REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) memperkuat komitmennya mendukung transformasi pelayanan publik melalui perluasan akses layanan TASPEN di 134 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia serta integrasi layanan pada MPP Digital Nasional. Upaya TASPEN ini telah menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau cepat, dan terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, dan ahli waris di seluruh Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini turut mengapresiasi langkah strategis tersebut saat Peresmian 8 Mal Pelayanan Publik Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Rini menilai kehadiran TASPEN di Mal Pelayanan Publik memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas pelayanan publik yang aktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kehadiran TASPEN di MPP mampu memperluas akses peserta terhadap berbagai layanan, mulai dari layanan informasi dan konsultasi, pengajuan klaim, layanan administrasi kepesertaan dan pensiun, hingga layanan pendukung lainnya yang dapat diakses secara lebih mudah melalui satu titik layanan terpadu.

“Pastikan kehadiran MPP berperan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat konsultasi, namun harus menjadi kanal layanan yang aktif dan konsisten. Beberapa waktu lalu saya datang ke MPP di DKI Jakarta. Saya apresiasi sekali, TASPEN secara aktif langsung datang dan ikut bergabung untuk berdiskusi dengan para pensiunan yang memang kesulitan mendapatkan layanan,” ujar Menteri PANRB.

Apresiasi tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadirkan layanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Sebagai bagian dari ekosistem MPP, TASPEN menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses dalam layanan satu pintu yang terhubung dengan berbagai instansi pemerintah.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyatakan sebagai pengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN memandang MPP sebagai simpul layanan yang mempertemukan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem pelayanan yang terintegrasi.

"Melalui kehadiran layanan TASPEN di MPP maupun aplikasi MPP Digital Nasional, peserta kini dapat mengakses layanan secara lebih mudah tanpa perlu datang ke kantor cabang tertentu. TASPEN ingin memastikan layanan yang cepat dapat dijangkau peserta di mana pun mereka berada," kata Henra.

Henra menjelaskan penguatan layanan melalui MPP dan aplikasi MPP Digital Nasional sejalan dengan transformasi layanan TASPEN yang berfokus pada peningkatan pengalaman peserta melalui pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas instansi, serta perluasan akses hingga menjangkau seluruh peserta. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN dalam mendukung transformasi pelayanan publik serta berkontribusi terhadap pencapaian Asta Cita Presiden Indonesia, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah (pemda) yang selama ini maksimal 30 persen dari APBD. Relaksasi itu disiapkan menyusul banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, termasuk untuk membiayai kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah telah menyepakati usulan relaksasi aturan tersebut dan akan memasukkannya dalam pembahasan Undang-Undang APBN 2027.

Menurut dia, kebijakan itu telah dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini.

"Pak Menkeu, Mendagri, Bu Menpan sudah sepakat mencari solusi untuk menjawabnya bahwa dalam UU APBN 2027 mengusulkan untuk 30 persen itu kita relaksasi," ujar Askolani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (24/6).

Ia mengatakan relaksasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai. Apalagi, memang saat ini banyak daerah yang sudah memiliki porsi belanja pegawai yang jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

"Sebab yang 30 persen itu banyak pemda ada yang 40 persen, 50 persen sehingga kemudian relaksasi kita buka. Jadi tidak apa-apa yang di atas 30 persen dan kita pakai amanat UU APBN," katanya.

[Gambas:Youtube]

Selain ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen, UU HKPD juga mengamanatkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40 persen APBD untuk belanja infrastruktur. Namun, Askolani mengakui banyak daerah juga menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban tersebut secara bersamaan.

Pemerintah berencana merelaksasi kedua ketentuan tersebut agar pelaksanaan APBN dan APBD pada 2027 dapat berjalan lebih stabil.

"Selain 30 persen belanja pegawai, UU HKPD juga mengamanatkan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Itu tampaknya di banyak daerah agak sulit dilakukan sehingga dua kebijakan itu kami akan usulkan di UU APBN 2027 untuk direlaksasi," terangnya.

Ia menilai pelonggaran aturan tersebut akan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran tanpa dibayangi risiko pelanggaran terhadap batasan yang sulit dipenuhi.

Relaksasi itu juga diharapkan dapat membantu daerah yang tengah menghadapi tekanan belanja pegawai, termasuk akibat bertambahnya kebutuhan pembiayaan PPPK yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Jadi itu solusi yang diusulkan pemerintah dan nanti mohon dukungan dari Banggar. Kita akan lakukan relaksasi di UU APBN sehingga pemda bisa tetap tenang," pungkasnya.

