Bisnis.com, JAKARTA - Ketegangan di selat Hormuz masih terus memanas.

Kabar teranyar, Iran telah menyusun mekanisme untuk mengatur lalu lintas maritim melalui rute khusus di Selat Hormuz dan akan mengenakan 'biaya atas layanan khusus' yang diberikan dalam sistem tersebut.

Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ebrahim Azizi mengatakan, skema baru tersebut akan diumumkan segera.

Dia menyebutkan hanya kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan keuntungan.

Selat Hormuz juga akan tetap tertutup bagi pihak-pihak yang mengoperasikan Project Freedom, yakni proyek inisiatif Amerika Serikat (AS) untuk memandu kapal-kapal yang terjebak tak bisa melintasi Selat Hormuz imbas perang Iran dengan AS-Israel.

Bahkan, kabar beredar menyebutkan Iran meluncurkan platform asuransi maritim baru untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz, dengan laporan yang menyebutkan bahwa sistem tersebut menawarkan polis asuransi digital dan memungkinkan pembayaran dalam mata uang kripto, termasuk Bitcoin.

Penolakan Negara-negara

Rencana penerapan pungutan baru tersebut memicu penolakan dari sejumlah negara.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa Selat Hormuz harus dibuka kembali tanpa pungutan atau pembatasan apa pun.

Meloni mengatakan Italia yakin bahwa solusi berkelanjutan untuk krisis yang sedang berlangsung di selat tersebut harus didasarkan pada beberapa poin penting.

“Yang pertama adalah pembukaan kembali Selat Hormuz, tanpa pungutan atau pembatasan diskriminatif, karena kemakmuran tidak hanya Mediterania dan Teluk tetapi seluruh dunia bergantung pada kebebasan navigasi,” katanya.

Meloni menambahkan Italia siap untuk melakukan bagiannya untuk berkontribusi, segera setelah kondisinya tepat, untuk keselamatan navigasi, berdasarkan apa yang telah dilakukan di Laut Merah dan Samudra Hindia dengan misi Aspides dan Atalanta (Uni Eropa).

Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak boleh diizinkan untuk memperoleh senjata nuklir dan, karenanya, mengancam negara-negara tetangganya.

Sementara itu, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright pada Jumat (15/5) mengatakan bahwa Selat Hormuz diperkirakan akan dibuka kembali paling lambat sekitar musim panas ini.

Wright juga memperingatkan bahwa militer AS dapat turun tangan jika Iran terus mengganggu lalu lintas di jalur perairan strategis tersebut.

“Jika Iran terus menyandera ekonomi dunia, militer AS akan memaksa pembukaan Selat Hormuz, tetapi itu bukan hal yang mudah dilakukan,” kata Wright, sembari menambahkan bahwa negosiasi tetap menjadi opsi yang diutamakan.

Pembukaan kembali Selat Hormuz

Chris Wright mengatakan bahwa Selat Hormuz diperkirakan akan dibuka kembali paling lambat sekitar musim panas ini.

Akhir musim panas 2026 yang dimaksud ini merujuk pada akhir Agustus hingga akhir September 2026.

Perkiraan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz tersebut tetap dibayangi oleh ketegangan mengenai gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan pada 8 April dan kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump.

Sebanyak 30 kapal dilaporkan telah melintas di Selat Hormuz sejak Rabu malam (13/5) di bawah pengawasan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Data dari platform pelacakan kapal Marine Traffic menunjukkan sedikitnya empat kapal yang terkait dengan China melintasi selat tersebut dalam 24 jam terakhir melalui koridor pelayaran "aman" milik Iran.

China juga dikabarkan akan akan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz, demikian menurut Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

“Sangat penting bagi mereka untuk membuka kembali selat tersebut. Saya pikir mereka akan bekerja di balik layar sejauh siapa pun memiliki pengaruh terhadap kepemimpinan Iran.” ujarnya dilansir dari cnbc.

China adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Sekitar 10% impornya berasal dari Iran dan lebih dari setengahnya berasal dari Timur Tengah pada tahun 2024, menurut Administrasi Informasi Energi AS. Hampir semua ekspor minyak mentah Iran menuju China.

“China memiliki kepentingan yang jauh lebih besar dalam membuka kembali selat tersebut daripada AS,” kata Bessent.

Presiden Donald Trump mengadakan pembicaraan dengan Presiden Xi Jinping selama pertemuan puncak dua hari di Beijing pada hari Kamis. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan para pemimpin sepakat bahwa Hormuz perlu dibuka kembali.

“Kedua pihak sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung arus energi yang bebas,” kata pejabat Gedung Putih.

