Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol), yang masuk dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ( UU P2SK).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi atau Kiki menyampaikan saat ini pihaknya juga sudah mencegah dan menangani aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan, melalui Satgas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI).

“Terkait dengan pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan pinjaman online ilegal dan judi online yang juga masuk di dalam RUU P2SK tersebut, tentunya kami menyambut baik dan tentunya OJK mendukung penuh pembentukan satuan tugas tersebut,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, dikutip Senin (8/6/2026).

Dia menambahkan, pembentukan Satgas PASTI yang merupakan amanat dari Pasal 247 UU P2SK Tahun 2023, adalah forum koordinasi yang kini terdiri atas 21 otoritas, kementerian, dan lembaga. Menurut Kiki, keanggotaan bisa bertambah seiring banyaknya lembaga yang juga ingin bergabung dalam Satgas PASTI.

Begitupun dalam pemberantasan judol, OJK telah tergabung dalam Satgas Pemberantasan Perjudian Online. Bahkan, hingga kini pihaknya telah melakukan penutupan rekening kurang lebih 33.836 rekening dan meminta perbankan untuk melakukan enhanced due diligence (EDD).

“Sehingga dalam hal ini dikuatkan lagi di dalam RUU P2SK ini. Kami tentu sangat menyambut baik, sehingga harapan kita semua agar pemberantasan baik judi online maupun pinjaman online dan berbagai aktivitas keuangan ilegal ini dapat semakin optimal,” tegas Kiki.

Kiki memastikan bahwa OJK akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi undang-undang yang baru berjalan baik.

“Dan tentunya harapan kita semua agar memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional, bagi bangsa dan negara,” tutupnya.