Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh dengan fokus pada pembangunan sabo dam dan pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan percepatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari curah hujan tinggi yang masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh.

“Pada saat itu saya sudah takut kalau kayu bisa turun sampai ke Tamiang lagi karena hujan deras,” kata Dody saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan salah satu kekhawatiran utama adalah potensi material kayu dari kawasan pegunungan terbawa arus hingga ke wilayah hilir seperti Aceh Tamiang.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian PU mempercepat pembangunan sabo dam meskipun secara tahapan semula direncanakan pada fase rekonstruksi.

"Sabo dam itu harusnya saya kerjakan nanti setelah masuk progres reconstruct (rekonstruksi), tapi kan pada saat masih progres tanggap darurat pun sudah saya kerjakan. Tapi sepertinya dengan kondisi cuaca yang hari ini masih seperti ini, ini masih harus saya percepat," ungkap dia.

Menurut dia, percepatan dilakukan dengan skema desain dan bangun (design and build) agar pekerjaan dapat segera dimulai tanpa menunggu tahapan normal.

Selain itu, Dody menyebut penanganan lumpur masih menjadi fokus utama, terutama di wilayah Pidie Jaya dan Aceh Tamiang.

Ia mengatakan kondisi di lapangan masih menunjukkan banyak permukiman yang terdampak lumpur, meskipun di jalan utama terlihat relatif baik.

“Kondisinya tidak baik-baik saja di bawah, jadi ini yang harus kita percepat pembersihannya,” ujarnya.

Pembersihan lumpur tersebut juga dilakukan melalui program padat karya yang melibatkan masyarakat setempat, sekaligus untuk mempercepat pemulihan kawasan permukiman.

Di sisi lain, Kementerian PU juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pemerintah daerah untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas hujan.

Dody menambahkan percepatan juga dilakukan pada pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, terutama di daerah terpencil yang terdampak.

Ia mengatakan desain jembatan dapat dilakukan secara cepat dan pelaksanaannya dapat melibatkan dukungan TNI agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.

“Kalau pergerakan masyarakat tidak terganggu, biasanya logistik juga tidak akan terganggu,” ucap dia.

Pemerintah, lanjutnya, juga melakukan pembersihan irigasi primer dan sekunder guna mendukung kegiatan pertanian, khususnya menjelang musim tanam.

Dody mengatakan upaya tersebut dilakukan bersama Kementerian Pertanian untuk memastikan lahan pertanian yang tidak terdampak lumpur dapat segera ditanami kembali.

Sebelumnya, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, khususnya di wilayah Aceh Tamiang sebagai prioritas penanganan.

Berdasarkan data Kementerian PU pada 21 Maret 2026, jumlah rumah rusak berat di Provinsi Aceh mencapai 38.169 unit, dengan pembangunan hunian sementara sebanyak 28.236 unit atau sekitar 74 persen dari total kebutuhan.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, pembangunan hunian sementara dilakukan dalam bentuk tujuh blok bangunan modular yang mampu menampung sekitar 336 orang.

Dody menegaskan pemulihan Aceh menjadi salah satu prioritas kementeriannya agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal dalam waktu secepat mungkin.

“Yang menjadi masalah saat ini adalah lumpur, jadi itu juga yang kita kejar,” tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Tanah Datar (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan sabo dam Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan masyarakat dari risiko kebencanaan.

"'Ground breaking' sabo dam ini suatu langkah penting. Bukan sebagai pekerjaan sektoral semata, melainkan bagian dari strategi ketahanan nasional yang menyentuh langsung kepada kehidupan rakyat," kata Menteri PUPR Dody Hanggodo di Kabupaten Tanah Datar, Selasa.

Ia mengatakan pembangunan sabo dam merupakan tindak lanjut dari kejadian erupsi Gunung Marapi serta dampak bencana banjir lahar dingin. Dengan kata lain, merupakan bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilaksanakan secara berencana, terpadu dan berkelanjutan.

Hal tersebut, ia mengatakan juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar kementerian terkait melaksanakan beberapa pekerjaan sabo dam sebagai upaya konkret dalam mengurangi risiko banjir dan aliran sedimen di wilayah-wilayah yang terdampak.

Secara umum, ia menjelaskan pekerjaan yang dilakukan tersebut mengacu pada master plan yang sudah jelas dan terukur di Provinsi Sumbar di mana terdapat total 56 unit sabo dam yang akan dibangun pada 24 sungai yang berhulu di Gunung Marapi.

"Pembangunan sabo dam diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat, tapi juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan air serta mendorong pemulihan dan pertumbuhan kawasan-kawasan ekonomi strategis bagi masyarakat," ujar dia.

Pada tahap awal, menurut Dody, Kementerian PU akan membangun sekitar delapan unit sabo dam di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam dengan total kapasitas tampungan sedimen mencapai sekitar 440 ribu meter kubik.

Pekerjaan tersebut, kata dia, diharapkan dapat selesai dan fungsional secara optimal pada akhir 2027 dengan syarat lahan untuk sabo dam sudah bebas dan tersedia bagi kementerian terkait untuk melaksanakan pembangunan fisiknya.

"Termasuk pula lahan untuk jalan pengangkut material-material sabo dam ke tempat pembuangan akhir nantinya," katanya menegaskan.

Selanjutnya, ujar dia, pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi direncanakan pembangunan sekitar 10 tambahan unit sabo dam, serta 22 unit cek dam yang tersebar di sejumlah wilayah yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.

"Kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap di tahun anggaran 2026 hingga 2029," katanya menambahkan.

Ia berharap dukungan dari semua pihak termasuk para wali nagari, camat, bupati dan lainnya agar pekerjaan yang sangat penting bagi masyarakat tersebut dapat dilaksanakan oleh kementerian terkait secara cepat, tepat dan efisien.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026