Di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung semakin cepat, kebutuhan akan data yang akurat dan komprehensif menjadi semakin penting. Tidak ada negara yang dapat menyusun perencanaan pembangunan secara efektif tanpa memahami kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Atas dasar itulah Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sebuah pendataan nasional yang bertujuan memotret dunia usaha Indonesia secara menyeluruh.

SE2026 tidak sekadar menjadi kegiatan statistik rutin. Sensus ini merupakan investasi informasi yang akan membantu Indonesia memahami dinamika perekonomian nasional, mengidentifikasi sektor usaha yang berkembang, menemukan peluang pertumbuhan baru, serta mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

Peran sensus ekonomi menjadi semakin relevan mengingat perubahan lanskap ekonomi dalam satu dekade terakhir berlangsung sangat cepat. Kemajuan teknologi digital telah melahirkan berbagai model bisnis baru yang sebelumnya belum dikenal.

Perdagangan elektronik berkembang pesat, ekonomi kreatif semakin berkontribusi terhadap nilai tambah nasional, sementara pola konsumsi masyarakat, kebutuhan tenaga kerja, dan cara berbisnis juga terus mengalami perubahan.

Dalam situasi yang dinamis tersebut, asumsi tidak lagi cukup sebagai dasar pengambilan keputusan. Perencanaan pembangunan membutuhkan fakta dan data yang mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Melalui SE2026, pemerintah akan memperoleh gambaran terbaru mengenai struktur dunia usaha di seluruh Indonesia, mulai dari usaha mikro di tingkat desa hingga perusahaan besar yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Data tersebut akan menjadi fondasi penting untuk memahami arah perubahan ekonomi sekaligus menyusun kebijakan yang lebih relevan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Bagi pemerintah, hasil sensus membantu melihat sektor mana yang berkembang dan sektor mana yang memerlukan dukungan lebih lanjut.

Sedangkan bagi pelaku usaha, data menjadi sumber informasi untuk memahami peluang pasar dan perkembangan ekonomi di berbagai daerah.

Sementara bagi akademisi dan peneliti, data menyediakan bahan yang kredibel untuk menghasilkan kajian yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Manfaat Data bagi Generasi Muda

Generasi Z tumbuh di tengah lingkungan yang sangat dinamis. Pilihan karier semakin beragam. Peluang usaha dapat muncul dari sebuah aplikasi, platform digital, atau ide kreatif yang dikembangkan dari rumah.

Namun di tengah melimpahnya informasi, kemampuan membedakan tren sesaat dan peluang yang benar-benar menjanjikan menjadi semakin penting. Di sinilah data memiliki peran strategis.

Hasil SE2026 dapat membantu generasi muda memahami sektor usaha yang sedang berkembang, wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, serta kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah.

Informasi tersebut dapat menjadi bekal dalam menentukan pilihan pendidikan, mengembangkan keterampilan, membangun usaha, maupun merencanakan karier.

Sensus ini juga penting bagi penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Melalui SE2026, kondisi dan karakteristik UMKM dapat dipetakan secara lebih komprehensif sehingga berbagai program pengembangan usaha dapat dirancang berdasarkan kebutuhan yang nyata.

Semakin lengkap potret dunia usaha yang tersedia, semakin baik pula dasar yang dimiliki untuk menyusun kebijakan ekonomi yang efektif.

Di era keterbukaan informasi, masyarakat juga semakin menuntut kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Data resmi hasil sensus menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak didasarkan pada perkiraan atau persepsi semata, melainkan pada kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

Karena pada akhirnya, data bukan hanya kumpulan angka dalam sebuah laporan statistik. Data merupakan cermin yang membantu sebuah bangsa memahami dirinya sendiri.

Tidak hanya itu, dari data yang baik, melahirkan perencanaan yang lebih tepat. Dari perencanaan yang tepat, lahir kebijakan yang lebih efektif. Dan dari kebijakan yang efektif, terbuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan partisipasi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Setiap informasi yang diberikan akan menjadi bagian dari potret ekonomi nasional yang digunakan untuk membaca tantangan hari ini dan menyiapkan peluang untuk masa depan.

