Secara global, keselamatan ibu masih menjadi ujian besar bagi peradaban modern. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan rasio kematian ibu dunia turun sekitar 40% sejak 2000. Dari 339 menjadi sekitar 197 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada 2023.

Meski menunjukkan kemajuan, laju penurunannya melambat dalam satu dekade terakhir. Dunia masih tertatih untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, yakni di bawah 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Di tengah lanskap global yang penuh tantangan tersebut, capaian Indonesia layak dibaca secara proporsional dan optimistis. Laporan terbaru BPS pada 5 Mei 2026 yang lalu berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 , Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Ratio (MMR) Indonesia turun menjadi 144 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka ini membaik signifikan dibandingkan 189 pada Long Form Sensus Penduduk 2020, dan turun tajam dari 346 pada Sensus Penduduk 2010. Dalam konteks negara berpenduduk besar dengan keragaman geografis tinggi, penurunan ini merupakan capaian yang tidak sederhana.

Dalam rentang 15 tahun, Indonesia berhasil memangkas AKI sebesar 202 poin. Ini bukan sekadar keberhasilan statistik di atas kertas, melainkan bukti nyata bahwa semakin banyak ibu Indonesia yang selamat melalui proses persalinan. Artinya, semakin banyak anak yang tumbuh dengan kasih sayang ibu, dan semakin banyak keluarga yang terjaga dari guncangan sosial-ekonomi. Di balik satu angka penurunan AKI, sesungguhnya terdapat ribuan kisah keluarga yang terselamatkan.

Keberhasilan tersebut penting dibaca dalam perspektif pembangunan nasional. Selama ini, indikator kesehatan ibu sering disebut sebagai “cermin” kapasitas sistem kesehatan. Negara yang mampu menurunkan kematian ibu umumnya juga memiliki tata kelola layanan dasar yang semakin baik, mulai dari fasilitas kesehatan primer, jaringan rujukan, pembiayaan kesehatan, hingga kualitas tenaga medis. Dengan kata lain, membaiknya AKI Indonesia menunjukkan adanya penguatan fondasi pelayanan publik.

Akselerasi di Tengah Kompleksitas

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, penurunan AKI di Indonesia memiliki bobot tantangan yang berbeda dibanding banyak negara lain. Menjangkau ibu hamil di pelosok pegunungan, pulau terpencil, hingga kawasan perbatasan membutuhkan presisi kebijakan yang luar biasa. Jarak geografis, keterbatasan transportasi, kondisi cuaca, hingga sebaran tenaga kesehatan menjadi variabel yang tidak ringan. Karena itu, capaian angka 144 memiliki makna strategis.

Penurunan ini merupakan buah dari “orkestrasi” berbagai kebijakan yang bekerja secara simultan. Perluasan layanan Puskesmas, revitalisasi Posyandu, kehadiran bidan desa, hingga penguatan rumah sakit rujukan telah memperkecil celah risiko. Program pemeriksaan kehamilan yang lebih rutin membuat komplikasi dapat dideteksi lebih dini, sementara sistem rujukan yang semakin tertata membantu ibu hamil berisiko tinggi memperoleh penanganan tepat waktu.

Secara khusus, kehadiran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi katalisator penting dalam meruntuhkan hambatan biaya yang selama ini menjadi momok bagi warga kurang mampu. Sebelum era jaminan kesehatan universal, banyak keluarga menunda pemeriksaan kehamilan atau persalinan di fasilitas kesehatan karena alasan biaya. Kini, perlindungan pembiayaan yang lebih luas membuat akses menjadi lebih terbuka.

Berbagai studi global, termasuk yang dimuat dalam The Lancet Global Health, menegaskan bahwa akses terhadap tenaga kesehatan terlatih (skilled birth attendants) dan layanan obstetri darurat merupakan faktor penentu penurunan kematian ibu. Indonesia telah bergerak ke jalur yang benar. Keberhasilan ini juga didukung oleh pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan konektivitas antardaerah yang mempercepat waktu tempuh menuju fasilitas kesehatan.

Selain itu, meningkatnya pendidikan perempuan memberi dampak positif yang besar. Perempuan dengan pendidikan lebih baik cenderung lebih memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, nutrisi, tanda bahaya persalinan, dan keputusan medis saat darurat. Karena itu, investasi pendidikan sesungguhnya juga merupakan investasi kesehatan ibu.