Pemda Kesulitan Bayar Gaji PPPK

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada 39 pemerintah daerah (Pemda) yang tak mampu untuk membayar gaji PPPK nya. Hal ini dikarenakan porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Menurut Tito, daerah ini perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Tito menyebutkan beberapa daerah yang memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,65 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi 53,1 persen di APBDnya.

"Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60 persen. Nah, ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.

Kemendagri mencatat, sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Menteri PANRB Rini Widyantini memastikan seluruh pegawai non-ASN/honorer yang ada di instansi pemerintah dan tidak mendapatkan formasi dalam seleksi calon pegawai negari sipil (CPNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Kebijakan ini adalah bagian dari penyelesaian non ASN agar tak ada lagi honorer di instansi pemerintah.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2024 ada sebanyak 1.789.051 pegawai non ASN. Namun, jumlah tersebut lebih besar dari formasi PPPK yang diusulkan oleh instansi pemerintah yakni hanya 1.017.111.

"Berdasarkan angka informasi yang diusulkan kepada kami sebanyak 1.017.000 itu, maka kita lakukan seleksi awal," ujar Rini dalam Rapat Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Kendati, dari 1.017.000 formasi yang dibuka, hanya 689.826 honorer yang diterima menjadi pegawai PPPK. Kemudian dibuka tahap II dan yang terserap pun hanya 186.562 orang sehingga masih ada beberapa yang tidak terakomodasi.

"Maka terhadap non-ASN yang mengikuti seleksi yang setelah mengikuti seleksi, namun tidak mendapatkan formasi karena tidak diusulkan oleh instansi pemerintah, maka akan diangkat menjadi PPK paru-waktu yang berdasarkan KemenPANRB nomor 16 tahun 2025," kata Rini.

Rini menyebutkan ada sebanyak 1.251.256 pegawai honorer sampai saat ini yang sudah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Semuanya tetap mendapatkan fasilitas yang sama dengan PPPK, misalnya diberikan nomor NIP PPPK dan perjanjian kerja 1 tahun serta bisa diangkat menjadi PPPK.

"Jadi PPPK Paruh Waktu itu memang bisa menjadi PPPK itu apabila memang disesuaikan dengan kerja dan ketersediaan anggaran," tegasnya.

Sementara, untuk CASN yang mengikuti seleksi pada 2024 lalu dipastikan sudah semuanya diangkat menjadi PNS.

"Proses pengangkatan CASN tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) merespons soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang telah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang (UU).

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso BI mendukung seluruh proses pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah terkait RUU tentang Perubahan atas UU PPSK, sesuai kewenangan BI sebagaimana diamanatkan dalam UU.

"Dalam proses perumusan Revisi UU PPSK, BI terus berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah," ujar Ramdan dalam keterangan resmi tertulis, Jumat (5/6).

Ramdan mengungkapkan BI selanjutnya akan menyiapkan ketentuan pelaksanaan yang diperlukan sesuai mandat pengaturan kepada BI setelah Revisi UU PPSK secara resmi diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"BI terus memperkuat bauran kebijakan BI dan senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, DPR RI, dan berbagai pemangku kepentingan dalam bauran kebijakan nasional untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," katanya.

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna, Kamis (4/6).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

"Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Dasco.

"Setuju," ujar seluruh anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna.

Sebelumnya, Komisi XI telah menyepakati revisi UU ini untuk dibawa ke rapat Paripurna untuk disahkan secara resmi untuk kembali disampaikan ke pemerintah.

Ada 805 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Batang tubuh dan 407 DIM Penjelasan termasuk terhadap beberapa topik baru yang berkembang dalam pembahasan Panja.

1. Kelembagaan LPS

2. Kelembagaan OJK

3. Kelembagaan BI

4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR

5. Cakupan perluasan usaha Perbankan dan Perbankan Syariah

6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal

7. Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan

8. Surat Utang Danantara

9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi

10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas

11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

12. Aset kripto

13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan peminjaman daring dan perjudian daring

14. Pusat Finansial Internasional Indonesia

15. Penanganan piutang macet kepada UMKM

16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif

17. Bank dalam penyehatan.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mencatat penghematan perjalanan dinas dari seluruh instansi pemerintah mencapai Rp1,95 triliun setelah kerja dari rumah (work from home/WFH) PNS diterapkan.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa kebijakan fleksibilitas kerja bukan semata-mata terkait pengaturan lokasi kerja ASN, melainkan bagian dari transformasi sistem kerja pemerintahan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

"Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya," ujar Menteri Rini dalam Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Kebijakan Transformasi Budaya Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5).

