Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Radian Syam mendorong penguatan tata kelola, kepastian hukum, serta transparansi dalam implementasi Patriot Bond dan Merah Putih Bond karena akan menentukan keberhasilan obligasi dari Danantara tersebut.

Kedua instrumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) itu pada prinsipnya merupakan langkah positif untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan nasional.

Namun, manfaatnya baru bisa optimal apabila didukung regulasi turunan yang jelas.

"Menjadi perhatian utama bukan terletak pada keberadaan instrumennya, melainkan kualitas implementasi Pasal 50A. Amanat undang-undang tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah agar memberikan kepastian hukum, tata kelola, transparansi, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap kepentingan negara maupun investor," kata Radian di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan dari perspektif hukum tata negara, pengaturan mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang. Artinya, DPR dan pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan guna memperluas sumber pembiayaan negara.

Meski demikian, implementasi kebijakannya nanti menjadi faktor penentu keberhasilan.

Radian juga menilai tujuan pemerintah menarik repatriasi dana masyarakat Indonesia yang selama ini berada di luar negeri merupakan langkah yang rasional dan serius.

Masuknya dana tersebut ke dalam sistem keuangan nasional akan meningkatkan likuiditas domestik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis nasional.

"Likuiditas domestik tentu akan meningkat dan memberikan manfaat bagi pembiayaan pembangunan. Instrumen ini juga menjadi alternatif diversifikasi sumber pembiayaan sehingga ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal dapat dikurangi. Kita tentu tidak ingin terus-menerus bergantung pada utang dari luar negeri," katanya.

Radian memandang kebijakan itu merupakan langkah progresif pemerintah.

Maka menurutnya, anggapan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond hanya menjadi tempat parkir dana sungguh tidak tepat. Radian justru mendukung adanya regulasi yang kuat, manajemen risiko yang baik, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

Radian sendiri mengaku optimistis Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan mendapat respons positif dari investor apabila pemerintah mampu menjamin kepastian hukum dan tata kelola yang baik. Sebab, faktor utama yang dipertimbangkan investor bukan hanya tingkat keuntungan, tetapi juga keamanan investasi dan kepastian regulasi.

"Investor membutuhkan kepastian hukum. Mereka ingin memastikan uang yang diinvestasikan aman dan kegiatan usahanya memperoleh perlindungan. Saya optimistis Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan menarik minat investor, baik investor asing, domestik, maupun diaspora Indonesia, apabila pemerintah mampu menghadirkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya," kata Radian.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Dalam hal ini, transparansi informasi akan menjadi faktor penting dalam menjawab keraguan publik sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap instrumen investasi baru tersebut

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Feiral Rizky Batubara menilai, penerbitan surat utang Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara tidak dapat disamakan dengan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Sebab, kedua instrumen itu memiliki tujuan, mekanisme, dan karakteristik yang berbeda. Maka, Feiral melihat sejumlah kritik yang muncul terkait Patriot Bond dan Merah Putih Bond perlu dilihat secara proporsional.

"Tax amnesty adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengungkapan aset dan penyelesaian kewajiban perpajakan dengan ketentuan tertentu. Sementara Patriot Bond merupakan instrumen investasi yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi modal publik dalam pembiayaan proyek dan program strategis. Jadi konteksnya berbeda," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Belakangan, sejumlah pihak mengkhawatirkan penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond dapat memunculkan persepsi negatif di kalangan investor global hingga menimbulkan risiko reputasi bagi Danantara maupun pasar keuangan nasional.

Namun Feiral menilai kekhawatiran tersebut dapat dijawab melalui penerapan tata kelola yang kuat serta transparansi dalam pelaksanaan program. Kredibilitas Danantara sebagai lembaga investasi negara justru akan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola yang diterapkan dalam setiap instrumen pembiayaan yang diterbitkan.

Feiral mendorong pemerintah terus melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat agar tujuan, mekanisme, dan manfaat dari Patriot Bond maupun Merah Putih Bond dapat dipahami secara utuh.

"Dalam hal ini, transparansi informasi akan menjadi faktor penting dalam menjawab keraguan publik sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap instrumen investasi baru tersebut," katanya memberikan saran.

Adapun Feiral memandang rencana penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara Indonesia perlu dipahami sebagai instrumen untuk memperkuat pembiayaan pembangunan nasional melalui mobilisasi modal yang masuk ke dalam negeri.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi investasi, memperdalam pasar keuangan domestik, serta mendukung pendanaan proyek-proyek strategis nasional.

"Intinya adalah bagaimana menggerakkan modal domestik dan menarik dana masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia. Tujuannya agar dana tersebut dapat dikelola menjadi instrumen investasi yang kredibel sekaligus mendukung agenda pembangunan dan transformasi ekonomi nasional," kata Feiral.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi investor yang membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond bukan berarti pemerintah memberikan kekebalan hukum secara menyeluruh.

