Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq merespons dugaan yang menyebut melonjaknya harga Minyakita di pasaran akibat digunakan oleh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis.

Hanif mengatakan penggunaan Minyakita oleh dapur SPPG tidak tepat karena program minyak goreng rakyat ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng.

Harga eceran tertinggi Minyakita pun telah diatur pemerintah yakni Rp15.700 per liter agar mudah dijangkau masyarakat. Namun dia menyebut belum mendapat detail informasi terkait dugaan tersebut.

“Saya belum mendapat detailnya. Tapi tentu ini menjadi bahan kita karena memang [peruntukan] Minyakita itu untuk yang di luar itu [SPPG],” kata Hanif di sela Rakernas APEKSI ke-18 di Medan, Rabu (1/7/2026).

Dikatakan Hanif pihaknya akan mencermati detail dugaan tersebut terlebih dahulu mengingat penyelesaiannya nanti melibatkan lintas kementerian/lembaga.

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini sistem di Badan Gizi Nasional (BGN) tengah diperbaiki oleh kepala BGN yang baru. Kemenko Pangan disebutnya akan mengikuti sembari tetap menjadikan dugaan tersebut sebagai perhatian.

“Jadi saya kira kami mengikuti terlebih dahulu sambil melihat langsung juga. Tapi ini tentu menjadi perhatian kami,” tambahnya.

Adapun harga Minyakita di tingkat pedagang non mitra Bulog di sejumlah wilayah di Sumut melonjak hingga tembus Rp22.000 per liter sejak awal Mei 2026. Padahal, HET ke konsumen yang ditetapkan Badan Pangan Nasional ialah Rp15.700 per liter.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) Kantor Wilayah I sebelumnya mengungkapkan pihaknya mendapat laporan dugaan Minyakita yang dijadikan sebagai minyak curah dan dikemas ke dalam jeriken untuk kebutuhan tertentu.

Menurut informasi yang beredar, lanjutnya, pengemasan tersebut dikaitkan dengan operasional dapur SPPG yang menggunakan Minyakita sebagai salah satu bahan bakunya.

“Berdasarkan ketentuan yang berlaku, MBG tidak diperbolehkan menggunakan produk Minyakita. Ini tentu perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi mengganggu ketersediaan barang di pasar umum serta menciptakan distorsi distribusi,” ujar Ridho Pamungkas, Ketua KPPU Kanwil I, Rabu (13/5/2026).

Sementara itu, Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumut menegaskan bahwa distribusi Minyakita kepada pedagang mitra tetap berjalan tanpa hambatan sesuai ketentuan. Penjualan Minyakita di atas HET disebutnya dilakukan oleh pedagang yang belum menjadi mitra Bulog.

“Itu pasti bukan dari mitra resmi Bulog karena kalau ambil langsung dari Bulog pedagang pengecer wajib menjual ke konsumen sesuai HET. Pedagang pengecer mitra Bulog semuanya terdata dalam SIMIRAH,” kata Budi Cahyanto, Kepala Bulog Kanwil Sumut, Kamis (14/5/2026).

Bisnis.com, MAKASSAR - Aksi mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu (24/6/2026).

Sejumlah massa yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu ini melakukan aksi damai sejak pagi hari di bawah jembatan layang (flyover) Jalan Urip Sumoharjo.

Mayoritas peserta aksi yang merupakan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel tersebut menyuarakan pentingnya program ini tetap berjalan, di tengah proses hukum yang saat ini tengah membelit eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Melalui orasinya, para demonstran menekankan bahwa program MBG memiliki efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian hilir.

Selain menjamin pemenuhan gizi siswa di sekolah, program strategis ini dinilai efektif membuka lapangan kerja baru serta menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.

"Banyak siswa yang membutuhkan makanan gratis ini, banyak orang yang hidup dari MBG. Program ini telah membuka lapangan kerja dan menciptakan perputaran ekonomi di daerah karena hasil panen petani lokal diserap langsung sebagai rantai pasok kebutuhan MBG," ujar salah satu orator.

Aksi ini juga menyoroti dampak sosial-ekonomi jika operasional dapur SPPG dihentikan. Berhentinya program ini dikhawatirkan memicu lonjakan angka pengangguran baru, khususnya bagi kelompok pekerja rentan seperti perempuan paruh baya dan pemutus rantai kemiskinan keluarga.

"Kami sangat membutuhkan lapangan kerja ini, terlebih bagi mereka yang sudah berusia lanjut dan para janda. Penghasilan dari sini digunakan untuk biaya hidup dan menyekolahkan anak-anak," tambah salah satu perwakilan massa.

Menyikapi penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta jajarannya, massa menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa mengorbankan program pemenuhan gizi nasional tersebut.

Para pelaku aksi mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem tata kelola, alih-alih menghentikan program secara keseluruhan.