Hasil evaluasi pemerintah mencatat capaian efisiensi yang signifikan, misalnya perjalanan dinas berhasil dihemat sebesar Rp1,95 triliun, utilitas pemerintah senilai Rp65,6 miliar, dan tercatat kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional sebagai bukti percepatan digitalisasi proses birokrasi.

Pada saat yang sama, ia menekankan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Sebanyak 95 persen layanan publik tetap stabil atau bahkan meningkat selama pelaksanaan fleksibilitas kerja, kepuasan masyarakat terjaga, dan seluruh pengaduan publik tetap tertangani melalui kanal resmi.

Rini menegaskan transformasi budaya kerja perlu ditopang oleh fondasi Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital pemerintah. Fondasi ini menjadi prasyarat birokrasi yang terintegrasi, tidak silo, dan teepercaya.

"Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil. Fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, justru harus memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas kinerja," imbuhnya.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga mencatat sejumlah catatan penting, antara lain masih perlunya penguatan budaya kerja digital, serta penyesuaian pola koordinasi kerja antarunit dan antarinstansi. Setiap instansi didorong memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun menerapkan pola kerja fleksibel.

"Ke depan, fleksibilitas kerja harus semakin matang implementasinya. Tidak hanya fleksibel dalam tempat bekerja, tetapi juga semakin kuat dari sisi tata kelola, koordinasi, dan pencapaian kinerja organisasi," pungkasnya.

Pemerintah memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) usai belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen. 

Hal itu ditekankan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini saat Rapat Tingkat Menteri (RTM) Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah, Kamis (7/5) dilansir dari Detik.com.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen melalui pelaksanaan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) akan diatur melalui Undang-Undang APBN.

Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada kepala daerah dan PPPK di Indonesia.

"Hari ini kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menindaklanjuti UU HKPD, terutama terkait ketentuan 30 persen belanja pegawai maksimal dari APBD. Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal terhadap PPPK," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur tetap berjalan baik tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik.

[Gambas:Youtube]

Hal tersebut disampaikan Rini saat rapat bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, kemarin (7/5).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI yang dihasilkan pada Rapat Kerja 31 Maret lalu, terkait pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD.

Aturan ini mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, dengan masa transisi lima tahun sejak diundangkan pada 5 Januari 2022.

Tito menyampaikan bahwa banyak daerah saat ini mengkhawatirkan kemungkinan melanggar Pasal 146 UU HKPD, dan beberapa daerah bahkan merencanakan menghentikan PPPK.

"Dengan rapat ini, kami menemukan solusinya. Masa transisi pelaksanaan ketentuan 30 persen akan diperpanjang dan diatur melalui Undang-Undang APBN," ujar Tito.

Ia menjelaskan pengaturan melalui UU APBN memiliki kekuatan hukum yang setara dengan UU HKPD. "Kita berlaku asas lex posterior derogat legi priori, yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang sebelumnya. Artinya kepala daerah tidak usah khawatir lagi," ungkapnya.

Kepala daerah diminta tak khawatir jika  pegawainya lebih dari 30 persen dari APBD. Nantinya, itu akan merujuk melalui Undang-Undang APBN yang akan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.

Di samping itu, pemerintah pusat akan memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai tinggi, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Menteri Keuangan akan merancang program untuk kepentingan masyarakat daerah terkait.

"Artinya, meskipun belanja pegawai tinggi, kegiatan pembangunan dan program untuk masyarakat tetap berjalan, di-backup oleh pemerintah pusat. Ini akan menenangkan masyarakat," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya mendukung penuh kerangka solusi yang telah dirumuskan bersama. "Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi PPPK, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, ketiga kementerian akan menerbitkan edaran bersama kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat sebagai panduan teknis. Selain itu, akan disusun pula kerangka kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ke depan yang lebih terkalibrasi dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan organisasi pemerintahan.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, dan Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS akan disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia.

Ia mengatakan pemerintah masih akan memantau pergerakan harga energi sebelum memutuskan kelanjutan kebijakan WFH PNS. Jika harga minyak kembali stabil, skema kerja pegawai pemerintah dikembalikan seperti semula.

"Kita lihat dulu seperti apa perkembangan harga minyak dunia. Kita lihat apakah kita perlu masih ngirit sedikit-sedikit apa enggak. Tapi kalau sudah membaik, ya sudah, kita lepas lagi ke normal," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Kebijakan WFH PNS sebelumnya diterapkan sebagai bagian dari langkah efisiensi menyusul lonjakan harga minyak global. Skema ini berlaku satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, dan mulai efektif sejak 1 April 2026.

