Harga bahan bakar minyak (BBM) di 95 negara dilaporkan naik setelah konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran mengganggu pasokan energi global.

Melansir Al Jazeera, lonjakan itu dipicu terganggunya distribusi minyak dan gas dunia, terutama karena pengiriman melalui Selat Hormuz nyaris terhenti. Jalur tersebut merupakan rute penting bagi pasokan energi dari kawasan Teluk ke berbagai negara.

Data Global Petrol Prices yang dikutip Al Jazeera menunjukkan kenaikan harga bensin tidak hanya terjadi di satu kawasan, tetapi meluas ke berbagai belahan dunia.

Lonjakan paling tajam tercatat di negara-negara Asia dan negara berkembang yang sangat bergantung pada impor energi.

Dampak gejolak ini mulai terasa di banyak wilayah, di Amerika Serikat, harga bensin reguler naik sekitar 20 persen, dari rata-rata US$2,94 per galon pada Februari menjadi US$3,58 per galon.

Di sejumlah negara bagian, harga bahkan telah menembus US$4 per galon, di California melampaui US$5 per galon, level tertinggi dalam lebih dari dua tahun.

Berikut negara-negara dengan lonjakan harga BBM terbesar.

• Kamboja, naik 67,81 persen

• Vietnam, naik 49,73 persen

• Nigeria, naik 35,02 persen

• Laos, naik 32,94 persen

• Kanada, naik 28,36 persen

• Pakistan, naik 24,49 persen

• Maladewa, naik 18,54 persen

• Australia, naik 18,23 persen

• Amerika Serikat, naik 16,55 persen

• Singapura, naik 15,69 persen

Asia menjadi kawasan yang paling merasakan dampak konflik ini karena ketergantungannya yang besar terhadap Selat Hormuz sebagai jalur utama pasokan minyak dan gas.

Jepang dan Korea Selatan termasuk negara yang paling rentan. Jepang mengimpor sekitar 95 persen kebutuhan minyaknya dari kawasan Teluk, sedangkan Korea Selatan sekitar 70 persen.

Kedua negara itu mulai menyiapkan langkah darurat untuk menjaga stabilitas pasar energi. Jepang meminta fasilitas cadangan minyaknya bersiap jika sewaktu-waktu harus melepas stok strategis.

Sementara itu, Korea Selatan memberlakukan batas harga maksimum bensin dan solar untuk pertama kalinya dalam 30 tahun.

Di Asia Selatan tekanannya disebut lebih berat, negara seperti Pakistan dan Bangladesh dinilai memiliki bantalan fiskal lebih tipis serta cadangan strategis yang lebih terbatas.

Bangladesh bahkan memerintahkan seluruh universitas negeri dan swasta tutup untuk menghemat energi.

Di Pakistan, kantor pemerintahan kini hanya beroperasi empat hari dalam sepekan, sekolah ditutup, dan kebijakan bekerja dari rumah 50 persen diterapkan untuk menekan konsumsi bahan bakar.

Indonesia juga masuk dalam daftar negara yang mengalami kenaikan harga BBM. Harga bensin oktan 95 tercatat naik 2,65 persen, dari US$0,72 per liter menjadi US$0,74 per liter.

Selain Indonesia, sejumlah negara Asia lain yang juga mencatat kenaikan harga BBM antara lain Pakistan, Maladewa, Australia, Singapura, China, Myanmar, Afghanistan, dan Sri Lanka.

Situasi serupa terjadi di Uni Emirat Arab, Turki, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Qatar, Bhutan, Kazakhstan, Jepang, Yordania, dan Kyrgyzstan.

Di luar negara-negara tersebut, kenaikan harga BBM juga tercatat di Puerto Rico, Jerman, Guatemala, Seychelles, Sierra Leone, Lebanon, Spanyol, Austria, Swedia, Luksemburg, Zimbabwe, Ukraina, San Marino, dan Albania.

Kemudian Denmark, Makedonia Utara, Moldova, Panama, Ethiopia, Belgia, Prancis, Republik Demokratik Kongo, Bulgaria, Republik Dominika, Burundi, Liberia, Italia, Mesir, Norwegia, Swiss, Latvia, Yunani, dan Suriname.

Begitu pula Monako, Aruba, Peru, Argentina, Andorra, Montenegro, Portugal, Curacao, Rumania, Liechtenstein, Jamaika, Grenada, Israel, Serbia, Brasil, Inggris, Islandia, Siprus, Honduras, dan Selandia Baru.

Termasuk El Salvador, Bosnia dan Herzegovina, Kosta Rika, Tanzania, Mauritius, Mozambik, Lithuania, Slovenia, Ghana, Barbados, Georgia, Maroko, Nikaragua, Rwanda, dan Tunisia.

Lonjakan harga minyak ini juga dikhawatirkan mendorong kenaikan harga pangan global. Hal ini dikarenakan energi memegang peran penting di seluruh rantai pasok makanan, mulai dari pupuk, proses produksi, hingga distribusi ke pasar.