Menurutnya, perlindungan tersebut hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan dalam instrumen obligasi tersebut, sementara aktivitas usaha maupun kewajiban hukum investor tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pokoknya uang yang masuk ke situ aman lah, tetapi kalau dia punya perusahaan maka dia akan diperiksa seperti biasa. Perusahaannya enggak imun, jadi tidak seperti tax amnesty," kata Purbaya baru-baru ini.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut dirancang untuk menarik dana yang selama ini berada di luar negeri agar masuk ke dalam sistem keuangan nasional. Ia menilai manfaat ekonomi yang dihasilkan dari masuknya dana ke pasar domestik jauh lebih besar dibandingkan jika dana tersebut tetap tersimpan di luar negeri.

"Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, memang ada loss sedikit. Menurut saya uangnya masuk ke ekonomi kita," ujar Purbaya.

Diketahui sejumlah pihak mengkritik ketentuan perlindungan hukum bagi pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kebijakan tersebut dianggap berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen Indonesia dalam penerapan tata kelola, pencegahan korupsi, dan pemberantasan pencucian uang lintas negara.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan instrumen yang diterbitkan Danantara tetap berada dalam koridor regulasi dan pengawasan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah, kata Airlangga, tetap berkomitmen menjaga kredibilitas sistem keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Menurut pemerintah, keberadaan Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan domestik serta memperkuat likuiditas pasar keuangan nasional. Dana yang masuk melalui instrumen tersebut diharapkan Airlangga dapat mendukung pembiayaan investasi dan berbagai proyek strategis yang memberikan dampak ekonomi lebih luas.

Airlangga menilai kekhawatiran mengenai adanya kekebalan hukum secara menyeluruh terhadap investor tidak sesuai dengan substansi aturan yang diatur dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun optimis proses verifikasi identitas investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond melalui mekanisme Know Your Customer/KYC sudah berjalan dengan baik.

Ia mengungkapkan hal tersebut untuk menanggapi isu terkait pemanfaatan surat utang tersebut sebagai sarana pencucian uang (money laundering) karena dana yang digunakan oleh para pembeli surat berharga tersebut dijamin aman sehingga tidak perlu diusut asal-usulnya.

“Kami percaya kepada (mekanisme KYC pada) sistem keuangan yang ada di Indonesia dan berlaku secara global,” kata Mukhamad Misbakhun dalam acara “Mid-Year Economic Outlook 2026: The New Rules of Survival in Uncertain Times” di Jakarta, Jumat.

Ia menyatakan, para investor, terutama yang membeli surat utang dalam jumlah miliaran hingga triliunan, pasti memanfaatkan layanan dari lembaga penyedia jasa keuangan dalam menyelesaikan transaksi tersebut, misalnya melalui perbankan, perusahaan sekuritas, maupun perusahaan manajemen aset.

Proses KYC, lanjut dia, seharusnya sudah berjalan sejak investor membuat akun dan menjadi nasabah pada lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan tersebut.

“Proses itu ada di masing-masing sektor dan saatnya kita mempercayai masing-masing sektor itu untuk menjalankan fungsinya sesuai kewenangan yang dimiliki,” ujar Misbakhun.

Ia pun meminta seluruh pihak agar tidak lagi mempersepsikan obligasi tersebut sebagai alat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Ia mengatakan, perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah terhadap dana yang diinvestasikan pada Patriot Bond maupun Merah Putih Bond justru bertujuan untuk menarik semakin banyak orang berinvestasi di Indonesia.

Hal tersebut mengingat surat utang Indonesia perlu bersaing dengan surat utang negara-negara lainnya agar dapat menarik investor di tengah kecenderungan para pemilik dana untuk berinvestasi di Amerika Serikat yang memiliki suku bunga acuan yang tinggi.

“Nah inilah yang harus diberikan nilai-nilai insentif tambahan di sektor itu untuk menarik orang berinvestasi,” ucap Misbakhun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6), menjelaskan perlakuan khusus terhadap investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond hanya berlaku bagi dana yang ditempatkan pada instrumen tersebut, bukan seluruh aset maupun kegiatan usaha pemilik dana.

Pernyataan tersebut merespons sisipan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur tentang pelindungan hukum kepada pembeli surat utang khusus yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Penjaminan itu mencakup perlindungan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata.

Purbaya menekankan, dana yang masuk ke instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan dianggap berasal dari sumber pendanaan yang aman. Namun, perusahaan atau kegiatan usaha pemilik dana tidak mendapatkan imunitas apabila ditemukan persoalan perpajakan maupun pelanggaran lainnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Danantara dapat menjadi pengungkit investasi nasional, tetapi kepercayaan publik harus tetap menjadi modal yang paling dijaga

Jakarta (ANTARA) - Penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara Indonesia membuka babak baru dalam pencarian sumber pendanaan pembangunan nasional.

