Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN Jasa Survei membidik peningkatan layanan assurance di sektor energi termasuk program B40 yang tengah diimplementasikan oleh pemerintah saat ini.

Vice President Divisi Bisnis Strategis Oil, Gas, and Renewable Energy PT Surveyor Indonesia Mahfud Arifin mengatakan ketahanan energi saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendukung untuk menjaga kualitas dan keamanan secara konsisten.

Dia melihat kebutuhan terhadap layanan assurance akan terus meningkat seiring kompleksitas industri energi yang semakin tinggi. Pasalnya ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh keandalan sistem yang mendukungnya.

"Hal ini sejalan dengan berbagai program strategis pemerintah di sektor energi. Implementasi biodiesel B40, pengembangan energi baru dan terbarukan [EBT], ekosistem kendaraan listrik, hingga perdagangan karbon membutuhkan sistem verifikasi yang kuat agar seluruh proses berjalan sesuai standar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Menurut Mahfud, kebutuhan terhadap layanan assurance juga terjadi secara global. Industri TIC kini berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung transisi energi dunia.

Jika sebelumnya layanan inspeksi dan sertifikasi lebih banyak berfokus pada pengujian konvensional, saat ini cakupannya meluas ke pemanfaatan data digital, predictive maintenance, verifikasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), hingga carbon assurance.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan sektor energi modern tidak lagi sekadar bagaimana energi diproduksi, tetapi juga bagaimana kualitas, keamanan, dan keandalannya dapat dijaga secara berkelanjutan.

"Dalam sektor energi, layanan TIC digunakan untuk memastikan kualitas bahan bakar, memverifikasi kuantitas komoditas energi, menguji kondisi aset pembangkit, hingga memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi," imbuhnya.

Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional dan target transisi energi yang semakin ambisius, Holding BUMN Jasa Survei melihat assurance akan menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri.

Ketika sistem energi semakin kompleks dan berbasis teknologi, kebutuhan terhadap data yang akurat, verifikasi independen, serta standar yang konsisten diperkirakan akan menjadi faktor kunci dalam memastikan transformasi energi berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan.

"Di sinilah assurance berperan untuk memastikan kualitas, keselamatan, dan kepatuhan dapat terjaga secara konsisten," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mewajibkan platform online travel agent (OTA) seperti Traveloka dan Tiket.com untuk mencantumkan data perizinan akomodasi alternatif seperti vila yang dipasarkan melalui masing-masing platform, sebagai bagian dari penataan ekosistem digital pariwisata nasional.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengembangkan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API) guna memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital mengantongi perizinan berusaha.

“Sistem API saat ini sedang dalam tahap pengembangan internal, sebelum kemudian akan dikembangkan bersama OTA mitra yang akan terhubung untuk proses integrasi,” kata Widiyanti dalam konferensi pers di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Menilik rencana implementasinya, platform OTA akan mewajibkan pelaku usaha untuk mengisi tiga data utama, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta Nomor Kegiatan Usaha (NKU).

Data-data ini kemudian akan digunakan oleh OTA dan Kemenpar yang terintegrasi dengan sistem untuk melakukan verifikasi perizinan berusaha secara otomatis.

Widiyanti menjelaskan bahwa apabila informasi yang disampaikan sesuai, pengelola akomodasi disetujui untuk beroperasi di platform OTA. Sebaliknya, pengajuan dapat ditolak atau tidak dapat dilanjutkan bilamana data tidak sesuai.

“Proses ini akan menciptakan mekanisme verifikasi yang lebih cepat dan akurat, memastikan bahwa semua pihak memiliki informasi yang tepat dan relevan, serta mendukung tampilan informasi akomodasi berizin atau labeling di platform OTA,” tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya menargetkan agar sistem API tersebut dapat diluncurkan pada Juni 2027 mendatang. Apabila sistem ini telah aktif beroperasi, pengelola OTA harus memastikan bahwa tidak ada lagi daftar akomodasi, properti, ataupun mitra yang dipasarkan tanpa memiliki NIB yang sah dan KBLI yang sesuai.

Kemenpar pun meminta seluruh platform OTA turut menyosialisasikan panduan tata kelola tersebut terhadap para pelaku usaha akomodasi di Tanah Air.

“Penataan ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri pariwisata, melindungi hak dan kepuasan wisatawan, menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib, serta mendorong tata kelola digital yang baik,” ujar Widiyanti.