Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% dalam APBN 2026 merupakan hasil evaluasi atas lambatnya penyerapan anggaran di tingkat daerah.

Purbaya menyoroti masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan tidak dimanfaatkan untuk pembangunan. Menurutnya, besarnya alokasi transfer ke daerah (TKD) menjadi percuma apabila eksekusi belanja di daerah tidak optimal.

“Kita lihat kondisi APBN-nya. Daerah kan banyak uangnya enggak dipakai juga. Habiskan saja duitnya, baru kita lihat. Biar menuntut terus, tapi uangnya enggak dipakai buat apa,” tegasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Mantan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves tersebut menjelaskan bahwa pemangkasan ini merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran tahun lalu. Kendati demikian, Purbaya memastikan pintu penambahan anggaran belum tertutup sepenuhnya.

Dia tidak menampik bahwa fiskal Pemda yang tergantung pusat. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah pusat akan memantau kinerja penyerapan anggaran daerah pada awal tahun ini. Jika perbaikan tata kelola belanja terbukti maka penyesuaian pagu TKD dimungkinkan dilakukan.

“Nanti akhir triwulan I menuju triwulan II [2026], kita akan evaluasi. Bisa ditambah enggak dana TKD-nya? Kita lihat kalau mereka sudah bisa membelanjakan tepat waktu dan tidak ada yang bocor, karena saya sudah janji,” tambahnya.

Anjlok Tiga Kali Lipat

Berdasarkan dokumen APBN 2026, pagu anggaran DBH tahun ini dipangkas sekitar tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, menjadi hanya Rp58,5 triliun. Angka ini anjlok signifikan dibandingkan dengan pagu APBN 2025 yang mencapai Rp192,2 triliun.

Secara terperinci, penurunan tajam terjadi pada DBH Pajak yang dianggarkan senilai Rp26,8 triliun, atau turun 65,2% dari tahun sebelumnya sebesar Rp77,3 triliun. Penurunan DBH dari PPh dan PBB tercatat di atas 65%, sementara DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) terkoreksi 48,6% menjadi Rp6,39 triliun.

Kondisi serupa terjadi pada DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang tergerus 64% menjadi Rp30,9 triliun. Sektor mineral dan batu bara (minerba) mencatatkan penurunan terdalam sebesar 69,9%, dari Rp66,4 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp19,9 triliun tahun ini.

Adapun DBH perkebunan sawit dipangkas 38% menjadi Rp774,6 miliar, dan DBH perikanan terjun bebas 70,3% menjadi hanya Rp218,4 miliar.

Secara agregat, pagu TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun 24,6% dari ketetapan awal UU APBN 2025 senilai Rp919,8 triliun. Selain DBH, pos Dana Alokasi Khusus (DAK) juga turun menjadi Rp154,3 triliun, dan Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sekitar Rp46 triliun dari tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menyusun solusi untuk mengatasi fenomena klasik pengendapan dana pemerintah daerah (Pemda) di perbankan.

Purbaya menilai ketakutan Pemda akan ketiadaan likuiditas pada awal tahun menjadi biang kerok fenomena tersebut, sehingga uang yang seharusnya berputar di masyarakat justru menjadi dana tidur.

"Saya pelajari salah satu penyebabnya adalah mereka takut. Kenapa uangnya menumpuk sampai akhir tahun walaupun sekarang dipercepat? Itu setiap tahun ada sekitar Rp100 triliun uang tidak terpakai," ungkap Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (27/11/2025).

Bendahara negara ini menjelaskan bahwa berdasarkan diskusinya dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, penumpukan dana tersebut merupakan strategi defensif daerah. Pemda cenderung menabung sisa anggaran agar tetap memiliki dana operasional pada Januari—Februari tahun berikutnya saat transfer pusat belum cair sepenuhnya.

"Menurut Pak Tito itu karena mereka takut Januari—Februari tidak ada uang, sehingga daerahnya tidak jalan, jadi tabung Rp100 triliun. Tapi kan menurut saya, uangnya nganggur Rp100 triliun," tegasnya.