"Adanya kasus korupsi bukan berarti program ini harus dihentikan. Langkah yang tepat adalah bagaimana program ini dievaluasi secara menyeluruh dan dirapikan sistemnya," tegas orator di lokasi aksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang merombak program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar penerima manfaat lebih terukur dan tidak banyak menyerap anggaran negara.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari memberikan contoh penerima manfaat yang tidak perlu mendapatkan MBG, yaitu siswa/i dari sekolah dengan taraf tinggi karena mereka telah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

"Contoh gampang: SMA ya mungkin sudah tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang favorit, yang uang sakunya anak-anaknya itu ada Rp100.000-Rp200.000 gitu ya, sekolah-sekolah yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).

BGN juga mengambil langkah lainnya dengan menghentikan penyaluran MBG dan mengaudit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah.

Namun apakah upaya tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat karena sebelumnya kelompok masyarakat dan elemen mahasiswa menuntut program ini segera dihentikan.

Menurut pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, upaya tersebut dinilai upaya BGN saat ini mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat secara perlahan dengan catatan tata kelola dilakukan secara konsisten.

"Tentu karena BGN ini lembaga negara, ya dia kaitannya dengan pelayanan publiknya. Kalau pelayanan publiknya apa baik, artinya ya konsisten, efektif, efisien, berkelanjutan, ya trust-nya mesti muncul," katanya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia mengingatkan salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah memastikan tidak ada sama sekali kasus keracunan karena hal ini menyangkut citra BGN maupun pemerintah.

Indikator tersebut juga menunjukkan bahwa tata kelola MBG dapat dipastikan optimal. Sebab, tingkat kualitas maupun keamanan makanan terjamin sehingga tidak ada lagi kasus keracunan.

Menurutnya, kebijakan refocusing penerima manfaat sudah tepat dilakukan BGN agar MBG disalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan. Dia memberikan contoh penerima manfaat di Jakarta yang didominasi murid-murid yang mampu memenuhi kebutuhan gizi tanpa MBG sehingga disarankan tidak perlu memperoleh MBG.

"Tepat, tepat. Misalnya ini kan satu refocusing kan. Jadi kebijakan refocusing itu artinya dia hanya diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan," ucapnya.

Dia menambahkan, penyaluran MBG akan jauh lebih tepat jika menyasar sekolah yang didominasi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau penerima manfaat yang masuk kategori miskin, miskin ekstrem, dan rentan miskin.

"Nah menurut saya ini yang tidak membutuhkan-membutuhkan itu dicoretin aja gitu. Dicoretin aja sebanyak mungkin kan. Karena itu kota-kota banyak sekali," tuturnya.

Namun dia memahami bahwa kebijakan publik tidak selalu sempurna dan membuat sebagian pihak kecewa. Dia juga menyebut bahwa bebenah yang dilakukan BGN belum sepenuhnya menjawab permasalahan.

Akan tetapi, selain penyaluran MBG, Trubus menjelaskan bahwa peningkatan integritas di internal BGN perlu dilakukan. Mengingat persoalan di MBG adalah adanya kasus dugaan korupsi oleh pimpinan sebelumnya.

"Tantangan paling berat BGN ini adalah ini integritas human resources-nya. Integritas SDM-nya. Ini yang harus harus ditekanin karena apa? Sumber persoalan ini kan masalah integritas, moral hazard di ini tadi dari SDM-nya kan," jelasnya.

Penanganan Hukum yang Tegas Dinilai Bantu Kembalikan Kepercayaan

Dia menegaskan bahwa penanganan kasus tidak hanya ditangani Kejagung, tetapi dapat dilakukan oleh Kajati untuk mengaudit seluruh dapur SPPG di daerah-daerah.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pengelola dapur-dapur di daerah memiliki permasalahan yang sama, yakni melakukan pengkondisian dengan pihak-pihak tertentu.

"Itu bagian kepercayaan publik. Jadi, Kajati-Kajati itu itu harus menahan orang yang bermain di tingkat SPPG di bawah di daerah. Di dapur MBG juga banyak banget permainan tuh seperti apa pemasok-pemasok misalnya. Pemasok-pemasok bahan baku itu kan banyak yang main harga, main-main kualitas kan itu," urainya.

Dia turut mengingatkan agar aparat penegak hukum (APH) bersikap tegas menangani kasus tersebut agar masyarakat percaya bahwa negara benar-benar ingin memperbaiki program MBG.

