Bisnis.com, JAKARTA — Rentetan persoalan yang menimpa sejumlah perusahaan manufaktur mulai dari penghentian produksi, perumahan karyawan, keterlambatan pembayaran gaji hingga relokasi investasi ke negara lain dinilai menjadi sinyal melemahnya daya saing industri manufaktur nasional.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, sebelumnya mengungkap terdapat empat perusahaan yang terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya imbas panasnya situasi global, yakni perang antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel.

Said yang juga sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjelaskan bahwa kondisi ancaman PHK itu diketahui setelah dirinya melakukan kunjungan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta serikat pekerja.

Produsen kertas PT Pakerin di Mojokerto dilaporkan telah menghentikan sekitar 80% kegiatan produksinya sehingga sekitar 2.000 pekerja tidak lagi bekerja.

Sementara itu, perusahaan alas kaki PT Feng Tay di Kabupaten Bandung merumahkan sekitar 4.000 karyawan. Mitra merek sepatu global, Nike, itu disebut menghadapi keterlambatan bahan baku akibat perang dan geopolitik yang tak kunjung reda.

Di sektor garmen, perusahaan asal Korea Selatan PT Amos juga dikabarkan belum membayarkan gaji karyawannya selama 4 bulan. BPJS Kesehatan milik karyawan pun bermasalah.

Said juga menemukan adanya perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto yang terancam melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya. Dia mengatakan bahwa kondisi yang tidak menentu membuat principle di Jepang memindahkan sebagian produksinya serta melakukan diversifikasi ke komponen kendaraan listrik.

Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki mengatakan, dua fasilitas yang dikabarkan akan direlokasi merupakan pabrik komponen otomotif yang memproduksi wiring harness dari Grup Yazaki, Jepang. Dia menilai sebagian besar produksi pabrik tersebut ditujukan untuk pasar ekspor sehingga dampaknya terhadap industri otomotif domestik relatif terbatas.

"Setahu saya dua pabrik tersebut orientasinya ekspor. Biasanya pabrik wiring harness cukup besar karena [merupakan industri] padat karya," ujarnya kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Rachmat menjelaskan, apabila relokasi benar terjadi, dampak langsung terhadap pabrikan kendaraan di dalam negeri akan bergantung pada tujuan produksi pabrik tersebut. Jika memasok kebutuhan domestik, produsen kendaraan harus mencari pemasok pengganti. Namun, apabila mayoritas produksinya diekspor, dampaknya lebih besar terhadap penerimaan negara.

"Kalau orientasinya ekspor, negara rugi selain [kehilangan], rugi dari pajak yang didapat selama ini, seperti pajak karyawan, pajak perusahaan," sebutnya.

Kendati demikian, dia menegaskan Indonesia masih memiliki banyak produsen wiring harness lain yang tetap beroperasi sehingga pasokan komponen untuk industri otomotif nasional masih dapat dipenuhi.

Di sisi lain, Rachmat mengakui industri komponen otomotif saat ini memang sedang menghadapi tekanan akibat melemahnya pasar kendaraan domestik. Penjualan kendaraan roda empat dalam 3 tahun terakhir turun dari sekitar 1 juta unit menjadi sekitar 800.000 unit per tahun.

Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya impor kendaraan listrik dalam bentuk completely built up (CBU) maupun perakitan sederhana menggunakan completely knocked down (CKD), yang dinilai belum memberikan nilai tambah berarti bagi industri komponen lokal.

"Industri komponen lokal akhir-akhir ini memang berada di bawah kapasitas," katanya.

Rachmat menilai tantangan daya saing Indonesia tidak hanya berasal dari melemahnya permintaan kendaraan, tetapi juga masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor serta iklim usaha yang dinilai belum sekompetitif Vietnam maupun Thailand.

Menurutnya, pelaku industri komponen sebenarnya siap mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dinikmati karena sebagian besar kendaraan listrik yang beredar di Indonesia masih didatangkan secara utuh dari luar negeri atau hanya dirakit secara sederhana.

"Kalau ada order dari pabrik EV tentu kami siap. Masalahnya, EV yang beredar sekarang kebanyakan masih impor CBU, sementara yang diproduksi di Indonesia sebagian besar masih CKD sehingga belum memberikan kontribusi kepada industri komponen lokal," jelasnya.

Dia menambahkan, pangsa kendaraan listrik di Indonesia saat ini masih sekitar 15%, sedangkan sekitar 85% pasar masih didominasi kendaraan konvensional dan hybrid. Kondisi tersebut membuat pemasok komponen lokal masih berada di bawah tekanan.

Untuk menjaga daya saing industri, Rachmat menilai pemerintah perlu memperkuat pasar domestik sekaligus memberikan insentif ekspor serta menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif agar mampu bersaing dengan negara-negara Asean.

Ke depan, dia memperkirakan pasar kendaraan domestik hingga akhir 2026 belum akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, apabila pengembangan kendaraan listrik tidak diiringi peningkatan penggunaan komponen lokal, tekanan terhadap industri komponen diperkirakan akan semakin besar.

“Bisa jadi relokasi akan terulang dan akibatnya akan semakin banyak PHK di industri komponen otomotif," tegas Rachmat.

Sinyal Tekanan Serius

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai berbagai kasus yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan tekanan struktural yang tengah dihadapi sektor manufaktur Indonesia.

