JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mulai merealisasikan pembentukan holding logistik nasional melalui konsolidasi tujuh perusahaan logistik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat integrasi layanan logistik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, sekaligus menekan biaya logistik nasional.

Tahap awal konsolidasi ditandai dengan penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melalui anak usahanya, PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL), bersama sejumlah entitas logistik BUMN di Pos Bloc Jakarta.

Proses tersebut merupakan bagian dari transformasi sektor logistik nasional yang dijalankan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen, Aurelius Altius Rosimin, mengatakan, konsolidasi dilakukan untuk membangun BUMN yang lebih efisien dan memiliki daya saing lebih kuat.

"Melalui konsolidasi kapabilitas, aset, dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah lebih besar bagi negara," ujar Aurelius dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Pada tahap awal, struktur kepemilikan perusahaan hasil konsolidasi terdiri atas Pelindo Group sebesar 74,47 persen, PT Pos Indonesia (Persero) 9,24 persen, PT Krakatau Bandar Samudera 9,37 persen, serta entitas lainnya sebesar 6,92 persen. Dengan kepemilikan mayoritas tersebut, Pelindo akan memimpin proses integrasi hingga terbentuknya holding logistik nasional.

Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, mengatakan konsolidasi menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing sektor logistik melalui sinergi antarpelaku logistik BUMN.

"Kami menyambut baik konsolidasi ini sebagai upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi. Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif," kata Achmad.

Ia menambahkan, Pelindo akan memastikan proses transisi berjalan sesuai peta jalan yang telah disusun agar manfaat konsolidasi segera dirasakan dunia usaha maupun masyarakat.

"Kami akan terus mendukung proses integrasi ini, termasuk melalui penguatan sinergi layanan kepelabuhanan dan logistik. Kami meyakini konsolidasi ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif," ujarnya.

Dalam skema tersebut, tujuh perusahaan logistik BUMN akan digabungkan ke dalam satu entitas, yakni PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai *surviving entity*. Ketujuh perusahaan tersebut meliputi PT Multi Terminal Indonesia dan PT Prima Indonesia Logistik dari Pelindo Group, PT Pos Logistik Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik, PT KBN Prima Logistik, PT Varia Usaha Dharma Segara, serta PT Krakatau Jasa Logistik.

Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Faruq Hidayat, mengatakan pihaknya siap mendukung proses integrasi melalui penguatan layanan logistik yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan industri dan wilayah hinterland.

"Langkah konsolidasi ini membawa harapan besar bagi dunia logistik Indonesia, termasuk bagi PSL. Kami siap memperkuat sinergi layanan logistik melalui konektivitas yang semakin terintegrasi, mulai dari pelabuhan hingga kawasan hinterland. Dengan kolaborasi antarentitas BUMN, kami optimistis dapat menghadirkan solusi logistik yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan," ujar Faruq.

Pemerintah berharap konsolidasi tersebut dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset, mengurangi duplikasi layanan, memperkuat jaringan distribusi nasional, serta membangun ekosistem logistik yang lebih terintegrasi. Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri dan efisiensi distribusi barang di Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung transformasi BUMN logistik dalam memperkuat efisiensi, meningkatkan daya saing global, serta memperlancar ekosistem logistik nasional.

"Berkaitan dengan BUMN holding logistik, kami sebagai regulator yang berkaitan dengan transportasi tentunya akan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh BUMN maupun Danantara," kata Dudy dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi terkait rencana pembentukan holding BUMN logistik yang dinahkodai PT Pos Indonesia (Persero). Yang mana terdapat sembilan BUMN logistik akan tergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Dudy menyatakan Kementerian Perhubungan akan mendukung penuh setiap langkah restrukturisasi BUMN logistik yang dijalankan Danantara sebagai bagian transformasi perusahaan milik negara.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan menjalankan fungsi sebagai regulator sehingga siap memfasilitasi berbagai kebijakan yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran proses transformasi sektor logistik nasional.

"Jadi kita fully support apa yang menjadi agenda atau apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) maupun dari Danantara kita akan mendukung sepenuhnya," ucapnya.

Dia menilai seluruh keputusan bisnis, termasuk merger, konsolidasi, maupun langkah strategis lainnya, merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja perusahaan BUMN.

"Dan harapan kita BUMN tidak hanya sebagai pemain lokal tapi juga akan menjadi sebagai pemain dunia dengan dengan kondisi yang terbarunya nanti," ucap Menhub.