Selain itu, dia menyarankan agar masing-masing kepala daerah melakukan komunikasi publik secara optimal agar MBG dapat kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Berbeda dengan Trubus, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara menilai berbagai agenda perbaikan tata kelola yang digaungkan pemerintah tidak menyentuh akar persoalan program MBG. Menurutnya, publik dan kelompok masyarakat sipil sejak awal telah memberikan berbagai catatan kritis serta mengungkap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

"Rasanya sulit bisa melihat bahwa publik justru sudah banyak memberi catatan dan ikut mengungkap berbagai pelanggaran di dalamnya. Harapan kami publik jg bisa lebih kritis melihat agenda perubahan yg saat ini kesannya memang tidak radikal dan esensial," kata Seira kepada Bisnis, Senin (23/6/2026).

Seira mengatakan, dorongan ICW hingga saat ini tetap sama, yakni menghentikan program MBG secara keseluruhan. Menurutnya, berbagai persoalan yang terungkap belakangan, termasuk kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), justru semakin memperkuat alasan tersebut.

Dia menjelaskan, jauh sebelum adanya pergantian kepala BGN dan penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat, masyarakat sipil telah menyampaikan berbagai kritik terhadap tata kelola MBG. ICW sendiri, lanjutnya, pernah merilis laporan pada Desember 2025 yang menyoroti praktik patronase dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Seira, implementasi MBG telah bergeser dari tujuan awal untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan penerima manfaat menjadi proyek yang sarat kepentingan. Berdasarkan temuan ICW, terdapat keterkaitan antara pelaksanaan MBG dengan sejumlah aktor politik, anggota legislatif, pejabat BGN hingga unsur aparat penegak hukum dan militer.

Selain itu, ICW juga telah melaporkan dugaan mark up dalam pengadaan sertifikasi halal proyek MBG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh sebab itu, dia menilai berbagai indikasi permasalahan dalam tata kelola program sebenarnya telah lama diketahui.

Seira menambahkan, sembilan agenda perubahan yang disampaikan kepala BGN yang baru, seperti fokus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta penekanan pada kualitas dibanding kuantitas, semestinya sudah dijalankan sejak awal. Langkah tersebut dinilai terlambat karena baru diambil setelah muncul kasus hukum yang menjerat sejumlah petinggi BGN.

"Siapa pun pemimpinnya dan seperti apa pun perubahan yang dilakukan di internal BGN, tidak akan berdampak signifikan apabila program ini sejak awal diperlakukan hanya sebagai proyek politik untuk mengakomodasi kepentingan para loyalis dan jejaring pendukung pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, perempuan asal Bekasi berusia 23 tahun, Aca, menilai sulit bagi BGN mengembalikan kepercayaan masyarakat setelah sederet permasalahan terjadi di mana yang paling disorot adalah kasus korupsi.

"Karena dari kasus kasus yang ada, lalu ditambah perkara korupsi. Itu masyarakat semakin susah naro kepercayaan kalo MBG dapat berhasil," katanya.

Dia berpendapat agar MBG dapat dialihkan ke program prioritas pendidikan atau kesehatan. Aca menilai kualitas makanan yang diberikan juga masih jauh dari harapan dan kebutuhan. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih besar kepada daerah 3T yang lebih membutuhkan program tersebut.

Menurut Aca, pemerintah perlu meningkatkan transparansi penggunaan anggaran MBG, mulai dari penyaluran dana hingga sampai kepada penerima manfaat. "Kita butuh transparansi untuk program yang menggunakan dana sangat besar itu," tandasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan pemberian insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Kebijakan tersebut sejalan dengan penghentian sementara penyaluran MBG pada periode libur dan diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga sekitar Rp3 triliun.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada Saat Periode Hari Libur dalam Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan pada Rabu (17/6).

Menurut Sari, surat edaran tersebut diterbitkan untuk mendukung optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standardisasi pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.

"Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya," kata Sari dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Ia menjelaskan pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026 untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang program MBG, termasuk evaluasi operasional dapur dan sasaran penerima manfaat.

[Gambas:Youtube]

Karena distribusi MBG dihentikan selama periode tersebut, seluruh SPPG yang tidak beroperasi juga tidak akan menerima insentif harian.

"Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif," ujarnya.

Sari mengatakan langkah itu berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran yang cukup besar. Berdasarkan perhitungan BGN, terdapat 27.820 SPPG yang saat ini beroperasi dan selama ini menerima insentif Rp6 juta per hari.

"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 (dapur) dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3.004.560.000.000," kata dia.

Selain menghentikan sementara penyaluran MBG, BGN juga tengah menjalankan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola program.

Berdasarkan SE 12/2026, penghentian layanan MBG berlaku bagi seluruh kelompok penerima manfaat, baik peserta didik maupun non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam aturan tersebut juga ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak ada pelayanan MBG dan insentif fasilitas SPPG tidak diberikan.

Aturan itu tak hanya berlaku untuk libur sekolah pertengahan tahun, tetapi juga mencakup hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah, serta hari Sabtu dan Minggu.