“Meskipun belum bisa disebut sebagai krisis industri nasional. Yang terjadi saat ini lebih tepat dipahami sebagai sinyal bahwa sejumlah keunggulan yang selama ini menopang manufaktur Indonesia mulai menghadapi tekanan serius," kata Yusuf kepada Bisnis.

Yusuf menilai kesamaan dari berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur menghadapi tantangan yang serupa berupa meningkatnya persaingan global, tingginya biaya usaha, melemahnya permintaan di sejumlah pasar ekspor, serta semakin ketatnya persaingan memperebutkan investasi dengan negara pesaing seperti Vietnam.

Misal, kasus PT Pakerin memperlihatkan tingginya kerentanan industri padat modal ketika utilisasi produksi menurun dan tekanan keuangan meningkat. Ketika sekitar 80% produksi berhenti dan sekitar 2.000 pekerja terdampak, persoalan tersebut dinilai tidak lagi bersifat sementara.

Sementara itu, perumahan sekitar 4.000 pekerja PT Feng Tay mencerminkan tekanan yang telah lama membayangi industri alas kaki nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pesanan ekspor dinilai semakin banyak bergeser ke negara-negara yang menawarkan biaya produksi lebih kompetitif dan proses bisnis yang lebih efisien.

Di sisi lain, persoalan yang dialami PT Amos menunjukkan sebagian industri garmen menghadapi tekanan likuiditas akibat kombinasi pelemahan permintaan, persaingan produk impor, serta meningkatnya biaya operasional.

Adapun, industri komponen otomotif menghadapi tantangan berbeda karena harus beradaptasi dengan perubahan teknologi menuju kendaraan listrik. Pergeseran tersebut mengubah struktur rantai pasok secara fundamental sehingga banyak komponen kendaraan konvensional tidak lagi dibutuhkan dalam jumlah yang sama.

Yusuf memperingatkan, apabila tren tersebut terus berlanjut, dampaknya akan dirasakan melalui tiga jalur utama, yakni investasi, utilisasi kapasitas produksi, dan penyerapan tenaga kerja.

Menurutnya, keputusan relokasi maupun ekspansi investasi yang diambil saat ini akan menentukan arah penanaman modal dalam 1 hingga 1,5 dekade mendatang. Pada saat yang sama, meningkatnya kapasitas produksi yang menganggur akan menekan efisiensi dan daya saing industri.

Sementara itu, setiap penutupan pabrik maupun pengurangan produksi di sektor manufaktur akan memberikan efek berantai. “Manufaktur memiliki efek pengganda yang tinggi sehingga setiap penutupan pabrik atau pengurangan produksi akan berdampak pada rantai pasok, jasa pendukung, dan konsumsi rumah tangga di wilayah sekitarnya,” jelas Yusuf.

Yusuf menilai Vietnam semakin sering menjadi tujuan relokasi investasi bukan semata-mata karena faktor upah tenaga kerja yang lebih rendah. Menurutnya, kepastian regulasi, kecepatan perizinan, kualitas pelayanan investasi, integrasi perdagangan internasional, hingga konsistensi kebijakan industri menjadi faktor yang lebih menentukan.

"Banyak investor menilai waktu dan biaya yang dihemat dari birokrasi seringkali lebih bernilai dibanding insentif fiskal tambahan," katanya.

Yusuf menambahkan, empat kasus ini lebih menyerupai stress test bagi sektor manufaktur Indonesia. Indonesia belum kehilangan daya tarik sebagai basis manufaktur, tetapi juga tidak bisa lagi mengandalkan keunggulan lama.

“Jika reformasi berjalan lambat, tekanan yang hari ini terlihat di sektor kertas, alas kaki, garmen, dan komponen otomotif berpotensi meluas ke sektor manufaktur lainnya," tegasnya.

Birokrasi Berbelit, Raja Kecil Bikin Sulit

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Akhmad Ma’ruf mengatakan, pemerintah perlu mempercepat realisasi investasi yang telah masuk, terutama proyek-proyek strategis yang berada di kawasan industri, proyek strategis nasional (PSN), maupun kawasan ekonomi khusus (KEK).

Menurutnya, hingga kini, masih banyak investasi dari Jepang, Amerika Serikat, Jerman, hingga China yang menghadapi kendala di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.

“Saya melihat dan merasakan sendiri masih banyak kementerian dan lembaga di daerah yang menghambat realisasi investasi tersebut," ungkapnya kepada Bisnis.

Dia menilai Indonesia mulai tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dalam menarik investasi manufaktur. Vietnam, Thailand, dan Malaysia dinilai lebih mampu memberikan kepastian usaha kepada investor.

"Yang pasti kita sudah banyak kalah dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan beberapa negara Asean lainnya. Kenapa kita kalah? Birokrasi yang berbelit-belit, hambatan dari kepala-kepala daerah yang menjadi raja-raja kecil, dan birokrasi di kementerian yang tersandera kepentingan politik," tegas Ma’ruf.

HKI, lanjutnya, terus melakukan ekspansi kawasan industri untuk mengakomodasi investasi baru. Namun, upaya tersebut kerap terkendala oleh kebijakan lintas kementerian maupun pemerintah daerah yang dinilai memperlambat proses investasi.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang berpotensi menghambat investasi. Menurutnya, moratorium terhadap kebijakan-kebijakan yang menghambat dunia usaha perlu dipertimbangkan agar proses investasi berjalan lebih cepat.

“Hambatan dari raja-raja kecil di daerah ini harus dievaluasi oleh pemerintah pusat. Jangan semua perizinan dikasih ke daerah apabila kepala daerahnya banyak menghambat," sebutnya.