Sebab pada hakikatnya, Sensus Ekonomi bukan hanya tentang menghitung usaha yang ada saat ini. Sensus Ekonomi adalah cara Indonesia membaca masa depannya melalui data.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah membuat aturan baru tentang pajak Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Aturan itu termaktub Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Dalam isi PP Nomor 20 2026 disebutkan beleid tersebut bertujuan mewujudkan kebijakan perpajakan yang mendukung praktik bisnis yang sehat dan ditegakkannya peraturan perundang-undangannya.

Aturan tersebut juga bertujuan lebih mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan yang tepat sasaran kepada Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu serta kepastian hukum pelaksanaan pengenaan pajak penghasilannya.

Berikut perinciannya:

Pasal 20A

Di dalam Pasal 20A disebutkan bahwa: “Pengeluaran berupa pemberian suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana suap, termasuk yang diberikan kepada pejabat publik asing, bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto,”.

Pasal 56

Di dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final”.

“Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5 persen” bunyi ayat (2).

Di dalam ayat (3) tertulis: “Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (a) penghasilan yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebar, (b) penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri, (c) penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan (d) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak”

Bisnis.com, JAKARTA — Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menggencarkan sertifikasi produk halal. Sosok di balik itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah Ahmad Haikal Hasan, yang dipercaya oleh Presiden Prabowo memimpin lembaga tersebut.
Belum lama ini, pria yang akrab disapa Babe Haikal itu berkesempatan menjamu Tim Bisnis Indonesia di ruang kerjanya. Berikut petikan wawancaranya:
Apa Anda punya bayangan tiba-tiba diberi kepercayaan untuk mengepalai badan halal?
Tidak ada. Tapi beberapa bulan sebelumnya sempat berbicara sebentar [dengan Presiden] bagaimana potensinya yang terabaikan. Sebenarnya bisa menjadi bahan pemasukan [penerimaan] yang sangat besar bagi negara. Selama ini tidak. Selama ini mengandalkan APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] untuk operasionalnya. Mudah-mudahan tahun depan sudah tidak lagi, karena saya melihat satu peluang yang sangat besar di halal di mana itu belum pernah kita sentuh dan itu akan kita berusaha mengambil.
Sewaktu Presiden Prabowo menunjuk Anda sebagai Kepala BPJPH, apa yang terlintas di benak tentang produk halal?
Perlawanan. Banyak pengusaha yang selama ini tidak ingin direpotkan dengan urusan ini. Tetapi di balik itu ada satu ketulusan. Doa yang tidak pernah saya lupakan pagi, siang, sore, malam, lima waktu. Ya Allah jadikan aku berguna untuk orang banyak dan itu terkabul ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan. Inilah waktunya melindungi segenap bangsa Indonesia. Melalui sertifikasi halal, kita ingin betul-betul melindungi masyarakat jadi nyaman, tenang, tidak ada keraguan sekaligus kita memproteksi pengusaha-pengusaha kalau ada yang nakal, yang berbeda antara kandungan dengan aslinya.
Per tanggal 18 Oktober 2026, sudah harus semuanya tersertifikasi halal. Berarti tinggal berapa bulan lagi. Produk yang harus halal adalah makanan, minuman, obat termasuk suplemen, vitamin, kosmetik termasuk gincu, bedak, termasuk dalamnya sabun, sampo, odol, dan lain sebagainya harus halal. Bahkan yang bukan untuk dimakan seperti tekstil itu harus tersertifikasi halal. Halal bukan cuma kerjaan stempel tapi ada proses yang detail sampai ekspor dan impor pun kita urus semua. Kita audit semua untuk mendapatkan sertifikasi halal.
Selama 2 tahun menjabat sebagai Kepala BPJPH, hal apa saja yang sudah Anda lakukan?
Saya mau mengurutkan menjadi empat. Pertama, regulasi di mana regulasi kita masih berpihak kepada yang besar, tidak berpihak kepada yang kecil. Maka itu yang kami lakukan memperbaiki regulasi halal melalui Peraturan Kepala Badan [Perkaban] 146 yang saya keluarkan. Dari aturan tersebut, warteg [warung makan Tegal] itu bisa memperoleh sertifikat halal. Sebelumnya tidak bisa. Presiden berpesan berpihaklah pada rakyat. Kalau ternyata ada undang-undang yang menghambat, undang-undangnya diubah.

