REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 17 pusat perbelanjaan anggota Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta mengikuti defile dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta di kawasan Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Ahad (21/6/2026). Kegiatan itu merupakan rangkaian perayaan HUT Jakarta sekaligus memperkuat kolaborasi antara sektor ritel dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua APPBI DPD DKI Jakarta, Mualim Wijoyo, mengatakan keikutsertaan pusat perbelanjaan dalam pawai tersebut mencerminkan dukungan terhadap berbagai program Pemprov DKI Jakarta sekaligus memperkuat peran mal sebagai ruang publik yang tidak hanya berfungsi sebagai destinasi belanja.

Menurut dia, pusat perbelanjaan juga menjadi ruang aktivitas sosial, budaya, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Karena itu, keterlibatan anggota APPBI dalam perayaan HUT Jakarta diharapkan dapat mempererat hubungan antara pelaku industri ritel dan masyarakat.

“Perayaan HUT ini merupakan momen istimewa untuk merefleksikan sejarah, prestasi, dan potensi masa depan Kota Jakarta serta menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Indonesia sesuai tema tahun ini, Bergerak Menuju Era Baru Jakarta, Menuju 5 Abad Jakarta,” kata Mualim dalam siaran pers, Ahad (21/6/2026).

Dalam pawai tersebut, masing-masing pusat perbelanjaan menampilkan berbagai atraksi dan kreativitas yang menggambarkan semangat Jakarta sebagai kota global yang dinamis, inklusif, serta kaya budaya dan inovasi. Kehadiran peserta dari sektor pusat perbelanjaan menambah semarak suasana CFD yang dipadati warga Jakarta dan wisatawan.

Pawai Defile Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 diikuti sekitar 400 peserta yang mengenakan beragam kostum dengan tema “Jakarta Belanja Penuh Cerita”. Kegiatan tersebut juga dilombakan dengan hadiah uang tunai senilai Rp17 juta.

Sebanyak 17 pusat perbelanjaan yang mengikuti pawai antara lain Pluit Village, Gajah Mada Plaza, Pusat Grosir Cililitan, Season City, Senayan City, Plaza Kalibata, WTC Mangga Dua, Gandaria City, Kota Kasablanka, Thamrin City, Baywalk Mall, Mall Bassura, Lippo Mall Kemang, TM Mangga Dua Square, Grand Indonesia, Green Pramuka Square, dan Mal Artha Gading.

Para peserta berjalan santai menempuh rute sekitar tiga kilometer dari Thamrin City menuju Bundaran HI dan kembali ke titik akhir di Thamrin City.

Sepanjang perjalanan, suasana pawai dimeriahkan alunan musik tanjidor khas Betawi dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta serta berbagai atraksi dan yel-yel yang ditampilkan peserta dari masing-masing pusat perbelanjaan.

APPBI DPD DKI Jakarta berharap momentum HUT ke-499 Kota Jakarta dapat memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta industri ritel di ibu kota.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha pusat belanja hingga koperasi mengungkap kecemasan akan risiko penerapan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Dalam aturan tersebut, pelaku usaha keberatan atas poin zonasi larangan penjualan produk hasil tembakau yang menjadi bagian dalam kebijakan KTR. Regulasi tersebut juga diklaim dapat memukul ekosistem peritel modern hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah mengatakan kebijakan zonasi radius larangan rokok di Jakarta akan mengacaukan kondisi lapangan usaha ritel, utamanya pusat perbelanjaan.

“Kalau kawasan tanpa rokok itu harus diperjelas secara detail. Kalau radius nggak bisa, karena penjualan rokok masih merupakan tulang punggung daripada sektor retail dan sektor produsen dan itu harus memperhatikan tenaga kerja dan lain sebagainya," kata Budihardjo dalam keterangan resminya, dikutip Senin (22/12/2025).

Dia menerangkan, radius dalam tata kota yang kompleks seperti Jakarta sangat sulit diimplementasikan. Sebab, terdapat perbelanjaan atau mal yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dalam berkegiatan, seperti berbelanja, beribadah, hingga pusat belajar.

Apabila aturan radius penjualan rokok diterapkan secara kaku, maka nyaris seluruh mal di Jakarta akan terkena larangan penjualan produk tembakau.

Menurut dia, jika pemerintah daerah terus mendorong aturan tersebut, dampak ekonomi yang muncul akan sangat terasa. Hippindo memperkirakan potensi kerugian pada ekosistem ritel jika kebijakan tersebut disahkan, imbas dari pembatasan ekstrem terhadap penjualan produk tembakau.

"Ya penurunan omzet itu, penjualan kami itu hampir Rp20 triliun setahun itu bisa ada terjadi penurunan secara ekosistem dari retail. Kerugian puluhan triliun itu dari distributor, peritel sampai supplier terkena dampaknya," ungkapnya.

Senada, pelaku UMKM hingga koperasi juga menyayangkan rencana kebijakan KTR karena kondisi dunia usaha yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Dampak dari kenaikan daya beli menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) belum terlihat signifikan. Situasi ini diperparah dengan persaingan yang tidak seimbang akibat ekspansi ritel jaringan nasional hingga ke pelosok.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (AKRINDO), Anang Zunaedi mengatakan produk tembakau adalah komoditas dengan perputaran uang yang sangat cepat bagi UMKM.

Keuntungan dari penjualan produk tembakau seringkali digunakan untuk menutupi biaya operasional harian atau mensubsidi produk lain yang perputarannya lambat.

"Terkait zonasi dan KTR tentu berdampak karena rokok menjadi kategori produk fast moving di peritel Koperasi UMKM. Apalagi di peritel tingkat mikro yang bergantung di produk rokok maka ini sangat memberatkan," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat lebih bijaksana dalam merumuskan pasal-pasal dalam Raperda KTR. Dia menekankan bahwa tujuan pengendalian konsumsi produk tembakau seharusnya bukan dengan mematikan mata pencaharian pedagang kecil.

"Mestinya pemerintah berupaya mengedukasi masyarakat tentang rokok tanpa harus mematikan usaha pedagangnya,” pungkasnya.