Negara-negara berpendapatan rendah dinilai paling rentan menghadapi kondisi ini. Selain karena warganya mengalokasikan porsi pendapatan yang lebih besar untuk membeli makanan, banyak negara juga masih bergantung pada impor gandum dan pupuk.

Bisnis.com, JAKARTA – Operasi militer Amerika Serikat di Venezuela mengganggu arus penerbangan di wilayah Karibia, tepat pada puncak musim liburan Natal dan Tahun Baru.

Aktivitas militer ini memicu pembatalan dan penundaan sejumlah penerbangan di destinasi wisata populer seperti Barbados, Aruba, Puerto Rico, Antigua, Barbuda, dan Trinidad dan Tobago.

Otoritas pariwisata Puerto Rico mencatat wilayah udara pulau itu ditutup oleh Administrasi Penerbangan Federal (FAA) sekitar pukul 02.00 waktu setempat pada Sabtu (3/1/2026).

“Setidaknya 307 penerbangan telah dibatalkan hingga saat ini. Jumlah pembatalan total diperkirakan akan terus bertambah,” ujar pihak berwenang, dilansir dari Bloomberg, Minggu (4/1/2025).

Di Aruba, yang hanya berjarak beberapa mil dari pantai Venezuela, Amy McDonagh (56), wisatawan asal New Jersey, mengaku penerbangannya dibatalkan dan harus menunda kepulangan.

“Ketika ada perang yang terjadi hanya 30 menit penerbangan dari sini, rasanya tidak menyenangkan,” katanya.

Antrean panjang untuk perpanjangan kamar hotel menjadi pemandangan umum di hotel-hotel setempat.

Momen Natal dan Tahun Baru merupakan waktu puncak kunjungan ke Karibia, dengan wisatawan dari Amerika Serikat dan Eropa memadati destinasi ini untuk menikmati cuaca hangat dan pantai yang masih alami.

Aktivitas militer AS di Venezuela menimbulkan ketidakpastian bagi perjalanan wisatawan, khususnya di kawasan yang berada dekat zona konflik.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional atau IMF meramal tiga negara akan mengalami kemerosotan ekonomi pada tahun ini dan 2026, dalam laporan terbaru World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2025.

Tiga negara itu ialah Venezuela yang ekonominya akan mengalami kontraksi sebesar minus 3% pada 2026, dan Equatorial Guinea yang merosot 1,6% 2025, da Puerto Rico yang ekonominya ambruk pada 2025 dan 2026 masing-masing minus 0,8% dan 0,1%.

Proyeksi ekonomi terhadap ekonomi Venezuela itu terus mengalami kemerosotan yang drastis, dari 2024 masih mampu tumbuh 5,3% menjadi 0,5% pada 2025.

Sementara itu, untuk Equatorial Guinea, kemerosotan ekonomi yang terjadi pada 2025 itu lebih buruk dari posisi 2024 yang sebesar 0,9%, namun membaik pada 2026 menjadi 0,5% pertumbuhannya.

IMF tidak menjelaskan secara rinci proyeksi kontraksi ekonomi yang hanya disematkan kepada kedua negara tersebut. Untuk Venezuela, disebut karena tidak adanya data dari otoritas setempat.

"Dampak hiperinflasi, kelangkaan data yang dilaporkan, serta ketidakpastian membuat indikator makroekonomi hasil estimasi dan proyeksi staf IMF harus ditafsirkan dengan hati-hati," dikutip dari Country Note WEO Oktober 2025, dikutip Rabu (15/10/2025).

Demikian juga dengan Equatorial Guinea yang juga tidak ada penjelasan rinci terkait proyeksi terbaru ini. Sama dengan Puerto Rico, yang tak ada penjelasan rinci kemerosotan ekonominya terjadi dari pertumbuhan pada 2024 sebesar 3,2%.

Proyeksi ketiga negara itu berbanding terbalik dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025 yang diramal oleh IMF justru akan mengalami kenaikan.

IMF memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil global tahun 2025 akan mencapai 3,2%. Persentase itu naik dari proyeksi Juli sebesar 3,0% dan jauh lebih tinggi dari proyeksi April sebesar 2,8% yang dibuat setelah Trump memberlakukan tarif dagang global secara luas.

Untuk 2026, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan tetap stabil di 3,1%.

Kenaikan proyeksi ini, menurut IMF, didorong oleh serangkaian faktor positif seperti tarif yang lebih rendah dari perkiraan, respons cepat sektor swasta dalam mengalihkan rantai pasokan, pelemahan dolar AS, stimulus fiskal di Eropa dan China, serta lonjakan investasi di sektor kecerdasan buatan (AI).

"Intinya: situasinya tidak seburuk yang kami takutkan, tapi masih lebih buruk dari yang kami harapkan setahun lalu, dan lebih buruk dari yang seharusnya," kata Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas, dilansir Reuters.