Begitu saya masuk pertama kali saya lihat mesti dibereskan. Halal tidak satu lembaga saja. Butuh keterlibatan kementerian dan lembaga lain. Misalnya, bicara industri halal, melibatkan Kemenperin, perdagangan ada Kemendag, lalu pariwisata ada di Kemenpar. Jadi setelah regulasi diperbaiki, kita kolaborasi. Ada sembilan kementerian dan lembaga yang terkait halal. Makanya kita lakukan kolaborasi. Itu urutan yang kedua.
Ketiga sosialisasi. Sebelumnya penekanannya seperti ini. Kalau tidak halal pasti masuk neraka. Kok jadi mengerikan? Harusnya kita ajarkan prosesnya yang comply. Kriteria-kriteria di WHO itu comply dengan kita. Jadi dalam sosialisasi kami ubah cara pandangnya. Halal ini double clean. Halal is modern civilization. Halal is prosperity of life, halal is transparency, traceability, and trustability. Jadi kita terjemahkan halal dengan bahasa yang sangat universal, sehingga diterima oleh semua orang. Pijakannya tetap agamis, berdasarkan Quran dan hadits. Ini hanya soal strategi.
Keempat adalah digitalisasi. Ini yang paling penting. Kalau tidak ada digitalisasi, tidak bisa kita capai satu hari terbit 10.000 sertifikat halal. Jumlah itu sudah kita capai. Hari-hari ini rata-rata 7.000—8.000 sertifikat kita terbitkan setiap harinya. Semua itu tergantung dari antusiasme pengusaha termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Yang belum halal daftar buruan. Kenapa? Anda bakal ditinggalkan. Trust me, it's work. Jadi pada pengusaha yang baik hati, tolonglah Anda kalau tidak halal, [produknya] akan ditinggalkan.
Apakah ada kesan wajib halal itu mahal?
Dulu iya. Uncontrollable. Sekarang tidak bisa. Sekarang ini yang UMKM, sertifikasinya gratis dari presiden. Kalau pengusaha kecil Rp230.000. Pengusaha kecil agar besar, yang setengah-setengah Rp500.000. Pengusaha yang sudah besar Rp5 juta dan yang paling maksimum sudah kelas level atas Rp12,5 juta. Enggak mahal, seumur hidup lagi. Yang harus diwaspadai itu adalah pungli [pungutan liar].
Kesan wajib halal mahal itu sudah terbantahkan. Apakah ada kesan wajib halal itu rumit?
Dulu mungkin iya ribet. Sekarang saya jamin 1x24 jam keluar sertifikat halal. Kalau dan hanya kalau satu, data itu lengkap. Kita full digitalisasi. Tidak ada transaksi layanan manual.
Terakhir, apa yang Anda harapkan dari terbangunnya ekosistem halal ini?
Satu pengusaha, silakan daftarkan produk Anda. Bagi yang sudah memiliki sertifikat halal, iklankan. Orang tidak tahu kalau Anda sudah tersertifikasi halal. Bagi konsumen ya, tidak perlu membeli kalau belum ada logo halalnya. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia kembali menyoroti kebijakan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia yang dinilai terlalu tinggi, yaitu hanya usaha dengan omzet minimal Rp4,8 miliar per tahun yang wajib memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan menyetor pajak penghasilan (PPh) penuh.

Dalam laporan bertajuk Reformasi untuk Indonesia yang Formal dan Makmur, Bank Dunia menilai kebijakan ambang batas PKP itu sebagai salah satu hambatan struktural yang membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) enggan naik kelas dan justru terjebak dalam ekosistem informal.

Bank Dunia mencatat ambang batas PKP yang mencapai Rp4,8 miliar per tahun itu hampir enam kali lipat lebih besar dibandingkan dengan rata-rata ambang batas di negara-negara maju anggota OECD.

Tingginya batasan tersebut dinilai secara signifikan telah mempersempit basis pajak PPN di Tanah Air. Akibat dari kebijakan ini, Bank Dunia mencatat hanya sekitar 0,3% dari usaha kecil di Indonesia yang saat ini berkontribusi membayar PPN.