Ma’ruf juga menilai rencana relokasi dua pabrik komponen otomotif asal Jepang ke Vietnam tidak semata-mata dipicu persoalan birokrasi. Menurutnya, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keputusan investor, termasuk sering berubahnya kebijakan pemerintah.

"Sebenarnya banyak faktor. Bisa karena kebijakan di Indonesia yang selalu berubah-ubah sehingga membuat investor menjadi malas dengan aturan yang silih berganti," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang penutupan pabrik dan usaha tekstil maupun garmen masih terus terjadi. Bahkan, pelaku usaha memproyeksi masih ada potensi penutupan pabrik jika tidak ada perbaikan sektor industri padat karya tahun ini.

Kali ini, pabrik garmen PT DJ Busana Jaya resmi dinyatakan pailit sebagaimana keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Perusahaan yang mengoperasikan pabrik garmen di Pasuruan, Jawa Timur itu pun kini menambah daftar panjang pabrik tekstil maupun garmen yang berguguran.

Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Sby yang dibacakan pada 1 Desember 2025. Kurator kini memanggil para debitur dan kreditur untuk melanjutkan hasil rapat keputusan tersebut.

Dalam pengumuman yang dirilis Balai Harta Peninggalan Surabaya, disebutkan bahwa perseroan yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 108, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dinyatakan pailit setelah permohonan pernyataan pailit dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya.

Pengadilan juga menunjuk Aloysius Prihartono Bayuaji sebagai hakim niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai hakim pengawas dalam proses kepailitan tersebut.

Sementara itu, Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya ditetapkan sebagai kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit perusahaan.

Selain itu, pengadilan menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang harus dibayarkan setelah kepailitan berakhir dan harta pailit telah dibereskan, dengan total maksimal sebesar Rp1,36 juta.

Sejalan dengan proses kepailitan, hakim pengawas juga menetapkan sejumlah agenda penting. Rapat kreditor pertama dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 15 Januari 2026 di Pengadilan Niaga Surabaya.

Adapun, batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan kreditor ditetapkan hingga Jumat, 30 Januari 2026 di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Selanjutnya, rapat pencocokan piutang (verifikasi) akan dilaksanakan pada Jumat, 13 Februari 2026 di Pengadilan Niaga Surabaya.

"Pengumuman ini sekaligus menjadi undangan resmi bagi debitor, para kreditor, kantor pajak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri rapat kreditor sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengumuman tersebut ditetapkan di Sidoarjo pada 6 Januari 2026 oleh Kurator Balai Harta Peninggalan Surabaya," tulis pengumuman tersebut.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, kapasitas terpasang industri tekstil hanya mencapai 40% pada kuartal ketiga 2025. Padahal, pada kuartal I/2023 masih dapat bertahan di level 60%.

"Sejak Covid-19 sampai sekarang industri tekstil kan sudah kehilangan angka kurang lebih 140.000 pekerja di upstream [hulu], ini belum dihitung yang di garmen, total 250.000 an," jelasnya.

Adapun, beberapa pabrik yang tutup yaitu Asia Pacific Fibers, Polychem Indonesia, Sulindafin, Rayon Utama Makmur. Dia menyebut, penutupan pabrik tersebut memang didasari berbagai faktor, termasuk banjir impor hingga regulasi pengupahan.

"Saat ini sedang ada proses salah satu rekan kita yang sedang berproses tutup di Jawa Tengah, intinya beberapa industri TPT [tekstil dan produk tekstil] dan garmen sedang mengalami situasi yang tidak sehat, apalagi dengan pengupahan di atas 6,5%," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang penutupan pabrik dan usaha tekstil maupun garmen masih terus terjadi. Bahkan, pelaku usaha memproyeksi masih ada potensi penutupan pabrik jika tidak ada perbaikan sektor industri padat karya tahun ini.

Kali ini, pabrik garmen PT DJ Busana Jaya resmi dinyatakan pailit sebagaimana keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Perusahaan yang mengoperasikan pabrik garmen di Pasuruan, Jawa Timur itu pun kini menambah daftar panjang pabrik tekstil maupun garmen yang berguguran.

Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Sby yang dibacakan pada 1 Desember 2025. Kurator kini memanggil para debitur dan kreditur untuk melanjutkan hasil rapat keputusan tersebut.

Dalam pengumuman yang dirilis Balai Harta Peninggalan Surabaya, disebutkan bahwa perseroan yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 108, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dinyatakan pailit setelah permohonan pernyataan pailit dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya.

Pengadilan juga menunjuk Aloysius Prihartono Bayuaji sebagai hakim niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai hakim pengawas dalam proses kepailitan tersebut.

Sementara itu, Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya ditetapkan sebagai kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit perusahaan.

Selain itu, pengadilan menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang harus dibayarkan setelah kepailitan berakhir dan harta pailit telah dibereskan, dengan total maksimal sebesar Rp1,36 juta.

Sejalan dengan proses kepailitan, hakim pengawas juga menetapkan sejumlah agenda penting. Rapat kreditor pertama dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 15 Januari 2026 di Pengadilan Niaga Surabaya.

Adapun, batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan kreditor ditetapkan hingga Jumat, 30 Januari 2026 di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Selanjutnya, rapat pencocokan piutang (verifikasi) akan dilaksanakan pada Jumat, 13 Februari 2026 di Pengadilan Niaga Surabaya.

