Bisnis.com, BALIKPAPAN — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti meresmikan bantuan revitalisasi satuan pendidikan 2025 di tiga wilayah Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

Secara keseluruhan, sebanyak 286 sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah menyelesaikan proses revitalisasi fisik dengan serapan anggaran mencapai Rp253,75 miliar. Seluruh proyek tersebut telah dinyatakan rampung 100%.

"Hari ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan sekolah yang layak, aman, dan bermutu," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam keterangan resmi, Sabtu (6/6/2026).

Dari total anggaran provinsi tersebut, Kota Samarinda menjadi penerima terbesar dengan nilai revitalisasi mencapai Rp59,53 miliar untuk 52 sekolah, yang mencakup 19 SMP, 11 SMK, 10 SMA, 8 SD, 3 SLB, dan 1 PAUD.

Sementara itu, Kabupaten Penajam Paser Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima bantuan senilai Rp22,30 miliar untuk 34 satuan pendidikan, dengan dominasi pada jenjang SD sebanyak 27 unit, disusul masing-masing dua unit SMK, SMA, dan SMP, serta satu PAUD.

Adapun Kota Balikpapan, sebagai kota logistik sekaligus pintu gerbang utama menuju kawasan IKN, mencatat revitalisasi 16 sekolah dengan total nilai Rp13,60 miliar, di mana porsi terbesar dialokasikan untuk jenjang SMK senilai Rp5,51 miliar, diikuti SMA, SMP, SLB, SD, PAUD, serta PKBM/SKB.

Selain revitalisasi fisik, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa program tersebut berjalan seiring dengan akselerasi digitalisasi pendidikan di daerah. Pada tahun yang sama, sebanyak 4.230 sekolah di Kalimantan Timur menerima Perangkat Pembelajaran Interaktif Digital (PID) dengan total anggaran Rp139,35 miliar dan seluruhnya telah dinyatakan rampung.

Dari jumlah tersebut, Kota Samarinda memperoleh 624 sekolah dengan nilai Rp20,71 miliar, Kota Balikpapan 512 sekolah senilai Rp17,28 miliar, serta Kabupaten Penajam Paser Utara 208 sekolah dengan alokasi Rp6,81 miliar.

Perangkat PID tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga PKBM/SKB, yang diharapkan dapat memperkuat transformasi pembelajaran berbasis digital di Kalimantan Timur.

"Dengan 4.230 sekolah terdigitalisasi di Kalimantan Timur, para guru dapat memanfaatkan PID untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan," sebutnya.

Kemudian, dari 806 usulan revitalisasi 2026 di Provinsi Kalimantan Timur, hanya 341 sekolah yang lolos tahap verifikasi kelayakan.

Revitalisasi Pendidikan Kaltim Terus Dikejar

Hingga peresmian ini, sebanyak 59 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai total Rp63,31 miliar, sementara 19 di antaranya telah mencairkan anggaran sebesar Rp20,38 miliar.

Di Kota Samarinda, dari 94 usulan yang diajukan, sebanyak 46 sekolah dinyatakan lolos verifikasi, dengan 12 sekolah sudah berada pada tahap PKS dan 4 lainnya telah melakukan pencairan.

Sementara itu, di Kabupaten Penajam Paser Utara, 52 dari 66 usulan berhasil lolos, dengan 7 sekolah telah menandatangani PKS dan 1 sekolah sudah salur.

Adapun di Kota Balikpapan, hanya 23 dari 110 usulan yang lolos verifikasi, sekaligus menjadi rasio terendah di antara ketiganya, dengan 5 sekolah sudah PKS dan 2 telah salur.

Selain capaian fisik dan progres penyaluran tersebut, dia menegaskan bahwa revitalisasi infrastruktur pendidikan hanya merupakan satu dari tiga pilar yang dijalankan secara simultan.

Pilar kedua mencakup penguatan infrastruktur pedagogis melalui peningkatan kompetensi guru dengan pendekatan Deep Learning sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025.

Sementara pilar ketiga adalah penguatan infrastruktur kultural yang berlandaskan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN), yang mencakup perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, hingga keadaban digital, termasuk perlindungan dari perundungan siber, pornografi, dan judi daring.

"Saya mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda untuk membentuk Pokja BSAN sebagai mitra strategis sekolah," katanya.

Secara nasional, capaian Kalimantan Timur turut menjadi bagian dari rekor revitalisasi 2025 yang melampaui target, yakni 16.167 sekolah terealisasi dari target 10.440 secara nasional, disertai distribusi 288.865 unit PID ke seluruh Indonesia.

