JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melantik sebanyak 1.737 perwira baru dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) TNI Integratif Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Sapta Marga Akademi Militer (Akmil), Magelang, Kamis (25/6/2026).

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh perwira yang telah resmi dilantik. Panglima TNI menegaskan pangkat Letnan yang kini disandang merupakan amanah besar dari bangsa, negara, rakyat, dan Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga kehormatan TNI, menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta Delapan Wajib TNI.

“Pendidikan yang telah Saudara jalani telah membentuk jati diri prajurit TNI dalam semangat TNI yang prima. Pangkat yang disematkan hari ini bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” kata Agus.

Agus mengatakan, sebanyak 1.737 perwira Diktukpa TNI Integratif 2026 yang dilantik menjadi bukti komitmen TNI dalam menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan tugas di masa depan.

Panglima TNI juga menyoroti perkembangan lingkungan strategis global yang berlangsung sangat cepat dan berdampak pada dinamika ancaman terhadap bangsa. Menurutnya, TNI dituntut untuk terus menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Lihat video: Panglima TNI Agus Subiyanto Sambut KRI Canopus-936



Panglima TNI menekankan pendidikan integratif yang telah dilaksanakan merupakan sarana penting untuk memperkuat sinergi antarmatra TNI. Nilai-nilai integrasi, soliditas, dan profesionalisme yang diperoleh selama pendidikan diharapkan dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Rakyat berharap perwira TNI tetap berada di garis terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin para perwira akan menjawab harapan tersebut melalui pengabdian, loyalitas, dan pengorbanan yang tulus,” ujarnya.

Mengakhiri amanatnya, Agus menyampaikan apresiasi kepada Dankodiklat TNI, para Gubernur Akademi Angkatan, para pembina, pelatih, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pendidikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa serta dukungan kepada para perwira selama menjalani pendidikan.

Upacara turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Dankodiklat TNI, para Gubernur Akademi Angkatan, Gubernur Akademi Militer beserta istri, Wakil Gubernur Akademi Militer, para pejabat utama TNI, Forkopimda Jawa Tengah, Pangdam IV/Diponegoro, Wali Kota Magelang, serta para tamu undangan dan keluarga perwira yang dilantik.

GORONTALO - Presiden Prabowo Subianto menyinggung keterlibatan institusi TNI dan Polri dalam mendukung sektor pangan nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu keunikan Indonesia dalam upaya memperkuat ketahanan pangan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang terlibat dalam program pangan nasional.

Ia secara khusus menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, para wakil menteri, serta dukungan dari TNI dan Polri.

“Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program pangan tidak terlepas dari kontribusi kementerian dan lembaga lain, termasuk jajaran TNI dan Polri. “Tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Kepala-Kepala Staf Angkatan.”

Prabowo kemudian menyoroti peran aktif aparat TNI Polri dalam sektor pertanian yang menurutnya jarang ditemukan di negara lain. “Hanya di Indonesia Polisi ngurus pertanian. Mungkin hanya di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu,” ujarnya.

Menurut Prabowo, keterlibatan seluruh elemen negara tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan nasional.

“Tapi ini adalah strategis, ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat,” pungkasnya.

MALANG - Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 2 Kostrad Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun memimpin upacara tradisi penerimaan, pelepasan, dan serah terima jabatan (Sertijab) Perwira Menengah (Pamen) TNI AD. Upacara tersebut di Hall Markas Divif 2 Kostrad, Singosari, Malang, Selasa, 2 Juni 2026.

Berdasarkan akun resmi Kostrad, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan personel dan regenerasi kepemimpinan guna menjaga profesionalisme serta meningkatkan efektivitas organisasi dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.

Dalam amanatnya, Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun menegaskan pergantian pejabat merupakan momentum penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, menghadirkan semangat baru, serta meningkatkan kualitas kinerja satuan.

Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di lingkungan Divif 2 Kostrad. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Letkol Inf Edy Wibowo, Letkol Inf Rendra Dwi Jayanto, Letkol Ckm Ucok Harianto Gumarang Urat, dan Letkol Arm Agus Surya Sulendra.

Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun juga menyambut pejabat baru yang mendapat kepercayaan mengemban jabatan strategis. Letkol Inf Edy Pramono resmi menjabat sebagai Danyonif 515/UTY, sedangkan Letkol Ckm David Marlynson Purba dipercaya sebagai Danyonkes 2/YBH.