Purbaya menilai pembatasan kehadiran fisik di tempat kerja tidak berdampak negatif terhadap perekonomian. Ia bahkan menyebut kebijakan tersebut cenderung memberi efek netral hingga positif.

"Cuma dampaknya mungkin netral ke positif kepada perekonomian. Ada faktor lain yang memperlambat ekonomi, tapi kita perbaiki dalam waktu tidak terlalu lama," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyebut pelaksanaan WFH PNS pada pekan pertama berjalan cukup baik.

Menurutnya, implementasi kebijakan di instansi pemerintah pusat berlangsung kondusif dan tidak mengganggu kinerja aparatur.

"Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja," ujar Rini.

[Gambas:Youtube]

Rencana pembukaan ratusan lowongan bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan dilakukan melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetiyo mengatakan lulusan SMA ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di berbagai jenjang.

"Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, khususnya guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan," ujar Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/3).

Saat ini, proses rekrutmen tersebut masih menunggu persetujuan secara formal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai dasar pelaksanaan tahapan teknis rekrutmen selanjutnya.

Setelah persetujuan dikantongi, rekrutmen akan dilakukan melalui seleksi CPNS pada umumnya sesuai ketentuan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Apabila telah memperoleh persetujuan, pelaksanaan rekrutmen nantinya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh KemenPANRB dan BKN sebagaimana mekanisme seleksi CPNS pada umumnya," ujar Budi.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat selalu memverifikasi informasi rekrutmen CPNS melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari potensi penipuan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan lowongan ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak.

Menurut Purbaya, posisi teknis membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja langsung di lapangan.

"Kalau di Keuangan (Kemenkeu) sendiri, seperti saya bilang dulu, kita buka di Bea Cukai sekitar 380 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka," ujar Purbaya di kantornya, Selasa (7/4) lalu.

Purbaya mendorong pelaksanaan perekrutan kali bisa segera dieksekusi.

Sang Bendahara Negara menilai proses rekrutmen sebelumnya berjalan cukup lama.

Lebih lanjut, terkait rekrutmen CPNS secara umum tahun ini, Purbaya menegaskan tidak ada kendala anggaran.

Namun, Purbaya mengingatkan kewenangan rekrutmen ada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada," ujarnya.

Pada Februari lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan akan ada tes CPNS pada 2026 untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan PNS yang pensiun tahun lalu.

Rini mengungkapkan menyebut jumlah ASN yang pensiun pada 2025 mencapai 160 ribu dan harus segera digantikan. Tes CPNS 2026 akan difokuskan pada rekrutmen lulusan baru (fresh graduate).

"Kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," ujar Rini di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2) dikutip Detik.

Sebelum membuka tes CPNS 2026, Rini akan melihat lebih lanjut kebutuhan dari segi kompetensi. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebutuhan di daerah.

[Gambas:Youtube]

Penerapan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS setelah Lebaran 2026 sampai kapan? Pemerintah menetapkan ASN WFA selama lima hari pada periode mudik tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan WFA bukanlah hari libur tambahan, melainkan pengaturan fleksibilitas kerja guna membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

Ia menjelaskan skema WFA tersebut berlaku selama lima hari, yang terbagi menjadi dua hari sebelum Lebaran dan tiga hari setelah hari raya.

Setelah libur Hari Suci Nyepi dan Lebaran, ASN masih diizinkan WFA selama tiga hari pada tanggal 25 Maret, 26 Maret, dan 27 Maret 2026. Hal itu ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026.

Skema kerja fleksibel ini diterapkan pemerintah untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan selama masa mudik dan arus balik Lebaran.

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Nyepi, serta tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri," Menteri PANRB Rini Widyantini dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Februari lalu (10/2).

Dalam pelaksanaannya, Rini menegaskan pengaturan WFA diserahkan kepada pimpinan instansi pusat dan daerah dengan pendekatan selektif. Setiap instansi diminta menyesuaikan kebutuhan organisasi tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat esensial.

"Kami mengimbau para pimpinan instansi agar mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara mandiri dan selektif, serta tetap memastikan layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat berjalan optimal," ujarnya.

Rini menyebut layanan strategis seperti kesehatan, transportasi, keamanan, dan sektor vital lainnya tetap harus berjalan normal selama periode WFA.

Pimpinan instansi juga diminta melakukan pengawasan berkelanjutan dan membagi proporsi ASN yang bekerja di kantor maupun secara fleksibel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan akan ada tes CPNS pada 2026 untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan PNS yang pensiun tahun lalu.

