Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan, kerusakan tata ruang di wilayah Bogor tidak hanya memicu banjir dan longsor di daerah setempat, tetapi juga berdampak hingga wilayah hilir seperti Jakarta.

Dedi Mulyadi mengatakan, perubahan fungsi lahan secara masif di kawasan resapan air dan perbukitan menjadi faktor utama meningkatnya frekuensi bencana di Bogor dalam beberapa tahun terakhir.

"Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Banyak banjir dan longsor itu disebabkan perubahan tata ruang," kata Dedi Mulyadi, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, lahan hijau yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air dan penahan longsor kini banyak dialihfungsikan, termasuk menjadi kawasan permukiman. Perubahan tersebut terjadi dalam skala luas sejak kebijakan tata ruang sebelumnya.

Dampaknya tidak hanya dirasakan di Bogor, tetapi merambat ke wilayah lain di hilir. "Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta," tegasnya.

KDM, panggilan akrabnya, juga secara khusus menyoroti kawasan Sukamakmur yang dinilai mengalami perubahan signifikan.

Perbukitan di wilayah tersebut banyak berubah menjadi perumahan, sehingga memperbesar risiko longsor dan meluapnya aliran sungai yang berdampak hingga ke dataran rendah.

Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah berupaya mengembalikan fungsi tata ruang di Bogor agar keseimbangan lingkungan dapat dipulihkan.

"Kami berusaha mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung, aliran sungai, dan danau tetap terjaga, sehingga bencana tidak datang setiap waktu," katanya.

Ia menegaskan, pemulihan tata ruang menjadi kunci untuk melindungi kawasan aglomerasi yang lebih luas, termasuk Jakarta, dari ancaman banjir berulang.

Karena itu, KDM mengajak seluruh pihak untuk menghentikan eksploitasi ruang yang mengabaikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

"Kalau ingin Bogor, Bekasi, Karawang sampai Jakarta terbebas dari bencana, mari kita jaga Bogor agar tidak hanya menjadi pusat eksploitasi, tetapi tetap mempertahankan keasrian alamnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengungkap rencana merevisi tata ruang di kawasan Bekasi imbas banjir yang belakangan melanda.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM) mengungkap pihaknya berencana mengalihkan masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk ke area permukiman vertikal.

"Perumahan di areal padat penduduk Seperti Bekasi, Depok, wilayah Bandung Raya, Bogor dan wilayah lainnya yang dikategorikan padat penduduk maka tidak ada pilihan lain kecuali membangun rumah vertikal atau apartemen, karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat," jelasnya dalam akun Instagram KDM, dikutip Senin (26/1/2026).

Pada saat yang sama, pihaknya juga menekankan agar masyarakat tidak lagi melakukan pembukaan lahan untuk area permukiman di atas lahan yang semestinya diperuntukkan bagi area persawahan maupun perkebunan.

Selain itu, Pemprov Jabar juga meminta agar masyarakat tidak lagi melakukan pembangunan area permukiman di sekitar area sempadan sungai.

"Pemprov berkomitmen akan terus melakukan normalisasi sungai, pelebaran sungai dan melakukan pembongkaran berbagai bangunan di bantara sungai," tambahnya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar juga mengungkap akan mengajukan pencabutan sertifikat pada bangunan dan perumahan yang berada di sempadan dan bantaran sungai pada Kementerian ATR/BPN.

Dedi menyebut, saat ini di wilayah Kali Bekasi tercatat masih ada 27 rumah yang sudah mengantongi sertifikat dan belum bisa dibebaskan lahannya untuk dilakukan relokasi.

Sejalan dengan hal itu, pihaknya segera mengajukan pada Menteri Pekerjaan Umum untuk menetapkan areal yang terdapat bangunan menjadi daerah sempadan sungai.

"Dengan ditetapkan oleh Menteri PU daerah sempadan sungai, maka seluruh sertifikat yang ada di sempadan sungai itu dicabut oleh Menteri ATR/BPN,” tuturnya.