"Pengumuman ini sekaligus menjadi undangan resmi bagi debitor, para kreditor, kantor pajak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri rapat kreditor sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengumuman tersebut ditetapkan di Sidoarjo pada 6 Januari 2026 oleh Kurator Balai Harta Peninggalan Surabaya," tulis pengumuman tersebut.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, kapasitas terpasang industri tekstil hanya mencapai 40% pada kuartal ketiga 2025. Padahal, pada kuartal I/2023 masih dapat bertahan di level 60%.

"Sejak Covid-19 sampai sekarang industri tekstil kan sudah kehilangan angka kurang lebih 140.000 pekerja di upstream [hulu], ini belum dihitung yang di garmen, total 250.000 an," jelasnya.

Adapun, beberapa pabrik yang tutup yaitu Asia Pacific Fibers, Polychem Indonesia, Sulindafin, Rayon Utama Makmur. Dia menyebut, penutupan pabrik tersebut memang didasari berbagai faktor, termasuk banjir impor hingga regulasi pengupahan.

"Saat ini sedang ada proses salah satu rekan kita yang sedang berproses tutup di Jawa Tengah, intinya beberapa industri TPT [tekstil dan produk tekstil] dan garmen sedang mengalami situasi yang tidak sehat, apalagi dengan pengupahan di atas 6,5%," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang 2025, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), bersama industri garmen dan alas kaki, kembali menjadi salah satu episentrum gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

Sinyal tekanan itu muncul sejak awal tahun, ketika sejumlah perusahaan melakukan efisiensi, menutup lini produksi, hingga menghentikan operasi pabrik di beberapa sentra manufaktur di Jawa.

Di Kabupaten Tangerang, misalnya, pemerintah daerah menerima laporan pemutusan kerja di salah satu perusahaan tekstil.

DOKUMENTASI HUMAS KEMENKOP UKM Industri Tekstil di Jabar Terancam Berhenti Produksi Imbas Predatory Pricing di Social Commerce

“Kalau informasi dari perusahaan sekitar 2.400 karyawan terkena PHK dan itu dimulai sejak awal Januari 2025. Dan ini sebenarnya sudah dibicarakan perusahaan sejak bulan Desember 2024 dengan koordinasi bersama serikat buruh,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kabupaten Tangerang Rudi Hartono dikutip dari Antara, merujuk pada kasus PHK di PT Victory Chingluh pada Januari 2025.

Angka tersebut menjadi potret awal tahun yang kemudian membesar dalam narasi “badai PHK” di sektor padat karya.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut, pada Januari–Februari 2025 saja, korban PHK sudah melampaui puluhan ribu orang dan menyebar di banyak perusahaan.

“Bisa dibilang ini adalah badai PHK pada sektor tekstil, garmen, sepatu, elektronik, dan sektor padat karya lainnya. Tercatat lebih dari 60.000 orang ter-PHK, termasuk di dalamnya adalah PT Sritex, tapi tidak termasuk anak perusahaannya,” kata Said dalam jumpa pers daring, Kamis (13/3/2025).

Ia menambahkan, korban PHK tersebut datang dari setidaknya 50 perusahaan, dan dari jumlah itu 15 perusahaan di antaranya dinyatakan pailit.

Data resmi dan catatan serikat pekerja: jarak yang menganga

SHUTTERSTOCK/ANDRII YALANSKYI Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di sisi pemerintah, rujukan yang kerap dipakai sepanjang tahun adalah portal Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menghimpun PHK terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Berdasarkan data Satu Data Kemenaker, pada periode Januari sampai November 2025 terdapat 79.302 orang tenaga kerja terdampak PHK, yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP.

Jumlah 79.302 orang itu juga disebut telah melampaui angka sepanjang 2024 yang tembus 77.965 orang.

Namun, serikat pekerja menilai angka administratif tersebut belum sepenuhnya menangkap skala masalah di lapangan.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menghitung PHK berdasarkan laporan anggota. Hingga Oktober 2025, KSPN mencatat 126.160 pekerja anggota KSPN kehilangan pekerjaan.

Presiden KSPN Ristadi mengatakan mayoritas korban berasal dari sektor padat karya seperti industri tekstil, garmen, dan sepatu.

“Data KSPN jauh lebih besar dibandingkan data resmi Kementerian Ketenagakerjaan karena banyak perusahaan yang tidak melaporkan PHK ke pemerintah,” ujar Ristadi kepada Kontan, Rabu (11/11/2025).

KSPN juga merinci bahwa 79 persen dari total PHK versi mereka berasal dari sektor tekstil, garmen, dan sepatu atau setara 99.666 pekerja.

Pada titik ini, gelombang PHK di industri TPT tidak hanya muncul sebagai isu ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai gejala rapuhnya ekosistem industri padat karya, mulai dari hulu serat dan benang, hingga garmen yang menyerap banyak tenaga kerja.

Pabrik tutup, produksi turun, dan tekanan impor

Di segmen hulu, tekanan terlihat dalam laporan penutupan pabrik. Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyampaikan, lima pabrik produsen hulu tekstil menghentikan operasional akibat penurunan produksi yang memburuk.

KOMPAS.com/Sakina Rakhma Diah S Ilustrasi: Bahan baku benang sintetis yang akan diolah menjadi tekstil polyester.

Dampaknya, sekitar 3.000 pekerja diperkirakan terkena PHK.

Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi menyebut daftar perusahaan yang menghentikan operasi, meliputi PT Polychem Indonesia (Karawang dan Tangerang), PT Asia Pacific Fibers (Karawang), PT Rayon Utama Makmur (bagian dari Sritex Group), PT Panasia Indosyntec, dan PT Susilia Indah Synthetics Fiber Industries/Sulindafin (Tangerang).

Narasi “serbuan barang impor” berulang kali muncul sepanjang 2025, terutama ketika pelaku industri menilai produk impor, baik legal maupun yang merembes ke pasar, menekan penjualan domestik.

Dalam konteks ini, Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) menekankan isu pengawasan barang yang masuk melalui kepabeanan.

“Barang yang sudah melalui kepabeanan tidak seharusnya beredar di pasar domestik. Industri lokal harus mendapat perlindungan agar bisa tumbuh,” kata Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto, dalam keterangan yang dimuat Antara pada Noveber 2025.

AGTI menyampaikan peta jalan penguatan daya saing industri TPT kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, termasuk rencana memaparkan lebih rinci tantangan dan usulan solusi untuk meredam hambatan.

Utang, pailit, dan faktor internal perusahaan

Di sisi lain, tidak semua PHK semata berakar pada kondisi pasar atau persaingan impor. Sebagai contoh, faktor internal korporasi dalam kasus PHK Sritex.

Penyebab PHK yang terjadi di Sritex pun bukan hanya karena iklim usaha yang tidak kondusif, tetapi karena perusahaan tersebut memiliki utang lebih dari Rp 25 triliun dan tak mampu membayarnya sehingga dinyatakan pailit.

Sebanyak 62 perusahaan tekstil yang tutup dalam rentang dua tahun terakhir terjadi lantaran maraknya barang impor yang masuk ke pasar domestik.

FREEPIK/SENIVPETRO Ilustrasi pekerja industri garmen. 27 pabrik garmen dan alas kaki baru akan dibuka di Jawa Tengah, yang bisa dukung pengembangan industri dan serap 130.000 tenaga kerja.

Rangkaian faktor, dari beban finansial internal perusahaan hingga tekanan eksternal dari pasar, membuat gelombang PHK di 2025 tampil sebagai krisis yang tidak tunggal penyebabnya.

Sinyal dari BPS: PHK ikut membentuk komposisi tingkat pengangguran

Dari sisi statistik ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS) merekam PHK sebagai salah satu komponen pengangguran.

BPS mencatat 0,77 persen jumlah pengangguran pada Agustus 2025, disebabkan oleh kasus PHK.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud menyebut asal sektor pengangguran akibat PHK itu terkonsentrasi.

“Jadi dari total pengangguran sebesar 0,77 persen adalah yang sebelumnya terkena PHK setahun yang lalu. Pengangguran yang terkena PHK paling banyak berasal dari industri pengolahan, pertambangan dan perdagangan,” ujar Edy di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Industri pengolahan adalah rumah bagi banyak subsektor padat karya, termasuk tekstil, sehingga temuan BPS ini sering dibaca sebagai penguat bahwa PHK di manufaktur berdampak langsung pada dinamika pasar tenaga kerja.

Pemerintah dan pengusaha: PHK dikaitkan dengan pelemahan permintaan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaitkan gelombang PHK dengan pelemahan permintaan.

Purbaya menyebut PHK terjadi ketika permintaan melemah dalam beberapa bulan awal 2025.

“PHK terjadi ketika demand-nya lemah sekali. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama tahun lalu kan. Tahun ini 10 bulan pertama, ekonomi slow. Itulah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Di sisi pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengemukakan indikasi PHK sejak kuartal awal tahun berdasarkan klaim jaminan sosial ketenagakerjaan.

dok.TMMIN Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam (kedua kanan) didampingi Kepala Sekolah SMAN 2 Painan Erisman (kanan) dan Managing Editor National Geographic Indonesia Mahandis Yoanata Thamrin (kedua) tengah berbincang dengan para siswa tim peserta TEY-13 SMAN 2 Painan, saat pelaksanaan Genba TEY-13 Toyota Indonesia di sekolah tersebut, Kamis, (15//5). Kegiatan Genba yang dilakukan Toyota Indonesia ke sekolah-sekolah finalis TEY ke-13 bertujuan untuk mematangkan visi dan misi proposal proyek lingkungan yang dilombakan agar makin aplikatif, berguna dan bisa melibatkan peran masyarakat banyak dalam penerapannya. Tahapan ini menjadi bentuk penguatan visi misi bagi seluruh finalis peserta program TEY yang sudah memasuki usia dua dekade sejak awal kehadirannya di tahun 2005.

“Jadi Januari dan Februari ini sudah sekitar 40.000,” ungkap Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam, merujuk data yang diperoleh dari pekerja yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, meliputi JHT dan JKP.

Bob juga menambahkan soal sebaran wilayah.

“Data yang kita peroleh dari BPJS. PHK ada di Jawa Barat, DKI, Tangerang,” ujarnya.

Tekstil sebagai sektor paling rawan PHK

Menjelang penutupan tahun, serikat pekerja kembali menegaskan posisi tekstil sebagai sektor yang paling sering disebut dalam pengaduan dan laporan.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menilai angka PHK yang mencapai 79.302 orang sepanjang Januari hingga November 2025 menjadi sinyal bahaya.

"Gelombang PHK paling banyak menghantam sektor industri manufaktur, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT)," terang dia.

Mirah juga menyebut sejumlah faktor yang, menurut dia, ikut memicu PHK.