Sementara pada 2026, target nasional kembali meningkat signifikan menjadi 71.744 sekolah dan 886.595 unit PID.

Adapun, dia menuturkan provinsi yang menjadi tuan rumah IKN ini dipandang memikul tanggung jawab yang lebih besar, tidak hanya sebagai wilayah penyangga, tetapi juga sebagai bagian penting dalam transformasi pendidikan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan langkah besar untuk merombak wajah pendidikan keagamaan di Tanah Air. Dalam usulan tambahan anggaran jumbo senilai total Rp24,8 triliun untuk tahun anggaran 2026, pos digitalisasi pembelajaran menjadi salah satu prioritas paling krusial dengan nilai mencapai Rp10,9 triliun.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan alokasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menghapus jurang kualitas antara madrasah dan sekolah umum.

Menurutnya, siswa di bawah naungan Kemenag harus memiliki kompetensi teknologi yang setara demi daya saing sumber daya manusia (SDM) nasional.

"Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum. Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama," ujar Nasaruddin dilansir dari Antara, Senin (6/4/2026).

Langkah Kemenag mengusulkan dana Rp10,9 triliun untuk digitalisasi bukan tanpa alasan. Sejauh ini, jalannya digitalisasi di lingkungan madrasah dan Kemenag masih menghadapi tantangan disparitas infrastruktur yang tajam.

Banyak madrasah, terutama di wilayah pelosok, masih mengandalkan pola pembelajaran konvensional akibat keterbatasan perangkat komputer dan jaringan internet yang belum stabil.

Selain pos digitalisasi, Kemenag juga mengusulkan anggaran Rp13,7 triliun untuk Revitalisasi Satuan Pendidikan. Dana ini diproyeksikan menyasar perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) di 7.131 lembaga, yang mencakup 6.973 madrasah, serta ratusan sekolah Kristen, Katolik, Hindu, hingga Buddha.

Di sisi lain, Nasaruddin menyoroti ketimpangan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jangkauan MBG di madrasah dan pondok pesantren baru menyentuh angka 10—12%, tertinggal jauh dari sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai cakupan 80%.

Padahal, secara ekonomi, anak-anak madrasah dan santri merupakan kelompok yang paling membutuhkan dukungan nutrisi. Nasaruddin meyakini ekosistem pesantren justru yang paling siap menjalankan program ini karena terbiasa dengan pola dapur mandiri.

Melalui usulan anggaran Rp24,8 triliun ini, Kemenag berharap dapat memacu kualitas SDM nasional agar lebih inklusif dan kompetitif di kancah global. Kini, keberlanjutan mimpi digitalisasi madrasah tersebut bergantung pada lampu hijau dari otoritas fiskal dan legislatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan tambahan anggaran jumbo sebesar Rp24,8 triliun untuk tahun anggaran 2026, guna menghapus ketimpangan kualitas antara pendidikan keagamaan dan sekolah umum di Indonesia, termasuk menggenjot digitalisasi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan usulan ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan akses pendidikan. Menurutnya, sektor pendidikan keagamaan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata dalam peta pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum," ujar Menag dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip Senin (6/4/2026).

Dalam rinciannya, Kemenag mengalokasikan porsi terbesar tambahan anggaran ini untuk dua pilar utama. Pertaman, infrastruktur fisik dan penguatan teknologi informasi. Kedua, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tercatat menelan biaya paling besar, yakni mencapai Rp13,7 triliun.

Dana tersebut direncanakan untuk menyasar perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) di 7.131 lembaga satuan pendidikan. Fokus perbaikan mencakup 6.973 madrasah, serta sekolah-sekolah keagamaan lain seperti 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.

Selain fisik, Kemenag juga mengusulkan dana Rp10,9 triliun untuk Digitalisasi Pembelajaran. Langkah ini dipandang krusial guna memastikan siswa di sekolah keagamaan memiliki kompetensi teknologi yang setara dengan siswa di sekolah umum.

Kemenag juga mendorong program pendukung lainnya seperti Bantuan Buku Tulis Gratis dengan total nilai Rp159 miliar dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi dengan usulan anggaran Rp22,9 miliar.

"Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Semuanya harus setara, karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka," tegas Nasaruddin.

Nasaruddin juga menyampaikan bahwa implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan madrasah dan pondok pesantren baru menyentuh angka 10—12%. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai cakupan 80%.