Untuk memutus siklus ini, Purbaya menyiapkan dua strategi utama. Pertama, perbaikan sistem transfer ke daerah (TKD) lewat pembangunan sistem yang memberikan jaminan kepastian pencairan dana lebih cepat di awal tahun.

Kedua, intervensi edukasi teknis. Kementerian Keuangan akan menerjunkan tim khusus ke daerah untuk memberikan asistensi mengenai tata cara penganggaran dan eksekusi belanja yang presisi.

"Jadi komunikasi dan edukasi dengan daerah akan lebih ditingkatkan, sehingga nanti tahun-tahun ke depan belanjanya akan lebih tepat waktu," katanya.

Purbaya menargetkan reformasi sistem ini akan mulai terlihat hasilnya pada akhir tahun depan. Dengan demikian, dana transfer ke daerah akan lebih signifikan berdampak ke perekonomian.

Simpanan Pemda Bengkak

Adapun, simpanan Pemda di perbankan justru membengkak ketika Menteri Keuangan Purbaya mengimbau pemda segera mengakselerasi penyerapan anggaran.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp713,4 triliun per Oktober 2025 atau setara 82,1% dari pagu.

Dana tersebut seluruhnya sudah berada di kas APBD, tetapi penggunaannya masih tertahan seperti yang tampak dari besarnya dana simpanan Pemda di perbankan.

Dia mencatat simpanan Pemda di perbankan terus meningkat sepanjang tahun. Simpanan itu tercatat Rp143 triliun pada Januari 2025; naik stabil hingga mencapai Rp244 triliun pada September 2025.

“Dana simpanan Pemda di perbankan masih tinggi ya ini karena belum belanja," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Jumat (21/11/2025).

Pengajar di Universitas Indonesia ini pun meminta seluruh Pemda mempercepat realisasi belanja pada November dan Desember atau dua bulan akhir 2025, mengingat terdapat jeda (lag) sekitar satu bulan antara penyerapan anggaran dan pencatatan simpanan Pemda.

Dia merincikan bahwa dari seluruh komponen belanja daerah, hanya belanja pegawai yang berada pada jalur realisasi (on track). Hingga Oktober 2025, belanja pegawai tercatat Rp343,4 triliun, relatif sejalan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp345 triliun.

Kendati demikian, tiga pos belanja lainnya justru menunjukkan kontraksi tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja barang dan jasa turun menjadi Rp226,7 triliun dari Rp253,5 triliun.

Sementara belanja modal merosot menjadi Rp74,2 triliun dari Rp108,6 triliun. Adapun belanja lainnya juga anjlok menjadi Rp164,2 triliun, jauh di bawah realisasi tahun lalu sebesar Rp227,5 triliun.

“Belanja APBD tahun ini Rp126,1 triliun lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ini menjadi concern [perhatian] karena kita ingin uang yang sudah ditransfer itu seyogianya dibelanjakan oleh APBD,” ujar Suahasil

Padahal, sambungnya, APBN telah menunjukkan akselerasi belanja dibandingkan tahun lalu. Oleh sebab itu, diharapkan APBD bisa bergerak sejalan untuk memperkuat efek pengganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Suahasil, percepatan belanja daerah menjadi kunci agar transfer fiskal dari pusat tidak hanya berhenti sebagai saldo kas, tetapi benar-benar mengalir menjadi belanja produktif bagi masyarakat dan perekonomian.

Belanja yang lebih cepat dinilai penting untuk menjaga momentum konsumsi masyarakat dan aktivitas layanan publik di daerah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi menyoroti perihal dana pemerintah daerah (pemda) mengendap di perbankan. Polemik perbedaan data simpanan pemda yang mengendap ini sempat membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu.

Mulyadi mengungkapkan dirinya miris melihat masalah ini karena telah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa.

