JAKARTA - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menyampaikan bahwa pihaknya akan merampungkan empat dari sembilan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini tengah dibahas dalam masa persidangan V tahun 2025-2026. Hal ini ditegaskannya dalam rapat pleno penyusunan jadwal acara Baleg DPR.

Bob menjelaskan, seluruh RUU yang tengah dibahas memiliki tingkat urgensi masing-masing. Namun, kata dia, Baleg tetap harus menentukan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhan mendesak agar pembahasannya berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Ada beberapa undang-undang yang bisa kita selesaikan, diperlukan satu ketelitian dan kecermatan kita untuk day by day-nya sehingga ada yang prioritas. Semuanya prioritas, ada yang genting dan ada yang penting,” kata Bob dikutip Jumat (15/5/2026).

Legislator Gerindra itu mengungkap bahwa sejumlah RUU kini telah memasuki tahap pembahasan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah RUU Satu Data Indonesia (SDI) yang telah menyelesaikan pembahasan sekitar 50 pasal dari total 130 pasal.

Selain itu, pembahasan RUU Pemerintahan Aceh juga disebut tinggal menyisakan beberapa pasal saja. "(Kemudian) RUU Masyarakat Adat yang saat ini penyusunannya sedang berjalan akan dirampungkan pada akhir Mei ini,” ujarnya.

Dengan perkembangan tersebut, Baleg DPR menargetkan empat RUU prioritas dapat segera dirampungkan, yakni RUU Satu Data Indonesia, RUU Pemerintahan Aceh, RUU Masyarakat Adat, serta RUU Komoditas Strategis.

JAKARTA - Pusat Informasi dan Pengolahan Data Tentara Nasional Indonesia (Pusinfolahta TNI) menggelar Forum Satu Data TNI. Kegiatan ini untuk mendukung trasformasi digital di lingkungan TNI.

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengelolaan data guna mendukung penyediaan data yang akurat, terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI.

Kegiatan yang diikuti oleh Disinfolahta TNI AD, AL, dan AU serta Badan pelaksana Pusat (Balakpus) Mabes TNI ini dilaksanakan di Gedung Jenderal Besar A.H Nasution Pusinfolahta TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (12/05/2026).

Kapusinfolahta TNI Brigjen Wawan Pujiatmoko menyampaikan kebijakan satu data Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Forum ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah strategis antarsatuan kerja dalam implementasi kebijakan Satu Data TNI secara efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional ( Prolegnas ) 2026. RUU SDI diprioritaskan segera beres demi mengintegrasikan data nasional dan mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efisien, akuntabel, dan transparan.

Menurut Doli, UU Satu Data Indonesia penting karena dalam pengambilan kebijakan, perlu dianalisis. Salah satu yang perlu dianalisis adalah data.

"Kalau datanya tidak valid atau datanya tidak bagus, atau beda antarkementerian, pasti akan mengganggu analisis dan pada akhirnya membuat kebijakan jadi keliru. Ini yang ingin kita perbaiki," ujar Doli dalam podcast EdShareOn, dikutip Kamis (15/4/2026).

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, selama Indonesia merdeka 80 tahun, pemerintah belum punya sistem data yang terintegrasi dan sistematis. Selama ini, lembaga pemerintahan punya data sendiri-sendiri, tanpa ada sistem yang mengorkestrasi.

Bahkan, data di kementerian/lembaga tingkat pusat pun bisa berbeda. Beberapa waktu lalu, terjadi polemik status nonaktifnya peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) akibat proses pendataan pemerintah yang beda antara Kemensos dan Kemenkes. "Itu yang sekarang mau kita perbaiki dengan UU Satu Data Indonesia ini," kata politikus Partai Golkar ini.

Selain RUU SDI, ada 26 RUU lainnya yang ditargetkan oleh Baleg DPR untuk rampung tahun ini. Di antaranya, RUU tentang Masyarakat Adat, RUU Penyadapan, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, juga RUU tentang Kadin, tentang pertekstilan, dan tentang komoditas strategis. Selain itu, Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum juga tengah menyiapkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (PATP) yang ditargetkan selesai sebelum Agustus mendatang.

Doli sempat mengusulkan perubahan terminologi perampasan aset menjadi pemulihan aset. Ide itu muncul karena dalam United Nations Convention Against Corruption yang diratifikasi Indonesia, istilah yang dipakai adalah asset recovery atau pemulihan aset. Selain itu, kata perampasan dinilai Doli berkonotasi negatif.

Terlepas perihal diksinya, Doli menilai bahwa RUU PATP penting untuk segera disahkan karena mempertegas upaya pemberantasan korupsi. Jika nanti RUU PATP disahkan, koruptor tidak hanya mendapat hukuman bui, tapi juga wajib mengembalikan aset atau kerugian negara. Tak hanya itu, RUU ini nantinya juga mengatur transparansi aliran aset yang dikembalikan, dari koruptor ke negara. Transparansi setelah penyitaan aset selama ini masih kurang. Masyarakat tidak tahu berapa nilai barang yang disita, apakah dilelang, berapa hasilnya, dan apakah mengalami penyusutan.

"Harus transparan, berapa nilai barang yang disita, (apakah) terjadi penyusutan? Dulu pernah misalnya soal gula, disita aparat penegak hukum, yang namanya kayak jenis gula kan terjadi penyusutan kalau lama-lama di gudang, mencair, rusak, nah itu kan harus dihitung. Berapa yang nanti dinyatakan milik negara, penyusutan yang terjadi berapa, angkanya berapa dan uangnya jadi berapa, dan dikemanain," ujarnya.