Kedua instrumen tersebut lahir dari perubahan Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) melalui UU Nomor 4 Tahun 2026, yang memberi kewenangan kepada Danantara untuk menerbitkan surat utang umum maupun surat utang khusus.

Patriot Bond dan Merah Putih Bond ditempatkan sebagai surat utang khusus yang ditujukan untuk memperkuat pembiayaan investasi dan proyek strategis nasional.

Namun, penerbitan instrumen pendanaan oleh lembaga pengelola investasi negara tidak dapat dibaca semata-mata sebagai urusan korporasi. Setiap obligasi yang diterbitkan Danantara akan selalu berada dalam bayang-bayang reputasi negara. Investor, masyarakat, lembaga pemeringkat, dan pasar keuangan akan menilai apakah hubungan antara instrumen tersebut, aset negara, BUMN, serta APBN memiliki batas yang jelas.

Instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond menjadi semakin sensitif karena regulasi memberikan perlindungan khusus bagi transaksi pembelian di pasar primer. Ketentuan tersebut mencakup perlindungan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk perpajakan, dan gugatan perdata.

Data serta informasi dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dalam proses peradilan. Peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela turut disebut sebagai kelompok yang dapat menjadi investor instrumen ini

Di sinilah reputasi fiskal menjadi sangat penting. Reputasi fiskal tidak hanya dibentuk oleh rasio defisit dan utang pemerintah, melainkan oleh keyakinan bahwa negara mampu mengelola kewajiban, risiko, dan kebijakan pembiayaannya secara transparan.

Negara yang memiliki reputasi fiskal baik akan lebih mudah memperoleh pembiayaan dengan biaya yang wajar. Sebaliknya, ketidakjelasan antara utang lembaga investasi negara dan kewajiban pemerintah dapat meningkatkan premi risiko, mempersempit ruang fiskal, serta menurunkan kepercayaan publik.

Tekanan fiskal

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa instrumen investasi negara dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dibangun dengan mandat yang jelas dan tata kelola yang kuat. Sebaliknya, instrumen tersebut dapat menjadi sumber tekanan fiskal apabila negara mencampurkan terlalu banyak tujuan: mengejar imbal hasil, memenuhi kepentingan politik, menyelamatkan perusahaan negara, sekaligus menutup kebutuhan pembiayaan jangka pendek.

Contoh dari Eropa, misalnya Norwegia, telah membentuk Government Pension Fund Global untuk mengelola kekayaan publik lintas generasi. Dana tersebut dibentuk dari pendapatan minyak dan gas, lalu diinvestasikan secara global melalui Norges Bank Investment Management.

Nilai dana ini telah mencapai sekitar 1,8 triliun dolar AS dan memiliki kepemilikan di sekitar 9.000 perusahaan di berbagai negara. Pemerintah Norwegia menerapkan aturan fiskal yang membatasi penggunaan hasil investasi dana tersebut untuk anggaran, sehingga aset investasi tidak mudah ditarik untuk kebutuhan politik atau belanja jangka pendek.

Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, di Singapura terdapat pemisahan peran antara Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC) yang kerap dipandang sebagai salah satu praktik tata kelola kekayaan negara yang paling disiplin.

GIC mengelola dana cadangan Pemerintah (surplus nasional), sementara Temasek beroperasi layaknya perusahaan investasi komersial biasa yang mengelola ekuitasnya sendiri dan pemegang saham. Karena beroperasi dengan pendekatan korporasi, Temasek dituntut menilai investasi berdasarkan prospek bisnis, kualitas manajemen, risiko pasar, dan potensi imbal hasil, bukan semata-mata atas dasar kepentingan politik atau kebutuhan pembiayaan pemerintah jangka pendek.

Pengalaman penting berikutnya datang dari Malaysia melalui kasus 1Malaysia Development Berhad yang memberikan peringatan yang lebih keras.

Ketika lembaga investasi negara memiliki akses pembiayaan besar tetapi pengawasan, transparansi, dan independensi tata kelolanya lemah, utang korporasi dapat berubah menjadi persoalan fiskal dan reputasi negara. Kerusakan yang muncul tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat dan investor terhadap institusi publik.

Prinsip global yang relevan untuk menghindari risiko tersebut tercermin dalam Santiago Principles. Standar yang disusun oleh International Forum of Sovereign Wealth Funds ini mencakup 24 prinsip mengenai tujuan kebijakan, struktur kelembagaan, tata kelola, investasi, manajemen risiko, dan transparansi.

Santiago Principles menekankan bahwa dana investasi negara perlu memiliki mandat yang terbuka, pengambilan keputusan yang independen, serta pengelolaan risiko yang prudent.

