Pengusaha mengungkap dampak memanasnya perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap dunia usaha Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan industri nasional sangat bergantung kepada energi dan logistik internasional, sehingga tekanan akan langsung terasa.

Menurutnya, sektor padat karya menjadi salah satu yang paling rentan karena margin yang tipis dan sensitivitas tinggi terhadap biaya distribusi, bahan baku impor, serta permintaan ekspor yang terganggu.

"Walaupun hubungan dagang langsung Indonesia dengan Iran dan Israel relatif terbatas, tapi efek tidak langsung melalui harga energi global, disrupsi perdagangan internasional, inflasi pangan, nilai tukar, dan sentimen pasar keuangan menjadi faktor yang jauh lebih relevan bagi dunia usaha nasional," ujar Shinta kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/3).

Dalam jangka pendek, Shinta mengungkap pelaku usaha saat ini fokus kepada langkah-langkah mitigasi risiko yang bersifat realistis dan adaptif, di antaranya melalui penyesuaian struktur biaya produksi dan distribusi, peningkatan efisiensi operasional.

Kemudian, penerapan manajemen risiko yang lebih disiplin termasuk pengelolaan eksposur valas, diversifikasi sumber pasokan, hingga pemanfaatan instrumen lindung nilai atau natural hedging yang tersedia.

"Secara keseluruhan, dunia usaha menyikapi kondisi ini dengan pendekatan wait and see but prepared apabila tekanan global berlanjut," ungkapnya.

Karena itu, Apindo mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan secara terukur, memperkuat cadangan dan distribusi logistik strategis, memastikan disiplin fiskal dan kebijakan moneter.

Apindo juga menyarankan pemerintah untuk mengatur pengelolaan utang yang bijak, dan memberikan dukungan terarah kepada sektor-sektor ekonomi yang berpotensi terdampak.

"Di saat yang sama, penting bagi Indonesia untuk tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, menjaga posisi netral, serta mengedepankan prinsip perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Shinta.

Ia menilai pendekatan yang non-reaktif akan memastikan Indonesia tidak terseret ke dalam pusaran konflik geopolitik yang berpotensi menambah risiko ekonomi di Tanah Air. Selain itu, stabilitas politik dan kredibilitas diplomatik menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan pasar serta keberlanjutan aktivitas dunia usaha.

"Pada akhirnya, koordinasi kebijakan yang solid dan terukur akan sangat menentukan daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang," tutupnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang juga mewanti-wanti dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia perlu diwaspadai, diantisipasi, dan dimitigasi. Penutupan Selat Hormuz akibat perang tentu akan memiliki dampak terhadap potensi kenaikan harga BBM dan juga gas.

Apabila sudah memengaruhi harga barang-barang impor, pengusaha pasti akan menyesuaikan dengan biaya produksi hingga ongkos logistik, yang nantinya itu akan mempengaruhi harga-harga di pasaran. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, hal ini perlu dimitigasi oleh pemerintah.

"Kalau sudah mempengaruhi harga-harga di pasaran, otomatis nantinya ini akan kembali kepada daya beli masyarakat kita. Ya kan? Karena kita tahu daya beli masyarakat kita ini, atau konsumsi rumah tangga kita ini, ini kan sangat strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi kita," ujar Sarman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (3/3).

Sarman juga menyinggung pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang hanya cukup untuk 20 hari ke depan. Padahal, dalam 20 hari ke depan, ada momentum perputaran uang terbesar, yakni Lebaran.

"Pasti kebutuhan BBM, kebutuhan gas, kebutuhan harga pokok pangan, itu akan naik 2 sampai 3 kali lipat. Nah, ini kan perlu diantisipasi," jelasnya.

Maka, Kadin mendorong pemerintah untuk melakukan mitigasi terkait bagaimana kebutuhan menjelang dan pasca-Idulfitri.

Sarman mengingatkan BBM merupakan barang penting yang dibutuhkan oleh seluruh sektor usaha, mulai dari konstruksi, ritel, pertanian, manufacturing, pabrik, dan transportasi. Hal ini merupakan ekosistem yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan industri.

