Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank yang tergabung dalam kelompok Bank Danantara bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara bertahap sepanjang Desember 2025.

RUPSLB perdana digelar hari ini, Senin (15/12/2025) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). Dalam agenda RUPSLB, salah satu agendanya yakni pengukuhan pemberhentian anggota dewan komisaris yaitu Suminto.

Adapun alasan pemberhentian Suminto dari kursi komisaris sebab dirinya diangkat menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/P Tahun 2025.

"Maka jabatan Bapak Suminto selaku Komisaris perseroan berakhir sejak tanggal 8 Oktober 2025. Pengukuhan pemberhentian Suminto selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dalam RUPS Luar Biasa 15 Desember 2025," tulis dalam pengumuman tersebut, dikutip Senin (15/12/2025).

Selain BNI, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) akan menyelenggarakan RUPSLB pada 17 Desember 2025 pukul 14.00 WIB. Mata acara RUPSLB BRI yaitu salah satunya yakni perubahan susunan pengurus perseroan yang merupakan mata acara ketiga.

Dua mata acara lainnya yaitu perubahan anggaran dasar perseroan, kedua yakni pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) dijadwalkan menggelar RUPSLB pada 19 Desember 2025 pukul 15.00 WIB. Dalam RUPSLB, Bank Mandiri memiliki tiga mata acara yaitu persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026, dan perubahan susunan pengurus perseroan.

Memasuki pekan terakhir Desember, RUPSLB PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) dijadwalkan berlangsung pada 22 Desember 2025 pukul 10.00 WIB bertempat di Menara BTN, Jalan Gadjah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130.

Pada hari yang sama, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) akan melaksanakan RUPSLB pada 22 Desember 2025 pukul 14.00 WIB.

Adapun pada RUPSLB BTN dan BSI hanya membahas dua mata acara antara lain perubahan anggaran dasar perseroan dan pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya batal menjadi komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB.

Pembatalan tersebut menyusul adanya surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025 dan S-338/KO.12/2025.

Menanggapi hal itu, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jawa Barat Yuzirwan menyampaikan bahwa hasil uji kemampuan dan kepatutan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Hasil itu sudah sesuai kewenangan dan ketentuan dalam perundang-undangan OJK,” katanya kepada Bisnis, Senin (17/11/2025).

Yuzirwan mengatakan saat menggelar fit and proper test, pihaknya melakukan pemeriksaan berkas para calon komisaris secara komprehensif.

Dalam RUPSLB yang dilaksanakan pada April 2025, para pemegang saham Bank BJB sepakat mengangkat Wowiek Prasantyo sebagai komisaris utama independen, Helmy Yahya sebagai komisaris independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan.

Jabatan tersebut dapat berlaku efektif manakala sudah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian uji kemampuan dan kepatutan, serta memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Yuzirwan melanjutkan terhadap hasil tersebut, maka BJB akan kembali menetapkan kandidat untuk mengisi kekosongan kursi komisaris dalam RUPS. “Alurnya dari BJB yang akan mengajukan, prosesnya di OJK akan berulang lagi [sesuai ketentuan],” ujarnya.

Dia menyebut proses fit and proper test memerlukan waktu sekitar 30 hari kerja setelah otoritas menerima berkas para kandidat secara lengkap Adapun untuk menduduki posisi komisaris bank, para calon harus memenuhi sejumlah persyaratan. Melansir laporan tahunan 2024 BJB, berikut persyaratan umum untuk menjadi anggota dewan komisaris:

Persyaratan Umum, adalah Warga Negara Indonesia yang:

1. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

2. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.

3. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

4. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia.

5. Sehat jasmani dan rohani.

6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.

7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.

8. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.

9. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.

10. Tidak memiliki kredit macet.

11. Calon Anggota Dewan Komisaris yang akan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan, diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A.

Persyaratan lainnya, yaitu

1. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar di antara sesama anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi; 1. dibuktikan dengan surat pernyataan.

2. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada bank.

3. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada poin 2 bagi:

a. Mantan Direktur Utama pada Bank; dan

b. Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank

Paling singkat 6 bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank.

4. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

5. Anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya;

6. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan merangkap jabatan:

a. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada Lembaga keuangan atau Perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;

b. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) Lembaga atau Perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun luar negeri.

c. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau

d. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dalam hal:

a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank

b. Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham bank yang berbentuk badan hukum pada bank dan/atau kelompok usaha bank; dan/atau

c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

8. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin 6 dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris bank.

9. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 7 wajib membuat pernyataan untuk:

a. Menjaga integritas;

b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan;

c. Menghindari Tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati hatian selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris

10. Dalam hal calon komisaris non independen memiliki jabatan rangkap, wajib menyertakan:

a. Surat pernyataan pribadi di atas kertas bermaterai atas nama calon anggota Dewan Komisaris yang masih memiliki jabatan rangkap melebihi ketentuan yang diperkenankan (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai Pengurus Bank

b. Surat pernyataan dari badan hukum pemilik Bank bahwa jabatan yang bersangkutan merupakan tugas fungsional (bagi calon yang memiliki tugas fungsional)

c. Jika yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil, maka wajib menyampaikan:

1) Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani di atas materai cukup bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang -undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

2) Surat persetujuan dari atasan langsung di atas materai cukup yang memberikan persetujuan atas pencalonan yang bersangkutan sebagai anggota dewan komisaris bank dan pencalonan yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan/atau peraturan terkait dengan PNS termasuk UU No.25/2009

11. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

12. Khusus calon Komisaris Independen/Komisaris Utama Independen wajib menyertakan:

a. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP (ditandatangani di atas meterai cukup)

b. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (ditandatangani di atas materai cukup)

13. Calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan dalam RUPS harus diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A dengan hak suara yang sah, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. RUPS dapat mengangkat Dewan Komisaris dan dinyatakan efektif setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

15. Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat oleh RUPS namun belum dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka yang bersangkutan belum memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Dewan Komisaris

16. Calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang saham namun belum memiliki sertifikasi manajemen risiko kualifikasi jenjang 6 (enam), wajib melampirkan bukti kelulusan sertifikasi manajemen risiko jenjang kualifikasi 6 (enam) sebagai salah satu syarat pengajuan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

17. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2a dan 2e dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Bank.