Padahal, Nasaruddin menilai anak-anak madrasah dan santri justru menjadi kelompok yang paling membutuhkan dukungan nutrisi ini jika dilihat dari kondisi ekonomi. Dia pun menekankan bahwa ekosistem pondok pesantren sebenarnya adalah model yang paling siap untuk menjalankan program MBG.

“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” tambahnya.

Melalui usulan anggaran yang signifikan ini, Kemenag berharap dapat memacu kualitas SDM nasional melalui jalur pendidikan keagamaan yang lebih inklusif dan kompetitif di kancah global.

Bisnis.com, PADANG – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Atip Latipulhayat meresmikan pemakaian fasilitas hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMK Negeri 1 Kota Padang, Senin (5/1/2026).

Kesempatan itu, dia menaruh harapan agar program tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan seiring fasilitas yang tersedia lebih layak. Karena memang, perhatian Presiden RI Prabowo terhadap kelayakan fasilitas pendidikan sangat besar.

“Meski fasilitas bukan tujuan akhir pendidikan, keberadaannya menjadi sarana penting untuk menghadirkan proses pembelajaran yang bermutu,” katanya di Padang, Senin (5/1/2026).

Dia menjelaskan secara nasional banyak fasilitas pendidikan yang sudah lama tidak tersentuh perbaikan. Sehingga, program revitalisasi perlu dipercepat penyelesaiannya, salah satunya melalui skema swakelola.

"Sekolah yang telah direvitalisasi ini, tolong dirawat dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar," tegasnya.

Menurutnya program revitalisasi ini merupakan program nasional untuk mengimplementasikan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Program revitalisasi ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa program strategis nasional yang digagas melalui Kemendikdasmen, sangat berarti bagi pendidikan di Ranah Minang. Baginya, perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dasar dan menengah, sebuah hal yang sangat positif.

“Kami senang adanya dukungan pembangunan sekolah dan ruang kelas baru di Sumbar,” sebutnya.

Mahyeldi pun mengungkap, kondisi terkini sejumlah sekolah di Sumbar pasca terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu kepada Kemendikdasmen. Menurutnya, beberapa sekolah sudah tidak layak untuk dimanfaatkan karena rawan banjir dan longsor saat musim hujan.

"Sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan banjir dan longsor. Perlu kami rencanakan relokasinya, demi keselamatan peserta didik,"ungkap Mahyeldi.

Bisnis.com, MALANG — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) siap bermitra dengan Perguruan TinggiMuhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) untuk menciptakan pendidikan unggul, merata, dan inklusif, relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Abdul Mu’ti, saat memberikan paparan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (17/10/2025).

Abdul Mu'ti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya kampus Muhammadiyah-Aisyiyah dalam mengawal reformasi pendidikan nasional.

Saat ini Kemendikdasmen memiliki 5 hingga 6 program prioritas besar yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA.

Program pertama ialah revitalisasi satuan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan sarana prasarana sekolah, tetapi juga mencakup pembenahan sistem manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.

Program ini diarahkan agar sekolah-sekolah di berbagai daerah mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan efisien dengan dukungan konsultan serta fasilitator profesional.

Revitalisasi tersebut juga meliputi penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, penguatan karakter siswa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan agar selaras dengan standar nasional dan internasional.

"Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang ikut direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang," katanya.

Program kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan pendidikan profesi.

Pemerintah menyiapkan 808 ribu kuota PPG (Pendidikan Profesi Guru) serta memperluas program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjana.

"Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti kariernya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan pengalaman mengajar kini diakui hingga 70% dalam skema RPL," ujarnya.

Selain itu, Kemendikdasmen juga mendorong program pembelajaran mendalam (deep learning) untuk memperkuat kapasitas pedagogik dan karakter siswa.

Program ini, menurut Abdul Mu’ti, dapat melibatkan PTMA sebagai penyelenggara pelatihan guru dan pengembang modul. Ia mengatakan bahwa mulai tahun 2027, Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD.

Karena itu, dia menegaskan, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi fokus utama. Namun ia menginginkan istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan, agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru.

Dia menyinggung pelatihan coding dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang saat ini masih bersifat pilihan namun akan diarahkan menjadi mata pelajaran wajib.

Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan.

Dia juga membuka peluang bagi PTMA untuk berpartisipasi dalam penelitian kebijakan (policy research) terkait berbagai program pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa. Karena itulah, kementeriannya kini mendorong agar setiap kebijakan lahir dari kajian akademik yang kuat.

"Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa. Karena itu, penelitian dan masukan dari kampus-kampus Muhammadiyah-Aisyiyah akan sangat berarti," ujarnya.