"Kita tahu beberapa sektor industri kita di samping membutuhkan pasokan BBM, juga gas. Ya katakan seperti industri keramik ya misalnya, mungkin juga industri kaca dan lain-lain, itu membutuhkan pasokan gas. Artinya memang kebutuhan gas sama BBM ini sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan masyarakat," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Libur Imlek 16–17 Februari bukan hanya soal perayaan keluarga. Momentum dua hari itu diperkirakan menggerakkan perputaran uang lebih dari Rp9 triliun. Belanja rumah tangga, perjalanan wisata, hingga transaksi ritel ikut terdorong.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengatakan lonjakan aktivitas ini berdampak langsung pada konsumsi. “Perputaran uang selama perayaan dan libur Imlek tahun ini akan menggerek konsumsi rumah tangga yang akan menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya kepada Republika, Selasa (17/2/2026).

Mobilitas warga pun terlihat tinggi. Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan mencapai 1,74 juta orang. Kereta api hampir menyentuh satu juta penumpang. Kereta Cepat Whoosh naik 25 persen menjadi sekitar 25 ribu orang. Di jalan tol, sekitar 1,6 juta kendaraan melintas, dengan 831 ribu di antaranya keluar dari Jabodetabek.

Jika satu mobil rata-rata diisi empat orang, pergerakan manusia bisa mencapai 6,4 juta orang. Hotel penuh, pusat wisata ramai, mal dan pusat kuliner ikut kecipratan. Permintaan buah khas Imlek seperti jeruk mandarin, apel, delima, hingga kue keranjang diperkirakan naik sekitar 30 persen.

Survei World Economic Forum (WEF) memperingatkan pengangguran menjadi risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia pada periode 2026-2028, di tengah target pertumbuhan ekonomi nasional yang agresif.

Peringatan tersebut tertuang dalam Global Risks Report 2026 yang dirilis pekan ini. Laporan tersebut melibatkan lebih dari 11 ribu pemimpin bisnis di 116 negara dan memetakan prioritas risiko ekonomi di masing-masing negara.

Berdasarkan Executive Opinion Survey 2025, para pemimpin bisnis menempatkan kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran sebagai ancaman utama bagi Indonesia dalam tiga tahun ke depan. Indonesia tercatat sebagai satu dari 27 negara yang menempatkan risiko tersebut di peringkat pertama.

Forum global itu menilai melemahnya prospek kerja tidak hanya berdampak pada kinerja ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial dan politik.

"Kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dapat mendorong ekstremisme, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, serta memperparah dampak misinformasi dan disinformasi," tulis WEF dalam laporan tersebut.

Laporan WEF menjelaskan, keterbatasan peluang ekonomi mencerminkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja, mulai dari stagnasi upah, meningkatnya pengangguran dan setengah menganggur, hingga melemahnya perlindungan hak pekerja.

Pergeseran tenaga kerja akibat otomatisasi dan transisi hijau, terbatasnya mobilitas sosial, serta ketimpangan akses pendidikan dan teknologi turut memperbesar resiko tersebut.

Hal itu diamini oleh Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang yang melihat fenomena itu nyata di lapangan.

"Realitasnya bisa kita lihat ketika ada lowongan pekerjaan, yang dibutuhkan 10 orang tapi yang melamar ribuan, ini indikator bahwa jumlah pengangguran dan pencari kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan," ujar Sarman kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (21/1).

Ia mencatat, setiap tahun Indonesia menghasilkan hampir 3 juta calon tenaga kerja dari lulusan SMA, SMK, diploma hingga sarjana. Jika tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja, penumpukan pengangguran sulit dihindari, terlebih dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi lokal maupun global.

Karenanya, Sarman mendorong pemerintah mempercepat berbagai program strategis nasional yang mampu menyerap tenaga kerja, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, percepatan hilirisasi, serta menarik investasi berbasis padat karya.

"Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperluas program magang nasional dan program padat karya yang banyak melibatkan tenaga muda di daerah. Uang saku yang mereka peroleh akan meningkatkan daya beli dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," terangnya.

Senada, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam menilai tantangan ketenagakerjaan Indonesia juga berkaitan dengan melemahnya ekonomi kelas menengah akibat kualitas pekerjaan yang relatif rendah.

"Ini ditandai dengan meningkatnya pekerja sektor informal, sekalipun angka pengangguran turun. Menurunnya kualitas pekerjaan menciptakan multiplier effect terhadap permintaan yang melemah dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi," ujar Bob saat dihubungi terpisah.

Bob menambahkan, daya serap tenaga kerja dari investasi juga terus menurun. Lima tahun lalu, investasi Rp1 triliun mampu menciptakan sekitar 4.000 lapangan kerja baru, namun kini hanya sekitar 1.400 lapangan kerja.

"Karena kebanyakan investasi yang masuk adalah sektor padat modal dan ekstraksi yang tidak banyak menyerap tenaga kerja," katanya.

