi sulit karena perusahaan tersebut sudah berhenti dan sebagian fasilitasnya dikarantina.

"Ini yang agak kesulitan kami menjawab. Operasi perusahaan ini tidak sampai setahun," kata Setia.

Ia menjelaskan, izin usaha PT PMT baru keluar pada Oktober 2024, namun perusahaan tersebut sudah berhenti beroperasi pada pertengahan 2025.

"Izin usahanya itu di Oktober 2024, Juli 2025 ini industri sudah tutup," jelas Setia.

Setia juga memaparkan hubungan waktu antara pengiriman barang dan temuan kasus di Amerika Serikat.

"Jadi Agustus barangnya masuk di Amerika, berarti barang yang masuk di Amerika di Agustus ini, paling tidak hitungan mundur dua bulan, berarti kiriman di bulan Juni. Logikanya begitu, karena ada transportasi," pungkasnya.

Foto: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam RDP soal Kontaminasi Radioaktif CS-137 di kawasan Cikande, Serang, Banten, bersama Kemenperin dan Satgas Kontaminasi CS-137, Senin (10/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen) Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam RDP soal Kontaminasi Radioaktif CS-137 di kawasan Cikande, Serang, Banten, bersama Kemenperin dan Satgas Kontaminasi CS-137, Senin (10/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akhirnya mengungkapkan asal-usul bahan baku baja yang menjadi sumber paparan radioaktif Cesium 137 (Cs-137) di kawasan industri Cikande, Banten. Dari hasil investigasi lintas lembaga, pemerintah menetapkan PT Peter Metal Technology (PMT) sebagai sumber radiasi setelah ditemukan adanya kontaminasi Cs-137 pada tungku peleburan baja milik perusahaan tersebut.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta menjelaskan, kesimpulan ini diperoleh setelah pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Korps Brimob Polri.

"Hasil pemeriksaan ini oleh Bapeten, Brin, dan Brimob Polri ditetapkan salah satu PT, yaitu PT Peter Metal Technology sebagai sumber radiasi setelah ditemukan adanya radiasi Cs-137 pada tungku peleburan baja milik PMT ini," ujar Setia saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Ia menuturkan, hasil analisis laboratorium juga mengonfirmasi jenis kontaminan yang ditemukan di kawasan terdampak memiliki karakteristik yang sama dengan sisa produksi di fasilitas PT PMT.

"Dan hasil analisis laboratorium menyebutkan bahwa kontaminan pada lokasi terpapar identik dengan kontaminan pada sisa produksi PT PMT," jelasnya.

Setia menjelaskan, PT PMT merupakan industri peleburan baja yang menggunakan bahan baku scrap (besi bekas) untuk diproses kembali menjadi baja baru. Namun, hasil penelusuran menunjukkan perusahaan tersebut tidak memiliki izin impor bahan baku scrap dari luar negeri.

"Jadi perlu kami sampaikan, PT PMT ini adalah industri peleburan baja yang memanfaatkan scrap baja untuk memproduksi baja kembali. Nah pertanyaannya adalah sumber bahan baku yang digunakan ini setelah kami telusuri dari database kami, PT PMT pernah mengajukan importasi scrap tapi tidak pernah disetujui oleh Kemenperin," ungkap dia.

Dari situ, muncul dua kemungkinan asal bahan baku yang digunakan oleh PT PMT. Pertama, bahan tersebut bisa berasal dari dalam negeri. Kedua, bisa saja diperoleh dari industri lain yang memang memiliki izin impor skrap baja. Namun jika demikian, skrap baja tidak boleh diperjualbelikan kembali.

"Jadi ada dua kemungkinan sumber bahan baku PT PMT ini, dari lokal atau dari industri yang diperkenankan untuk mengimpor scrap baja, kemudian menjualnya ke PMT. Tapi posisi yang kedua ini tidak boleh dilakukan, karena importasi scrap itu tidak boleh diperjualbelikan," tegas Setia.

Jika pasokan berasal dari dalam negeri, kata Setia, besar kemungkinan scrap tersebut berasal dari peralatan logam bekas yang memiliki unsur radioaktif, termasuk peralatan medis. Hal ini diperkuat dengan temuan paparan tertinggi Cs-137 berada di bagian tungku peleburan.

Terkait penelusuran lebih lanjut mengenai siapa pemasok bahan baku tersebut dan bagaimana scrap baja yang mengandung Cs-137 bisa masuk ke PT PMT, Setia menyebut perkara ini sekarang telah menjadi ranah aparat penegak hukum.

"Nah bagaimana penelusuran lanjutan terhadap siapa sebenarnya yang memasok, dan bagaimana bahan baku scrap yang mengandung Cs-137 ini didapatkan oleh PT Peter Metal. Ini dilanjutkan oleh aparat penegak hukum, dan sampai pada pembahasan-pembahasan ini dilanjutkan oleh aparat untuk penelusuran lebih lanjutnya," pungkasnya.