“PHK terjadi akibat lemahnya perlindungan terhadap industri dalam negeri, keputusan Pemerintah dalam membuat regulasi terkait bisnis di sektor BUMN, tingginya biaya produksi, serta kurangnya kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan industri padat karya,” ujarnya kepada Kontan, Senin (22/12/2025).

Di lapisan yang sama, Presiden KSPN Ristadi menekankan bahwa sektor tekstil, garmen, dan sepatu menyumbang porsi terbesar PHK versi serikat pekerja, dengan alasan pelaporan perusahaan yang tidak selalu masuk ke kanal resmi.

Tarik-menarik jalan keluar: perlindungan, pengawasan, dan penyiapan tenaga kerja

Beragam usulan kebijakan mengemuka sepanjang 2025, mulai dari penguatan pengawasan impor dan peredaran barang di pasar domestik, hingga penyiapan tenaga kerja melalui pelatihan.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dalam audiensi dengan Menteri Keuangan, AGTI menyampaikan peta jalan penguatan daya saing industri TPT, sembari mendorong perlindungan agar industri lokal bisa bertumbuh.

Sementara itu, pada level perusahaan dan daerah, proses penyelesaian hak pekerja juga menjadi isu penting setiap kali PHK terjadi.

Dalam kasus di Tangerang, pembahasan melibatkan pemerintah, serikat buruh, dan perusahaan, termasuk soal pemenuhan hak pasca-PHK serta pemanfaatan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Di sisi lain, gelombang PHK yang menonjol di tekstil sepanjang 2025 memperlihatkan bagaimana satu sektor padat karya bisa terdorong oleh berbagai arus sekaligus: kompetisi impor dan perebutan pasar domestik, tekanan biaya dan permintaan yang melemah, hingga persoalan finansial internal perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Satu per satu pabrik raksasa tekstil nasional berguguran sepanjang 2025. Kendala minimnya permintaan domestik karena banjir impor menjadi biang kerok hingga kinerja keuangan terperosok.

Berdasarkan data Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), terdapat lima pabrik tekstil hulu yang tutup sepanjang tahun ini. Alhasil, ribuan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sejatinya, gelombang penutupan pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) telah terjadi sejak 2 tahun lalu yang terjadi pada 60 perusahaan, termasuk Sritex Group, salah satu raksasa industri TPT besar di Indonesia yang menyerap lebih dari 10.000 pekerja.

Menurut pengusaha tekstil, ada banyak tantangan industri yang akhirnya membuat industri tertekan. Beberapa di antaranya regulasi tata niaga impor yang sempat diotak-atik pemerintah. Namun, justru membuat impor makin tak terbendung.

Peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023, yang kemudian diubah menjadi Permendag 8/2024, dan direvisi menjadi aturan impor berdasarkan klaster lewat Permendag 16-24 Tahun 2025.

Kebijakan yang semula bertujuan untuk mengatur arus impor, justru malah mempermudah barang impor untuk masuk tanpa syarat teknis. Revisi aturan tersebut memberikan angin segar bagi pengusaha TPT meskipun praktik impor ilegal lewat 'pelabuhan tikus' masih menjadi polemik tersendiri.

Kondisi ini juga memunculkan dugaan permainan mafia impor. Barang-barang impor ilegal yang dimaksud mencakup pakaian bekas atau thrifting.

Hambatan tersebut membuat industri tekstil dalam negeri tak dapat bersaing dengan produk impor jadi yang lebih murah. Alhasil, arus kas perusahaan seret dan efisiensi menjadi satu-satunya pilihan hingga berakhir gulung tikar.

Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil mengatakan, kondisi tersebut membuat industri hulu tekstil mengalami penurunan produksi yang signifikan. Dia pun menilai hal tersebut menjadi tanda deindustrialisasi dini terjadi.

“Tutupnya lima perusahaan tersebut disebabkan kerugian serius akibat penjualan yang tidak maksimal di pasar domestik,” kata Farhan dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (30/11/2025).

Dia memperkirakan akan terjadi penutupan pabrik tekstil lainnya tahun depan jika pemerintah gagal mengontrol dan memberikan transparansi ke publik siapa penerima kuota impor paling banyak yang menyebabkan banjirnya produk impor di pasar domestik saat ini.

“Banjirnya produk impor dengan harga dumping berupa kain dan benang jadi faktor utama tutupnya perusahaan ini. Saat ini, enam pabrik lainnya produksinya sudah di bawah 50%, bahkan sudah ada yang on-off. Lima mesin polimerisasi sudah setop, tidak produksi lagi,” terangnya.

Daftar pabrik tekstil raksasa tumbang pada 2025

1. Pabrik Poliester Asia Pacific Fibers

Pada Juli 2025, PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) mengumumkan penutupan permanen pabriknya di Karawang yang memproduksi produk kimia dan serat untuk tekstil. Pabrik tersebut telah ditutup sementara pada 1 November 2024.

Dalam keterangan manajemen POLY kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Senin (28/7/2025), setelah ditutup sementara selama 6 bulan terakhir, fasilitas unit produksi di pabrik tersebut kini disebut tidak layak secara teknis dan komersial.

Kala itu, pabrik ditutup lantaran terjadi tren penurunan utilitas produksi hingga akhir September 2024 dengan tingkat operasional di bawah 40%.

Kendati demikian, penutupan pabrik di Karawang itu telah menyebabkan penurunan penjualan produk polyester staple fiber, polyester chips, dan performance fabrics. Penjualan tahun ini diperkirakan turun 76%.