"Karena ambang batas PPN jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan usaha mikro dan kecil di Indonesia, ambang batas yang tinggi ini terutama membatasi jumlah usaha menengah yang terdaftar dalam sistem PPN, sehingga mengurangi efisiensi pengumpulan pajak," tertulis dalam laporan yang dipimpin oleh dua ekonom senior William Seitz dan Wael Mansour itu, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Di satu sisi, pembebasan PPN ini memang menguntungkan sebagian besar UMKM karena mereka terhindar dari beban administratif serta biaya yang terkait dengan kepatuhan pembayaran PPN. Hanya saja, di sisi lain, insentif pembebasan ini justru menjadi semacam 'jebakan' yang membatasi kemampuan UMKM untuk bertransaksi secara formal di dunia bisnis.

Lembaga yang bermarkas di Washington DC itu memaparkan bahwa UMKM yang berstatus non-PKP tidak dapat mengeluarkan faktur PPN. Kondisi administratif ini membuat UMKM menjadi mitra yang kurang menarik bagi perusahaan-perusahaan besar, mengingat perusahaan besar sangat memerlukan dokumen faktur tersebut untuk mengklaim kredit pajak masukan mereka.

Dinamika inilah yang secara langsung menghambat terbentuknya keterkaitan rantai pasok komersial—baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang—antara sektor informal dan sektor formal. Padahal, akses untuk masuk ke pasar yang lebih luas dan rantai pasok perusahaan besar sangat krusial bagi UMKM.

Bank Dunia menekankan bahwa keterkaitan semacam ini merupakan salah satu indikator terkuat bagi kinerja usaha yang tinggi. Oleh karena itu, Bank Dunia menyimpulkan bahwa penetapan ambang batas PKP yang tinggi ini memberikan dampak kerugian ganda bagi perekonomian nasional.

"Akibatnya, ambang batas PPN yang tinggi tidak hanya menurunkan penerimaan pajak, tetapi juga menghambat integrasi UMKM ke dalam ekonomi formal, sehingga membatasi potensi pertumbuhan dan kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi," tegas Bank Dunia dalam laporannya.

Jakarta (ANTARA) - Mastercard Center for Inclusive Growth dan Mercy Corps Indonesia mengumumkan Mastercard Strive Indonesia mendukung lebih dari 500 ribu pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam menyediakan perangkat digital, wawasan keuangan, dan pendampingan selama 2023-2025.

Capaian tersebut disampaikan dalam diseminasi Laporan Barometer Ketiga: Striving to Thrive: The State of Indonesian Micro and Small Enterprises 2025.

"Jadi, perjalanan Strive ini memberikan kita pada suatu hal penting, bahwa untuk bisa memberikan dampak positif kepada UMK kita, perlu ada sinergi antara sektor publik, pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil, sehingga kita menyelesaikan agenda, bersinergi, untuk mampu menutup kesenjangan dalam pembiayaan, kapasitas, dan transformasi digital untuk membuat UMK naik kelas," ucap Executive Director of Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis di Jakarta, Rabu.

Secara lebih rinci, dukungan pembiayaan yang diberikan adalah membantu para pelaku usaha mengajukan pinjaman mikro dari 17 penyedia layanan keuangan yang telah menghasilkan agregat sebesar Rp140 miliar untuk 26.500 pelaku usaha dengan total 97 persen dari kalangan perempuan.

Selain itu, pihaknya memberikan pendampingan digital terhadap lebih dari 200 ribu pengusaha, yang sekitar 100 ribu pengusaha di antaranya mengadopsi perangkat keamanan siber untuk melindungi aset digital mereka.

Kemudian, 56 persen peserta program Mastercard Strive Indonesia melaporkan peningkatan pendapatan, dan 30 persen mengaku mengalami peningkatan kepercayaan diri dalam mengakses kredit.

Lebih lanjut, laporan barometer turut menyoroti tren yang mengkhawatirkan, yaitu pengambilan kredit formal terus menurun dari 33 persen pada tahun 2023, 27 persen pada 2024, dan hanya 20 persen pada 2025. Artinya, banyak pengusaha masih bergantung pada pemberi pinjaman informal karena suku bunga yang tinggi, persyaratan jaminan, dan hambatan budaya.