Meski kegiatan distribusi dihentikan, petugas keamanan SPPG tetap diwajibkan menjalankan tugas selama 24 jam secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Surat edaran itu juga melarang penggunaan seluruh fasilitas SPPG untuk keperluan apa pun selama periode hari libur.

Kebijakan penghentian insentif tersebut berkaitan dengan skema insentif operasional Rp6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada setiap dapur MBG.

Insentif itu diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun Anggaran 2025.

Dalam aturan tersebut, dana diberikan dengan skema availability-based atau berbasis ketersediaan layanan. Artinya, insentif diberikan untuk menjamin kesiapsiagaan dan operasional dapur MBG, bukan berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan.

Skema itu belakangan menjadi perhatian pemerintah karena seluruh SPPG menerima insentif yang sama tanpa memperhitungkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

BGN sebelumnya juga telah menyatakan akan mengevaluasi mekanisme tersebut dan membuka kemungkinan penghitungan insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat serta kualitas layanan yang diberikan.

Saat masih menjabat kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan insentif Rp6 juta per hari dirancang sebagai kompensasi bagi mitra yang menanggung investasi pembangunan dapur dan berbagai risiko operasional tanpa menggunakan dana APBN.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan sejak awal desain rencana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah bermasalah.

Menurutnya hal itu dibuktikan dengan adanya kasus korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pihak swasta terkait pengkondisian pengadaan barang/jasa dan praktik jual beli titik SPPG.

"Bagi saya program ini desain sejak awal, desain dan perencanaannya memang bermasalah, sehingga hari ini kita melihat berbagai permasalahan seperti yang kita ketahui: jual-beli titik, lalu jumlah titik yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan," katanya kepada jurnalis, Senin (15/6/2026).

Dia menyampaikan kembali pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan terkait adanya kelebihan titik dapur SPPG mencapai 7.000 dan di luar dari angka tersebut ada sekitar 13.000 titik yang sedang dalam proses pembangunan.

"Jadi kalau 27.000 titik ditambah lagi dengan 13.000 titik yang sedang dalam proses pembangunan, maka total titik hari ini ada 40.000 titik. Kalau tadi dikalikan 3.000 berarti kan sekitar 120 juta (penerima). Apakah memang ada 120 juta penerima manfaat yang membutuhkan MBG hari ini? Itukan sebenarnya tidak ada, artinya mengada-ada," sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada jajaran BGN untuk menata ulang program MBG, seperti mengkombinasikan dengan dapur-dapur sekolah di daerah tertentu.

Charles menyebut, kemungkinan blueprint terbaru akan diterbitkan BGN dalam jangka waktu satu bulan mengenai tata kelola dapur SPPG dengan mengacu kepada penerima manfaat.

Menurutnya, program MBG seharusnya menyasar anak-anak yang kekurangan gizi, sehingga tidak semua anak menerima MBG.

"Tadi saya sampaikan di dalam, kalau kita mengacu pada tujuan awal dari program ini yaitu memperbaiki kondisi anak-anak, kondisi gizi anak-anak termasuk mengurangi angka stunting, artinya tidak semua anak perlu diberikan makan. Tidak semua anak perlu diberikan makan," ucapnya.

Adapun mengenai pagu indikatif BGN pada tahun 2027 sebesar Rp270 triliun. Namun rancangan anggaran ini belum final dan masih perlu kajian secara komprehensif.

Charles melanjutkan bahwa akan ada penyesuaian penggunaan dapur SPPG imbas dari upaya efisiensi anggaran. Dia menyampaikan bahwa BGN tidak akan membuka dapur baru baik yang di tahap perencanaan maupun proses pembangunan.

"Jadi tadi dijelaskan dengan cukup tegas oleh para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberhentikan selama masa libur sekolah.

Di momen itu, BGN melakukan audit secara menyeluruh di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperbaiki tata kelola MBG.

"Tetapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur," katanya usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki secara perlahan tata kelola MBG sehingga penyaluran dapat lebih optimal ketika murid sekolah masuk kembali.

Di sisi lain, BGN tengah menyusun strategi untuk menekan anggaran yang salah satunya adalah memilah penerimaan manfaat di mana nantinya tidak semua murid mendapatkan program MBG.

Dia menjelaskan langkah tersebut tetap berpegang pada data-data dari ahli gizi seperti dari Kementerian Kesehatan. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapatkan MBG dengan indikator kebutuhan gizi.

"Misal teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran, itu volume otak bisa maksimal. Lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya. Bentuknya adalah pemenuhan gizi," kata dia.

Usulan itu sejalan dengan saran dari Komisi IX DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, jika program ini ditujukan untuk memperbaiki gizi anak secara nasional, maka MBG seharusnya diperuntukkan kepada anak-anak yang kekurangan gizi.

"Sehingga dihitung ulang saja, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak dari desil 1 sampai desil 3, yang kalau saya hitung tidak lebih dari 25-30 juta orang," jelasnya.