Foto: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen ILMATE Kemenperin dan Satgas CS-137 di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen) Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen ILMATE Kemenperin dan Satgas CS-137 di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen)

Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Cesium-137 (Cs-137) Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan, asal-usul scrap metal yang disebut sebagai sumber kontaminasi radioaktif Cs-137 di kawasan industri Cikande, Serang, Banten, hingga kini belum bisa dipastikan.

Hasil penelusuran Satgas menunjukkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ternyata tidak pernah mengeluarkan pertimbangan teknis (pertek) untuk impor scrap metal oleh PT Peter Metal Technology, pabrik yang menjadi pusat temuan kontaminasi.

"Untuk betul-betul bisa mengetahui, ini kan sumbernya sudah diidentifikasi oleh tim Satgas oleh tim dari BRIN, Bapeten dan juga kepolisian. Sumber kontaminasi yang di kawasan Cikande atau pabrik peleburan metal PT Peter Metal Technology itu yang terkontaminasi adalah scrap metal yang mereka gunakan untuk melakukan peleburan," ujar Bara dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/10/2025)

"Masalahnya sekarang kita belum bisa menentukan dari mana mereka mendapatkan scrap metal yang terkontaminasi itu. Nah di sini Bareskrim kan sudah melakukan investigasi kriminal, dan saat itu sudah naik ke penyidikan," jelasnya.

Proses investigasi pun menemui kendala karena pabrik PT Peter Metal sudah berhenti beroperasi.

"Masalahnya pabrik itu sudah berhenti beroperasi, sedangkan kita harus mendapatkan keterangan untuk mengetahui dari mana mereka mendapatkan itu, source-nya dari mana scrap metal yang terkontaminasi itu," kata Bara.

Ia menambahkan, tim Satgas sejauh ini belum bisa mewawancarai pemilik maupun pihak manajemen PT Peter Metal untuk menggali lebih jauh sumber bahan baku tersebut.

"Jadi kita belum bisa mewawancarai pemilik maupun pihak manajemen dari PT Peter Metal itu. Jadi untuk betul-betul bisa melakukan root cause analysis secara menyeluruh ya kita harus bisa mengetahui dari mana mendapatkan scrap metal itu," tegasnya.

Yang menjadi sorotan, hasil pemeriksaan Satgas menunjukkan tidak ada catatan resmi mengenai impor scrap metal oleh PT Peter Metal, karena Kemenperin tidak pernah menerbitkan pertek yang seharusnya menjadi dasar perizinan impor.

"Karena kita cek juga di data Kementerian Perindustrian mereka tidak pernah mengeluarkan pertek, pertimbangan teknis. Jadi kalau ada alat-alat berat itu sebelum dilakukan importasi, sebelum persetujuan impor dikeluarkan Kementerian Perdagangan, salah satu syarat utama adalah mereka harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian disamping juga ada rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup," ungkap Bara.

Ia menegaskan, karena tidak adanya pertek dari Kemenperin, otomatis tidak ada juga data impor di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Pertimbangan teknis itu tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian sehingga otomatis di Kementerian Perdagangan pun tidak ada data bahwa PT Peter Metal itu pernah melakukan importasi scrap metal," jelasnya.

Dengan demikian, Satgas menilai ada dua kemungkinan, yakni bahan baku tersebut dibeli dari sumber dalam negeri, atau didapatkan melalui jalur impor ilegal.

"Jadi ada kemungkinan juga mereka membeli dari sumber di dalam negeri atau mereka mungkin kalau memang melakukan importasi secara ilegal, tapi kita tidak tahu," ujar Bara.

Namun Bara menegaskan, Satgas tidak akan berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya proses investigasi kepada pihak kepolisian.

"Kita tidak boleh melakukan asumsi karena tentu saja sekarang ini kami serahkan kepada pihak Bareskrim yang sedang melakukan investigasi," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 426,8 ton material yang terkontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di kawasan industri Cikande, Serang, Banten telah berhasil dikumpulkan. Material tersebut kini disimpan di tempat penyimpanan sementara (interim storage facility) milik PT Peter Metal Technology dengan pengawasan ketat.

Namun, muncul pertanyaan, sampai kapan limbah berbahaya ini akan dikunci di sana, apakah benar hingga 30 tahun?

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Cesium-137 Bara Krishna Hasibuan memastikan seluruh proses pemindahan limbah berjalan aman dan sesuai prosedur.