Pengusaha perempuan menunjukkan pengambilan kredit yang lebih rendah meskipun pola kepemilikan usaha kuat, yang mencerminkan hambatan dari sisi penawaran dan kehati-hatian finansial yang tertanam secara sosial. Tercatat, 16 persen usaha yang dipimpin perempuan melaporkan mengakses kredit, dibandingkan dengan 20 persen yang dipimpin laki-laki, dan 26 persen yang dipimpin bersama.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa kendati 74 persen pengusaha tak terlibat dengan layanan pendukung bisnis, mereka yang terlibat secara signifikan melaporkan pertumbuhan pendapatan.

Dalam konteks ini, Mastercard Strive memanfaatkan mentor lokal dan platform digital seperti MicroMentor untuk menyediakan pendampingan bagi para pelaku usaha kecil yang berpartisipasi dalam program tersebut.

Dukungan pemerintah dan sektor swasta juga dinilai sangat penting untuk membangun kepercayaan, sehingga pelaksanaan program ini dianggap berhasil di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Hal ini disebut berkat adanya penyelarasan dengan tujuan pemerintah daerah, fasilitator komunitas, dan Strive Learning Network, sebuah platform yang diluncurkan antara Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperkuat ekosistem usaha kecil.

"Meskipun catatan ini membanggakan, tapi kita tahu pekerjaan ini masih jauh boleh karena keberadaan 62 juta UMKM di Indonesia, kita masih mencapai 500 ribu sekian. Jadi, walaupun perubahan sudah balik terasa, tentunya yang harus kita jaga dan diduplikasi, sehingga menjadi perubahan sistemik, dengan adanya perubahan regulasi, sehingga bisa bertahan atau lebih baik lagi," kata Ade.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aktivitas sosial dan korporasi di wilayah Jabodetabek masih menopang permintaan jasa katering berbasis tradisi, termasuk nasi tumpeng. Meski pola konsumsi masyarakat terus berubah, segmen katering acara dinilai tetap memiliki pasar tersendiri di kawasan perkotaan.

Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha untuk menyesuaikan model layanan agar tetap relevan di tengah persaingan industri kuliner yang semakin padat. Royal Tumpeng, pelaku usaha katering tumpeng yang beroperasi sejak 2014, memilih memperluas variasi menu dan memperkuat pengelolaan distribusi sebagai bagian dari strategi mempertahankan pasar Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selain tumpeng tradisional, mereka juga menyediakan varian modern serta produk katering pendukung seperti nasi box, snack box, dan layanan prasmanan.

Diversifikasi ini dinilai menjadi pendekatan umum di sektor katering perkotaan, seiring meningkatnya kebutuhan konsumen akan layanan terintegrasi dalam satu penyedia. Pelaku usaha juga dituntut lebih fleksibel dalam merespons permintaan, termasuk pesanan dalam waktu singkat.

Dari sisi operasional, Royal Tumpeng menerapkan sistem pengiriman internal untuk menjaga konsistensi layanan. Model ini dipilih di tengah meningkatnya ketergantungan industri kuliner terhadap platform pihak ketiga, yang kerap berdampak pada struktur biaya dan kendali kualitas.

“Kami berkomitmen menjaga kualitas rasa, tampilan, dan ketepatan waktu pengiriman agar setiap pesanan dapat mendukung momen penting pelanggan,” ujar Mohamad Wahyu Vidyanto, perwakilan Royal Tumpeng, Rabu (4/2/2026).

Ia menambahkan bahwa pengiriman dilakukan oleh tim delivery internal, bukan melalui taksi online, untuk memastikan pesanan diterima sesuai standar dan kondisi terbaik. Selain tantangan distribusi, pelaku usaha katering juga menghadapi perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan pemesanan, transparansi ulasan, serta kecepatan layanan.

Di tengah berubahnya pola konsumsi masyarakat, pelaku usaha harus terus menyesuaikan strategi layanan seiring dinamika pasar. Penyesuaian tersebut menjadi strategi untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah kompetisi katering perkotaan yang semakin ketat dan sensitif terhadap harga maupun kualitas layanan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyoroti masih terbatasnya perhatian global terhadap peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam agenda keuangan berkelanjutan, meski sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara berkembang.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menilai, UMKM yang mencakup lebih dari 90% total jumlah usaha di negara berkembang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok lokal, serta ketahanan ekonomi masyarakat. Namun, peran tersebut kerap belum menjadi bagian utama dalam pembahasan global mengenai keberlanjutan.