Bagi Indonesia, pembanding global tersebut mengajarkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa cepat instrumen diterbitkan, tetapi oleh seberapa jelas negara menjelaskan siapa yang menanggung risiko, bagaimana dana digunakan, dan apa batas dukungan pemerintah apabila investasi tidak berjalan sesuai rencana.

Mitigasi struktural

Instrumen pendanaan Danantara mesti memiliki berbagai dimensi mitigasi resiko dalam rangka menjaga kredibilitas investasi yang dijalankannya. Hal itu dapat dilakukan dengan menyusun sejumlah langkah strategis untuk memetakan secara struktural, seluruh dimensi resiko yang dapat terjadi secara prudent dan penuh kehati-hatian yang dirangkum dari berbagai literasi mengenai instrumen pendanaan tersebut.

Langkah pertama sebagai pondasi trust yang utama bagi investor adalah memastikan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond memiliki batas mandat yang tegas. Pemerintah dan Danantara perlu menjelaskan apakah instrumen tersebut digunakan untuk proyek komersial, proyek strategis dengan dukungan kebijakan, atau proyek pelayanan publik. Klasifikasi ini penting karena setiap jenis proyek memiliki profil risiko dan mekanisme pembiayaan yang berbeda.

Langkah yang kedua adalah menerapkan prinsip pemisahan risiko atau ring-fencing antara neraca Danantara dan APBN. Publik perlu memperoleh kepastian bahwa setiap obligasi yang diterbitkan Danantara bukan secara otomatis merupakan utang pemerintah. Jika terdapat penjaminan, penyertaan modal negara, fasilitas perpajakan, atau bentuk dukungan fiskal lain, seluruhnya perlu dicatat secara terbuka dalam dokumen risiko fiskal pemerintah.

Sedangkan langkah ketiga adalah melakukan penguatan transparansi instrumen. Informasi mengenai nilai penerbitan, tenor, kupon, investor sasaran, penggunaan dana, proyek yang dibiayai, dan proyeksi pengembalian perlu diumumkan dalam batas yang tetap menjaga kerahasiaan bisnis. Transparansi bukan berarti membuka seluruh negosiasi komersial, tetapi memberi informasi yang cukup agar publik dapat menilai apakah instrumen tersebut dikelola secara profesional.

Langkah keempat adalah melalui pembentukan komite risiko independen yang memiliki kewenangan nyata. Komite ini perlu diisi oleh profesional yang memiliki kompetensi investasi, manajemen risiko, hukum, pasar keuangan, dan tata kelola publik. Setiap penerbitan instrumen dalam jumlah besar perlu melewati uji stres, analisis sensitivitas, serta skenario terburuk terhadap kemampuan pembayaran dan dampaknya bagi neraca Danantara.

Langkah kelima dibutuhkan dalam rangka membangun komunikasi publik yang jernih. Patriot Bond dan Merah Putih Bond membawa simbol nasionalisme yang kuat. Namun, nasionalisme ekonomi tidak boleh dijadikan pengganti dari penjelasan teknis mengenai risiko, imbal hasil, dan tata kelola.

Masyarakat perlu diyakinkan bahwa investasi berdasarkan pada keputusan sukarela, pertimbangan investasi yang wajar, serta keyakinan terhadap kualitas proyek yang dibiayai. Pemerintah telah membantah isu bahwa masyarakat dengan simpanan tertentu diwajibkan membeli instrumen tersebut.

Mengawal kredibilitas

Kebijakan imunitas hukum dalam revisi UU P2SK dirancang sebagai magnet penarik likuiditas besar milik warga negara Indonesia yang selama ini mengendap di luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perlakuan khusus ini semata-mata mengamankan dana yang masuk ke sistem ekonomi domestik, sementara aktivitas bisnis ilegal investor di luar obligasi tetap dapat dikejar secara hukum.

Namun, hasil kajian ekonomi mengingatkan adanya potensi moral hazard. Perlindungan yang terlalu longgar dari pidana khusus dapat menurunkan persepsi kepatuhan Indonesia terhadap regulasi Financial Action Task Force (FATF). Jika Indonesia dinilai memberikan ruang bagi akomodasi dana tanpa rekam jejak bersih, lembaga pemeringkat internasional dikhawatirkan menaikkan harga risiko negara (country risk premium), yang justru akan membuat biaya utang (cost of fund) negara membengkak di masa depan.

Sehingga dengan demikian, reputasi fiskal dalam skema pendanaan yang dijalankan Danatara akan dibangun melalui ketegasan batas, keterbukaan risiko, dan keberanian untuk menempatkan akuntabilitas di atas euforia pendanaan.

