Bisnis.com, JAKARTA - Roti kopi alias 'ropi' berbentuk bun semakin populer sebagai teman perjalanan ke luar kota selama satu dekade belakangan, berkat penetrasi masif Roti'O di setiap stasiun dan bandara seantero Indonesia.

Jenama roti yang identik dengan wajah Dude Herlino sebagai brand ambassador itu tercatat berdiri sejak 2012, kini telah memiliki 700 toko di 110 kota di Indonesia, dan membuka lapangan kerja hingga lebih dari 2.000 karyawan.

Sebelum Roti'O merajalela, sebenarnya ropi bun berkaitan erat dengan usaha pria berkewarganegaraan Malaysia, Hiro Tan yang pada 1998 membuka jenama Rotiboy.

Waralaba Rotiboy pun sempat merajalela di berbagai kota di Tanah Air jelang 2010-an. Sayangnya, merek ini lebih identik dengan camilan mahal, menilik mayoritas outletnya berada di mal dan pusat belanja.

Itulah kenapa ketika manajemen Rotiboy berpisah jalan dengan pemilik lisensi waralabanya di Indonesia, muncul Roti'O sebagai pesaing yang punya strategi ekspansi lebih masif.

Berdasarkan beberapa dokumen perjanjian sewa stand Roti'O, jenama ini dikelola oleh PT Sebastian Citra Indonesia, dengan direktur utama bernama Jemmy Wantono.

Dude Herlino dan istri, Alyssa Soebandono pun sempat memamerkan foto bersama Jemmy Wantono dan istri, Grace Tjeng Po Tjoe yang kabarnya membangun Sebastian Citra Indonesia dan Roti'O dari nol sebagai pasangan.

Tak banyak yang tahu, keluarga Wantono juga memiliki beberapa lini usaha, antara lain pemegang lisensi jenama fesyen POLO, waralaba cream puff khas Jepang bertajuk BEARD PAPA'S, serta jaringan hotel D'PRIMA.

Bahkan, jaringan hotel keluarga Wantono di bawah PT Primahotel Manajemen Indonesia itu ikut berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui d’primahotel Nusantara.

Peletakan batu pertama pembangunan hotel pun diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada medio September 2024.

Berdasarkan laman resmi IKN, hotel ini akan mengusung tema 'Modern Nusantara' yang selaras dengan keindahan lingkungan alam, d’primahotel Nusantara dibangun di atas lahan seluas 4.600 meter persegi dan menyediakan 154 kamar, meeting room, serta Walea Resto.

Frans Wantono selaku Presiden Komisaris Primahotel Manajemen Indonesia menjelaskan pihaknya merupakan bagian dari jaringan hotel lokal yang telah berkembang sejak tahun 2013 dan memiliki 19 hotel yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni Jakarta, Tangerang, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Balikpapan, Bintan, dan Bali.

"Di atas tanah d’primahotel Nusantara ini merupakan wujud transformasi d’primahotel Nusantara sebagai salah satu grup hotel lokal yang membawa perubahan di kota masa depan dengan perspektif baru," ujar Frans kala itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI mengingatkan merchant atau penjual yang menolak pembeli memberikan pembayaran tunai memakai rupiah, bisa dikenakan sanksi pidana maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp200 juta. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan rupiah merupakan pembayaran yang sah dan kedudukannya diatur di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Sesuai UU tersebut, rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan bagi pihak manapun menolak penggunaan mata uang rupiah di dalam negeri," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Pernyataan Said disampaikan merespons viralnya sebuah video di media sosial. Akun Instagram @arli_alcatraz mengunggah sebuah video terkait seorang konsumen lansia ditolak pembayaran tunai oleh sebuah toko roti pada Kamis (18/12/2025) di halte Transjakarta yang berlokasi di Monas.

Dalam video dimaksud terlihat seorang pria memprotes toko roti tersebut karena menolak pembayaran dengan uang tunai. Toko roti itu disebut mengharuskan pembayaran menggunakan QRIS.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah dan DPR perlu mengedukasi masyarakat agar jangan sembarangan menolak pembayaran memakai rupiah, sebab bisa berkonsekuensi pidana. Dirinya pun berharap Bank Indonesia (BI) juga harus ikut mengedukasi masyarakat bahwa rupiah masih menjadi mata uang nasional dan menjadi alat pembayaran yang sah.

Dengan demikian, kata dia, jangan hanya karena penggunaan layanan pembayaran digital, lalu pihak penjual tidak memberikan opsi bagi pembayaran memakai rupiah secara tunai.

Apalagi, dia menyebutkan pemerintah dan DPR belum merevisi pembayaran dengan uang tunai rupiah, sehingga wajib bagi siapa pun di Indonesia untuk menerimanya.

Sebagai perbandingan, lanjut Said, Singapura, negara maju dengan layanan cashless (nontunai) paling baik saja masih memberikan layanan pembayaran tunai hingga 3.000 dolar Singapura dan di banyak negara maju lainnya yang masih melayani pembayaran tunai.

"Kami tidak melarang, bahkan mendukung pihak merchant menggunakan pembayaran nontunai, akan tetapi jangan menutup pihak pembeli atau rekanan membayar dengan tunai. Opsi itu harus tetap diberikan layanannya," tuturnya.

Apalagi di wilayah Indonesia, dirinya menyampaikan tidak semua terlayani jaringan internet, sehingga tidak semua wilayah bisa menggunakan layanan nontunai. Pada saat yang sama, kata Said, sudah menjadi rahasia umum bahwa literasi keuangan di Tanah Air masih rendah.

Oleh karenanya, dia kembali berharap agar BI menekankan hal tersebut kepada para pelaku usaha di Indonesia serta menindak pihak yang menolak penggunaan mata uang nasional rupiah.