Bisnis.com, JAKARTA —Manajemen PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) buka suara terkait dengan keterlibatan perseroan dalam proyek rumah subsidi pemerintah.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Peter Adrian menyampaikan LPCK mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.

“Perseroan melakukan pengkajian lebih lanjut atas rencana Kementerian PKP tersebut dan memastikan bahwa penyediaan atau kerja sama akan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,” paparnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (21/1/2026).

Menurut Peter, rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta sejalan dengan kerangka kebijakan dan program pemerintah, yang pelaksanaannya akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme perizinan yang berlaku.

Sepanjang pengetahuan LPCK, lanjutnya, hingga saat ini tidak terdapat kewajiban hukum tertentu yang secara langsung menghalangi pelaksanaan rencana tersebut.

Seperti diberitakan Bisnis, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan membangun sedikitnya 18 tower rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan hunian layak di wilayah perkotaan dan penyangga industri.

Adapun, rencana pembangunan tersebut akan berada di dua titik lokasi, yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.

Ara menilai pemilihan lokasi di Meikarta sangat strategis bagi para pekerja karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan industri. Berdasarkan kalkulasinya, jarak hunian ke pusat industri hanya berkisar antara 2 kilometer hingga 2,5 kilometer.

Sebelumnya, Ara memang telah memastikan akan bekerja sama dengan Lippo Group dalam waktu dekat menghadirkan rusun bagi MBR di kompleks Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Apabila berjalan sesuai rencana, konstruksi rusun MBR di Meikarta tersebut akan dijalankan pada tahun ini.

"Rencana pembangunan Rusun subsidi yang pertama di Meikarta, pak James [Grup Lippo] sudah siapkan yang saya rasa besar [ukurannya]. Nanti kita pastikan dahulu," kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Kamis (15/1/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution bagikan kuota 100 unit rumah subsidi untuk wartawan yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

“Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Sumatra Utara untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk insan pers,” kata Bobby di Medan, dikutip Jumat (31/10/2025).

Dikatakan Bobby Pemprov Sumut berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk insan pers yang merupakan garda terdepan dalam pemberitaan, pendorong transparansi pemerintahan, pengedukasi publik, serta pengawas pembangunan daerah.

Tugas wartawan itu disebut Bobby perlu diapresiasi dengan memberi perhatian terhadap kesejahteraan mereka, termasuk akses terhadap hunian yang layak.

Adapun kuota 100 unit rumah subsidi yang dialokasikan untuk insan pers di lingkungan Pemprov Sumut dapat diakses para jurnalis dari berbagai media dengan uang muka Rp0,- (nol Rupiah) dan cicilan mulai Rp1 juta-an per bulan.

Sedangkan persyaratan pengajuan hampir sama dengan pengajuan KPR subsidi bagi MBR umum, seperti Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun, serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain itu, rumah yang dibeli harus merupakan rumah pertama penerima.

Harga rumah subsidi di Sumut sendiri ditetapkan Rp166 juta per unit dengan bunga flat 5% dan tenor hingga 20 tahun.

“Program DP Rp0,- ini hanya untuk wartawan. Kami sediakan 100 unit,” tambahnya.

Sebagai informasi, Sumut mendapat kuota tambahan untuk KPR subsidi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari pemerintah menjadi 20.000 unit yang ditarget dapat dibangun seluruhnya hingga akhir tahun 2025.

Puluhan ribu unit itu dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara (ASN), termasuk insan pers.

Hingga Oktober, telah terealisasi 8.161 unit rumah subsidi di berbagai daerah di Sumut, antara lain Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Langkat, Labuhanbatu, Batu Bara, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, Dairi, Karo, Kota Pematangsiantar, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, dan Medan.