Menurut Bob, pemulihan ekonomi kelas menengah harus menjadi prioritas melalui stimulus permintaan dan kebijakan counter cyclical. Ia juga mendorong pemerintah memberi prioritas pada investasi sektor industri pengolahan dan pemrosesan yang memiliki daya serap tenaga kerja lebih besar.

Selain pengangguran, survei WEF mencatat risiko layanan publik dan perlindungan sosial yang tidak memadai berada di peringkat kedua, disusul dampak negatif teknologi kecerdasan buatan (AI) di posisi ketiga.

Sementara itu, risiko penurunan ekonomi dan inflasi masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima, mencerminkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengusaha memprediksi perputaran uang selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mencapai Rp107,55 triliun.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sarman Simanjorang menjelaskan perhitungan tersebut berdasarkan proyeksi jumlah pemudik selama periode Nataru yang mencapai 119,5 juta orang.

Angka tersebut meningkat 2,71 persen dibandingkan tahun lalu atau sekitar 42,01 persen dari jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.

Sarman menyebut dasar perhitungan tersebut setara dengan 29,875 juta keluarga dengan asumsi rata-rata per keluarga berjumlah 4 orang.

"Jika per keluarga membawa bekal uang rata rata Rp3,6 juta maka potensi perputaran uang menembus Rp107,550 triliun. Masih berpotensi di atas itu, kita mengambil angka yang moderat naik 10 persen dari tahun lalu rata rata Rp3,3juta/keluarga," jelas Sarman dalam keterangan tertulis, Senin (15/12).

Sarman menilai jumlah pemudik tersebut di luar perkiraan karena dua bulan ke depan akan memasuki bulan puasa sehingga masyarakat juga sudah menyiapkan mudik Idulfitri 2026.

Dengan begitu, Sarman sebelumnya menduga waktu yang berdekatan tersebut membuat masyarakat tidak melakukan perjalanan mudik.

"Ternyata ini di luar dugaan, antusias masyarakat melakukan mudik libur Nataru baik untuk merayakan Natal maupun liburan akhir tahun dipicu oleh stimulus yang diberikan Pemerintah sebagai upaya terpadu untuk mereduksi beban biaya perjalanan masyarakat yang biasanya meningkat tajam menjelang akhir tahun," ujar Sarman.

Ia juga menyampaikan stimulus pemerintah menjadi daya tarik masyarakat, seperti diskon tarif tol serta diskon moda transportasi darat, laut, dan udara.

Sarman menambahkan berbagai sektor usaha juga akan lebih produktif dan menguntungkan bagi pengusaha selama periode libur Nataru.

"Berbagai sektor usaha akan lebih produktif dan cuan selama libur Nataru antara lain, seperti pusat perbelanjaan mall, grosir, jasa parcel natal, toko kue, hotel, motel, villa, apartemen, restoran, café, pusat kuliner, pengrajin oleh oleh khas daerah, aneka produk UMKM, mini market, dan pedagang mikro yang tersebar di berbagai objek wisata," tambahnya.

Industri makanan dan minuman juga akan untung karena peningkatan permintaan saat Nataru, khususnya produsen fashion/batik/kain khas daerah, makanan dan minuman seperti kue, roti, snack, daging, sosis dan minuman seperti sirup, soft drink dan minuman beralkohol.

"Untuk kebutuhan uang tunai, Bank Indonesia dan pihak  perbankan agar memastikan ketersediaan dalam berbagai pecahan uang rupiah baik melalui ATM maupun pengambilan langsung untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru 2025/2026," terangnya.

Perputaran uang akan tersebar di daerah yang penduduknya mayoritas merayakan Natal, seperti Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan berbagai Kabupaten di Indonesia. Lalu, daerah tujuan wisata favorit seperti Bali, Yogyakarta, Malang, Bandung, Bogor, dan lain-lain.

Melihat hal itu, Sarman mengimbau pengelola destinasi wisata, hotel, parkir, kuliner UMKM makanan, dan souvenir khas daerah untuk tidak menaikkan harga atau tarif yang berlebihan. Hal tersebut bertujuan agar pemudik tidak ragu untuk menghabiskan uang.

"Semoga liburan Nataru ini akan mampu menggerakkan ekonomi di berbagai daerah dan akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal IV-2025 yang ditargetkan di kisaran 5,00-5,04 persen sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 bisa bertahan di angka 5 persen atau lebih," tutup Sarman.