Danantara dapat menjadi pengungkit investasi nasional, tetapi kepercayaan publik harus tetap menjadi modal yang paling dijaga. Ketika setiap rupiah pendanaan dapat dijelaskan, setiap risiko dapat diukur, dan setiap dukungan negara dapat dipertanggungjawabkan, Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak hanya menjadi instrumen keuangan, melainkan juga cermin kedewasaan tata kelola fiskal Indonesia.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah memberikan perlindungan hukum khusus kepada investor yang membeli surat utang khusus berupa patriot bond dan merah putih bond yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Melalui revisi aturan ini, pemerintah menambahkan Pasal 50A yang secara khusus mengatur penerbitan surat utang oleh Danantara. Selain dapat menerbitkan instrumen utang konvensional, Danantara juga diberi kewenangan untuk menerbitkan surat utang khusus dalam bentuk patriot bond dan merah putih bond.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian terdapat dalam Pasal 50A ayat (5), yaitu dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pembelian surat utang khusus dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk tindak pidana perpajakan, serta gugatan perdata.

Danantara Bantah Isu Pemilik Tabungan Rp3 Miliar Wajib Beli Patriot Bond



"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud, dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," tulis Pasal 50A ayat (5).

Perlindungan ini diperkuat melalui Pasal 50A ayat (6), yang menyatakan bahwa data dan informasi yang berasal dari kegiatan pembelian surat utang khusus tidak dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak maupun dijadikan alat bukti dalam proses hukum di pengadilan.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan 6 berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer," bunyi Pasal 50A ayat (7).

Patriot Bond Danantara Bisa Jadi Agunan Kredit Bank, OJK Ungkap Syaratnya



Selain memperoleh perlindungan hukum, investor juga diberikan fleksibilitas untuk mengalihkan kepemilikan maupun menjadikan surat utang khusus tersebut sebagai agunan. Revisi UU P2SK juga memperluas cakupan investor yang dapat berpartisipasi dalam pembelian patriot bond dan merah putih bond.

JAKARTA - Kabar yang menyebut masyarakat Indonesia dengan tabungan di atas Rp3 miliar bakal diwajibkan membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond dipastikan tidak benar. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan informasi yang beredar luas tersebut merupakan hoaks dan tidak pernah menjadi bagian dari rencana pemerintah maupun Danantara.

"Tidak benar informasi tersebut. Isu itu hoax. Tidak ada rencana pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp 3 miliar untuk membeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond," kata Dony Oskaria dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Kabar ini mencuat seiring disahkannya revisi UU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang.

Dony menyampaikan instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond dirancang sebagai produk investasi yang ditujukan bagi masyarakat maupun investor yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dia menegaskan tak ada kewajiban bagi masyarakat kalangan tertentu untuk membeli produk tersebut.

"Pemerintah dan Danantara berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan investasi sesuai prinsip transparansi, tata kelola yang baik, serta menghormati hak masyarakat dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, informasi yang menyebut adanya kewajiban pembelian bagi kelompok masyarakat tertentu tidak benar dan tidak memiliki dasar," tambah Dony.

Sebelumnya, rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disetujui menjadi UU oleh DPR RI. Salah satu perubahan dari aturan tersebut yakni mengatur Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menerbitkan surat utang khusus.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Hal itu sebagai upaya memperkuat mobilisasi modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

Terkait isu kewajiban untuk membeli bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 3 miliar, Purbaya membantah. Meski demikian, ia menyebut ada insentif khusus yang akan diberikan jika seseorang berpartisipasi dalam pembelian surat utang yang diterbitkan Danantara tersebut.

"Nggak ada kewajiban, tetapi akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang, kira-kira gitu. Setahu saya nggak wajib sampai sekarang ya, waktu saya ikut rapat di Istana, tetapi nggak tahu kalau berubah. Setahu saya presiden nggak pernah bilang itu wajib," ucap Purbaya di DPR RI.

Isu itu hoaks. Tidak ada rencana pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp3 miliar untuk membeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria membantah kabar perihal warga Indonesia dengan tabungan di atas Rp3 miliar diwajibkan membeli produk Obligasi Patriot dan Obligasi Merah Putih.

"Tidak benar informasi tersebut. Isu itu hoaks. Tidak ada rencana pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp3 miliar untuk membeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond," ujar Dony dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Dony menegaskan kabar yang beredar tersebut tidak benar alias hoaks. Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN itu menegaskan tidak pernah ada rencana mewajibkan orang kaya membeli Obligasi Patriot dan Obligasi Merah Putih.

Kabar tersebut mencuat seiring disahkan revisi UU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi Undang-undang.

Dony menyampaikan instrumen Obligasi Patriot dan Obligasi Merah Putih dirancang sebagai produk investasi yang ditujukan bagi masyarakat maupun investor yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dia menegaskan tak ada kewajiban bagi masyarakat kalangan tertentu untuk membeli produk tersebut.

