Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan, kerusakan tata ruang di wilayah Bogor tidak hanya memicu banjir dan longsor di daerah setempat, tetapi juga berdampak hingga wilayah hilir seperti Jakarta.

Dedi Mulyadi mengatakan, perubahan fungsi lahan secara masif di kawasan resapan air dan perbukitan menjadi faktor utama meningkatnya frekuensi bencana di Bogor dalam beberapa tahun terakhir.

"Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Banyak banjir dan longsor itu disebabkan perubahan tata ruang," kata Dedi Mulyadi, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, lahan hijau yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air dan penahan longsor kini banyak dialihfungsikan, termasuk menjadi kawasan permukiman. Perubahan tersebut terjadi dalam skala luas sejak kebijakan tata ruang sebelumnya.

Dampaknya tidak hanya dirasakan di Bogor, tetapi merambat ke wilayah lain di hilir. "Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta," tegasnya.

KDM, panggilan akrabnya, juga secara khusus menyoroti kawasan Sukamakmur yang dinilai mengalami perubahan signifikan.

Perbukitan di wilayah tersebut banyak berubah menjadi perumahan, sehingga memperbesar risiko longsor dan meluapnya aliran sungai yang berdampak hingga ke dataran rendah.

Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah berupaya mengembalikan fungsi tata ruang di Bogor agar keseimbangan lingkungan dapat dipulihkan.

"Kami berusaha mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung, aliran sungai, dan danau tetap terjaga, sehingga bencana tidak datang setiap waktu," katanya.

Ia menegaskan, pemulihan tata ruang menjadi kunci untuk melindungi kawasan aglomerasi yang lebih luas, termasuk Jakarta, dari ancaman banjir berulang.

Karena itu, KDM mengajak seluruh pihak untuk menghentikan eksploitasi ruang yang mengabaikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

"Kalau ingin Bogor, Bekasi, Karawang sampai Jakarta terbebas dari bencana, mari kita jaga Bogor agar tidak hanya menjadi pusat eksploitasi, tetapi tetap mempertahankan keasrian alamnya," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disebut KDM akan mengambil tiga langkah tegas guna mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Bekasi.

Pihaknya akan melakukan evaluasi tata ruang menyusul adanya kesalahan alih fungsi lahan, khususnya di kawasan pesawahan dan rawa yang seharusnya menjadi daerah resapan air.

Langkah pertama, Pemprov Jawa Barat akan menghentikan pembangunan perumahan di kawasan terlarang, termasuk area pesawahan dan rawa.

"Saya terus mencari solusi untuk banjir di Bekasi. Satu membuat surat edaran agar seluruh perumahan pemukiman yang dibangun di area yang terlarang itu dihentikan," kata Dedi dikutip Minggu (1/2/2026).

Langkah kedua adalah mendorong perubahan tata ruang di tingkat daerah agar fungsi lahan kembali sesuai peruntukannya.

"Yang kedua, agar pemerintah kabupaten dan kota melakukan perubahan tata ruang, termasuk pemerintahan provinsi," ujarnya.

Selain pembenahan tata ruang, ia menilai pembangunan danau menjadi kebutuhan mendesak untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar tengah mendorong percepatan pembangunan Danau Cibeet sebagai solusi jangka panjang.

"Yang ketiga, saya sudah bertemu dengan menteri PU untuk melakukan percepatan pembangunan danau Cibeett. Ini juga solusi dan baru selesai 2028," tuturnya.

Sambil menunggu proyek tersebut rampung, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah pendukung untuk menekan risiko banjir dalam jangka pendek.

Salah satunya dengan memperkuat infrastruktur pengendali air di wilayah rawan.

"Berikutnya adalah, saya juga sudah meminta kepala BBWS untuk memperkuat tanggul-tanggul sehingga tidak mudah untuk jebol," katanya.

KDM kembali menegaskan agar kawasan hutan, sawah, rawa, dan bantaran sungai tidak lagi dialihfungsikan menjadi permukiman.

Untuk wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Bekasi, Depok, Bandung Raya, dan Bogor, menurutnya pembangunan hunian vertikal menjadi pilihan yang tidak terhindarkan.

"Karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang dalam setiap waktu," pungkas KDM.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap banjir dan genangan air yang terjadi di sejumlah wilayah DKI Jakarta dan Jawa Tengah akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Dia menyampaikan keprihatinan pemerintah sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak genangan air.

“Dalam dua hari terakhir, terutama hari ini, curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan genangan di beberapa ruas jalan di Ibu Kota. Pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan meskipun Presiden Prabowo sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, Kepala Negara terus memantau situasi di Tanah Air dan berkomunikasi langsung dengan jajaran pemerintah.

“Atas arahan dan petunjuk Bapak Presiden, kami telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BNPB, serta BMKG untuk memperkuat operasi modifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek, guna mengurangi intensitas curah hujan,” jelasnya.

Selain penanganan jangka pendek, Presiden Prabowo juga memerintahkan pembentukan tim kajian untuk merumuskan grand design penyelesaian persoalan pengelolaan air, khususnya di Pulau Jawa. Tim tersebut ditugaskan menganalisis permasalahan banjir secara menyeluruh dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Prasetyo menyebutkan persoalan banjir tidak semata-mata disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan tata ruang, pendangkalan daerah aliran sungai (DAS), serta berkurangnya kawasan resapan air.

“Data menunjukkan wilayah Jabodetabek dahulu memiliki sekitar 1.000 situ atau danau sebagai reservoir air. Saat ini, jumlahnya tersisa sekitar 200. Ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.

Dalam kajian tersebut, pemerintah juga akan melibatkan berbagai sektor dan kementerian, antara lain Bappenas, Kementerian Koordinator Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum, ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Dalam Negeri, mengingat persoalan banjir bersifat lintas wilayah dan lintas provinsi.

Prasetyo juga menyoroti dampak banjir terhadap infrastruktur transportasi. Berdasarkan laporan PT Kereta Api Indonesia (KAI), terdapat 17 titik genangan di jalur rel kereta api dalam sepekan terakhir, termasuk satu titik baru yang sebelumnya tidak pernah terdampak banjir.

“Ini mengganggu perjalanan dan pelayanan kereta api kepada masyarakat, sehingga menjadi bagian dari perhatian Presiden,” tandas Prasetyo Hadi.