Bisnis.com, JAKARTA - Batas rasio utang pinjaman online (pinjol) terhadap penghasilan diperketat pada tahun ini, dari 40% pada 2025 menjadi 30% untuk memitigasi risiko dan menjaga kesehatan industri.

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, menyampaikan ketentuan tersebut telah diatur dalam SEOJK 19/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi sebagai turunan dari POJK 40/2024.

“OJK terus mengawal implementasinya secara bertahap, yang diperketat menjadi 30% pada tahun 2026,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis, Jumat (9/1/2026).

Dalam SEOJK tersebut diatur jika penilaian terhadap kemampuan membayar kembali (repayment capacity) untuk pendanaan konsumtif antara lain dilakukan dengan menelaah perbandingan pinjaman (jumlah pokok, bunga, dan biaya lainnya) yang dibayarkan penerima dengan penghasilan yang ditetapkan sebesar 40% pada 2025 dan 30% pada 2026. Penghasilan peminjam dana dapat diketahui dari bukti yang valid, seperti slip gaji atau mutasi rekening.

Terkait dengan penerapan kebijakan tersebut, Agusman menyebutkan saat ini OJK fokus melakukan penguatan pengawasan dan kesiapan industri. “Khususnya pematangan sistem penilaian risiko dan credit scoring agar transisi menuju batas 30% dapat berjalan efektif tanpa mengganggu penyaluran pendanaan,” jelasnya.

Lebih jauh, dia menyebut hal itu menjadi salah satu aspek penting dalam pengawasan, baik offsite maupun onsite. Selain itu, untuk memperkuat industri P2P lending, dalam SEOJK 19/2025 juga ditegaskan mengenai pencairan dana dilakukan langsung oleh penerima (borrower) melalui escrow account agar pembayaran dapat ditelusuri dan meminimalkan risiko penyimpangan.

Penguatan juga difokuskan pada peningkatan kualitas credit scoring dan manajemen risiko, termasuk memastikan borrower tidak memperoleh pendanaan dari lebih dari tiga penyelenggara pinjol.

Adapun, per November 2025 outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp94,85 triliun atau naik 25,45% secara tahunan (YoY). Sementara, tingkat kredit macet atau TWP90 membengkak menjadi 4,33%.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sejumlah penyelenggara P2P lending atau pinjaman online (pinjol) memiliki tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi pembiayaan (TWP90) tinggi di atas 5%.

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK, mengatakan per September 2025 terdapat 22 pinjol dengan TWP90 di atas 5%.

"Terhadap mereka, OJK melakukan pemantauan secara ketat terhadap action plan penyelenggara dalam memperbaiki TWP 90 tersebut," ujarnya dalam jawaban tertulis, Selasa (11/11/2025).

Sebagai informasi, hingga saat ini jumlah penyelenggara P2P lending legal berizin OJK terdapat 96 pinjol. Dengan demikian 22,91% pinjol memiliki kredit macet di atas 5%.

Lebih lanjut, berdasarkan statistik OJK, kredit macet borrower berusia kurang dari 19 tahun melonjak dari 2,521 akun per Juni 2024 menjadi 21.774 akun per Juni 2025.

Agusman menyebutkan peningkatan kredit macet dari para borrower muda tersebut disebabkan antara lain oleh rendahnya literasi dan kesadaran pengelolaan keuangan di kalangan generasi muda.

Untuk mengatasi hal tersebut, OJK telah memperkuat aturan melalui SEOJK 19/2025 yang membatasi usia penerima dana minimal 18 tahun dan penghasilan minimal Rp3 juta. "Serta terus melakukan edukasi terhadap masyarakat agar bijak dalam menggunakan layanan pindar [pinjaman daring]," kata Agusman.

Per akhir kuartal III/2025, industri P2P lending mencatatkan outstanding pembiayaan pada September 2025 tumbuh 22,16% YoY, meningkat dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 21,62% YoY, dengan nominal sebesar Rp90,99 triliun.

Secara industri, tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) berada di posisi 2,82%, mengalami kenaikan dari Agustus 2025 yang sebesar 2,60%.