"Kemarin itu, diungkapkan Pak Menkeu terkait dengan dana-dana BPD yang mengendap dana-dana APBD yang mengendap saya kira harus di-cross check pak itu khusus Jawa Barat membuat kegaduhan yang luar biasa,"

Anggaran pusat dan daerah memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian. Mulyadi menyoroti masih banyaknya warga, khususnya di daerah yang mengalami kesulitan sementara dalam catatan pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) ekonomi nasional tumbuh baik.

"Saya di WA mereka tidak bisa beli beras 3 hari. Saya miris. Apakah indikator-indikator yg bapak paparkan ini sebenarnya berbasisnya apa?," jelasnya.

Polemik soal dana Pemda ini ikut menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretaris Presiden Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, Purbaya telah menyurati kepala daerah terkait percepatan belanja daerah melalui surat nomor S-662/MK.08/2025 sejak 20 Oktober 2025. ia memperingatkan kepada para kepala daerah realisasi belanja dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu.

Akibatnya, simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan kuartal III-2025 mengalami kenaikan. Ditambah dengan realisasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu. "Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," kata Purbaya dikutip dari surat yang ditandatanganinya itu.

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menjelaskan soal dana pemerintah daerah yang mengendap di bank sebesar Rp 4,17 triliun. Menurutnya, angka yang dikutip dari data BI tersebut mengacu pada laporan keuangan per 30 September 2025, sehingga nilainya tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutip besaran dana pemerintah daerah (Pemda) Rp 4,17 triliun yang mengendap di perbankan dari BI. Ini diungkapkan Purbaya dalam rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 17 Oktober 2025.

Dari data Rp 4,17 triliun yang dikonfirmasi ke BI, dia mengungkapkan data simpanan pemerintah provinsi hanya mencapai Rp 3,8 triliun dalam bentuk giro. Sisanya merupakan deposito Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan ini menjadi kewenangan BLUD masing-masing.

Dari simpanan Pemprov Rp 3,8 triliun, dia menuturkan tidak ada yang mengendap. Uang tersebut dipakai untuk membayar semua kebutuhan operasional pemerintah daerah dan pembayaran proyek.

"Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada karena uangnya Rp 3,8 triliun hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, bayar air, belanja para pegawai outsourcing," kata Dedi yang akrab dipanggil KDM di Instagram @dedimulyadi71, usai mendatangi kantor pusat Bank Indonesia (BI), dikutip Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, data riil saat ini simpanan Pemda mencapai Rp 2,3 triliun per 21 Oktober 2025. Dia pun memastikan tidak ada upaya pemerintah daerah mengendapkan dana APBD di deposito untuk diambil bunganya.

Dia pun menegaskan pencairan anggaran untuk membayar tagihan proyek dan operasional lainnya dilakukan tiap hari. Menurutnya, keuangan pemerintah daerah bersifat dinamis, selalu ada uang keluar dan uang masuk. Oleh karena itu, tidak mungkin jumlahnya akan selalu mengendap Rp 3,8 triliun.

KDM pun menegaskan penjelasan dan konfirmasi data yang dilakukannya adalah bagian dari transparansi publik. Oleh karena itu, dia menegaskan tidak ada pengendapan dana baik sebelum pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 17 Oktober 2025 di Kementerian Dalam Negeri dan saat ini.

KDM menyambangi kantor Bank Indonesia pusat kemarin, di Jakarta, Rabu (22/10/2025). Dari Instagram miliknya, KDM tampak menumpang motor agar bisa sampai tepat waktu ke BI.

Bisnis.com, JAKARTA - Baru-baru ini Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saling merespons soal dugaan pemerintah daerah tidak menyimpan dana di bank pembangunan daerah (BPD) masing-masing.

Pada mulanya, Kementerian Keuangan menemukan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp 233,11 triliun atau tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menegaskan bahwa keberadaan dana tersebut dalam deposito bank, alias tidak segera dibelanjakan oleh daerah, menjadi persoalan serius.

“Kalau menganggur kita ambil, saya sudah pesan supaya daerah membelanjakan uang itu,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Merespons hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka isi saldo kas daerah Pemprov Jabar yang tersimpan di Bank Jabar Banten (BJB) sebagai respons pernyataan Menkeu Purbaya sebelumnya.