"Pemerintah dan Danantara berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan investasi sesuai prinsip transparansi, tata kelola yang baik, serta menghormati hak masyarakat dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, informasi yang menyebut adanya kewajiban pembelian bagi kelompok masyarakat tertentu tidak benar dan tidak memiliki dasar," kata Dony.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disetujui menjadi UU oleh DPR RI.

Salah satu perubahan dari aturan tersebut yakni mengatur Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menerbitkan surat utang khusus.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus termasuk Obligasi Patriot dan Obligasi Merah Putih.

Hal itu sebagai upaya memperkuat mobilisasi modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

Terkait isu kewajiban untuk membeli bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp3 miliar, Purbaya membantah.

Meski demikian, ia menyebut ada insentif khusus yang akan diberikan jika seseorang berpartisipasi dalam pembelian surat utang yang diterbitkan Danantara tersebut.

"Nggak ada kewajiban, tetapi akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang, kira-kira gitu. Setahu saya nggak wajib sampai sekarang ya, waktu saya ikut rapat di Istana, tetapi nggak tahu kalau berubah. Setahu saya Presiden nggak pernah bilang itu wajib," ucap Purbaya di DPR RI.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tak ada skema yang mewajibkan warga negara Indonesia (WNI) dengan kriteria tertentu untuk membeli surat utang Merah Putih Bond.

Menurutnya, pemerintah justru menyiapkan insentif khusus untuk mendorong lebih banyak calon investor yang membeli surat utang ini.

“Nggak ada kewajiban, tetapi akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang, kira-kira gitu,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Merah Putih Bond merupakan obligasi khusus yang akan diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI Danantara), bersama dengan Patriot Bond.

Penerbitan itu merupakan salah satu poin perubahan dalam revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Dalam rangka mobilisasi kapital untuk mendorong perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian global yang tinggi, RUU ini mengatur bahwa BPI Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6).

Purbaya memastikan penerbitan surat utang khusus dilakukan dengan menetapkan strategi kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan berdasarkan pertimbangan bisnis yang sahih.

Usai pengumuman itu, beredar kabar bahwa WNI yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp30 miliar diwajibkan membeli Merah Putih Bond, yang dibantah oleh bendahara negara.

“Setahu saya Presiden nggak pernah bilang itu wajib,” ujarnya.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan revisi UU P2SK ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar otoritas di sektor keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Regulasi yang lebih adaptif dinilai penting untuk menghadapi dinamika pasar keuangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia di tingkat regional maupun global.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat

Makassar (ANTARA) - Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulsel sebagai bentuk nyata kepedulian negara kepada masyarakat.

Pangdam Bangun Nawoko dalam keterangannya di Makassar, Rabu, mengatakan selama bertahun-tahun, masyarakat di sekitar daerah itu harus menghadapi berbagai risiko saat menyeberangi sungai, terutama ketika musim hujan tiba.

Karena itu, kehadiran Jembatan Perintis Garuda Merah Putih diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Hari ini dengan hadirnya Jembatan Perintis Garuda Merah Putih mudah-mudahan bahaya itu tidak lagi mengintai anak-anak kita, emak-emak kita, dan seluruh masyarakat setiap saat,” ujar Pangdam.

Mayjen TNI Bangun Nawoko juga memberikan apresiasi kepada para prajurit yang bekerja di lapangan dan masyarakat yang bergotong royong hingga jembatan tersebut dapat diselesaikan.

Menurutnya, kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Bupati Maros Chaidir Syam turut menyampaikan terima kasih kepada Pangdam XIV/Hasanuddin dan seluruh jajaran TNI yang telah menghadirkan jembatan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat Tompobulu.

Ia menjelaskan, kehadiran jembatan tersebut akan mempermudah mobilitas warga, memperlancar akses pendidikan anak-anak, mempercepat distribusi hasil pertanian, hingga membuka peluang pengembangan potensi wisata di kawasan tersebut.

“Jembatan ini akan memberi manfaat luar biasa bagi masyarakat. Anak-anak kini dapat bersekolah dengan lebih aman, masyarakat lebih mudah menuju kebun, dan aktivitas ekonomi akan semakin berkembang,” katanya disela peresmian jembatan oleh Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi.

Peresmian Jembatan Perintis Garuda Merah Putih menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat mampu menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan warga.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

MERAUKE, iNews.id - Di kawasan perbatasan RI–Papua Nugini, tepatnya di Sota, salah satu distrik di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, akses keuangan memiliki makna besar dalam mendukung aktivitas masyarakat. Di wilayah yang menjadi salah satu garis terdepan NKRI ini, BRI melalui BRILink Agen hadir sebagai perpanjangan tangan layanan perbankan, mendekatkan akses keuangan sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi lokal.