"Sekitar total 426,8 ton material terkontaminasi telah dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara, yaitu di pabrik PT Peter Metal Technology dengan pengawasan sangat ketat," ujar Bara dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Bara menjelaskan, dari total 22 pabrik yang sebelumnya terkontaminasi, seluruhnya kini telah selesai didekontaminasi. "Ada total 22 pabrik yang terkontaminasi, dari 22 itu termasuk yang PT Peter Metal itu dan fasilitas pengolahan udang PT BMS. Itu 100% di 22 itu sudah selesai, sudah totally decontaminated, sudah selesai dilakukan dekontaminasi dan clear and clean," katanya.

Selain pabrik, Satgas juga menangani 13 lokasi lain yang digunakan sebagai lapak atau junkyard tempat penyimpanan sementara material bekas produksi. Bara mengungkapkan, lima dari 13 lokasi sudah bersih, sementara delapan sisanya masih dalam tahap dekontaminasi.

"13 ternyata kan memang lapak tersebut terkontaminasi, lima itu sudah kami bersihkan ya kami sudah pindahkan material yang terkontaminasi itu untuk dipindahkan ke interim storage facility yang dimiliki oleh PT Peter Metal itu, pabrik bekas pabriknya PT Peter Metal ya, lima sudah clear. Nah sisanya itu delapan masih dilakukan dekontaminasi," jelasnya.

Alasan Disimpan 30 Tahun

Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Haendra Subekti menjelaskan, sebagian lokasi yang telah dibersihkan kini sudah bisa digunakan untuk aktivitas normal. Namun, limbah hasil dekontaminasi tidak bisa dihapuskan begitu saja.

"Kalau yang di lokasi sudah di-clear itu ada yang memang sudah bisa digunakan aktivitas normal. Tentunya yang material kontaminannya dibawa ke pabrik (PT Peter Metal), harus disimpan dengan jangka waktu panjang. Itu yang memang harus, tidak bisa dibersihkan karena memang harus disimpan," ujar Haendra dalam kesempatan yang sama.

Penyimpanan jangka panjang ini, lanjutnya, akan mengikuti ketentuan dan izin dari Bapeten. "Tentunya disimpan sesuai dengan nanti jangka waktu yang sudah ditetapkan ya," katanya.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syaiful Bakhri menjelaskan Cs-137 memiliki waktu peluruhan alami sekitar 30 tahun. Artinya, tingkat radioaktifnya baru akan menurun separuh dalam kurun waktu tersebut.

"Limbah ini memang akan kita simpan sampai dengan aktivitas yang meluruh. Kita punya kan Cesium 137 ini kan 30 tahun. 30,17 tahun itu aktivitasnya hanya separuhnya. Dan kita akan simpan sampai dengan luruh," terang Syaiful.

Menurutnya, tanah yang terkontaminasi juga akan diolah agar volumenya berkurang dan unsur radioaktifnya bisa dipisahkan.

"Tanah yang terkontaminasi itu sebenarnya bisa direduksi volumenya dengan proses kimia ataupun proses fisika. Sehingga bisa kita pisahkan mana kontaminannya cesiumnya dan mana tanahnya yang sebenarnya tidak terkontaminasi. Proses itu nanti pasti akan mengurangi volume dan sekaligus kontaminannya yang kita simpan, tanahnya bisa kita release kembali," ujarnya.

Namun, Syaiful belum bisa memastikan apakah limbah tersebut akan dikunci di bekas pabrik PT Peter Metal selama 30 tahun penuh, atau ada tempat lain yang akan dijadikan tempat penyimpanan permanen dari limbah terkontaminasi tersebut.

"Limbah yang ada di situ nanti kita akan pikirkan lebih lanjut, jadi ada yang namanya interim storage itu juga sudah direncanakan oleh Satgas. Jadi akan kita tempatkan sampai dengan waktu tertentu sekaligus diolah, dikurangi volumenya," kata Syaiful.

Ia menegaskan, lokasi PT Peter Metal saat ini masih berstatus interim shelter atau tempat penampungan sementara yang belum ditetapkan sebagai lokasi penyimpanan permanen.

"Lokasi limbah belum kita putuskan sampai sejauh ini, di mana PT Peter Metal ini masih jadi interim storage yang akan menjadi tempat sementara untuk pengelolaan limbah atau penempatan limbah. Selama ini yang ada di PT PMT itu adalah shelter sementara, jadi interim shelter istilahnya," ujarnya.

Menurutnya, keputusan akhir akan ditentukan setelah melalui kajian aspek lingkungan, keselamatan, dan perizinan yang dikoordinasikan bersama Bapeten.

"Penetapan itu tentunya ada aspek lingkungan, aspek keselamatan, dan aspek perizinan yang juga harus kami koordinasikan dengan Bapeten, serta sesuai dengan desain yang sudah kita sepakati," pungkas Syaiful.

Foto: Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Cesium-137, Bara Krishna Hasibuan saat konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Cesium-137, Bara Krishna Hasibuan saat konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)