Tesla menghadapi keputusan besar pekan ini, antara membayar CEO Elon Musk paket saham bernilai hingga US$878 miliar atau sekitar Rp14.679,10 triliun (asumsi kurs Rp16.711 per dolar AS) atau mengambil risiko Musk hengkang dan saham perusahaan anjlok.

Pemungutan suara pemegang saham dijadwalkan berlangsung Kamis (6/11) waktu setempat. Keputusan dari pemungutan suara itu disebut sebagai salah satu taruhan terbesar dalam sejarah perusahaan teknologi.

Dewan direksi Tesla meminta pemegang saham mendukung kompensasi raksasa ini, dengan alasan hanya Musk yang mampu mewujudkan ambisi perusahaan menjadi raksasa kecerdasan buatan, robot humanoid, dan layanan robotaxi.

Jika Musk memenuhi seluruh target dalam 10 tahun, nilai Tesla diproyeksikan melonjak menjadi US$8,5 triliun atau setara Rp142.035 triliun dan Musk akan menguasai sekitar seperempat saham perusahaan.

Sebagian investor pun mendukung.

"Kalau saham Tesla melonjak enam kali lipat, saya juga ikut untung," ujar Nancy Tengler, CEO Laffer Tengler Investments.

"Buat apa mempermasalahkan berapa banyak uang yang dia dapat kalau visinya benar-benar terwujud?" ucap Tengler.

Meski begitu, sejumlah pemegang saham besar dan pakar tata kelola menilai paket kompensasi ini berisiko tinggi. Mereka menilai dewan Tesla terlalu bergantung pada satu sosok dengan potensi konflik kepentingan besar sehingga kekuasaan Musk semakin tak terbendung.

California Public Employees' Retirement System dan sovereign wealth fund Norwegia termasuk yang menolak rencana ini. Mereka menilai langkah tersebut bisa merugikan nilai saham dan membuat perusahaan terlalu bergantung pada satu orang.

Musk sebelumnya memberi sinyal ia bisa saja lebih fokus ke perusahaannya yang lain, seperti SpaceX, xAI, dan Neuralink, jika paket kompensasi ini tidak disetujui. Ketua Dewan Tesla Robyn Denholm juga terus mengingatkan investor soal risiko besar bila Musk pergi.

"Tanpa Elon, Tesla bisa kehilangan nilai signifikan," tulis Denholm dalam surat kepada pemegang saham pada Oktober.

Namun, sebagian pakar tata kelola perusahaan menilai ancaman seperti itu tidak seharusnya membuat dewan menyerah begitu saja.

"Ini seperti dia mengancam dirinya sendiri, 'Beri saya US$1 triliun,'," ujar Gautam Mukunda dari Yale School of Management.

"Tugas dewan bukan sekadar mengangguk setiap kali CEO meminta sesuatu," imbuhnya.

Meski menuai kritik, ada juga yang menilai paket ini sebenarnya sejalan dengan kepentingan investor. Alasannya, Musk baru akan menerima kompensasi besar itu jika nilai Tesla melonjak jauh di masa depan.

"Angkanya besar karena targetnya besar," ujar Krishna Palepu dari Harvard Business School.

Ia menambahkan Musk juga wajib menahan saham yang didapat selama lima tahun jika target benar-benar tercapai.

Saat ini kapitalisasi pasar Tesla sekitar US$1,5 triliun atau setara Rp25.074 triliun, angka yang menggantung pada janji jangka panjang perusahaan ketimbang kinerja sektor mobil listrik yang tengah menurun.

Ancaman Musk keluar dinilai memberi tekanan psikologis ke dewan dan pemegang saham.

"Jika Elon Musk sampai hengkang dan harga saham Tesla langsung merosot, itu tentu bukan situasi yang diinginkan selama Anda menjabat," kata David Larcker dari Stanford University.

Masalah hukum juga ikut membayangi proses ini. Paket kompensasi Musk pada 2018 senilai US$56 miliar atau Rp936,04 triliun pernah dibatalkan oleh pengadilan Delaware karena dianggap terlalu besar dan sarat konflik kepentingan.

Setelah itu, Tesla memindahkan yurisdiksi hukumnya ke Texas, di mana aturan untuk menggugat direksi lebih ketat, termasuk syarat pemegang saham harus memiliki setidaknya 3 persen saham secara kolektif untuk bisa mengajukan gugatan.

Musk saat ini memegang sekitar 15 persen saham Tesla yang kemungkinan akan menjadi faktor penting dalam voting. Para pengkritik menilai dewan Tesla kini berada dalam posisi sulit karena perusahaan sangat bergantung pada Musk, namun tidak memiliki rencana jelas jika ia pergi.

"Pertanyaannya adalah siapa yang siap menggantikan CEO ini jika ia pergi atau sesuatu terjadi," kata Charles Whitehead dari Cornell University.