BOGOR - Di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Predikat opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu (10/6).

Capaian ini menjadi opini WTP kedua yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Bogor pada era kepemimpinan Rudy Susmanto. Setelah sebelumnya berhasil mengembalikan predikat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024, kini Pemkab Bogor kembali mampu mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut yang diraih pada tahun kedua masa kepemimpinannya. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai masih banyak hal yang harus dibenahi agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun capaian ini harus menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor," ujar Rudy.

Rudy menambahkan, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor harus terus bergerak maju dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus sejalan dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah dituntut untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah.

"Bogor harus terus melangkah maju menjadi lebih baik. Yang terpenting, seluruh jajaran pemerintah harus semakin sayang dan cinta kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan menghadirkan pelayanan yang terbaik," tegas Rudy.

Apresiasi juga disampaikannya kepada seluruh aparatur Pemkab Bogor yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan.

Raihan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 semakin memperkuat komitmen Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Rudy Susmanto untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Prestasi tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa reformasi tata kelola keuangan daerah terus berjalan dan memberikan hasil positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bogor.

Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP dua tahun berturut-turut pada era kepemimpinan Rudy Susmanto, Pemkab Bogor semakin optimistis dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menuju Kabupaten Bogor yang istimewa dan gemilang.

KALTIM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini menjadi raihan WTP ke-13 secara berturut-turut sejak 2012.

Penyerahan opini WTP dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin, 25 Mei 2026. Mewakili Gubernur Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan komitmen dalam menyajikan laporan keuangan secara akurat dan transparan selama proses pemeriksaan BPK RI.

“Ini merupakan pencapaian monumental, di mana Kalimantan Timur berhasil mempertahankan Opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut,” ujarnya, Rabu (27/5/2026).

Sri menegaskan, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Sri juga memastikan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap penggunaan APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK RI I Nyoman Wara mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kaltim mempertahankan opini WTP dan mengingatkan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.