"Dalam konteks negara berkembang, keberlanjutan bukan lagi soal ambisi, melainkan soal eksekusi, yakni bagaimana memastikan pembiayaan berkelanjutan dapat disalurkan secara aman, efisien, dan dalam skala besar ke sektor-sektor yang paling membutuhkan," ujar Hery dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Dalam konteks itu, Hery menekankan pentingnya peran institusi keuangan lokal untuk menjembatani agenda global dengan kebutuhan di tingkat akar rumput.

"Tanpa dukungan institusi lokal yang kuat, pembiayaan berkelanjutan berisiko hanya berhenti pada tataran konsep, tanpa memberikan dampak nyata di lapangan,” ujar Hery Gunardi.

Selain itu, Hery juga menyoroti mengenai keuangan berkelanjutan yang tidak diposisikan sebagai program tambahan, melainkan dijalankan secara konsisten dalam pembiayaan jutaan pelaku usaha.

Dia juga memberi perhatian terhadap pentingnya kemitraan dengan pemerintah, lembaga pembiayaan pembangunan, dan lembaga multilateral, termasuk melalui skema pembiayaan campuran alias blended finance, untuk memperluas akses pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM.

Selain itu, digitalisasi dinilai menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pembiayaan hingga ke tingkat desa sekaligus mendukung penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di segmen UMKM.

Adapun, hingga September 2025, BRI mencatat porsi kredit UMKM konsolidasian mencapai 80,02% dari total portofolio kredit atau setara Rp1.150 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan ruang penyaluran kredit hingga Rp331,8 triliun pada 2026 untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ferry Irawan dalam Bisnis Indonesia Forum bertajukPeran Penjaminan Kredit dalam Ekosistem Industri Jasa Keuangandi Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).

Ferry menyampaikan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025 dan meningkat menjadi 5,4% pada 2026. Dalam target tersebut, UMKM memiliki kontribusi sekitar 60% terhadap perekonomian nasional sekaligus berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi pada 2026, mulai dari penguatan sektor riil, ketenagakerjaan, hingga optimalisasi program prioritas pemerintah.

Salah satu strategi utama, lanjut Ferry, adalah melalui penyaluran kredit. Total plafon program kredit yang disiapkan pemerintah pada 2026 mencapai Rp331,8 triliun.

“Dari strategi tadi, tentu yang penting itu adalah penyaluran kredit dengan total plafon itu Rp331,8 Triliun. Jadispaceyang tersedia di kita itu Rp331,8 triliun,” jelasnya.

Adapun plafon tersebut terdiri atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp295 triliun, Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) hingga Rp300 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) hingga Rp500 miliar, serta Kredit Program Perumahan (KPP) hingga Rp36 triliun.

“Rp 295,5 [Triliun] itu tadi tempatnya Pak Rizal (Deputi Bidang UMKM Riza Damanik) ya, total available space yang ada gitu ya. Kemudian kita juga punya program lain dari mulai Alsintan, KIPK, dan KPP Perumahan. Jadi total Rp331,8 [triliun] yang kita ingin tentu sinergikan dengan programnya Pak Rizal dan juga termasuk dengan rekan-rekan di penjaminan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 10 Desember 2025 telah memulai program restrukturisasi kredit nasabah terdampak banjir Sumatra. Program ini akan berjalan tiga tahun ke depan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menjabarkan bahwa data sementara mencatat ada lebih dari 105.000 debitur yang terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

"Sedangkan potensi kredit dan pembiayaan yang dapat terdampak meliputi kredit dan pembiayaan oleh perbankan, perusahaan penjaminan, perusahaan pembiayaan, dan multifinance mendekati Rp400 triliun," kata Mahendra dalam pembukaan pasar modal di Kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1/2025).