Dia menyebut dengan cakupan yang lebih terbatas dan terarah diperkirakan kebutuhan anggaran program tidak akan mencapai Rp200 triliun. Bahkan, anggaran sekitar Rp100 triliun dinilai sudah memadai.

Langkah tersebut, menurutnya, tidak hanya dapat menghemat APBN secara signifikan, tetapi juga memastikan manfaat program lebih efektif diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Mungkin Rp100 triliun saja sudah cukup, dan ini akan sangat menghemat APBN kita dan juga penerima manfaatnya pun akan jauh lebih terfokuskan kepada orang-orang yang memang membutuhkan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perombakan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di mana nantinya hanya anak-anak tertentu saja yang menerima MBG.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari. Tujuannya adalah agar penerima manfaat MBG tepat sasaran dan bagian dari upaya efisiensi anggaran.

"Contoh gampang: SMA ya mungkin sudah tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang favorit, yang uang sakunya anak-anaknya itu ada Rp100.000-Rp200.000 gitu ya, sekolah-sekolah yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," katanya kepada awak media usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Dia mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta sejumlah kementerian lainnya terkait pelaksanaan intervensi gizi.

Berdasarkan pertimbangan teknis Kementerian Kesehatan, intervensi gizi idealnya dimulai sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan karena periode tersebut merupakan fase krusial untuk mengoptimalkan perkembangan otak anak.

Selanjutnya, intervensi gizi tetap perlu diberikan hingga anak berusia 2 tahun dan dilanjutkan pada tahap usia berikutnya. Menurutnya, bentuk intervensi tersebut dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai sesuai dengan tahapan pertumbuhan anak.

"Namun, tadi ketika kami sampaikan bahwa di dalam 2026 ini kan bulan Juni ya Juli sampai akhir 2026, kami pun akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan. Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat," jelasnya.

Dia memahami bahwa ada kemungkinan ditutupnya sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun tidak menutup kemungkinan opsi penyatuan SPPG di beberapa tempat.

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga akan melakukan pembenahan terhadap kualitas dapur dan standar operasional. Hal itu dinilai penting karena kualitas makanan yang dihasilkan tidak akan optimal apabila fasilitas dan alur kerja dapur tidak memenuhi kaidah pengolahan makanan yang baik.

Oleh karena itu, perbaikan tata kelola dan standar dapur akan menjadi bagian dari dampak penyesuaian program yang sedang dilakukan.

"Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik, jika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik dan sebagainyalah. Itu nanti itu adalah salah satu dampak dari refocusing," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan jaksa di daerah melakukan penelurusan terhadap setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika ditemukan indikasi menyimpang.

Hal ini tidak lepas dari kasus dugaan korupsi di program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG)

"Tapi Kejaksaan Agung akan memerintahkan kepada daerah untuk mengekspose SPPG yang diduga ada indikasi," kata Kapuspen Kejagung, Anang Supriatna kepada awak media di Badan Pemulihan Aset (BPA), Senin (15/6/2026).

Di sisi lain, dia mengatakan masih mempelajari pengajuan Justice Collaborator (JC) yang diajukan oleh eks Wakil Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya.

Anang menyebut pada pekan ini menjadwalkan pemeriksaan terjadi Sony Sanjaya. Selain itu, upaya penegakan hukum tidak hanya difokuskan pada pemidanaan para pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara.

Salah satu instrumen yang akan digunakan adalah menelusuri indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana serta menindak pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan turut menerima hasil dari tindak pidana tersebut.

"Pasti kita akan mengejar, pihak-pihak yang dianggap terlibat pasti. Tidak hanya mempidanakan orangnya, tapi bagaimana kita juga memulihkan kerugian negara dengan salah datunya instrumen TPPU terhadap pihak yang ada kaitan dan yang menerima," ucapnya.

Terkait peran tersangka dalam kasus ini, Anang masih belum dapat menyampaikan secara rinci karena bagian dari strategi penyidikan dan masuk materi perkara.

Sebagai informasi, terdapat empat tersangka dalam perkara ini, yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dua eks Wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, serta pihak swasta Asep Yusuf Somantri (AYS) yang merupakan orang kepercayaan Sony Sonjaya.

Para tersangka diduga meloloskan yayasan terafiliasi sebagai mitra SPPG meski tidak memenuhi syarat, mengatur titik SPPG, serta melakukan mark up dan pengadaan barang yang tidak diperlukan. Kejagung masih menghitung total kerugian negara dalam kasus tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan jumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah lolos verifikasi secara nasional mencapai 29.400 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.900 dapur sudah beroperasi untuk melayani penerima manfaat program MBG.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya mengatakan, jumlah dapur yang telah terverifikasi tersebut mendekati kebutuhan nasional yang ditargetkan mencapai 30.000 lokasi.