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan tidak ada dana milik pemerintah provinsi yang disimpan di bank dalam bentuk deposito seperti yang disampaikan oleh Menkeu Purbaya.

Menurutnya, seluruh dana yang disimpan di BJB digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan pembangunan di Jawa Barat.

"Kondisi keuangan di Provinsi Jawa Barat. Hari ini uang yang tersedia di Provinsi Jawa Barat dan tersimpan di BJB atau Bank Jabar Banten itu sebesar Rp2.418.701.749.621 [Rp2,4 triliun] . Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito," katanya, Selasa (21/10/2025).

Dana yang tersimpan sebesar Rp2,4 triliun di rekening BJB itu merupakan bagian dari pendapatan daerah yang disimpan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan hingga akhir tahun bukan sengaja disimpan agar mendapatkan bunga.

"Nah, uang itu kok besar itu adalah uang pendapatan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembayaran kegiatan-kegiatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat," katanya.

Pihaknya memastikan Pemprov Jabar tidak memakai skema mengendapkan anggaran dalam bentuk deposito. Namun, apabila ada pejabat Pemprov, pengelola keuangan yang diam-diam membuat sertifikat deposito tanpa sepengetahuan dirinya, maka dipastikan akan langsung diberhentikan.

"Saya yakinkan hari ini akan saya berhentikan," ujarnya.

Merespons pernyataan Dedi, Purbaya mengaku data yang dimiliki Tito sama dengan yang dipegang olehnya. Sebab, data tersebut sama-sama berasal dari sistem BI yang menghimpun laporan dari perbankan. Oleh sebab itu, Purbaya menyarankan Dedi Mulyadi untuk langsung bertanya ke bank sentral.

"Tanya aja ke bank sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan anak buahnya juga ngibulin dia. Itu dari laporan perbankan kan, dan pemda sekian, sekian," jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025) sore.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa data Bank Indonesia terkait dengan besaran dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di bank senilai Rp233 triliun, tidak valid.

Tito membandingkan dengan temuan Kementerian Dalam Negeri, bahwa terdapat selisih sekitar Rp18 triliun antara angka riil kas daerah dengan data Bank Indonesia (BI).

“Jadi ini ada sedikit perbedaan antara data BI yang Rp233 triliun dengan data melalui rekening yang kami cek masing-masing. Itu totalnya Rp215 triliun. Jadi lebih kurang beda Rp18 triliun,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di kantor pusat Kemendagri, Senin (20/10/2025).

Perbedaan tersebut utamanya tampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Banjarbaru. Di mana total uang yang parkir di bank mencapai Rp5,16 triliun. Padahal, pendapatan kota yang berada di Kalimantan Selatan tersebut tak sampai Rp5 triliun.

“Menurut kami data [BI], mohon maaf kurang valid, karena pendapatannya saja tidak sampai Rp5 triliun, tetapi dari BI menyampaikan itu Rp5 triliun. Sehingga kami juga melakukan checking ke kas masing-masing,” ujarnya.

Menurut data BI, terdapat Rp233,97 triliun uang yang parkir di bank. Terdiri dari giro senilai Rp178 triliun, Simpanan Pemda atau deposito senilai Rp48 triliun, dan tabungan senilai Rp7,43 triliun.

Sementara dana mengendap paling banyak oleh kabupaten, yang mencapai Rp134,26 triliun. Sementara uang provinsi masih parkir senilai Rp60,20 triliun, dan kota senilai Rp39,51 triliun.

Menurut temuan Kemendagri yang senilai Rp215 triliun, terdiri dari dana mengendap milik provinsi senilai Rp64,95 triliun, kabupaten Rp119,92 triliun, dan kota senilai Rp30,13 triliun.

Adapun, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan dana simpanan tertinggi di perbankan per September 2025, yakni senilai Rp14,68 triliun, sedangkan yang terendah di Sulawesi Barat senilai Rp150 miliar.

