Bisnis.com, BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, angkat bicara soal gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana menyewa helikopter guna menunjang layanan RSUD di Jampang Kulon, Sukabumi, dan Pameungpeuk, Garut.

Iswara mengatakan, informasi yang didapat, rencana tersebut bukan untuk kepentingan pribadi gubernur, melainkan untuk menjawab persoalan klasik layanan kesehatan di daerah terpencil, khususnya di kawasan selatan Jawa Barat.

"Helikopter ini bukan untuk gubernur. Ini untuk mengangkut dokter spesialis ke rumah sakit yang membutuhkan," tegas Iswara, Senin (23/2/2026) malam.

Pemprov Jabar sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp49 miliar untuk peningkatan layanan kesehatan di sejumlah RSUD wilayah selatan. Anggaran itu difokuskan pada penambahan ruang dan fasilitas pelayanan.

"Rp49 miliar itu sudah dialokasikan untuk pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Jampang Kulon dan Pameungpeuk. Itu sudah jelas peruntukannya," ujarnya.

Terkait helikopter, Iswara mengaku hingga saat ini belum ada penganggaran. Gagasan tersebut masih sebatas usulan gubernur dan akan dibahas bersama dinas terkait serta Badan Anggaran DPRD.

"Helikopternya bukan beli, tapi sewa. Pak Gubernur baru menyampaikan usulan. Nanti kami bahas di DPRD," jelasnya.

Menurutnya, penyewaan helikopter justru lebih fleksibel karena bisa digunakan menjangkau berbagai wilayah yang jauh, tak hanya Jampang Kulon dan Pameungpeuk, tetapi juga daerah lain seperti selatan Tasikmalaya, Cianjur Selatan, atau Bogor Barat.

"Informasinya sewanya selama satu tahun. Jadi bisa dipakai ke beberapa daerah yang membutuhkan dokter spesialis atau bahkan peralatan medis tertentu," katanya.

Ide pengadaan helikopter sebenarnya bukan hal baru di Jawa Barat. Pada masa gubernur sebelumnya, wacana serupa pernah muncul, namun kandas dalam pembahasan.

"Dulu memang pernah ada usulan helikopter, tapi itu untuk operasional gubernur. Itu tidak lolos. Sekarang beda, ini murni untuk layanan kesehatan dan mengangkut dokter spesialis ke daerah yang jauh dan sulit diakses," ucapnya.

Iswara memastikan DPRD akan mengkaji efektivitas dan urgensi penyewaan helikopter tersebut sebelum memberikan persetujuan anggaran.

"Intinya, kalau memang untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan bisa mempercepat akses dokter spesialis ke wilayah terpencil, tentu kita dapat menyetujui," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggulirkan terobosan tak biasa untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah selatan Jabar. Ia menggagas penyewaan helikopter khusus guna mendukung operasional RSUD Jampang Kulon dan RSUD Pameungpeuk.

Gagasan tersebut mencuat setelah Direktur RSUD Jampang Kulon, Lusi Apriani, membeberkan kondisi rumah sakit yang kerap kewalahan akibat lonjakan pasien.

Status overkapasitas di rumah sakit milik Pemprov Jabar itu dinilai tak cukup hanya dijawab dengan penambahan ruang, tetapi juga pembenahan sistem rujukan dan mobilitas tenaga medis.

Di sisi lain, Dedi memastikan tahun ini Pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk perluasan fasilitas layanan.

“Tahun ini ada pembangunan, anggarannya Rp49 miliar untuk tambahan ruang layanan,” ujarnya.

Bisnis.com,BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan layanan kesehatan udara berupa helikopter untuk menjangkau warga di wilayah terpencil khususnya di Garut Selatan dan Sukabumi Selatan.
Dedi Mulyadi mewacanakan hal tersebut merespon keluhan tingginya pasien asal daerah terpencil yang membutuhkan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk, Garut Selatan dan RSUD Jampang Kulon, Sukabumi.
Selain menyiapkan anggaran Rp49 miliar untuk penambahan ruang layanan, Dedi Mulyadi menggagas penyewaan helikopter khusus untuk mendukung operasional RSUD Jampang Kulon dan RSUD Pameungpeuk.
"Tahun ini ada pembangunan, anggarannya Rp49 miliar untuk tambahan ruang layanan," katanya dikutip Senin (23/2/2026).
Langkah ini muncul setelah Direktur RSUD Jampang Kulon, Lusi Apriani, mengungkap kondisi rumah sakit yang kerap mengalami over kapasitas. Tekanan layanan di rumah sakit milik Pemprov Jabar itu dinilai perlu dijawab dengan penambahan fasilitas sekaligus terobosan sistem rujukan cepat.
Dari paparan Lusi, persoalan di Jampang Kulon tak hanya soal ruang perawatan namun sulitnya mempertahankan tenaga medis, terutama dokter spesialis, yang enggan bertugas di wilayah dengan akses jauh dan medan sulit.
Fenomena dokter 'kabur' dari daerah terpencil menjadi tantangan serius pemerataan layanan kesehatan di Jawa Barat. Dedi pun merespons dengan pendekatan berbeda, yakni dengan layanan mobilitas udara.
"Perlu saya siapin heli? Ada helipad di situ enggak? Nanti saya mau kontrak sama heli, status kontraknya gubernur aja. Di mana heli itu nanti digunakan untuk dokter kunjungan. Itu termasuk untuk angkut pasien yang harus diangkut ke rumah sakit," katanya.
Skema yang disiapkan, Dinas Kesehatan akan menyewa helikopter selama satu tahun dengan sistem on call. Armada tersebut disiapkan khusus untuk kebutuhan medis juga mengantar dokter spesialis kunjungan maupun mengevakuasi pasien rujukan dari wilayah selatan yang memiliki cakupan luas dan akses sulit.
"Dinas Kesehatan nanti sewa heli setahun, on call. Nanti Rumah Sakit Jampang Kulon, Rumah Sakit Pameungpeuk, dilengkapi helipad dan Pemprov akan menyewa heli," ujarnya.
Dedi menegaskan, kebijakan penyewaan helikopter ini bukan fasilitas pribadi kepala daerah. Melainkan murni untuk peningkatan layanan kesehatan.
"Bukan untuk kepentingan gubernur, keliling naik heli, tapi untuk kepentingan paramedis menggunakan heli sebagai sarana cepat menangani pasien dan agar dokter-dokter spesialis itu mau berkunjung ke sana," tutupnya.
Sekda Jabar Herman Suryatman menambahkan jika rencana ini tengah dibahas secara serius oleh pihaknya, terutama terkait kesiapan anggaran. "Masih berproses. Kemungkinan di pergeseran atau di perubahan," pungkasnya.