Direktur Utama APF Ravi Shankar mengatakan, pabrik di Karawang telah tutup selama setahun terakhir, sementara pabrik di Kendal masih memproduksi benang filamen dengan utilitas produksi 30%—35%.

“Kapasitas pabrik Karawang turun drastis, akhirnya berhenti, pabrik Kendal hanya jalan 30–35% dengan pekerja sekitar 1.000 pekerja,” kata Ravi saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Mestinya, kapasitas produksi benang di pabrik Kendal tersebut 144.000 ton. Namun, dengan utilitas 30% maka produksi per bulan mencapai 2.500-3.000 ton.

Ravi mengungkapkan, APF telah melakukan PHK terhadap 3.000 pekerja pabrik yang berada di Karawang dan Kaliwungu, Kendal.

2. Pabrik Poliester PT Polychem Indonesia (ADMG)

2. Pabrik Poliester PT Polychem Indonesia (ADMG)

Produsen kimia dan poliester itu resmi menutup lini bisnis poliester lantaran rugi berkepanjangan. Kerugian telah terjadi sejak pandemi Covid-19. Perusahaan tersebut sempat menghentikan sementara segmen operasi poliester.

Perusahaan memutuskan untuk menutup operasional segmen poliester pada 14 November 2025 lalu secara permanen.

3. Sritex Group

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex resmi menutup operasionalnya pada 1 Maret 2025. Akhir perjalanan dari raksasa tekstil yang pernah berjaya di Asia Tenggara itu seturut dengan sejumlah kasus kegagalan pembayaran utang hingga berujung pailit.

Berdasarkan catatan pemberitaan Bisnis, tim kurator Sritex telah melakukan PHK terhadap total 10.969 pekerja sepanjang Januari-Februari 2025.

Jumlah itu merupakan akumulasi dari beberapa perusahaan Grup Sritex, seperti PT Sritex Sukoharjo, PT Primayuda Boyolali, PT Sinar Panja Jaya Semarang, dan PT Bitratex Semarang.

Menilik sejarah singkatnya, Sritex merupakan salah satu nama besar di industri tekstil Indonesia yang memulai perjalanannya pada 1966. Kini, perusahaan itu tinggal legenda.

Adapun, salah satu anak usaha Sritex di sektor hulu yaitu PT Rayon Utama Makmur, yang memproduksi serat rayon, menjadi salah satu dari lima pabrik tekstil yang tutup tahun ini.

4. Pabrik Serat & Benang Poliester Sulindafin

Setelah melakukan PHK ribuan buruh pada 2019 di Cikarang, Sulindafin juga resmi menutup produksinya untuk segmen serat dan benang poliester di Tangerang. Hal ini juga menjadi salah satu bukti industri tekstil yang makin tersungkur imbas ketidakmampuan bersaing dengan produk-produk impor murah.

5. Pabrik Benang PT Sejahtera Bintang Abadi Textile (SBAT)

PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat putusan perkara No. 3/Pdt.SusPKPU/2025/PN Jkt. Pst.

Berdasarkan penjelasan pengendali SBAT, Tan Heng Lok, kepada Bursa Efek Indonesia, dikutip Kamis (18/9/2025), pada 29 Agustus 2025, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk berakhir dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan Perseroan pailit.

SBAT merupakan produsen benang hasil daur ulang atau recycle yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Tan Heng Lok sebesar 34,48% dan publik 51,52%. Perusahaan pelat merah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) juga tercatat memiliki saham SBAT sebesar 13,99%. Sisanya, 0,001% dimiliki oleh Martha Intan Yaputra, direksi perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen poliester dan benang filamen, PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) atau APF telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 3.000 pekerja pabrik yang berada di Karawang dan Kaliwungu, Kendal.

Direktur Utama APF Ravi Shankar mengatakan, pabrik di Karawang telah tutup selama setahun terakhir, sementara pabrik di Kendal masih memproduksi benang filamen dengan utilitas produksi 30%—35%.

“Kapasitas pabrik Karawang turun drastis, akhirnya berhenti, pabrik Kendal hanya jalan 30–35% dengan pekerja sekitar 1.000 pekerja,” kata Ravi saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Mestinya, kapasitas produksi benang di pabrik Kendal tersebut 144.000 ton. Namun, dengan utilitas 30% maka produksi per bulan mencapai 2.500-3.000 ton. APF mencatat jika peningkatan kapasitas 2 kali lipat dari saat ini maka membutuhkan dana US$60 juta.

Ravi menyebut, dari total produksi benang saat ini, APF masih mendapatkan permintaan ekspor 30% sementara sisanya diserap oleh pasar domestik. Kendati demikian, permintaan terus melemah seiring dengan masifnya impor barang murah.

Menurut Ravi, kondisi ini menunjukkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa restrukturisasi bisnis dan keuangan di sektor TPT ini mendesak diselesaikan.

Jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan gelombang kebangkrutan perusahaan TPT bisa berlanjut. Akibatnya, badai PHK di industri TPT semakin tak terbendung dan pada gilirannya bisa berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

Dalam hal ini, APF berharap agar Kementerian Keuangan bisa mempercepat kepastian proses restrukturisasi utang perseroan kepada pemerintah.

"Dengan adanya perubahan kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, kami melihat adanya opportunity agar proses restrukturisasi utang segera selesai," ujarnya.

Pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru. Ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan percepatan dan win-win solution dalam penyelesaian restrukturisasi utang Perseroan.

"Pak Purbaya (Menkeu) sudah menerima suratkami dan cepat merespons dengan memberikan disposisi ke DJKN," katanya.