Kehadiran BRILink Agen menjadi semakin relevan karena akses masyarakat Sota menuju pusat Kota Merauke tidak selalu mudah. Dengan jarak sekitar 100 kilometer dari pusat kota dan biaya perjalanan yang cukup besar, masyarakat membutuhkan layanan keuangan yang mudah dijangkau.

Sebagai bagian dari masyarakat perbatasan yang juga merupakan nasabah pinjaman BRI, John Al Bugis merasakan besarnya kebutuhan masyarakat Sota terhadap akses layanan keuangan yang lebih mudah dan dekat. Berangkat dari hal tersebut, pada 2021 John memutuskan menjadi Agen BRILink guna membantu menghadirkan layanan perbankan yang lebih praktis bagi warga sekitar.

"Saya membuka BRILink karena tinggal di wilayah perbatasan. Masyarakat di sini sangat membutuhkan layanan keuangan, karena jarak ke Kota Merauke sekitar 100 kilometer," cerita John.

Baca Juga

BRI Operasikan Money Changer di Lokasi Strategis, Perluas Akses Transaksi Valas

Ia menyampaikan, selama lima tahun menjalankan usaha sebagai Agen BRILink, dirinya secara langsung melihat bagaimana layanan yang dihadirkannya mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Melalui Agen BRILink yang dimilikinya, warga kini dapat melakukan berbagai transaksi dasar seperti setor tunai, tarik tunai, transfer, hingga pembayaran kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah.

"Kemudahan ini menjadi sangat berarti karena membantu aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota. Bagi saya, momen yang sangat berkesan adalah ketika manfaat ini dirasakan oleh banyak masyarakat, mulai dari warga sekitar, pelaku usaha lokal, pekerja sektor layanan, hingga petugas yang bertugas di wilayah perbatasan," ujarnya.

Baca Juga

BRI Hadirkan Promo Spesial KKB The Elite, Nasabah Bisa Bawa Pulang Kendaraan Impian dengan Banyak Keuntungan

Seiring berjalannya waktu, berbagai pendampingan dan edukasi dari petugas BRILink turut membantu John dalam mengembangkan usahanya sebagai Agen BRILink.

Manfaat dari usaha tersebut pun dirasakan langsung oleh John, tidak hanya dalam meningkatkan perekonomian keluarga, tetapi juga memberinya kesempatan untuk berkontribusi lebih luas bagi masyarakat sekitar. Dari Sota, ia turut menggerakkan perekonomian masyarakat melalui layanan perbankan yang hadir hingga garis terdepan Indonesia.

Baca Juga

QRIS BRI Jadi Andalan Warung Asep Layani Pembeli, Tak Perlu Cari Uang Kembalian

Dalam menjalankan usaha Agen BRILink, John juga terus berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Di tengah hadirnya berbagai pilihan layanan keagenan, ia memastikan transaksi berjalan lancar serta menjaga biaya layanan tetap terjangkau bagi warga.

Baca Juga

Kinerja Keuangan Kokoh, BRI Jaga Likuiditas dan Permodalan Tetap Kuat hingga Triwulan I 2026

"Cara saya agar masyarakat bisa mengandalkan BRILink Agen adalah dengan meyakinkan mereka bahwa BRI telah dipercaya masyarakat selama ini. Selain itu, saya juga menjaga biaya layanan agar tetap bersaing," jelasnya.

Keberadaan Agen BRILink di wilayah perbatasan menjadi bagian dari komitmen BRI dalam memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok negeri. Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, mengatakan bahwa kehadiran Agen BRILink tidak hanya mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari, tetapi juga membantu menjaga aktivitas ekonomi lokal tetap berjalan dengan baik.

"BRI terus berkomitmen memperluas akses layanan keuangan hingga ke wilayah terdepan dan perbatasan Indonesia, termasuk kawasan perbatasan seperti Sota. BRI akan terus memperkuat ekosistem Agen BRILink melalui pendampingan dan edukasi agar para agen dapat terus memberikan layanan yang optimal sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing," jelasnya.

Sebagai informasi, per akhir Maret 2026, jumlah Agen BRILink telah mencapai lebih dari 1,18 juta agen yang tersebar di 66.450 desa atau lebih dari 80 persen total desa di Indonesia. Jangkauan tersebut memperkuat peran Agen BRILink sebagai jaringan layanan keuangan berbasis kemitraan di tingkat desa.

Sepanjang Triwulan I 2026, Agen BRILink mencatatkan volume transaksi mencapai Rp420 triliun. Aktivitas tersebut menegaskan peran Agen BRILink sebagai salah satu kanal utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan, sekaligus turut berkontribusi terhadap fee based income (FBI) BRI yang mencapai Rp459 miliar.