Lihat video: Kostrad Gelar Sertijab dan Penyerahan Alutsista



“Saya berharap para pejabat baru mampu membawa inovasi, kepemimpinan yang adaptif, serta meningkatkan kualitas pembinaan satuan demi mendukung keberhasilan tugas pokok Divif 2 Kostrad,” ujarnya, dikutip Senin (15/6/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan penuh makna, ditandai dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan pejabat baru sebagai wujud soliditas, kebersamaan, dan semangat pengabdian keluarga besar Divif 2 Kostrad dalam menjaga profesionalisme serta kesiapan satuan

JAKARTA - Pengerahan Komponen Cadangan (Komcad) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat (14/6/2026) mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan bahwa Komcad merupakan bagian dari komponen pertahanan negara yang memiliki fungsi berbeda dengan aparat pengamanan dalam menghadapi aksi penyampaian pendapat di ruang publik.

Karena itu, kata dia, penempatan Komcad dalam situasi demonstrasi dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. “Kekhawatiran masyarakat sipil itu masuk akal. Bayangkan apabila aksi demonstrasi mahasiswa berhadapan langsung dengan Komcad yang juga ASN, bila terjadi benturan maka hal itu berpotensi memicu konflik horizontal,” ujar TB Hasanuddin, Senin (15/6/2026).

Dia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri.

“Komcad digunakan dalam keadaan perang atau keadaan khusus, seperti menghadapi kondisi tertentu seperti bencana alam besar. Penggunaannya juga harus berdasarkan perintah Presiden,” jelasnya.

Dia menegaskan, dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. “Dalam keadaan damai, Komcad hanya dilakukan pembinaan semata, bukan untuk dikerahkan menghadapi aksi demonstrasi masyarakat,” pungkasnya.

JAKARTA - Amnesty International Indonesia mendesak agar prajurit TNI ditarik dari pengawalan aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di wilayah Jabodetabek, Jumat (12/6/2026). Pengerahan aparat dalam jumlah masif itu dinilai menciptakan efek intimidasi terhadap masyarakat sipil.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul serta melakukan unjuk rasa dijamin oleh konstitusi di Indonesia.

"Kami mendesak penarikan pasukan militer dalam menangani unjuk rasa. Kami mendesak polisi untuk persuasif dan tidak represif. Negara wajib dengarkan aspirasi mereka dengan mengoreksi kebijakan," ujar Usman dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).



Usman menjelaskan keterlibatan prajurit TNI dalam penanganan aksi unjuk rasa merupakan langkah yang problematis lantaran TNI dilatih untuk melawan musuh bukan mengendalikan massa. Kata Usman, terlibatnya prajurit TNI tidak sesuai dengan tugas dan fungsi TNI yang berfokus mengurusi pertahanan negara dari ancaman musuh.

"Peserta aksi bukanlah musuh melainkan warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai melalui demonstrasi," tegas Usman.

Usman meminta agar Pemerintah tidak tutup mata terhadap memori kelam tragedi Demo Agustus 2025 yang juga mengerahkan banyak aparat dalam pengendalian unjuk rasa. Pengerahan aparat yang berlebihan, tambah dia, berpotensi berujung pada penangkapan massal.

"Tragedi Agustus 2025 adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak boleh terulang. Aparat keamanan wajib tunduk pada Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api, yang mengharuskan setiap tindakan bersifat proporsional, legal, dan merupakan jalan terakhir," tutur dia.

JAKARTA - Perwira TNI Angkatan Darat (AD) Kolonel Cpn Jimmy Sirait, berhasil menyelesaikan pendidikan di US. Army War College, Amerika Serikat. Ia mengikuti Graduation Ceremony yang digelar di Carlisle, Pennsylvania, Jumat, 5 Juni 2026.

“Pencapaian ini menjadi kebanggaan bagi TNI AD dan membuktikan prajurit Indonesia mampu berkiprah dalam pendidikan militer strategis bertaraf dunia,” bunyi keterangan resmi di laman resmi TNI AD, Senin (8/6/2026).

Prosesi wisuda dipimpin Commanding General of the U.S. Combined Arms Command Lieutenant General James P. Isenhower III. Kegiatan tersebut juga dihadiri Atase Darat Republik Indonesia (RI) di Washington DC, Kolonel Arm Tri Arto Subagio.

US. Army War College dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan militer tertinggi dan bergengsi di dunia. Pendidikan ini berfokus pada pembentukan pemimpin strategis melalui kajian strategi pertahanan, keamanan internasional, kepemimpinan strategis, serta pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan nasional dan global. Program tersebut ditempuh selama satu tahun.