"Sekarang, yang terverifikasi secara nasional ada 29.400 dapur dan yang sudah operasional 27.900 dapur," ujar Sony dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, Jumat (29/5/2026), dikutip dari Antara.

Menurut dia, jumlah dapur yang telah lolos verifikasi tersebut telah memenuhi sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional program MBG.

Meski demikian, BGN masih menunggu proses validasi data riil untuk sejumlah wilayah, terutama daerah-daerah terpencil.

"Sisanya, kita menunggu hasil validasi data riil, terutama untuk daerah terpencil," kata Sony.

Kebutuhan penerima manfaat capai 82,9 juta orang

Sony menjelaskan, kebutuhan nasional program MBG saat ini mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Kelompok penerima manfaat tidak hanya terdiri dari peserta didik, tetapi juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga tenaga pendidik.

"Jadi, yang kita utamakan itu adalah ibu hamil, menyusui, anak balita, peserta didik, dan tenaga pendidik," ujarnya.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan peserta didik.

Efisiensi anggaran tidak ubah porsi MBG

Sony mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah turut berdampak pada operasional BGN. Namun, penyesuaian tersebut dilakukan melalui pemangkasan sejumlah kegiatan tanpa mengurangi kualitas layanan MBG.

"Jadi, BGN menyambut kebijakan pemerintah ini tanpa mengurangi kualitas (MBG). Tetap Rp 15 ribu untuk porsi besar dan Rp 13 ribu untuk porsi kecil," kata dia.

Porsi besar dengan anggaran Rp 15.000 diberikan kepada peserta didik mulai kelas IV sekolah dasar, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga pendidik.

Sementara itu, porsi kecil dengan anggaran Rp 13.000 diberikan kepada balita hingga peserta didik kelas III sekolah dasar.

Menurut Sony, besaran anggaran tersebut mencakup biaya operasional, insentif, serta pengadaan bahan baku makanan.

"Itu terdiri dari uang operasional, insentif, dan bahan baku," ujarnya.

Ribuan SPPG dievaluasi

Di tengah perluasan jaringan dapur MBG, BGN sebelumnya menghentikan sementara operasional 1.152 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena belum memenuhi standar pelaksanaan program.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, langkah tersebut diambil untuk memastikan kualitas layanan dan keamanan pangan tetap terjaga.

"Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat," kata Dadan dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).

BGN mencatat, sejak awal 2025 terdapat 4.581 SPPG yang sempat dihentikan sementara untuk menjalani evaluasi dan perbaikan standar layanan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.429 SPPG telah kembali beroperasi setelah menyelesaikan pembenahan, sedangkan 1.152 SPPG lainnya masih menjalani proses perbaikan.

Menurut Dadan, sejumlah SPPG mendapat surat peringatan karena infrastruktur belum memenuhi standar, belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

BGN menegaskan SPPG yang telah memenuhi seluruh persyaratan akan diizinkan kembali beroperasi.

"Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu," ujar Dadan.

Sebagian SPPG yang saat ini masih dalam proses perbaikan merupakan mitra yang telah terlibat sejak tahap awal pelaksanaan program MBG.

Karena itu, pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada para mitra tersebut untuk kembali beroperasi setelah seluruh standar yang ditetapkan terpenuhi.

"Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Karena itu, proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional," kata Dadan.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan akselerasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menargetkan pembangunan 240 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah tersebut.

Selain fokus pada perbaikan gizi, program unggulan ini tercatat memberikan dampak ekonomi masif dengan perputaran uang mencapai Rp149,92 miliar setiap bulan.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjelaskan saat ini telah tersedia 148 SPPG yang sudah beroperasi. Sementara itu, 68 SPPG tengah dalam tahap persiapan pembangunan dan 28 SPPG lainnya diprioritaskan untuk menjangkau wilayah terpencil.

Langkah ini diambil guna memastikan program berjalan optimal, transparan, dan menjangkau seluruh penerima manfaat.

"Saya ingin dipercepat agar semua masyarakat segera menerima manfaat," ujar Dony, Kamis (21/5/2026).

Untuk mendukung akuntabilitas, Pemkab Sumedang mengoptimalkan portal digital mbg.sumedangkab.go.id. Melalui sistem ini, setiap SPPG wajib melaporkan menu harian secara langsung agar dapat dipantau oleh pemerintah maupun masyarakat luas.

Dony menegaskan transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.

"Arti penting portal MBG adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG, menciptakan kompetisi yang sehat antar mitra dan memastikan seluruh dapur menjalankan aturan. SPPG yang tidak memberikan laporan pada portal akan ditegur melalui surat dan berpotensi di-suspend," tegasnya.

