Pemerintah memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) usai belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen. 

Hal itu ditekankan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini saat Rapat Tingkat Menteri (RTM) Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah, Kamis (7/5) dilansir dari Detik.com.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen melalui pelaksanaan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) akan diatur melalui Undang-Undang APBN.

Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada kepala daerah dan PPPK di Indonesia.

"Hari ini kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menindaklanjuti UU HKPD, terutama terkait ketentuan 30 persen belanja pegawai maksimal dari APBD. Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal terhadap PPPK," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur tetap berjalan baik tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik.

[Gambas:Youtube]

Hal tersebut disampaikan Rini saat rapat bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, kemarin (7/5).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI yang dihasilkan pada Rapat Kerja 31 Maret lalu, terkait pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD.

Aturan ini mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, dengan masa transisi lima tahun sejak diundangkan pada 5 Januari 2022.

Tito menyampaikan bahwa banyak daerah saat ini mengkhawatirkan kemungkinan melanggar Pasal 146 UU HKPD, dan beberapa daerah bahkan merencanakan menghentikan PPPK.

"Dengan rapat ini, kami menemukan solusinya. Masa transisi pelaksanaan ketentuan 30 persen akan diperpanjang dan diatur melalui Undang-Undang APBN," ujar Tito.

Ia menjelaskan pengaturan melalui UU APBN memiliki kekuatan hukum yang setara dengan UU HKPD. "Kita berlaku asas lex posterior derogat legi priori, yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang sebelumnya. Artinya kepala daerah tidak usah khawatir lagi," ungkapnya.

Kepala daerah diminta tak khawatir jika  pegawainya lebih dari 30 persen dari APBD. Nantinya, itu akan merujuk melalui Undang-Undang APBN yang akan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.

Di samping itu, pemerintah pusat akan memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai tinggi, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Menteri Keuangan akan merancang program untuk kepentingan masyarakat daerah terkait.

"Artinya, meskipun belanja pegawai tinggi, kegiatan pembangunan dan program untuk masyarakat tetap berjalan, di-backup oleh pemerintah pusat. Ini akan menenangkan masyarakat," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya mendukung penuh kerangka solusi yang telah dirumuskan bersama. "Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi PPPK, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, ketiga kementerian akan menerbitkan edaran bersama kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat sebagai panduan teknis. Selain itu, akan disusun pula kerangka kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ke depan yang lebih terkalibrasi dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan organisasi pemerintahan.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, dan Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto melakukan pengecekan kesiapan petugas Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) di Bekasi dalam menghadapi musim libur Hari Raya Nyepi sekaligus Idul Fitri 2026.

Purwadi berpendapat bahwa kesiapan petugas JMTC dalam menghadapi arus mudik sudah cukup baik. Terlebih pemantauan lalu lintas tersebut berbasis teknologi dan data.

“Semua keputusan yang diambil di sini ini berbasiskan data, semua sistem terintegrasi, sehingga saya yakin kehadiran pemerintah dalam penyelenggaraan arus mudik ini dapat efektif dan efisien,” kata Purwadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kementerian PANRB bertugas sebagai pembina pelayanan publik secara nasional, termasuk layanan transportasi. Peninjauan ini untuk melihat kesiapan sistem pemantauan dan pengendalian lalu lintas selama masa libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.

Purwadi menyampaikan, jajarannya ingin memastikan bahwa informasi lalu lintas dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dari sisi lain, Purwadi juga menyoroti bagaimana Jasa Marga merespons laporan masyarakat.

Koordinasi antarpihak terkait juga telah berjalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas.

“Semuanya ini dilakukan berkat kerja sama yang terkoordinasi, kerja sama baik operasional maupun kerja sama bidang infrastruktur,” ujarnya.

Purwadi mengapresiasi petugas Jasa Marga dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas. Ia berpesan agar informasi kepada masyarakat harus disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami. Jasa Marga sebagai penyelenggara diharapkan mampu mengantisipasi kepadatan dan meminimalkan gangguan lalu lintas.

Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan update informasi lalu lintas dari petugas atau saluran komunikasi yang kredibel.

“Kami mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan masukan melalui kanal resmi sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik,” tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026