Pada tahun ini, sebanyak 372 siswa berhasil menyelesaikan pendidikan. Jumlah tersebut mencakup 77 siswa internasional dari 73 negara sahabat. Seluruh lulusan memperoleh gelar Master of Strategic Studies.

Lihat video: TNI AD Sigap Pulihkan Sekolah Terdampak Banjir dan Longsor



“Keberhasilan Kolonel Cpn Jimmy Sirait menunjukkan kualitas sumber daya manusia TNI AD yang mampu bersaing dan beradaptasi di lingkungan akademik internasional yang kompetitif. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi pengembangan organisasi serta peningkatan profesionalisme TNI AD,” tulisnya.

Pencapaian ini juga mencerminkan komitmen TNI AD dalam menyiapkan pemimpin masa depan yang memiliki wawasan strategis, kemampuan berpikir global, dan kesiapan menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang.

Melalui pendidikan dan kerja sama internasional, TNI AD terus memperkuat kapasitas prajuritnya untuk menjadi angkatan darat yang profesional, modern, dan adaptif.

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan kembali bahwa TNI tidak terlibat untuk mengurus tindak kejahatan jalanan seperti begal. Kata Maruli, begal takut dengan tentara.

"Enggak, siapa yang ngurus begal? Nggak ada yang ngurus begal. Begal itu jadi takut karena ada tentara, gitu lho. Bukan ngurus-ngurusin," kata Maruli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, efek pencegahan muncul karena keberadaan prajurit di suatu wilayah dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat sekaligus membuat pelaku kejahatan mengurungkan niatnya.

"Ada tentaranya di tempat situ, karena ada begal, liat tentara, nggak jadi. Kayak gitu," ujarnya.

Maruli menjelaskan, berbagai program yang dijalankan TNI AD selama ini berfokus pada membantu masyarakat dalam sektor-sektor yang membutuhkan dukungan tambahan.

"Jadi kita mengerjakan hal-hal yang tidak terjangkau oleh kementerian," pungkasnya.

JAKARTA - Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas buka suara perihal unggahan akun Instagram mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto. Dalam unggahan tersebut, Tiyo mengaku dihubungi seseorang yang membawa pesan dari lembaga berbintang.

Postingan yang diunggah melalui akun instagram, @tiyoardiantor_ itu kini telah disukai 52.000 penggunaan Instagram, serta dikomentari 3.022 warganet dan direpost oleh 3.517 orang, yang salah satunya adalah mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam unggahan tersebut memang tidak terlalu dijelaskan, siapa yang dimaksud lembaga berbintang tersebut. Yang jelas Tiyo akan dijanjikan akan menerima apa pun yang dia butuhkan.

Sosok pembawa pesan tersebut juga menyampaikan kepada Tiyo bahwa seorang pimpinan organisasi gerakan nasional telah memperoleh jatah proyek. Tiyo dalam unggahan tersebut tegas menolak apapun yang diberikan kepadanya.

Menggapai sosok lembaga berbintang, Kapuspen TNI belum dapat memastikan apakah posting Tiyo diarahkan kepada institusi TNI. Sebab lembaga berbintang di Indonesia tak hanya ditunjukkan kepada TNI.

"Atau mungkin dibuat seolah-olah TNI. Yang pasti, kami sebagai aparat negara, Panglima Tertinggi kita adalah Presiden," ucap Nas di Mabes TNI, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Nas menegaskan TNI selalu menjalankan tugas sesuai garis komando tanpa adanya kata tawar menawar. "Siapa pun Presidennya, kita tegak lurus dengan beliau dan pasti kita akan mendukung program dan kebijakan pemerintah Presiden hari ini," katanya.

Dalam kesempatan itu Kapuspen TNI juga menyampaikan rasa terima kasih atas informasinya yang diberikan. Menurutnya informasi tersebut akan menjadi bahan bagi institusinya."Terima kasih informasinya, saya juga sebagai ranah antisipasi bagi kami," ucapnya.

Berikut ini adalah tulisan Tiyo yang diunggah ke akun instagram pribadinya:

Ngapunten, Mas

Saya kenal orang ini meskipun interaksinya terbatas sekali. Dia menghubungi saya untuk silaturahmi dan dengan ringan saya iyakan ajakan itu karena luang waktu.

"Saya bawa pesan dari lembaga berbintang, pentingnya mau bertemu denganmu," katanya.

Saya masih diam mencerna, sebelum saya tanya apa agendanya, dia berkata

"Dia mau berikan apapun yang kamu mau."