Dari sisi operasional, pengawasan diperketat melalui penerapan sistem absensi E-Office bagi setiap kepala SPPG guna memantau kedisiplinan dan kelancaran produksi di dapur. "Absensi kepala SPPG penting untuk memastikan operasional dapur berjalan baik," tambah Dony.

Selain infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi perhatian. Pemkab Sumedang menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi relawan serta karyawan MBG. Upaya ini dilakukan agar standar layanan pemenuhan gizi tetap terjaga secara profesional.

"Peningkatan kompetensi SDM bisa bekerja sama dengan BLK agar para relawan memiliki keterampilan dan kompetensi yang baik," katanya.

Terkait rantai pasok pangan, Pemkab Sumedang berkomitmen menggunakan komoditas lokal yang didistribusikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai offtaker. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memberdayakan petani lokal.

Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa program MBG telah memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan bagi ekonomi lokal Sumedang.

Selain nilai peredaran uang yang mencapai ratusan miliar rupiah, operasional 148 SPPG yang ada saat ini telah menyerap sedikitnya 7.400 tenaga kerja lokal.

Pemkab Sumedang juga berencana meningkatkan literasi seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi intensif bersama kepala sekolah, camat, Danramil, hingga Kapolsek.

"Dengan begitu pola koordinasinya akan tepat dan semua stakeholder dapat memahami serta bersama-sama mengawasi jalannya program MBG," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut gejala keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di wilayah Tembok Dukuh, Kota Surabaya, usai menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebabkan oleh metode pengolahan yang tidak benar oleh jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait.

Hal tersebut disampaikannya saat menjenguk langsung para korban yang masih menjalani perawatan di RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Jalan Dupak, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026). Ia juga sempat berbincang dengan para wali murid dan menyampaikan bahwa pemerintah memberi perhatian terhadap kasus tersebut.

"Presiden [Prabowo Subianto] ngasih MBG itu tujuannya baik, memang yang salah yang masak," ucap Pigai di hadapan korban keracunan dan para orang tua.

Pigai juga menyatakan bahwa SPPG yang mendistribusikan porsi MBG bermasalah dipastikan akan dijatuhi sanksi hingga penutupan serta pemberhentian operasional dapur.

Usai menengok para korban—yang sebagian besar merupakan anak-anak—serta para orang tua yang mendampingi, Pigai menegaskan bahwa program prioritas pemerintah tersebut memiliki tujuan baik dalam upaya membangun generasi penerus bangsa.

"Jadi hari ini saya ke Surabaya mewakili bapak [Presiden Prabowo] ya. Bapak menyampaikan, tujuan MBG ini maksudnya baik. Supaya untuk demi masa depan anak Indonesia ya karena hanya anak Indonesia yang sehat, kenyang, dan, pintar yang bisa bangun Indonesia di masa yang akan datang," tuturnya.

Menurut Pigai, insiden keracunan yang menimpa kurang lebih 200 siswa dari berbagai satuan pendidikan di kawasan Tembok Dukuh terjadi karena inkompetensi SPPG dalam menyediakan makanan yang sehat, higienis, dan bermutu tinggi.

Ia juga menemukan fakta bahwa satu SPPG memasok ribuan porsi MBG hingga ke 13 sekolah di wilayah Kota Pahlawan. Jumlah tersebut dinilai jauh dari batas kewajaran dan melampaui kapasitas sehingga memicu kelalaian.

"Tujuan yang baik ini, ternyata ada satu dua dapur SPPG yang pengelolaannya kurang profesional. Saya temukan di Surabaya, kesalahannya memang sudah dipastikan dapur SPPG yang salah. Kenapa? Karena satu SPPG meng-handle 13 sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP. Saya pikir, satu dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak ya," paparnya.

Menurutnya, beban kerja yang berlebihan membuat jajaran SPPG kelimpungan dalam mengolah porsi MBG yang sehat dan bergizi tinggi. Ia juga mengakui terdapat sejumlah dapur MBG lain yang mengalami kasus serupa.

Pigai menyebut, di wilayah perkotaan dengan kepadatan tinggi seperti Surabaya, satu SPPG seharusnya hanya melayani pemasokan MBG untuk maksimal tiga hingga lima satuan pendidikan.

"Sehingga dalam manajemen pengelolaannya amatir, tidak profesional, dan tidak cermat, tidak teliti, dan tidak cekatan, dan tidak disiplin. Memang di dalam pengelolaan ini, tidak semua dilakukan secara profesional. Ada beberapa dapur yang manajemennya amburadul, kita harus akui. Ada beberapa dapur yang pengelolaannya kurang cermat, kurang teliti, kurang rapi, kurang disiplin," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Pigai meminta kepada otoritas terkait, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), untuk melimpahkan pengelolaan MBG dari SPPG Tembok Dukuh kepada SPPG lain yang lebih profesional agar kualitas makanan yang diolah dapat bermutu tinggi dan memberi dampak positif bagi generasi penerus bangsa.