Editor: Maria Christina

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar telepon pintar (smartphone) kembali diramaikan oleh kehadiran lini teranyar Xiaomi lewat peluncuran varian "T" terbarunya. Kehadiran Xiaomi 17T diposisikan sebagai jembatan yang menawarkan pengalaman premium mendekati seri flagship utama, namun dengan banderol harga yang ditekan serasional mungkin bagi segmen kelas menengah atas (upper-midrange).

Dilansir dari GSMArena pada Jumat (29/5/2026), gawai teranyar ini membawa sejumlah peningkatan spesifikasi yang masif pada sektor visual dan daya tahan, meski produsen asal Cina tersebut tetap menerapkan beberapa poin kompromi untuk menjaga efisiensi biaya produksi.

Bagi konsumen yang berminat meminang perangkat ini, terdapat beberapa aspek kelebihan, kekurangan, serta poin krusial yang patut dijadikan bahan pertimbangan.

Smartphone ini memiliki dua versi yaitu RAM 12GB dengan penyimpanan 256GB yang dibanderol sekitar Rp13 juta - Rp15,5 juta dan seri RAM 12GB/512GB yang dibanderol sekitar Rp16,3 juta hingga Rp16,5 juta

Kelebihan

Sektor layar menjadi nilai jual mutakhir dari Xiaomi 17T. Ponsel ini mengusung panel AMOLED seluas 6,59 inci dengan kedalaman warna 12-bit (68 miliar warna), mendukung Dolby Vision, HDR10+, serta tingkat kecerahan puncak mencapai 3.500 nits.

Dukungan refresh rate 120Hz dan teknologi 3840Hz PWM dimmingmemastikan pergerakan visual berjalan mulus sekaligus memberikan kenyamanan ekstra pada mata pengguna.

Keunggulan berikutnya terletak pada konfigurasi kamera belakang yang sangat serbaguna. Kolaborasi bersama pabrikan lensa legendaris Leica dipertahankan, ditandai dengan hadirnya kamera utama 50 MP bersensor besar dilengkapi fitur stabilisasi OIS.

Tidak kalah menarik, Xiaomi menyematkan lensa telefoto periskop 50 MP dengan kemampuan 5x optical zoom, sebuah fitur premium yang tergolong langka di kelas harganya, bersanding dengan lensa ultra-wide 13 MP.

Dari sisi efisiensi daya, Xiaomi 17T dibekali baterai berkapasitas masif 6.500 mAh yang mendukung pengisian daya cepat 67W kabel. Menariknya, paket penjualan perangkat ini masih tergolong lengkap karena menyertakan kepala pengisi daya 67W serta kasing pelindung TPU semitransparan di dalam kotak kemasannya.

Keamanan fisik gawai juga terjamin lewat sertifikasi IP68 yang membuatnya tahan debu dan sanggup terendam air tawar hingga kedalaman 3 meter selama 30 menit.

Kekurangan

Di balik deretan spesifikasi mentereng tersebut, aspek material bodi menjadi salah satu kompromi terbesar. Berbeda dengan ponsel kompetitor di kelas menengah atas yang mulai beralih ke material aluminium, rangka tengah (middle frame) dan bagian belakang Xiaomi 17T masih berbasis plastik polikarbonat, meski bagian belakang diperkuat serat kaca dan sisi depan dilindungi Corning Gorilla Glass 7i.

Dari segi estetika, desain yang diusung cenderung konvensional, minimalis, dan kurang menonjol. Sudut-sudut layar yang melengkung tajam pada bagian ujung berpotensi memicu perbedaan selera di kalangan pengguna.

Selain itu, aspek pengisian daya cepat membutuhkan perhatian lebih, karena adaptor bawaan menggunakan konfigurasi pin khusus pada kabel USB Type-A ke Type-C miliknya guna mencapai kecepatan maksimal.

Pertimbangan

Sebelum memutuskan untuk membeli Xiaomi 17T, konsumen perlu menyelaraskan kebutuhan harian mereka dengan profil performa perangkat ini. Dapur pacu ponsel disokong oleh chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4nm) dipadukan RAM 12GB dengan opsi memori internal UFS 4.1 sebesar 256GB atau 512GB. Kendati sangat bertenaga untuk kebutuhan harian dan multitasking dengan sistem operasi HyperOS 3 berbasis Android 16, performa cip ini belum berada di level flagship murni.

Bagi konsumen yang memprioritaskan kualitas layar kelas wahid, kemampuan fotografi jarak jauh (5x zoom), dan daya tahan baterai ekstrem di atas rata-rata, Xiaomi 17T merupakan opsi yang sangat rasional dan bernilai tinggi. Namun, jika Anda mengharapkan ponsel dengan build quality premium bermaterial logam murni atau memerlukan performa grafis tertinggi untuk gim berat kelas kompetisi, pertimbangan ekstra perlu dilakukan sebelum melakukan transaksi.