Sementara itu, kabupaten dengan simpanan pemda di bank terbesar berada di Bojonegoro senilai Rp3,6 triliun. Kemudian untuk kota, tercatat Banjarbaru dengan simpanan mencapai Rp5,16 triliun.

Tito menyebutkan bahwa salah satu alasan pengendapan dana jumbo tersebut akibat sejumlah pemerintah daerah yang lambat atau lemot dalam belanja.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pihaknya terus mendorong daerah untuk mempercepat belanja daerah. Termasuk mengecek perbedaan besaran dana tersebut.

“Dari pemda di kasnya hanya Rp215 triliun, berarti beda Rp18 triliun, yang pertama dicek yang Rp18 triliun bedanya di mana dan kemana larinya,” tutur Purbaya.

Pasalnya, pengendapan dana tersebut juga menyebabkan belanja daerah terkontraksi atau turun hingga 14,1% secara tahunan pada Januari—Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menduga adanya praktik main bunga di balik dana pemerintah yang mengendap di perbankan sebesar Rp653,4 triliun. Uang itu milik pemerintah pusat dan daerah berdasarkan data Agustus 2025.

Hal itu diungkap oleh Purbaya pada saat menyampaikan pidato penutup acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (16/10/2025).

Dia mengakui bahwa hal itu menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa mengoptimalkan belanja. Hal itu terlihat dari dana mengendap milik pemerintah secara keseluruhan Rp849,6 triliun, terbesar di bank umum yakni Rp653,4 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan posisi simpanan menurut golongan pemilik pada bank umum sampai Agustus 2025, simpanan pemerintah pusat dan daerah di perbankan tembus Rp653,4 triliun. Angka itu tertinggi sepanjang tahun ini, termasuk apabila dibandingkan pada level Desember 2021 hingga Desember 2024.

Purbaya mengatakan masih menginvestigasi lebih lanjut asal usul uang mengendap itu. Dia tidak memercayai anak buahnya yang mengaku tidak mengetahui asal muasal kas Rp653,4 triliun itu.

Menurut Purbaya, uang yang disimpan di perbankan itu akan mendapatkan bunga. Dia menduga ada permainan bunga di balik simpanan ratusan triliunan rupiah itu. "Ada kecurigaan mereka main bunga," ujarnya kepada wartawan usai acara tersebut di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Ke depan, Purbaya menyebut akan menginvestigasi lebih lanjut seluruh simpanan pemerintah itu baik milik pusat maupun daerah, sekaligus yang disimpan di bank umum maupun Bank Indonesia (BI).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak menutup kemungkinan simpanan di bank swasta maupun himbara itu merupakan investasi dari dana abadi LPDP maupun milik pemerintah yang lain.

"Itu terlalu besar kalau ditaruh di deposito seperti itu. Karena pasti return dari bank-nya kan lebih rendah dari bunga yang saya bayar untuk obligasi, kan? Pasti saya rugi kalau gitu. Saya cek betul," terangnya.

Sampai dengan Agustus 2025, total simpanan pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp653,4 triliun di bank umum. Simpanan terbesar berbentuk giro Rp357,4 triliun, tabungan Rp10,4 triliun dan berjangka Rp285,6 triliun.

Berdasarkan pemiliknya, simpanan milik pemerintah pusat sebesar Rp399 triliun yang mencakup giro Rp168,5 triliun, tabungan Rp2,4 triliun dan berjangka Rp228,1 triliun.

Sementara itu, simpanan pemerintah daerah total Rp254,3 triliun meliputi giro Rp188,9 triliun, tabungan Rp8 triliun dan berjangka Rp57,5 triliun.

Adapun simpanan pemerintah pusat khusus di BI mencapai Rp450,5 triliun pada Agustus 2025. Posisi kas pemerintah di BI berkurang signifikan menjadi Rp238,9 triliun pada September 2025, setelah pemindahan senilai Rp200 triliun ke lima himbara bulan lalu.