Riset harus disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan nasional, sehingga memang benar-benar dibutuhkan di ujung implementas,

Jakarta (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menekankan pentingnya penyusunan riset yang selaras dengan kebutuhan dan permasalahan nasional agar dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan, selama ini tantangan utama bukan pada ketersediaan riset, melainkan pada relevansi dan pemanfaatan dalam proses pengambilan kebijakan.

“Riset harus disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan nasional, sehingga memang benar-benar dibutuhkan di ujung implementasi,” ujar Pungkas dalam konferensi pers forum Kolaborasi Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Inovasi Australia-Indonesia (KONEKSI) di Jakarta, Selasa.

Ia sepakat bahwa ilmu pengetahuan semestinya menjadi kompas dalam pembangunan.

Namun, agar riset dapat berfungsi optimal, ia menyebut diperlukan keterhubungan yang kuat antara peneliti, pemerintah sebagai penyusun kebijakan, serta mekanisme komunikasi yang efektif.

Menurut dia, terdapat tiga tantangan utama dalam membumikan riset ke dalam kebijakan.

Pertama, dari sisi periset yang perlu memastikan hasil penelitiannya relevan. Kedua, dari sisi pemerintah sebagai offtaker yang harus siap memanfaatkan hasil riset. Ketiga, bagaimana menerjemahkan dan mengkomunikasikan riset agar sesuai dengan kebutuhan kebijakan.

Pungkas juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam perencanaan pembangunan.

Selain relevansi, faktor komunikasi dan momentum juga menjadi kunci. Ia menilai hasil riset harus mampu menjawab pertanyaan kebijakan dan hadir pada waktu yang tepat saat dibutuhkan oleh pengambil keputusan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Fauzan Adziman menyampaikan bahwa penguatan kemitraan dengan industri menjadi langkah konkret untuk memastikan riset lebih aplikatif dan sesuai kebutuhan.

Ia menjelaskan, pemerintah telah mengembangkan sejumlah program kolaborasi, seperti “Ajakan Industri” yang menampung permasalahan dari sektor industri untuk kemudian dicarikan solusi oleh perguruan tinggi, serta “Dorongan Teknologi” yang menjembatani inovasi kampus dengan mitra industri.

Fauzan mencatat sepanjang 2022–2025, sebanyak 3.653 kolaborasi riset telah didanai dengan melibatkan 2.734 mitra dan total investasi mencapai Rp3 triliun. Dari jumlah tersebut, 53 persen pendanaan berasal dari industri dan 47 persen dari pemerintah.

Menurut dia, meningkatnya porsi investasi industri menunjukkan bahwa riset yang relevan dengan kebutuhan akan lebih mudah diadopsi dan didukung oleh pasar.

“Ketika industri melihat manfaatnya, mereka akan semakin banyak berinvestasi dalam riset,” ujar Fauzan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026