Melalui program tersebut, OJK akan memberikan relaksasi dan perlakuan khusus bagi kredit pembiayaan terdampak. Hal ini mencakup seluruh jenis kredit untuk semua segmen usaha baik usaha mikro kecil menengah maupun usaha besar dan korporasi.

"Kami optimis jangka waktu tiga tahun akan cukup realistis untuk melaksanakan keseluruhan aktivasi dari pengaturan tersebut,” katanya.

Mahendra menjelaskan, landasan hukum program tersebut mengacu pada Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

Beleid tersebut mengatur, OJK dapat memberikan perlakuan khusus untuk bank, industri pasar modal dan lembaga jasa keuangan nonbank (LJKNB).

Untuk sektor perbankan, semua bank dapat menerapkan perlakuan khusus kepada debitur pada daerah terdampak bencana. Bank yang dimaksud adalah baik bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perlakuan tersebut mencakup kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi, dengan tetap menerapkan manajemen risiko bank sebagaimana aturan OJK mengenai manajemen risiko.

Salah satu ketentuan paling krusial dalam aturan ini adalah mekanisme penyederhanaan penetapan kualitas aset untuk kredit, pembiayaan, atau penyediaan dana lain bagi debitur di wilayah terdampak dengan plafon paling banyak Rp10 miliar.

Berdasarkan Pasal 6, penetapan kualitas untuk BUK, BUS, dan UUS dapat dilakukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Ketentuan yang sama berlaku bagi BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Plafon Rp10 miliar tersebut berlaku untuk satu debitur atau satu proyek yang sama.

Dalam kondisi normal, penetapan kualitas kredit mengharuskan bank melakukan penilaian menyeluruh terhadap berbagai faktor seperti prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan bayar debitur. Namun, melalui perlakuan khusus ini, penilaian dapat dipusatkan pada ketepatan pembayaran, sehingga memberikan fleksibilitas bagi debitur yang usaha atau aktivitas ekonominya terdampak langsung oleh bencana.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha pusat belanja hingga koperasi mengungkap kecemasan akan risiko penerapan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Dalam aturan tersebut, pelaku usaha keberatan atas poin zonasi larangan penjualan produk hasil tembakau yang menjadi bagian dalam kebijakan KTR. Regulasi tersebut juga diklaim dapat memukul ekosistem peritel modern hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah mengatakan kebijakan zonasi radius larangan rokok di Jakarta akan mengacaukan kondisi lapangan usaha ritel, utamanya pusat perbelanjaan.

“Kalau kawasan tanpa rokok itu harus diperjelas secara detail. Kalau radius nggak bisa, karena penjualan rokok masih merupakan tulang punggung daripada sektor retail dan sektor produsen dan itu harus memperhatikan tenaga kerja dan lain sebagainya," kata Budihardjo dalam keterangan resminya, dikutip Senin (22/12/2025).

Dia menerangkan, radius dalam tata kota yang kompleks seperti Jakarta sangat sulit diimplementasikan. Sebab, terdapat perbelanjaan atau mal yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dalam berkegiatan, seperti berbelanja, beribadah, hingga pusat belajar.

Apabila aturan radius penjualan rokok diterapkan secara kaku, maka nyaris seluruh mal di Jakarta akan terkena larangan penjualan produk tembakau.

Menurut dia, jika pemerintah daerah terus mendorong aturan tersebut, dampak ekonomi yang muncul akan sangat terasa. Hippindo memperkirakan potensi kerugian pada ekosistem ritel jika kebijakan tersebut disahkan, imbas dari pembatasan ekstrem terhadap penjualan produk tembakau.

"Ya penurunan omzet itu, penjualan kami itu hampir Rp20 triliun setahun itu bisa ada terjadi penurunan secara ekosistem dari retail. Kerugian puluhan triliun itu dari distributor, peritel sampai supplier terkena dampaknya," ungkapnya.

Senada, pelaku UMKM hingga koperasi juga menyayangkan rencana kebijakan KTR karena kondisi dunia usaha yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Dampak dari kenaikan daya beli menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) belum terlihat signifikan. Situasi ini diperparah dengan persaingan yang tidak seimbang akibat ekspansi ritel jaringan nasional hingga ke pelosok.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (AKRINDO), Anang Zunaedi mengatakan produk tembakau adalah komoditas dengan perputaran uang yang sangat cepat bagi UMKM.