Ia menyebut jumlah ASN yang pensiun pada 2025 mencapai 160 ribu dan harus segera digantikan. Tes CPNS 2026 akan difokuskan pada rekrutmen lulusan baru (fresh graduate).

"Dan kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," kata Rini di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2) dikutip Detik.

Kementerian PANRB juga tengah mempersiapkan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, hal tersebut diajukan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kita sudah mengajukan kepada Menteri Keuangan mengenai kesiapan anggarannya. Nggak bisa ujug-ujug kita umumkan, nggak bisa. Harus tahu kompetensinya," ujarnya.

"Mudah-mudahan, mudah-mudahan (2026 dibuka tes CPNS)," imbuhnya.

Rini akan melihat lebih lanjut kebutuhan dari segi kompetensi sebelum membuka tes CPNS 2026. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebutuhan di daerah.

"Nah, dari situ kita akan lihat lagi kompetensinya apa yang dibutuhkan. Dan nanti ini saya nggak bisa ngarang kan, saya nggak bisa ngarang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah daerah. Dan kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung, begitu ya," pungkasnya.

Jadwal work from anywhere (WFA) selama lima hari bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS terbagi menjadi sebelum dan sesudah Lebaran 2026.

Pemerintah menetapkan kebijakan WFA PNS untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan selama masa mudik dan arus balik Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan WFA bukanlah hari libur tambahan, melainkan pengaturan fleksibilitas kerja guna membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

"Diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja, khusus untuk ASN dan juga pekerja swasta. Pemerintah menerapkan skema kerja work from anywhere, bukan libur ya, ini clear work from anywhere atau flexible working arrangement," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan skema WFA tersebut berlaku selama lima hari, yang terbagi menjadi dua hari sebelum Lebaran dan tiga hari setelah Lebaran. Tahun ini, Idulfitri diprediksi jatuh pada 19 Maret atau 20 Maret.

Jadwal WFA dua hari sebelum Lebaran ditetapkan pada 16 Maret dan 17 Maret. Sementara jadwal WFA tiga hari setelah Lebaran adalah tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2026.

Kebijakan WFA tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui penerbitan aturan teknis.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan WFA bagi ASN.

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Nyepi, serta tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri," kata Rini dalam kesempatan sama.

Dalam pelaksanaannya, Rini menegaskan pengaturan WFA diserahkan kepada pimpinan instansi pusat dan daerah dengan pendekatan selektif. Setiap instansi diminta menyesuaikan kebutuhan organisasi tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat esensial.

"Kami mengimbau para pimpinan instansi agar mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara mandiri dan selektif, serta tetap memastikan layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat berjalan optimal," ujarnya.

Rini menambahkan layanan strategis seperti kesehatan, transportasi, keamanan, dan sektor vital lainnya tetap harus berjalan normal selama periode WFA.

Pimpinan instansi juga diminta melakukan pengawasan berkelanjutan dan membagi proporsi ASN yang bekerja di kantor maupun secara fleksibel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah menetapkan kebijakan work from anywhere (WFA) selama lima hari bagi aparatur sipil negara (ASN) pada periode libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026.

Skema kerja fleksibel ini diterapkan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan selama masa mudik dan arus balik Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan WFA bukanlah hari libur tambahan, melainkan pengaturan fleksibilitas kerja guna membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

"Diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja, khusus untuk ASN dan juga pekerja swasta. Pemerintah menerapkan skema kerja work from anywhere, bukan libur ya, ini clear work from anywhere atau flexible working arrangement," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan skema WFA tersebut berlaku selama lima hari, yakni pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Penetapan ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan mobilitas pada puncak arus mudik dan balik sekaligus tetap menjaga produktivitas kerja.

Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui penerbitan aturan teknis.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan WFA bagi ASN.

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Nyepi, serta tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri," kata Rini dalam kesempatan sama.

Dalam pelaksanaannya, Rini menegaskan pengaturan WFA diserahkan kepada pimpinan instansi pusat dan daerah dengan pendekatan selektif. Setiap instansi diminta menyesuaikan kebutuhan organisasi tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat esensial.

"Kami mengimbau para pimpinan instansi agar mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara mandiri dan selektif, serta tetap memastikan layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat berjalan optimal," ujarnya.

Rini menambahkan layanan strategis seperti kesehatan, transportasi, keamanan, dan sektor vital lainnya tetap harus berjalan normal selama periode WFA.

Pimpinan instansi juga diminta melakukan pengawasan berkelanjutan dan membagi proporsi ASN yang bekerja di kantor maupun secara fleksibel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.