Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyegel motor listrik terkait pengadaan untuk program MBG di Gudang kawasan Sentul, Bogor.

Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian proses penyidikan kasus yang menyeret Dadan Hindayana Cs atau tata kelola MBG periode 2025-2026.

"Iya [penyidik ke gudang pengadaan motor listrik di Sentul]. Untuk cek jumlah dan segel aja," ujar Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi saat dikonfirmasi, Rabu (17/6/2026).

Dia mengemukakan, kegiatan ini bukanlah untuk melakukan penyitaan motor listrik yang telah dibeli dalam program MBG.

Selain itu, penyidik Jampidsus Kejagung RI juga bakal secara bertahap mendatangi gudang motor listrik lainnya yang berada di Jakarta.

“[Gudang lainnya nanti didatangi], bertahap itu,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan tersangka terkait dengan pengadaan barang motor listrik ini. Dia yakni Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono.

Dia ditetapkan sebagai tersangka lantaran didu melakukan penggelembungan harga untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati Pagu yang tersedia dalam pengadaan di BGN.

Untuk memuluskan hal tersebut, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) telah dilakukan pengkondisian oleh oknum di BGN dan Andri.

Adapun, Andri juga secara melawan hukum mendapatkan pembayaran penuh atas pengadaan sepeda motor listrik dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pengadaan itu pun dinilai telah dimanipulasi, seolah-olah perakitan sepeda motor listrik telah selesai dan sesuai spesifikasi. Padahal, spesifikasi motor hingga harga tidak sesuai dengan standar barang kebutuhan negara. Terlebih, saat pengadaan, PT YAT tidak memiliki bengkel atau dealer resmi.

PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) menjadi sorotan setelah perusahaan tersebut terserat dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang diusut Kejaksaan Agung.

PT YAT merupakan penyedia puluhan ribu motor listrik yang dibeli BGN untuk diberikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nilai proyeknya sekitar Rp1,1 triliun.

Berdasarkan informasi dalam laman resminya, PT Yasa Artha Trimanunggal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik, pengadaan umum, alat kesehatan, serta ekspor-impor. Perusahaan itu berdiri sejak 2016 dan berkedudukan di Jakarta.

Dalam profil perusahaan, YAT menyebut hadir untuk mendukung kebutuhan pengiriman barang klien dari hulu hingga hilir melalui layanan logistik dan distribusi yang terintegrasi.

"Sesuai nama perusahaan kami yakni YASA yang bermakna kemuliaan, ARTHA yang artinya tujuan, kemudian TRIMANUNGGAL yakni tiga menjadi satu," tulis perusahaan dalam laman resminya.

Perusahaan itu menawarkan sejumlah layanan, mulai dari pergudangan dan Warehouse Management System (WMS), layanan distribusi dan transportasi berbasis Transport Management System (TMS), hingga distribusi end-to-end.

YAT juga menyediakan layanan pengadaan motor listrik yang menjadi salah satu lini bisnisnya.

"Kami menyediakan layanan pengadaan motor listrik secara profesional dan siap menjadi mitra strategis Anda dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga distribusi unit ke lokasi Anda," tulis perusahaan.

Selain pengadaan motor listrik, perusahaan juga menawarkan layanan pergudangan, pelabelan, penyimpanan barang, distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara, serta sistem pemantauan pengiriman berbasis digital.

Jumat kemarin (12/6), Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG di Badan Gizi Nasional (BGN).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan Andri selaku komisaris dan pengendali PT YAT diduga aktif berkomunikasi dengan pejabat BGN terkait rencana pengadaan motor listrik.

"Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut," kata Syarief.

Kejagung sebelumnya mengungkap adanya dugaan mark up dalam sejumlah proyek pengadaan barang di BGN, termasuk pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1,03 triliun.

[Gambas:Youtube]