Menutup Celah Kesenjangan

Namun, di balik optimisme ini, kita tidak boleh menutup mata pada ruang pembelajaran yang tersisa. Data SUPAS 2025 mengungkap disparitas antarwilayah yang masih ada. Jawa-Bali mencatat AKI 114 dan Sumatra 130, keduanya di bawah rata-rata nasional. Namun, tantangan besar masih membentang di Kalimantan (164), Sulawesi (214), hingga kawasan Nusa Tenggara-Maluku-Papua yang mencapai 317.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan ibu bukan semata urusan nasional, melainkan sangat dipengaruhi konteks lokal. Daerah dengan tantangan topografi berat, kepadatan fasilitas rendah, atau keterbatasan tenaga spesialis tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dibanding kawasan metropolitan. Kebijakan seragam sering kali tidak cukup menjawab keragaman persoalan di lapangan.

Data tersebut perlu menjadi navigasi untuk arah kebijakan berikutnya. Jika pada tahap ini Indonesia berhasil mencatat progress, maka tahap berikutnya adalah memastikan inclusive progress. Artinya, penurunan AKI harus dirasakan merata hingga ke wilayah yang paling sulit dijangkau.

Kematian ibu bukan hanya persoalan medis, tetapi juga persoalan keadilan akses. Ketika seorang ibu di kota dapat menjangkau rumah sakit dalam hitungan menit, sementara ibu di daerah terpencil harus menempuh perjalanan berjam-jam, maka di situlah ketimpangan terjadi secara nyata.

Dampak Lintas Generasi

Keselamatan ibu memiliki dampak jauh melampaui ruang persalinan. Riset UNICEF dan WHO menunjukkan bahwa anak yang kehilangan ibu memiliki risiko lebih tinggi mengalami stunting, gangguan tumbuh kembang, putus sekolah, hingga jatuh dalam kemiskinan. Ibu kerap menjadi pusat pengasuhan, penjaga gizi keluarga, sekaligus penopang stabilitas rumah tangga.

Karena itu, menjaga keselamatan ibu adalah strategi fundamental untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Anak yang tumbuh sehat dan mendapatkan pengasuhan optimal akan memiliki peluang pendidikan dan produktivitas lebih baik di masa depan. Dalam konteks makroekonomi, inilah fondasi penting untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

Negara-negara yang berhasil melakukan lompatan pembangunan umumnya tidak hanya berfokus pada industri dan infrastruktur, tetapi juga serius membangun kualitas manusianya sejak awal kehidupan. Menurunkan AKI merupakan bagian integral dari agenda besar tersebut.

Ke depan, setidaknya ada tiga agenda krusial yang perlu dipercepat.

Pertama, intervensi berbasis wilayah untuk daerah dengan AKI tinggi melalui afirmasi tenaga kesehatan, penempatan dokter spesialis secara lebih adaptif, serta penyediaan rujukan cepat berbasis transportasi lokal, baik ambulans darat, kapal kesehatan, maupun skema transportasi komunitas.

Kedua, penguatan kualitas layanan secara seragam. Akses saja tidak cukup jika tidak dibarengi standar mutu operasional yang sama antara kota dan desa. Pelayanan antenatal, keselamatan persalinan, penanganan perdarahan, hingga tata laksana preeklamsia harus memiliki standar nasional yang benar-benar diterapkan.

Ketiga, memperkuat peran komunitas. Tidak sedikit keterlambatan penanganan terjadi karena keraguan keluarga dalam mengambil keputusan. Di sinilah kader Posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pendamping keluarga dapat menjadi jembatan kepercayaan yang sangat vital.

Indonesia tidak memulai dari nol. Penurunan AKI dari 346 menjadi 144 adalah bukti bahwa perubahan besar bisa dicapai dengan konsistensi kebijakan, kerja tenaga kesehatan, dan dukungan masyarakat. Target SDGs bukan lagi utopia, melainkan sasaran realistis yang dapat didekati jika reformasi kesehatan terus dijaga.

Bangsa yang besar bukan hanya diukur dari megahnya gedung pencakar langit atau panjangnya jalan tol, melainkan dari kemampuannya memastikan setiap ibu pulang ke rumah dengan selamat sambil memeluk bayinya. Setiap ibu yang selamat adalah tanda bahwa pembangunan kita memiliki hati. Dan ketika negara mampu menjaga para ibu, sesungguhnya negara sedang menjaga masa depannya sendiri.