KALTIM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini menjadi raihan WTP ke-13 secara berturut-turut sejak 2012.

Penyerahan opini WTP dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin, 25 Mei 2026. Mewakili Gubernur Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan komitmen dalam menyajikan laporan keuangan secara akurat dan transparan selama proses pemeriksaan BPK RI.

“Ini merupakan pencapaian monumental, di mana Kalimantan Timur berhasil mempertahankan Opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut,” ujarnya, Rabu (27/5/2026).

Sri menegaskan, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Sri juga memastikan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap penggunaan APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK RI I Nyoman Wara mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kaltim mempertahankan opini WTP dan mengingatkan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.