Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak-anak dan masyarakat, tetapi juga telah menciptakan lapangan kerja dalam skala besar.

Prabowo menyampaikan bahwa hingga saat ini, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 60 juta orang dan ditargetkan meningkat menjadi 82 juta penerima paling lambat pada Desember 2026.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan Taklimat Presiden pada agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026,” ujar Prabowo.

Dalam pemaparannya, Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan bahwa saat ini terdapat 22.275 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai daerah. Selain itu, sebanyak 13.829 dapur lainnya masih dalam proses penilaian dan pengajuan.

Menurutnya, keberadaan lebih dari 22.000 dapur operasional tersebut telah menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja langsung, dengan rata-rata 50 tenaga kerja di setiap dapur yang digaji secara rutin.

“Dengan 22.000 dapur saja, sekarang kita sudah menciptakan lapangan kerja satu juta,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan bahwa dampak ekonomi MBG tidak berhenti pada tenaga kerja dapur, tetapi turut menggerakkan rantai pasok di tingkat desa. Setiap dapur membutuhkan pemasok bahan pangan seperti sayuran, telur, ikan, ayam, dan daging, yang melibatkan banyak pelaku usaha lokal.

“Di tiap desa, tiap dapur menimbulkan pemasok. Bisa sampai 10, bisa sampai 20 orang,” jelasnya.

Dengan perluasan program hingga 82 juta penerima manfaat, Prabowo memperkirakan total lapangan kerja yang tercipta bisa mencapai 3 hingga 5 juta orang.

Dia menilai hal tersebut sebagai bukti konkret bahwa kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan utama rakyat, yakni pekerjaan.

“Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang satu juta lapangan kerja. Hanya dari MBG,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Indonesia itu pun juga menyinggung adanya pihak-pihak yang dinilai berupaya menjelekkan program pemerintah dan memicu instabilitas melalui aksi-aksi yang berujung kerusuhan.

Prabowo menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak demokratis, namun kerusuhan yang merusak dan membahayakan masyarakat tidak dapat dibenarkan.

“Kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, itu membahayakan. Itu pidana,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih belum akan menjalankan unit layanan simpan pinjam.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan sekaligus Satgas KopDes Merah Putih Tatang Yuliono mengatakan pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembenahan rantai pasok di tingkat desa.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan penguatan ekosistem ekonomi desa berjalan lebih dulu sebelum koperasi masuk ke sektor keuangan. Tatang menyebut pemerintah tidak ingin KopDes Merah Putih terburu-buru masuk ke layanan simpan pinjam.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya nggak masuk dulu ke areal simpan pinjam. Kenapa? Kami ingin menguatkan ekonomi dari produsen dan konsumen itu, baru nanti terkait dengan simpan pinjam itu akan kami gunakan,” kata Tatang dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Namun untuk KopDes yang sudah menyediakan layanan simpan pinjam akan dilakukan secara terbatas melalui konsep mini bank. “Kalaupun ada, saat ini kami nyebutnya adalah mini bank, dengan apa? Bekerja sama dengan beberapa bank untuk menyelenggarakan layanan-layanan perbankan di desa,” bebernya

Dalam implementasinya, KopDes/Kel Merah Putih ditugaskan membuka tujuh gerai wajib yang menjadi tulang punggung ekonomi desa, antara lain klinik desa, apotek desa, toko sembako, gerai pupuk, gerai logistik, serta gudang atau cold storage.

Tatang mengakui ada diskusi intens antara pemerintah dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait peran klinik desa dan apotek desa. Sementara untuk gerai sembako, pupuk, hingga logistik, implementasinya dinilai lebih mudah dijalankan.

Lebih lanjut, Tatang menyatakan kehadiran KopDes/Kel Merah Putih diharapkan mampu memangkas rantai pasok di desa, dengan menghilangkan tengkulak yang selama ini dominan. Meski begitu, dia juga tidak menampik adanya tantangan terkait likuiditas koperasi.

Adapun hingga saat ini telah terbentuk 83.037 KopDes/Kel berbadan hukum. Menurut Tatang, percepatan ini tidak terlepas dari Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden yang mendorong setiap desa melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus) untuk pembentukan koperasi.

Selain itu, sambung dia, seluruh kementerian, aparatur desa, penyuluh, dan pendamping desa juga bergerak simultan untuk memastikan musyawarah berjalan dan koperasi dapat segera berdiri.

Di samping itu, Tatang melanjutkan, pembentukan koperasi juga dipermudah melalui kebijakan afirmasi, seperti keputusan Menteri Hukum yang mengizinkan seluruh notaris di Indonesia menerbitkan akta koperasi.