"Untuk itu, maka dapur yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemberian MBG kepada 13 sekolah tersebut sudah wajib dan harus diganti serta dihentikan dengan yang lebih profesional, yang lebih disiplin, yang lebih cekatan, lebih cermat, dan lebih hati-hati," terangnya.

Pengelola MBG Lalai Terancam Blacklist

Pigai juga meminta agar jajaran manajemen SPPG yang terbukti lalai dalam kejadian luar biasa tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist oleh BGN guna mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali.

"Bila perlu di-blacklist. Blacklist-nya itu bukan SPPG-nya ya, ingat ya. Kalau saya Kepala BGN, saya blacklist pengelola orangnya. Karena ini man-made. Ini kesalahan orang. Bukan kesalahan SPPG, tapi kesalahan orang pengelolanya. Kesalahan pemiliknya. Jadi pemiliknya seharusnya di-blacklist," ucapnya.

Meski insiden keracunan usai mengonsumsi MBG telah menimpa banyak siswa, Pigai mengaku belum mengklasifikasikan peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM. Menurutnya, program MBG masih dalam tahap pembangunan dan perbaikan sebelum mencapai standar ideal.

"Saya bilang on going achieving of human rights. Jadi, sesuatu itu sedang dalam pembangunan, itu tidak bisa dinilai dalam konteks HAM, tapi itu dievaluasi, diperbaiki sampai standar maksimum tercapai. Jadi, sekarang ini kan kita baru mulai tahun yang kedua. Nanti sampai standar tertentu bahwa seluruh Indonesia targetnya sudah tercapai, baru bisa dinilai," katanya.

Sementara itu, dari sekitar 200 siswa TK, SD, hingga SMP yang dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG di kawasan Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, Senin (11/5/2026), sekitar 130 di antaranya menjalani perawatan di RSIA IBI, Jalan Dupak, Surabaya.

Saat ini mayoritas korban telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan, namun masih ada tujuh pasien yang harus menjalani observasi.

"Dari tujuh pasien, mungkin dua yang butuh satu-dua hari lagi mereka akan pulang, tapi mungkin lima bisa pulang cepat," pungkasnya.

Untuk MBG, karena ini program agenda besar pemerintah, kami akan melakukan support (dukungan) yang baik di semua ekosistem MBG dan SPPG tersebut

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan bahwa Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Kementerian Transmigrasi (Kementrans) 2026 diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem rantai pasok komoditas pangan bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 2.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Papua pada tahun ini, terutama di sejumlah kawasan transmigrasi setempat.

“Untuk MBG, karena ini program agenda besar pemerintah, kami akan melakukan support (dukungan) yang baik di semua ekosistem MBG dan SPPG tersebut,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan pembangunan ribuan SPPG tersebut akan direalisasikan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga lainnya, termasuk perguruan tinggi, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

“Kami dari Tim Ekspedisi Patriot berkomitmen untuk ikut membantu (implementasi program MBG) akan mendukung ekosistemnya, penyediaan bahan pangannya, dan sebagainya,” ucap M Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai menuturkan, pembangunan fasilitas SPPG serta pengembangan ekosistem rantai pasok pangan untuk Program MBG dapat menjadi salah satu target hasil (output) dari TEP.

Ia mengatakan banyak kawasan transmigrasi merupakan penghasil beras dan bahan pokok lainnya, daging, ikan, sayur, buah, hingga rempah-rempah, sehingga berpotensi untuk terlibat dalam ekosistem MBG.

Nantinya, lanjut dia, peserta TEP dapat menjadi pendamping bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan berbagai komoditas tersebut serta memfasilitasi penyerapan bahan pangan tersebut oleh para off-taker.

“SPPG di kawasan transmigrasi nanti akan (ada) pendampingan juga salah satunya dari kampus untuk mendekatkan off-taker di tingkat lokal,” kata Velix.

Selain perguruan tinggi, pihaknya akan bekerja sama dengan BGN untuk mempersiapkan kelembagaan SPPG dan mencari investor bagi proyek pembangunan dapur MBG tersebut.

Komite tersebut juga akan berkolaborasi dengan Kementrans dalam penyediaan lahan bagi bangunan SPPG di kawasan transmigrasi.

Ia berharap kolaborasi lintas lembaga tersebut dapat segera dimulai pada Mei atau Juni mendatang.

“Sementara dari sisi pembentukan koperasi maupun yayasan yang akan mengelola (implementasi MBG), itu mungkin akan menjadi sangat tergantung dengan kesiapan di masing-masing daerah,” tutur Velix Vernando Wanggai.

Sebagai catatan, pendaftaran untuk Program Ekspedisi Patriot 2025 belum dibuka dan masih dalam tahap finalisasi implementasi antara Kementrans dan 10 perguruan tinggi mitra.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026