Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) angkat bicara terkait jejak digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dapat menjadi dasar penilaian kelayakan penyaluran kredit, utamanya bagi pelaku UMKM.

CEO dan Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan QRIS sejatinya merupakan salah satu metode pembayaran digital yang berlaku di Indonesia sehingga data pembayaran melalui layanan ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dasar penilaian kelayakan penyaluran kredit.

“Jadi di luar QRIS pun data pembayaran bisa saja digunakan untuk tambahan data analisis kredit maupun hal lain seperti penawaran produk atau solusi yang lebih tepat untuk nasabah,” kata Lani kepada Bisnis, Senin (17/11/2025).

Lani menambahkan, CIMB Niaga sendiri telah menggunakan data transaksi untuk berbagai proses, termasuk tambahan data analisis kredit.

“CIMB Niaga sudah menggunakan data transaksi untuk berbagai proses,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa jejak digital QRIS dapat menjadi dasar penilaian kelayakan penyaluran kredit, utamanya bagi pelaku UMKM.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Nantinya, data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternative credit scoring alias penilaian kredit alternatif.

Juda mencontohkan, pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS akan meninggalkan jejak digital seperti berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa yang disimpan, hingga berapa pelanggannya.

“Ini jejak-jejak digital keuangan dari si ibu ini [pelaku UMKM] bisa diubah oleh AI menjadi sebuah akses keuangan, ketika ibu ini memerlukan pinjaman dari bank atau pinjaman dari fintech lending, yang sering sekarang disebut dengan alternative credit scoring,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Langkah tersebut, sambung Juda, sejalan dengan arah kebijakan BI dalam mendorong transformasi digital sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan.

Menurutnya, digitalisasi yang inklusif bukan tentang memiliki cip super atau algoritma paling mutakhir. Juda menekankan pentingnya teknologi digitalisasi keuangan untuk menyentuh hidup masyarakat paling membutuhkan.

“Teknologi canggih perlu, tapi tidak cukup. Kita perlu pergeseran paradigma. Kita tidak hanya membutuhkan teknologi yang high-tech [teknologi canggih], tetapi right-tech atau teknologi tepat guna,” jelasnya.