Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menyusun solusi untuk mengatasi fenomena klasik pengendapan dana pemerintah daerah (Pemda) di perbankan.

Purbaya menilai ketakutan Pemda akan ketiadaan likuiditas pada awal tahun menjadi biang kerok fenomena tersebut, sehingga uang yang seharusnya berputar di masyarakat justru menjadi dana tidur.

"Saya pelajari salah satu penyebabnya adalah mereka takut. Kenapa uangnya menumpuk sampai akhir tahun walaupun sekarang dipercepat? Itu setiap tahun ada sekitar Rp100 triliun uang tidak terpakai," ungkap Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (27/11/2025).

Bendahara negara ini menjelaskan bahwa berdasarkan diskusinya dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, penumpukan dana tersebut merupakan strategi defensif daerah. Pemda cenderung menabung sisa anggaran agar tetap memiliki dana operasional pada Januari—Februari tahun berikutnya saat transfer pusat belum cair sepenuhnya.

"Menurut Pak Tito itu karena mereka takut Januari—Februari tidak ada uang, sehingga daerahnya tidak jalan, jadi tabung Rp100 triliun. Tapi kan menurut saya, uangnya nganggur Rp100 triliun," tegasnya.

Untuk memutus siklus ini, Purbaya menyiapkan dua strategi utama. Pertama, perbaikan sistem transfer ke daerah (TKD) lewat pembangunan sistem yang memberikan jaminan kepastian pencairan dana lebih cepat di awal tahun.

Kedua, intervensi edukasi teknis. Kementerian Keuangan akan menerjunkan tim khusus ke daerah untuk memberikan asistensi mengenai tata cara penganggaran dan eksekusi belanja yang presisi.

"Jadi komunikasi dan edukasi dengan daerah akan lebih ditingkatkan, sehingga nanti tahun-tahun ke depan belanjanya akan lebih tepat waktu," katanya.

Purbaya menargetkan reformasi sistem ini akan mulai terlihat hasilnya pada akhir tahun depan. Dengan demikian, dana transfer ke daerah akan lebih signifikan berdampak ke perekonomian.

Simpanan Pemda Bengkak

Adapun, simpanan Pemda di perbankan justru membengkak ketika Menteri Keuangan Purbaya mengimbau pemda segera mengakselerasi penyerapan anggaran.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp713,4 triliun per Oktober 2025 atau setara 82,1% dari pagu.

Dana tersebut seluruhnya sudah berada di kas APBD, tetapi penggunaannya masih tertahan seperti yang tampak dari besarnya dana simpanan Pemda di perbankan.

Dia mencatat simpanan Pemda di perbankan terus meningkat sepanjang tahun. Simpanan itu tercatat Rp143 triliun pada Januari 2025; naik stabil hingga mencapai Rp244 triliun pada September 2025.

“Dana simpanan Pemda di perbankan masih tinggi ya ini karena belum belanja," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Jumat (21/11/2025).

Pengajar di Universitas Indonesia ini pun meminta seluruh Pemda mempercepat realisasi belanja pada November dan Desember atau dua bulan akhir 2025, mengingat terdapat jeda (lag) sekitar satu bulan antara penyerapan anggaran dan pencatatan simpanan Pemda.

Dia merincikan bahwa dari seluruh komponen belanja daerah, hanya belanja pegawai yang berada pada jalur realisasi (on track). Hingga Oktober 2025, belanja pegawai tercatat Rp343,4 triliun, relatif sejalan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp345 triliun.

Kendati demikian, tiga pos belanja lainnya justru menunjukkan kontraksi tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja barang dan jasa turun menjadi Rp226,7 triliun dari Rp253,5 triliun.

Sementara belanja modal merosot menjadi Rp74,2 triliun dari Rp108,6 triliun. Adapun belanja lainnya juga anjlok menjadi Rp164,2 triliun, jauh di bawah realisasi tahun lalu sebesar Rp227,5 triliun.

“Belanja APBD tahun ini Rp126,1 triliun lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ini menjadi concern [perhatian] karena kita ingin uang yang sudah ditransfer itu seyogianya dibelanjakan oleh APBD,” ujar Suahasil

Padahal, sambungnya, APBN telah menunjukkan akselerasi belanja dibandingkan tahun lalu. Oleh sebab itu, diharapkan APBD bisa bergerak sejalan untuk memperkuat efek pengganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Suahasil, percepatan belanja daerah menjadi kunci agar transfer fiskal dari pusat tidak hanya berhenti sebagai saldo kas, tetapi benar-benar mengalir menjadi belanja produktif bagi masyarakat dan perekonomian.

Belanja yang lebih cepat dinilai penting untuk menjaga momentum konsumsi masyarakat dan aktivitas layanan publik di daerah.