“Presiden Xi juga menegaskan penentangan China terhadap militerisasi Selat dan setiap upaya untuk mengenakan biaya tol atas penggunaannya.”

AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu aksi balasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, disertai penutupan Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang bersifat permanen. Sejak 13 April, AS memberlakukan blokade laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di selat tersebut.

Presiden AS Donald Trump juga mengumumkan Project Freedom pada awal Mei, dengan janji akan mengawal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Janji tersebut dibuat Trump, meskipun Iran menegaskan bahwa setiap pelayaran melalui jalur perairan strategis itu memerlukan persetujuan sebelumnya dari Teheran. Namun, kemudian Trump mengumumkan penangguhan inisiatif tersebut.

Cadangan minyak menyusut

Persediaan minyak global menurun dengan kecepatan rekor untuk mengimbangi gangguan pasokan besar di Timur Tengah dan akan mendekati tingkat kritis jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali.

Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan pekan ini dalam pembaruan bulanannya bahwa harga minyak dan bahan bakar kemungkinan akan lebih tinggi menjelang puncak permintaan pada musim panas ini sebagai konsekuensinya.

Persediaan minyak berada di dekat level tertinggi dalam satu dekade terakhir, yaitu sedikit di atas 8 miliar barel pada akhir Februari, menurut perkiraan bank Swiss UBS dalam laporan hari Selasa. Pada akhir April, persediaan turun menjadi 7,8 miliar barel, kata analis UBS.

Sementara itu, Tim Analis JPMorgan Chase menilai penurunan cadangan ke level tersebut dapat menekan rantai pasok energi global.

Meski angka miliaran barel terlihat besar, JPMorgan menyebut hanya sekitar 800 juta barel yang benar-benar tersedia tanpa mengganggu sistem distribusi. Sisanya diperlukan untuk menjaga pipa dan tangki tetap terisi pada batas minimum agar rantai pasok dapat berjalan efisien.

“Kuncinya adalah sirkulasi, seperti tekanan darah pada tubuh manusia. Sistem tidak gagal karena minyak habis, tetapi karena jaringan sirkulasi tidak lagi memiliki volume kerja yang cukup," kata Kepala Strategi Komoditas Global JPMorgan Natasha Kaneva.

JPMorgan memperkirakan persediaan minyak global dapat turun ke level kritis sebesar 6,8 miliar barel pada September jika Selat Hormuz masih tertutup hingga saat itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekspor-impor guna mengoptimalkan realisasi target penerimaaan kepabeanan maupun cukai senilai Rp336 triliun pada 2026.

Apalagi, mulai tahun ini, pemerintah berencana untuk mulai mengenakan pungutan baru terhadap ekspor batu bara serta emas. Otoritas kepabeanan dan cukai bakal memperkuat kualitas pengawasan, penegakan hukum berbasis risikop, serta perluasan basis penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menuturkan bahwa terkait bea masuk, pihaknya bakal fokus pada pengembangan Smart Customs berbasis akal imitasi atau artificial intelligence (AI). Tujuannya untuk penelitian nilai pabean, klasifikasi barang, perjanjian dagang bebas atau free trade agreement (FTA), dan penjaluran risiko.

"Didukung optimalisasi alat pemindai, serta profiling risiko berbasis AI guna menekan undervaluation, misdeclaration, dan kebocoran penerimaan," jelas Nirwala melalui keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (2/1/2026).

Adapun untuk bea keluar, pengejaran penerimaan ditingkatkan melalui ekstensifikasi komoditas baru seperti emas dan batu bara, melalui penguatan BLBC melalui modernisasi laboratorium dan peningkatan kompetensi SDM.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 yang berlaku sejak 23 Desember 2025 untuk bea keluar emas. Sementara itu, aturan untuk bea keluar batu bara masih dibahas lintas kementerian/lembaga kendati sama-sama ditargetkan berlaku awal tahun ini.

"Saat ini, pengaturan bea keluar batu bara masih berada dalam tahap pembahasan lintas kementerian/lembaga, khususnya dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, serta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, termasuk pembahasan mengenai penetapan HS komoditas, tarif Bea Keluar, dan Harga Patokan Ekspor [HPE]," kata Nirwala.

Adapun untuk cukai, pengawasan bakal fokus diarahkan ke penguatan Operasi Serentak dan Terpadu pemberantasan BKC ilegal, serta pengawasan pemesanan pita cukai berbasis AI, sehingga penerimaan meningkat melalui penurunan rokok ilegal dan peningkatan kepatuhan tanpa menambah beban tarif.