Saya menelan ludah. Dan belum mengatakan apa-apa. Dia lanjut bercerita bahwa salah satu pimpinan organisasi gerakan nasional sudah kebagian jatah dari lembaga ini, dalam waktu dekat jatah itu akan jadi bisnis warung yang identik dengan asal daerahnya.

"Nilainya miliaran di Jakarta," katanya.

Sesudah saya yakin, seluruh godaannya telah diucapkan. Akhirnya saya bicara

"Ngapunten, mas, kalau hanya untuk makan dan minum, saya sudah cukup. Bukan karena saya kaya, tapi karena saya tidak butuh kemewahan apa-apa."

Saya segera beranjak dan pergi. Saya takut sekali setan dalam diri memenangkan pertarungan ini.

Yogyakarta, 7 Juni 2026

Tiyo Ardianto

JAKARTA - Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan di lingkungan TNI telah dijalankan. Namun penerapan sistem itu tidak didasari dengan mekanisme urut kacang.

"Berkaitan dengan meritokrasi, betul sudah berjalan saat ini tapi perlu kita pahami bahwa penempatan posisi jabatan di lingkungan TNI tidak urut kacang," ucap Nas di Mabes TNI Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Nas menjelaskan, urut kacang yang dimaksud adalah mekanisme penempatan jabatan yang mengurutkan senior turun ke juniornya. Penempatan jabatan dilandaskan oleh kemampuan dari diri seorang prajurit.

"Urut kacang berarti saat ini sekarang besok juniornya besok juniornya, tidak. Tapi ini lebih berbasis kepada kompetensi dan kemampuan, dan ada juga di dalamnya KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa)," ucapnya.

Nas menjelaskan dalam penentuan KPLB, pastinya akan ada dasar-dasar penilaian dalam penentuan kompetensi. Hal ini tentunya akan dinilai oleh pimpinan.

"Penilaian itu ada yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang tertulis adalah di sekolah, yang tidak tertulis adalah pengalaman di lapangan," ucap dia.

Lihat video: Prancis Punya! Intip Kecanggihan Pesawat Tempur Baru TNI



Dengan begitu, Nas menegaskan meritokrasi yang diterapkan oleh TNI berdasarkan kompetensi prajurit, bukan soal senior dan junior.

"Jadi benar penempatan jabatan tidak berdasarkan urut senior junior tapi berdasarkan kompetensi. Apa dasarnya? Penilaian dari pimpinan atau user kita saat ini," ujar dia.

JAKARTA - Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyampaikan bahwa keterlibatan prajurit dalam penanganan kejahatan di jalanan contohnya begal merupakan kebutuhan masyarakat. Ia bahkan mengaku telah melakukan survei mengenai keterlibatan TNI ikut menangani begal.

"Kita nangani begal, kebutuhan masyarakat. Masyarakat pernah menyampaikan, saya pernah survei, saya pernah survei secara tidak langsung, saya sampaikan itu bagaimana tanggapan Bapak Ibu sekalian kalau begal kami ikut bantu. 'Enggak apa-apa, malah bagus, kami mah senang, malah kami butuh'," ucap Nas di Mabes TNI Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Ia menegaskan keterlibatan TNI dalam penanganan begal juga dilandasi dengan ketentuan di peraturan perundang-undangan. Selain itu, prajurit juga memiliki kewajiban membantu masyarakat apabila menemukan tindak kejahatan yang terjadi di hadapan mereka.

"Jadi bahasanya lebih dikedepankan adalah kebutuhan masyarakatnya yang dilandasi dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku," katanya.

"Masyarakat depan mata ada begal, saya TNI tidak boleh tangani begal, saya biarkan, saya kena lebih berat pasal pembiaran. kalau pemerintah menerapkan seperti itu ada dasarnya, apa? permintaan dari kepolisian namanya operasi perbantuan," sambungnya.

Ia berharap agar masyarakat memahami bahwa kehadiran TNI dalam membantu penanganan kejahatan di jalan tidak dianggap sebagai bentuk militerisme. Melainkan, untuk membantu keamanan masyarakat.

"Saya mengimbau kepada masyarakat, teman-teman saya di luar sana, jangan buru-buru menyebut kehadiran kami di ranah sipil sebagai program militerisme. tujuannya, dasar hukumnya ada atau tidak. yang paling utama dampak ke masyarakatnya," ucap dia.

Ia menyebut bila prajurit TNI berhasil menangkap begal, maka pelakunya akan diserahkan kepada kepolisian agar diproses hukum. "Depan mata atau permintaan masyarakat ada begal di sana kita akan datang, prajurit terdekat di situ tangkap, amankan, serahkan kepolisian," sambungnya.

JAKARTA - Enam pejabat TNI Angkatan Laut (AL) berganti. Acara serah terima jabatan (sertijab) enam jabatan strategis di lingkungan TNI AL tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Sertijab itu digelar di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (3/6/2026). Pergantian jabatan disebut merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, memperkuat kapasitas organisasi, serta memberikan kesempatan bagi para perwira untuk mengembangkan kemampuan dan pengabdiannya pada jabatan yang lebih tinggi.

Lihat juga: NMAX Turbo Lahir dari Sini! Bocoran Tren Pasar & Masa Depan Yamaha Maxi 2026

KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali berharap para pejabat yang mendapat amanah baru dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, inovasi, serta mampu memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis.

Berikut daftar sertijab enam jabatan strategis di lingkungan TNI AL:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut (Kadiskomlekal): Pejabat yang melaksanakan sertijab yaitu Laksma TNI Maulana kepada Laksma TNI Frandinanto yang sebelumnya menjabat Kaarsenal.

2. Kepala Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Laut (Kadisopslatal): Jabatan ini diserahterimakan dari Laksma TNI Hariyo Poernomo kepada Laksma TNI Mohamad Taufik yang sebelumnya menjabat Asops Koarmada RI.

3. Kepala Dinas Senjata dan Elektronika Angkatan Laut (Kadissenlekal): Jabatan ini diserahterimakan dari Laksma TNI Dwi Cahyo Kuncoro kepada Kolonel Laut (E) Andi Indra Putra yang sebelumnya menjabat Sekdiskomlekal.

4. Kepala Pusat Kelaikan Matra Laut Keselamatan Kerja dan Kerja Sama Angkatan Laut (Kapuslaikmatlamjaal): Jabatan ini diserahterimakan dari Laksma TNI Bambang H. Witjaksono kepada Laksma TNI Jusep Wildan yang sebelumnya menjabat Kadisfaslanal.

5. Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut (Kadisfaslanal): Jabatan ini diserahterimakan dari Laksma TNI Jusep Wildan kepada Laksma TNI Teguh Kadyat Yudharto yang sebelumnya menjabat Kadislitbangal.

6. Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut (Kadislitbangal): Jabatan ini diserahterimakan kepada Laksma TNI Danny Hotler Bachtera yang sebelumnya menjabat Asisten Komunikasi dan Elektronika (Askomlek) Koarmada RI.

JAKARTA - Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Trenggono dipilih menjadi salah satu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, ia diketahui tengah memproses pengunduran dirinya dari dinas militer.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala BGN Nanik S Deyang, saat memperkenalkan jajaran pimpinan barunya. "Sebelah saya Mayjen TNI Trenggono. Sebelum ditanyakan TNI aktif, sudah diajukan proses pengunduran diri dan mungkin dalam waktu dekat beliau pensiun," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Sebelum dipercaya masuk ke jajaran pimpinan BGN, Trenggono diketahui menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas. Dalam kesempatan tersebut, Nanik juga memperkenalkan latar belakang dirinya.

Ia menegaskan bahwa dirinya merupakan seorang akademisi di bidang sains. "Saya Nanik S Deyang, Sarjana Biologi. Tadinya Wakil Kepala BGN," ucapnya.

Selain Trenggono, Nanik juga memperkenalkan Agustina Arumsari yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN lainnya. Agustina bukan orang baru di dunia pengawasan; ia memiliki rekam jejak selama 34 tahun di bidang audit dan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Nanik menekankan bahwa kehadiran Agustina di BGN merupakan instruksi langsung dari Presiden untuk menjaga transparansi anggaran. "Tugas dari Pak Presiden, beliau akan mengawasi super ketat tata kelola dan keuangan negara yang di BGN," tegas Nanik.

Sebagai informasi, perubahan struktur ini menyusul keputusan tegas Presiden Prabowo Subianto yang resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN pada Selasa (2/6/2026). Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN kemudian ditunjuk sebagai penggantinya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan langsung perombakan tersebut di Istana Negara. Selain posisi Kepala, Presiden juga mengganti dua Wakil Kepala BGN terdahulu, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, dengan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono.

Penyegaran organisasi ini terjadi di tengah badai hukum yang menimpa BGN. Satu hari setelah pencopotan Dadan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/6/2026).

Penggeledahan maraton selama 15 jam tersebut dilakukan terkait dugaan kasus korupsi. Saat ini, Dadan Hindayana bersama Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).