Keuntungan dari penjualan produk tembakau seringkali digunakan untuk menutupi biaya operasional harian atau mensubsidi produk lain yang perputarannya lambat.

"Terkait zonasi dan KTR tentu berdampak karena rokok menjadi kategori produk fast moving di peritel Koperasi UMKM. Apalagi di peritel tingkat mikro yang bergantung di produk rokok maka ini sangat memberatkan," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat lebih bijaksana dalam merumuskan pasal-pasal dalam Raperda KTR. Dia menekankan bahwa tujuan pengendalian konsumsi produk tembakau seharusnya bukan dengan mematikan mata pencaharian pedagang kecil.

"Mestinya pemerintah berupaya mengedukasi masyarakat tentang rokok tanpa harus mematikan usaha pedagangnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih tidak akan mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih justru akan memangkas rantai distribusi berbagai komoditas, sehingga harga menjadi lebih murah bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Dia pun membantah tudingan bahwa KopDes/Kel Merah Putih bisa membunuh UMKM. Menurutnya, hal tersebut tidaklah benar.

“Enggak dong, kan yang tadi saya sampaikan. Gas LPG 3 kilo, kita potong mata rantai distribusinya, Koperasi Desa akan mendapatkan harga yang murah, harga agen,” kata Ferry saat ditemui di sela-sela acara Kompas100 CEO Forum di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Selain itu, Ferry menuturkan keberadaan KopDes/Kel Merah Putih juga akan menyalurkan pendistribusian pupuk secara langsung kepada kelompok tani.

Apalagi, dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemangkasan rantai distribusi agar harga di tingkat masyarakat menjadi lebih terjangkau.

Lebih lanjut, Ferry menilai, persaingan antara KopDes/Kel Merah Putih dan ritel modern merupakan hal yang wajar dalam dunia usaha, namun dengan tetap mengikuti aturan arena kompetisi yang adil.

“Yang penting arenanya itu diatur adil. Jangan yang satu, retail modern boleh, kok yang lain nggak boleh. Kalau arena bermainnya sehat, fair, ya silahkan berkompetisi. Kita lihat aja siapa yang kalah, siapa yang menang,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan desain bangunan KopDes/Kel Merah Putih disusun untuk memenuhi berbagai fungsi layanan desa.

Adapun, anggaran untuk membangun setiap KopDes/Kel Merah Putih mencapai Rp1,65 miliar tersebut setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi.

Gedung KopDes nantinya berukuran 20x30 meter, yang mencakup gerai toko seluas 6x17 meter, serta klinik desa 3,5x10 meter yang dapat digunakan bidan maupun dokter.

Kemudian, juga ada gudang pupuk berukuran 4x6 meter, ruang gudang bahan pokok, dan area khusus untuk penempatan gas melon subsidi (LPG 3 kg) agar KopDes/Kel Merah Putih sekaligus menjadi agen distribusi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera mempercepat pembentukan sistem satu data terintegrasi “Sapa UMKM” sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

Maman menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan arahan langsung agar sistem digital ini segera direalisasikan untuk mempermudah layanan, pendataan, dan pemberian bantuan bagi jutaan pelaku UMKM.

“Petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu Sapa UMKM. Karena tadi Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di Indonesia, tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali,” ujar Maman.

Dia menegaskan bahwa pengelolaan data UMKM yang masih terpisah-pisah selama ini menjadi kendala dalam menyalurkan bantuan dan memperluas akses pembiayaan. Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan teknologi dan digitalisasi untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

“Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan, baik itu terkait perizinan, pemberian akses perizinan, pemberian akses pembiayaan, pemberian akses pemasaran produk dan lain sebagainya, dibuat menjadi satu sistem yang terintegrasi,” jelasnya.

Sistem Sapa UMKM nantinya akan menjadi platform nasional yang menghubungkan berbagai layanan pemerintah untuk pelaku usaha kecil, mulai dari perizinan, akses modal, pelatihan, hingga pemasaran produk.

“Tadi petunjuk Pak Presiden, yang sekarang sedang kita bangun yaitu namanya Sapa UMKM dan Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insya Allah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” kata Maman.