Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membuka program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Peserta dengan status kepesertaan tidak aktif akibat menunggak iuran diminta bersiap melakukan registrasi ulang agar kembali memperoleh layanan jaminan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan keputusan tersebut seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa peserta tidak perlu melunasi tunggakan terlebih dahulu untuk kembali aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," ujar Muhaimin, dikutip dari Antara, Rabu (5/11/2025).

Dia menyebut, hanya peserta yang sudah melakukan pendaftaran ulang yang akan diputihkan tunggakannya. “Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali.”

Menurut Muhaimin, beban tunggakan peserta akan ditangani oleh BPJS Kesehatan dan sudah terintegrasi dalam skema pembiayaan pemerintah. “Ya, otomatis tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Nanti akan diumumkan segera,” katanya.

Program pemutihan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu serta memastikan akses kesehatan bagi peserta JKN yang sebelumnya nonaktif.

Selain membahas pemutihan iuran BPJS Kesehatan, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk substitusi usaha pakaian bekas (thrifting).

Muhaimin menyampaikan arahan Presiden bahwa penanggulangan kemiskinan harus fokus pada pemberdayaan ekonomi produktif, bukan hanya bantuan konsumtif. "Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Dalam rangka memperluas akses usaha, pemerintah memastikan fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area menyediakan minimal 30 persen area untuk pengembangan UMKM, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Pemerintah juga menyiapkan program Pasar 1001 Malam untuk memanfaatkan aset negara tidak terpakai (idle) sebagai lokasi pameran dan pemasaran produk UMKM. Selain itu, program pemerataan alat dan lahan produksi akan difokuskan pada petani miskin di kelompok desil 1 dan 2.

Terkait perdagangan pakaian bekas impor, Muhaimin menyatakan pemerintah akan memperketat pengawasan dan secara bertahap menghentikan praktik tersebut seraya menyiapkan program substitusi usaha agar pelaku thrifting dapat beralih ke usaha yang lebih produktif.

Di sektor ketenagakerjaan, Presiden menyetujui alokasi anggaran Rp12 triliun untuk program beasiswa pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja di luar negeri. Pelatihan mencakup keahlian teknis, perawatan (caregiver), hospitality, dan bahasa asing untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

“Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kursus dan pelatihan, terutama untuk calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri,” kata Muhaimin.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membuka program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Peserta dengan status kepesertaan tidak aktif akibat menunggak iuran diminta bersiap melakukan registrasi ulang agar kembali memperoleh layanan jaminan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan keputusan tersebut seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa peserta tidak perlu melunasi tunggakan terlebih dahulu untuk kembali aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," ujar Muhaimin, dikutip dari Antara, Rabu (5/11/2025).

Dia menyebut, hanya peserta yang sudah melakukan pendaftaran ulang yang akan diputihkan tunggakannya. “Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali.”

Menurut Muhaimin, beban tunggakan peserta akan ditangani oleh BPJS Kesehatan dan sudah terintegrasi dalam skema pembiayaan pemerintah. “Ya, otomatis tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Nanti akan diumumkan segera,” katanya.

Program pemutihan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu serta memastikan akses kesehatan bagi peserta JKN yang sebelumnya nonaktif.

Selain membahas pemutihan iuran BPJS Kesehatan, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk substitusi usaha pakaian bekas (thrifting).

Muhaimin menyampaikan arahan Presiden bahwa penanggulangan kemiskinan harus fokus pada pemberdayaan ekonomi produktif, bukan hanya bantuan konsumtif. "Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Dalam rangka memperluas akses usaha, pemerintah memastikan fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area menyediakan minimal 30 persen area untuk pengembangan UMKM, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Pemerintah juga menyiapkan program Pasar 1001 Malam untuk memanfaatkan aset negara tidak terpakai (idle) sebagai lokasi pameran dan pemasaran produk UMKM. Selain itu, program pemerataan alat dan lahan produksi akan difokuskan pada petani miskin di kelompok desil 1 dan 2.

Terkait perdagangan pakaian bekas impor, Muhaimin menyatakan pemerintah akan memperketat pengawasan dan secara bertahap menghentikan praktik tersebut seraya menyiapkan program substitusi usaha agar pelaku thrifting dapat beralih ke usaha yang lebih produktif.

Di sektor ketenagakerjaan, Presiden menyetujui alokasi anggaran Rp12 triliun untuk program beasiswa pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja di luar negeri. Pelatihan mencakup keahlian teknis, perawatan (caregiver), hospitality, dan bahasa asing untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

“Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kursus dan pelatihan, terutama untuk calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri,” kata Muhaimin.