Ravi menjelaskan, akibat berlarut-larutnya lebih dari 20 tahun tanpa kepastian restrukturisasi utang tersebut Perseroan mulai sulit mempertahankan going concern. Kreditur yang sebelumnya mendukung kelangsungan usaha Perseroan saat ini mulai kehilangan kepercayaannya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Fakta baru terungkap dalam rapat Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait kasus paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di kawasan industri Cikande, Serang, Banten.

Kemenperin mengungkapkan, perusahaan sumber kontaminasi, PT Peter Metal Technology (PMT), ternyata sudah berhenti beroperasi jauh sebelum kasus radioaktif itu ramai diperbincangkan publik dan sebelum Amerika Serikat (AS) mengumumkan penolakan ekspor udang asal Indonesia karena terdeteksi Cs-137.

Hal ini terungkap saat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mempertanyakan perbedaan waktu antara penutupan pabrik PMT, pengumuman resmi dari otoritas Amerika Serikat, dan tindakan penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Ia menilai ada kemungkinan perusahaan tersebut sudah mengetahui adanya masalah sejak awal dan menutup pabriknya lebih dulu untuk menghindari tanggung jawab.

"PT PMT itu kan yang produksi baja. Itu kan baru ditutup bulan September?" tanya Evita dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kemenperin dan Satgas Cs-137, Jakarta, Senin (10/11/2025).

"Mereka tutup di Juli. Sebelum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ke sana PT PMT sudah tutup," jawab Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta.

"Penyegelannya tanggal 11 September 2025?" tanya Evita lagi.

"Disegel benar September," jawab Setia menegaskan.

Evita lalu merinci kronologi yang dinilainya janggal. Ia menyebut PT PMT sudah menutup operasi pada Juli, padahal Food and Drug Administration (FDA) Amerika baru mengumumkan penolakan produk udang Indonesia karena Cs-137 pada Agustus.

"Nah yang saya mau tanya, itu PT PMT tutup bulan Juli 2025, sementara Amerika menginformasikan secara publik bulan Agustus. Jadi kan kita sebenarnya sudah curiga nih Pak, dia tutup bulan Juli, Amerika mengumumkan Agustus. Mungkin dia sudah tahu pada bulan Juli ini sudah ada case yang sedang ditangani FDA di AS. Supaya dia tidak tersangkut segala macam apa-apa, dia tutup perusahaannya pada bulan Juli itu," ujar Evita.

Evita menilai, penutupan tersebut bisa jadi langkah strategis PT PMT untuk menghindari tanggung jawab hukum setelah indikasi kontaminasi radioaktif mulai diketahui.

"Nah ini kan mesti dicek juga ini Pak, bulan Juli dia tutup, Agustus Amerika mengumumkan. Saya sih melihatnya dia sudah tahu nih, dia akan ada masalah dengan ekspor udang Indonesia. Dan itu indikasinya tuh dia jadi tertuduh pertama lah, karena dia yang peleburan baja, itu kan dia. Jadi saya bingung nih, dia nutup Juli, Agustus FDA mengumumkan, kemudian bulan September KLH baru menyegel. Nah ini kan jadi pertanyaan ya. Kalau menurut saya dia sudah dapat informan atau intel dia, kalau ada masalah dan itu terkait dengan dia problemnya," tukasnya.

Evita juga menyinggung soal tanggung jawab pembiayaan proses dekontaminasi di kawasan industri tersebut.

"Pertanyaan saya, biaya dekontaminasi yang dilakukan saat ini yang tanggung jawab siapa? Kawasan industrinya kah? Karena perusahaannya sudah tutup sekarang, ya kan. Menghindari tanggung jawab dia tutup perusahaannya. Kalau sudah tutup gimana mau minta pertanggungjawabannya. Ini saya melihat ada yang aneh di sini. Yang mana Satgas juga mesti cium dalam hal ini, dalam penutupan perusahaan ini," tegas dia.

Menanggapi hal itu, Setia Diarta menjelaskan, PT PMT memang beroperasi dalam waktu yang sangat singkat sebelum akhirnya ditutup. Ia mengakui penelusuran lebih lanjut menjadi sulit karena perusahaan tersebut sudah berhenti dan sebagian fasilitasnya dikarantina.

"Ini yang agak kesulitan kami menjawab. Operasi perusahaan ini tidak sampai setahun," kata Setia.

Ia menjelaskan, izin usaha PT PMT baru keluar pada Oktober 2024, namun perusahaan tersebut sudah berhenti beroperasi pada pertengahan 2025.

"Izin usahanya itu di Oktober 2024, Juli 2025 ini industri sudah tutup," jelas Setia.

Setia juga memaparkan hubungan waktu antara pengiriman barang dan temuan kasus di Amerika Serikat.

"Jadi Agustus barangnya masuk di Amerika, berarti barang yang masuk di Amerika di Agustus ini, paling tidak hitungan mundur dua bulan, berarti kiriman di bulan Juni. Logikanya begitu, karena ada transportasi," pungkasnya.

Foto: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam RDP soal Kontaminasi Radioaktif CS-137 di kawasan Cikande, Serang, Banten, bersama Kemenperin dan Satgas Kontaminasi CS-137, Senin (10/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen) Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam RDP soal Kontaminasi Radioaktif CS-137 di kawasan Cikande, Serang, Banten, bersama Kemenperin dan Satgas Kontaminasi CS-137, Senin (10/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen)