Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait Irigasi menjamin pasokan air untuk lahan pertanian merata.

Dia mengatakan bahwa penguatan infrastruktur irigasi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Irigasi tersebut memberikan kepastian ketersediaan air bagi petani, termasuk pada musim kemarau, sehingga mendukung peningkatan produksi serta efisiensi usaha tani.

“Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Dody di Jakarta, Selasa.

Upaya memperkuat swasembada pangan terus dilakukan pemerintah dengan pembangunan infrastruktur irigasi.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025, kata Dody, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut melakukan rehabilitasi jaringan irigasi sekunder sepanjang 920 meter di Daerah Irigasi (DI) Cihanjawar Cikupa, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Keberadaan saluran irigasi tersebut mampu mengairi 110 hektare lahan sawah sekaligus membawa manfaat bagi empat Kelompok Tani (Poktan) sekitarnya dengan memperoleh distribusi air lebih merata.

Menurut Dody, Indeks Pertanaman (IP) di kawasan tersebut kini meningkat hingga 300 dari semula rata-rata 200, yang berarti petani mampu melakukan panen hingga tiga kali dalam satu tahun.

Sebagaimana diketahui, jaringan irigasi ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor yang dibantu rehabilitasi oleh Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2025 melalui program Inpres 2/2025. Pada Juni 2026, telah dilakukan serah terima hibah aset kepada Pemda.

Selain DI Cihanjawar Cikupa, Kecamatan Sukamakmur, Kementerian PU juga melakukan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah kecamatan Kabupaten Bogor, antara lain Klapanunggal, Kemang, dan Caringin, dengan total pengerjaan mencapai 1,91 kilometer yang mengairi lahan persawahan seluas 338 hektare.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

proyek yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mampu menampung hingga 1.080 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, siap menjadi kawasan pendidikan modern yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Dia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah, melalui Astacita Presiden Prabowo Subianto, dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan mendukung pemerataan akses pendidikan,” kata Dody di Jakarta, Selasa.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terus dikebut menjelang dimulainya Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Berdiri di atas kawasan perbukitan seluas 6,96 hektare dengan ketinggian sekitar 161 meter di Atas Permukaan Laut (MDPL), sekolah ini menawarkan lingkungan belajar yang asri dengan panorama pegunungan.

Dody mengatakan proyek yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mampu menampung hingga 1.080 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Berbagai fasilitas modern telah disiapkan, di antaranya gedung sekolah untuk setiap jenjang pendidikan, asrama putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, kantin, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, serta sarana pendukung lainnya yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Menurut Dody, pembangunan terus menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga 26 Juni 2026, progres fisik Sekolah Rakyat Bogor telah mencapai 80,21 persen.

Dengan melibatkan 960 orang pekerja serta diperkuat 25 personel TNI-AD Teritorial Pembangunan (TP), Kementerian PU menargetkan kawasan pendidikan terintegrasi ini mulai difungsikan pada Juli 2026 sehingga dapat menyambut siswa baru pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Kehadiran Sekolah Rakyat Bogor diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di kawasan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membangun 4 jembatan gantung guna mendukung peningkatan konektivitas antar kampung, desa dan kecamatan di Provinsi Banten.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan jembatan gantung merupakan infrastruktur sederhana namun memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

“Jembatan gantung memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mobilitas menjadi lebih mudah, distribusi hasil pertanian lebih lancar, dan akses terhadap layanan publik semakin terbuka,” kata Dody di Jakarta, Selasa.

Keempat infrastruktur kerakyatan ini dibangun di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah oleh sungai, jurang, atau perbukitan agar mempermudah mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di kawasan perdesaan.

Keempat jembatan gantung mulai dibangun pada Maret-April Tahun 2026, meliputi Jembatan Gantung Inten Jaya, Jembatan Gantung Cigoong Utara, dan Jembatan Gantung Kampung Bagu (Ciminyak) di Kabupaten Lebak, serta Jembatan Gantung Cibungur di Kabupaten Pandeglang.

Masing-masing jembatan, kata Dody, memiliki panjang antara 40 hingga 80 meter dan diperuntukkan khusus untuk pejalan kaki, kendaraan roda dua serta ambulans dalam kondisi darurat.

Dody mengatakan, berdasarkan progres pekerjaan konstruksi hingga 25 Juni, pembangunan seluruh jembatan menunjukkan progres yang positif. Jembatan Gantung Inten Jaya dengan bentang utama sepanjang 80 meter telah mencapai progres fisik 26,67 persen. Jembatan ini dibangun untuk memangkas waktu tempuh masyarakat yang selama ini harus memutar melalui jalur yang lebih jauh.

Selanjutnya Jembatan Gantung Cibungur yang juga memiliki panjang 80 meter telah mencapai progres fisik 19,25 persen. Jembatan ini akan menghubungkan Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, dengan Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, sehingga akses masyarakat antar wilayah menjadi lebih mudah, aman, dan efisien.

Adapun Jembatan Gantung Cigoong Utara dan Jembatan Gantung Kampung Bagu (Ciminyak) dibangun dengan panjang masing-masing 40 meter di Kabupaten Lebak. Jembatan Cigoong Utara dengan progres 26,80 persen akan mempermudah akses warga menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, serta memperlancar distribusi hasil pertanian bagi masyarakat di Dusun Salasih, Nagreg, dan Paranje.

Sementara itu, Jembatan Kampung Bagu (Ciminyak) dengan progres 23,50 persen menghubungkan Kampung Bagu, Desa Ciminyak, Kecamatan Muncang dengan Kampung Cikaung, Desa Sukamarga, Kecamatan Sajira yang selama ini dipisahkan oleh aliran sungai, sehingga diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan masyarakat.

Menurut Dody, dengan tersedianya akses yang lebih aman dan efisien, keberadaan jembatan gantung tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di Provinsi Banten.

Kementerian PU berkomitmen menyelesaikan pembangunan jembatan gantung sesuai target yang telah ditetapkan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan hingga wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan proyek Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo untuk mendukung swasembada pangan nasional.

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur pengelolaan air tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan air irigasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani di Gorontalo.

“Kehadiran infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan musim kemarau atau perubahan iklim,” kata Dody di Jakarta, Minggu.

Kementerian PU terus mempercepat pembangunan Bendungan Bulango Ulu. Hingga Juni 2026, progres fisik pembangunan bendungan yang memiliki kapasitas tampung air hingga 93,75 juta meter kubik ini telah mencapai 94,99 persen.

Bendungan yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari 250 menjadi 300.

Artinya, petani berpotensi melakukan hampir tiga kali masa tanam dalam setahun. Produktivitas lahan yang saat ini berkisar 3–3,5 ton per hektare pun diperkirakan melonjak hingga 7–9 ton per hektare.

Dody mengatakan, air merupakan sumber daya yang tidak dapat diciptakan namun hanya bisa dikelola secara optimal.

Oleh karena itu, pengelolaan air yang efektif menjadi salah satu variabel penting dalam menggenjot produktivitas pertanian guna mencapai target swasembada pangan, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain menyediakan air baku sebesar 2.200 liter per detik, kata Dody, Bendungan Bulango Ulu akan mengairi lahan pertanian melalui irigasi seluas 4.950 hektare dan membantu mengendalikan potensi banjir pada wilayah hingga 43 persen atau seluas 629 hektare.

Tak hanya itu, bendungan ini juga akan menghasilkan energi bersih melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 4,96 megawatt dan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 80 megawatt, serta membuka peluang pengembangan sektor pariwisata baru di kawasan bendungan.

Dengan manfaat yang luas, Bendungan Bulango Ulu diyakini akan menjadi salah satu infrastruktur kunci yang mendukung target swasembada pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo dalam jangka panjang.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kegiatan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI) telah menjaga keberlanjutan sistem subak di Bali.

Menurut dia, di Jakarta, Kamis, penguatan infrastruktur irigasi merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Infrastruktur irigasi yang andal akan memberikan kepastian pasokan air bagi petani sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat.

"Program IBM (infrastruktur berbasis masyarakat) memiliki multiplier effect yang besar. Selain menghasilkan infrastruktur, juga memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui skema padat karya, sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal," kata Dody.

Kementerian PU mulai melaksanakan P3TGAI Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Bali sebagai upaya memperkuat layanan irigasi pertanian, menjaga keberlanjutan sistem subak, serta mendukung ketahanan pangan daerah.

Program padat karya ini melibatkan masyarakat petani secara langsung dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan program ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida dengan gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A), perkumpulan petani pemakai air (P3A), dan subak penerima bantuan P3TGAI 2026.

Dody mengatakan pada 2026, P3TGAI di Bali dilaksanakan di 78 lokasi yang tersebar di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Gianyar sebanyak 26 lokasi, Kabupaten Bangli 17 lokasi, Kabupaten Tabanan 17 lokasi, Kabupaten Klungkung 9 lokasi, Kabupaten Jembrana 5 lokasi, dan Kabupaten Karangasem 4 lokasi.

P3TGAI merupakan kegiatan padat karya yang bertujuan meningkatkan layanan irigasi pertanian melalui rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat petani sebagai pelaku utama.

Melalui pendekatan tersebut, program ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kemandirian kelembagaan petani dalam mengelola jaringan irigasi.

Kegiatan yang dilaksanakan, kata Dody, meliputi rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi kecil dengan luas layanan kurang dari 150 hektare, jaringan irigasi tersier, maupun irigasi desa.

Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu meningkatkan keandalan layanan air irigasi, termasuk pada musim kemarau, sehingga mendukung peningkatan produksi pertanian dan efisiensi usaha tani.

Di Bali, ujar Dody, pelaksanaan P3TGAI juga dirancang selaras dengan sistem subak yang telah menjadi kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air pertanian.

Dukungan jaringan irigasi yang lebih andal dan efisien diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan sistem subak sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi sektor pertanian terhadap tantangan perubahan iklim.

Melalui P3TGAI 2026, Kementerian PU tidak hanya membangun infrastruktur irigasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dari tingkat desa.

Dengan jaringan irigasi yang semakin baik dan pengelolaan air yang berkelanjutan, sektor pertanian Bali diharapkan semakin produktif, tangguh, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino melalui penguatan sistem irigasi dan pengamanan ketersediaan air guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Dia mengatakan,l dampak El Nino tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mengurangi tampungan air di sejumlah bendungan.

"Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengeboran air tanah dalam, pembangunan jaringan irigasi tersier, hingga pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas unit agar penanganan dapat berjalan secara terpadu.

Upaya mitigasi sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun. Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU telah melaksanakan program pengeboran air tanah dalam di sejumlah wilayah yang selama ini rawan mengalami kekeringan.

"Sebetulnya, antisipasi awal sudah dikerjakan oleh teman-teman SDA. Dari awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia," katanya.

Salah satu daerah yang menjadi prioritas adalah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sejumlah wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur yang selama ini kerap mengalami krisis air pada musim kemarau.

Selain meningkatkan ketersediaan sumber air, Dody juga menekankan pentingnya pembangunan jaringan irigasi tersier agar distribusi air ke lahan pertanian dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Penguatan infrastruktur irigasi tersebut sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Melalui kebijakan tersebut, Kementerian PU bersama pemerintah daerah terus memastikan jaringan irigasi berfungsi optimal guna menjaga produktivitas pertanian nasional.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Inpres tersebut, Kementerian PU bersama Kementerian Pertanian telah menyepakati pelaksanaan pendataan dan pembangunan jaringan irigasi secara simultan.

Sinergi ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih presisi sehingga program irigasi pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan lebih awal, lebih tepat sasaran dan berbasis data yang lebih akurat.

"Kita bersepakat dengan Kementerian Pertanian bahwa kita mengeksekusi Inpres Irigasi itu bersamaan dengan mendata irigasi-irigasi daerah. Kemudian 2026 dan seterusnya bisa kita kerjakan lebih awal dan lebih presisi. Tapi fungsinya sama, bagaimana agar swasembada pangan itu terwujud," tegas Menteri Dody.

Melalui penguatan sistem irigasi, peningkatan ketersediaan sumber air, serta kolaborasi lintas sektor, Kementerian PU terus berupaya menjaga produktivitas sektor pertanian di tengah ancaman perubahan iklim sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat sebagai fondasi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) mengungkit pertumbuhan ekonomi.

"Infrastruktur jalan merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional, dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah, sesuai arahan dari Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia meyakini dengan pengelolaan berkelanjutan serta sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang diresmikan hari ini akan menjadi tuas pengungkit kemajuan bangsa dalam jangka panjang.

Capaian pelaksanaan IJD ini membuktikan komitmen mutlak pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat, melainkan telah menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia secara lebih inklusif, adil, dan merata.

Dody mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar dalam penanganan jalan daerah, harus mempertimbangkan jalan agar dapat dilewati oleh dua kendaraan roda empat secara berpapasan, sehingga pelebaran jalan dilakukan dari semula sekitar 3 meter menjadi sekitar 8 meter.

Pelaksanaan IJD Tahun Anggaran 2025 mencakup penanganan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia dengan total nilai investasi Rp5,41 triliun.

Di Pulau Sumatera meliputi Provinsi Aceh sepanjang 26,38 km, Sumatera Utara 7,10 km, Sumatera Barat 13,52 km, Riau 20,31 km, Jambi 38,30 km, Sumatera Selatan 15,22 km, Bengkulu 27,36 km, Lampung 19,48 km, Bangka Belitung 21,03 km, serta Kepulauan Riau 13,67 km.

Kemudian di Pulau Jawa, pelaksanaan IJD mencakup Provinsi Jawa Barat sepanjang 50,99 km, Jawa Tengah 132,62 km, Daerah Istimewa Yogyakarta 13,07 km, Jawa Timur 53,78 km, serta Banten 19,20 km.

Sementara di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, penanganan jalan meliputi Bali sepanjang 31,19 km, Nusa Tenggara Barat 18,53 km, dan Nusa Tenggara Timur 84,52 km.

Untuk wilayah Kalimantan mencakup Kalimantan Barat sepanjang 34,72 km, Kalimantan Tengah 9,52 km, Kalimantan Selatan 36,52 km, Kalimantan Timur 14,58 km, dan Kalimantan Utara 5,07 km.

Di kawasan Sulawesi, penanganan dilakukan pada ruas jalan daerah di Sulawesi Utara sepanjang 30,70 km, Sulawesi Tengah 63,09 km, Sulawesi Selatan 62,54 km, Sulawesi Tenggara 54,98 km, Gorontalo 24,06 km, dan Sulawesi Barat 54,45 km.

Sementara di kawasan timur Indonesia, pelaksanaan IJD mencakup Maluku sepanjang 31,92 km, Maluku Utara 41,55 km, Papua Barat 27,92 km, Papua 7,70 km, Papua Pegunungan 3,60 km, Papua Tengah 12,62 km, Papua Barat Daya 14,81 km, dan Papua Selatan 13,40 km.

Keberadaan ruas-ruas jalan hasil pelaksanaan IJD diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain memperlancar mobilitas orang dan barang, meningkatkan akses menuju pusat pelayanan publik, memperkuat rantai distribusi hasil produksi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Program IJD dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan dukungan percepatan penanganan jalan daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah, khususnya pada ruas-ruas strategis yang terkendala keterbatasan anggaran.

Program ini merupakan bagian dari implementasi visi PU 608 yang menempatkan infrastruktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami bersepakat dengan Kementerian Sosial pada Juli itu adik-adik siswa Sekolah Rakyat sudah bisa pindah ke sekolah yang sebenarnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan gedung Sekolah Rakyat Tahap II dapat difungsikan pada Juli tahun 2026.

"Kami bersepakat dengan Kementerian Sosial pada Juli itu adik-adik siswa Sekolah Rakyat sudah bisa pindah ke sekolah yang sebenarnya," ujar Dody di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II saat ini progresnya secara nasional kemungkinan sudah mencapai hampir 81 persen.

Menurut Dody, ketegangan geopolitik global akibat Perang Amerika Serikat-Iran telah menimbulkan dampak besar di mana semua harga bahan bangunan naik, harga BBM juga ikut naik sehingga membuat proses pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II agak melambat.

Namun, dirinya menegaskan bahwa hal tersebut bukan alasan, dan Kementerian PU berjuang habis-habisan agar pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat selesai sepenuhnya.

"Kami masih berupaya maksimal supaya pembangunan 93 Sekolah Rakyat Tahap II itu bisa fungsional semuanya. Cuma saya juga harus realistis di beberapa titik misalnya Brebes, Jawa Tengah, agak berat. Tapi saya yakin 90 persen plus dari 93 titik itu sudah bisa fungsional. Harapan kami 100 persen," kata Dody.

Dia juga menyampaikan bahwa Kementerian PU juga sudah memulai lelang pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III.

"Kita juga sudah mulai lelang pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III. Tahap III kita sudah mulai lelang, ini targetnya Desember bisa selesai," katanya.

Selain percepatan Tahap II, Kementerian PU juga mulai menyiapkan pembangunan SR Tahap III, terdiri dari Tahap IIIA sebanyak 7 lokasi telah memasuki proses lelang; Tahap IIIB sebanyak 11 lokasi dalam tahap persiapan lelang, sedangkan Tahap IIIC sebanyak 89 lokasi masih memerlukan pemenuhan readiness criteria.

Sebagai informasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU dalam percepatan penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

Saifullah Yusuf mengatakan Kementerian PU telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Tantangan di lapangan memang besar, lanjutnya, tetapi Menteri PU turun langsung dan terus melakukan percepatan agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran tahun ajaran baru.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Khusus masalah El Nino, saya akan membentuk satgas khusus untuk menghadapi El Nino 2026-2027

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo siap membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menghadapi fenomena cuaca El Nino.

"Khusus masalah El Nino, saya akan membentuk satgas khusus untuk menghadapi El Nino 2026-2027," ujar Dody dalam Infratalks di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pembentukan satgas penting karena yang terdampak tidak hanya masalah irigasi dan sawah yang tidak mendapatkan suplai air karena kekeringan, tetapi juga mungkin di beberapa titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang kemungkinan juga akan mengalami kekurangan air di masa El Nino, begitu juga dengan bendungan-bendungan yang mungkin akan mengalami hal sama.

"Karena di sini sudah ada lintas direktorat jenderal (Ditjen), ada Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya dan seterusnya, makanya saya merasa perlu ada satgas khusus. El Nino ini memang harus kita antisipasi dari awal," katanya.

Sebetulnya antisipasi awal sudah dikerjakan Kementerian PU, misalnya dari awal tahun sudah melakukan program pengeboran air dalam di beberapa titik yang selama ini dilihat sebagai titik-titik kekeringan di seluruh Indonesia, seperti misalnya di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Gunung Kidul, Kementerian PU juga melakukan pengeboran air dalam di semua titik tidak hanya tempat-tempat yang selama ini kering misalnya Nusa Tenggara Timur (NTT) tetapi juga di tempat-tempat lainnya.

"Cuma yang sekarang saya minta tambahan kepada rekan-rekan Ditjen SDA agar selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan untuk irigasi sawah maupun kebun itu saya mewajibkan juga membuat jaringan irigasi tersier," kata Dody.

Dia mengatakan jaringan irigasi tersier ini penting dalam rangka pemanfaatan air untuk mengairi sawah menjadi lebih efektif dan efisien.

"Karena irigasi tersier itu agar air yang mengalir itu bisa mengairi sawah-sawahnya sampai yang terjauh itu bisa tercapai dengan cara yang lebih efektif dan efisien, serta ada penghematan penggunaan air yang bisa kita peruntukkan untuk generasi muda kita ke depan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pemerintah mengisi penuh bendungan sebagai langkah strategis menghadapi dampak fenomena El Nino ekstrem guna menjaga ketahanan pangan nasional.

Dody menjelaskan langkah mitigasi terhadap dampak El Nino telah mulai dilakukan sejak beberapa waktu lalu melalui pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi di berbagai wilayah yang memiliki bendungan utama.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, pihaknya memperkuat pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) untuk mendukung program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun melalui pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), yang akan menjangkau 4.127 titik lokasi di berbagai daerah pada tahun 2027.

Adapun Program IBM tersebut mencakup 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada sektor Sumber Daya Air atau senilai Rp450 miliar. Sedangkan 2.127 lokasi pada unit kegiatan Cipta Karya dengan nilai pagu sebesar Rp1,2 triliun.

Kementerian PU menilai program IBM sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Program P3TGAI, misalnya, berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi. Sementara itu, program Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) membantu penyediaan akses air minum di desa-desa.

Sedangkan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) mendukung peningkatan kesehatan lingkungan melalui layanan sanitasi dan pengelolaan sampah.

Selain itu, program Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi kawasan.

Pembangunan jembatan gantung juga dinilai penting untuk membuka akses masyarakat di daerah terpencil, termasuk bagi pelajar, petani, dan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.

“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Dody.

Langkah ini sekaligus menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak hanya berfokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga menjangkau kebutuhan dasar masyarakat hingga tingkat desa dan kawasan terpencil.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,7 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berfungsi dan mobilitas masyarakat tidak terganggu.

"Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU telah bergerak cepat dengan menurunkan tim personel untuk melakukan respons darurat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat daerah," kata Dody di Jakarta, Rabu.

Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU langsung mengerahkan personel dan peralatan untuk pemeriksaan kondisi infrastruktur terdampak serta dukungan penanganan darurat di wilayah terdampak.

Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Kementerian PU melakukan pemantauan dan pemeriksaan sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah terdampak, meliputi Kota Palu serta Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan Parigi Moutong.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, Dody mengatakan bahwa BPJN Sulawesi Tengah mengirimkan satu unit alat berat ke Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi pada Rabu. Alat berat tersebut dikerahkan untuk membantu pembersihan dan pembukaan akses jalan pasca gempa sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dapat berjalan lancar.

Selain itu, kata dia, Tim Teknis BPJN Sulawesi Tengah juga melaksanakan pemeriksaan lanjutan secara detail pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti inspeksi awal yang dilaksanakan sesaat setelah terjadi gempa guna memastikan secara menyeluruh kondisi struktur kedua jembatan tersebut.

Menurut Dody, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kerusakan struktur pada Jembatan Palu 4 maupun Jembatan Palu 1. Kedua jembatan tersebut dinyatakan aman dan tetap dapat digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta konektivitas wilayah.

Selanjutnya BPJN Sulawesi Tengah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terkait kondisi Jembatan Palu 3 yang dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dan siap memberikan dukungan serta advis teknis apabila diperlukan.

Dody menyampaikan, untuk saat ini penanganan dan pemeriksaan BPJN Sulawesi Tengah difokuskan pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1 yang menjadi kewenangan Kementerian PU.

Kementerian PU, ujar dia, akan terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap infrastruktur strategis di wilayah terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat serta menjaga kelancaran konektivitas dan aktivitas perekonomian pasca bencana.

Dody mengatakan, langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam penanganan bencana melalui penyediaan infrastruktur yang andal, aman, dan tangguh.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dikelola kementeriannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar Dody di Jakarta, Rabu.

Dirinya menjelaskan, dari total pagu indikatif 2027 sebesar Rp98,47 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada bidang Prasarana Strategis yakni Rp31,53 triliun.

Hal ini untuk mendukung program prioritas nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera.

Kemudian pada bidang Bina Marga dialokasikan sebesar Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan.

Sementara itu, bidang Sumber Daya Air dialokasikan sebesar Rp25,44 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) atau Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), serta penanganan infrastruktur pasca bencana.

Sedangkan bidang Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp11,07 triliun untuk pembangunan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana.

Alokasi anggaran untuk Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp1,19 triliun.

Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun.

Persetujuan tersebut mengacu pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.

Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp291 triliun, sementara pagu indikatif yang disetujui sebesar Rp98,47 triliun.

“Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026