Kementerian Perhubungan, lanjutnya, siap terus berkoordinasi dengan Danantara maupun BUMN apabila diperlukan guna memastikan seluruh proses restrukturisasi berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat optimal.

Ia menegaskan dukungan penuh Kementerian Perhubungan merupakan bagian dari komitmen pemerintah menyukseskan agenda transformasi BUMN agar tercipta ekosistem logistik nasional yang semakin efisien dan kompetitif.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph mengatakan rencana konsolidasi sejumlah BUMN logistik ke dalam satu entitas terintegrasi.

Daud menjelaskan per 1 Juli 2026, terdapat tujuh perusahaan logistik pelat merah akan bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Ketujuh perusahaan tersebut terdiri dari PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) yang sat berada di bawah Pelindo, PT Pos Logistik Indonesia (Poslog) milik Pos Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik (SBL) milik PT Pelni, PT KBN Prima Logistik (KPL) milik Danareksa.

Kemudian PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) dari SIG, serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) yang merupakan bagian dari Krakatau Steel.

Pada tahap awal tersebut, kepemilikan sahamnya yakni 73 persen Pelindo, 9 persen Pos Indonesia, dan 17 persen dimiliki lima perusahaan lainnya. Nantinya pada 2027, seluruh saham perusahaan akan berada di bawah Pos Indonesia.

"Nah ini adalah tujuh perusahaan yang di awal Juli nanti, 1 Juli, akan bergabung dalam satu perusahaan yang namanya adalah PT MTI atau Multi Terminal Indonesia," ujar Daud dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Senin (22/6).

Selanjutnya pada fase berikutnya berdasarkan surat dari Danantara Aset Manajemen konsolidasi, lanjut Daud, holding itu akan diperluas dengan masuknya PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

"Nantinya, berarti sudah ada sembilan BUMN logistik yang bergabung di bawah perusahaan Pos Indonesia," kata Daud.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) selaku induk Holding BUMN Farmasi terus mendorong transformasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh anak perusahaan dan afiliasi. Agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan disiplin operasional, mengoptimalkan aset dan kapasitas usaha, serta membangun daya saing bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan .

Transformasi yang dijalankan di lingkungan Bio Farma Group merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan setiap entitas usaha memiliki fondasi bisnis yang semakin kuat, adaptif terhadap dinamika industri kesehatan, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu perkembangan positif dari agenda tersebut terlihat pada PT Indofarma (Persero) Tbk. Melalui langkah efisiensi, pengendalian biaya, penguatan tata kelola, serta optimalisasi proses operasional, Indofarma terus melakukan perbaikan fundamental secara disiplin dan terukur.

Bio Farma Raih Primaniyarta Lifetime Achievement, Wujud Kontribusi bagi Kesehatan Dunia



Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya menyampaikan, bahwa transformasi di seluruh entitas Bio Farma Group tidak hanya berorientasi pada perbaikan kinerja jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesiapan bisnis yang lebih kokoh dalam jangka panjang.

“Bio Farma terus mendorong transformasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh anak perusahaan dan afiliasi untuk memperkuat tata kelola, operasional, dan daya saing bisnis. Di Indofarma, langkah perbaikan telah menunjukkan perkembangan positif melalui efisiensi, pengendalian biaya, dan optimalisasi operasional. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya Bio Farma Group mendukung penguatan ketahanan kesehatan nasional serta kontribusi industri kesehatan Indonesia di tingkat global,” ujar Shadiq Akasya.

Menurut Shadiq, penguatan tata kelola dan disiplin operasional menjadi fondasi penting bagi setiap entitas dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Bio Farma akan terus mengawal langkah transformasi melalui peningkatan akuntabilitas, optimalisasi portofolio dan aset, penguatan kapabilitas produksi, serta pengembangan bisnis yang selaras dengan kebutuhan pasar dan prioritas kesehatan nasional.

Radiofarmaka Pertama Buatan Dalam Negeri Resmi Didistribusikan



Ke depan, Bio Farma Group akan terus memperkuat sinergi antarentitas untuk membangun ekosistem industri kesehatan yang lebih terintegrasi, tangguh, dan kompetitif. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha seluruh anggota grup sekaligus memperkuat kontribusi industri farmasi Indonesia dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional dan memperluas perannya di tingkat global.

Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN Jasa Survei membidik peningkatan layanan assurance di sektor energi termasuk program B40 yang tengah diimplementasikan oleh pemerintah saat ini.

Vice President Divisi Bisnis Strategis Oil, Gas, and Renewable Energy PT Surveyor Indonesia Mahfud Arifin mengatakan ketahanan energi saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendukung untuk menjaga kualitas dan keamanan secara konsisten.

Dia melihat kebutuhan terhadap layanan assurance akan terus meningkat seiring kompleksitas industri energi yang semakin tinggi. Pasalnya ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh keandalan sistem yang mendukungnya.

"Hal ini sejalan dengan berbagai program strategis pemerintah di sektor energi. Implementasi biodiesel B40, pengembangan energi baru dan terbarukan [EBT], ekosistem kendaraan listrik, hingga perdagangan karbon membutuhkan sistem verifikasi yang kuat agar seluruh proses berjalan sesuai standar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Menurut Mahfud, kebutuhan terhadap layanan assurance juga terjadi secara global. Industri TIC kini berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung transisi energi dunia.

Jika sebelumnya layanan inspeksi dan sertifikasi lebih banyak berfokus pada pengujian konvensional, saat ini cakupannya meluas ke pemanfaatan data digital, predictive maintenance, verifikasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), hingga carbon assurance.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan sektor energi modern tidak lagi sekadar bagaimana energi diproduksi, tetapi juga bagaimana kualitas, keamanan, dan keandalannya dapat dijaga secara berkelanjutan.

"Dalam sektor energi, layanan TIC digunakan untuk memastikan kualitas bahan bakar, memverifikasi kuantitas komoditas energi, menguji kondisi aset pembangkit, hingga memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi," imbuhnya.

Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional dan target transisi energi yang semakin ambisius, Holding BUMN Jasa Survei melihat assurance akan menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri.

Ketika sistem energi semakin kompleks dan berbasis teknologi, kebutuhan terhadap data yang akurat, verifikasi independen, serta standar yang konsisten diperkirakan akan menjadi faktor kunci dalam memastikan transformasi energi berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan.

"Di sinilah assurance berperan untuk memastikan kualitas, keselamatan, dan kepatuhan dapat terjaga secara konsisten," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) Djagad Prakasa Dwialam menegaskan bahwa harga obat generik di Indonesia masih menjadi salah satu yang termurah di dunia. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR bersamaholdingBUMN Farmasi.

Dia menjelaskan, perbedaan harga obat sangat dipengaruhi oleh jenis produk, mulai dari obat generik, obat generik bermerek (branded generic), hingga obat originator atau produk paten. Djagad menyebut, untuk molekul yang sama terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antarsegmen produk.

Sebagai contoh, obat penurun kolesterol dengan kandungan Rosuvastatin dalam bentuk generik dijual sekitar Rp3.000–Rp6.000 per tablet dosis 20 miligram. Sementara itu, versi generik bermerek yang diproduksi Kimia Farma dipasarkan sekitar Rp12.000 per tablet.

Adapun produk originator yang dipasarkan perusahaan farmasi multinasional dapat mencapai sekitar Rp36.000 per tablet.

“Terus persepsi harga mahal, murah itu dari mana datangnya? Harus diakui, kalau bicarabranded, yang itu Crestor-nya misalnya atau Lipitor-nya, harga jenisnya lebih mahal. Tapi kalau bicara obat Rosuvastatin, generik Indonesia termasuk yang paling murah di dunia,” jelas Djagad dalam rapat kerja bersama DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, persepsi harga obat mahal umumnya muncul ketika masyarakat membandingkan produk generik dengan obat originator atau obat paten yang memang memiliki harga lebih tinggi.

Dia menambahkan, obat generik yang digunakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan memiliki harga yang sangat kompetitif dibandingkan negara lain.

Kendati demikian, Djagad mengakui terdapat disparitas harga untuk obat-obatan originator apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan perpajakan.

Di Indonesia, obat-obatan masih dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), sementara di Malaysia sejumlah produk farmasi memperoleh pembebasan pajak sehingga harga jualnya menjadi lebih rendah.

“Kalau dibandingkan Malaysia, salah satu faktornya memang masalah pajak. Di Malaysia itu dibebaskan dari VAT-nya (Value Added Tax), sementara di Indonesia masih dikenakan,” terang Djagad.

Pada kesempatan yang sama, manajemen Kimia Farma Apotek juga menjelaskan tingginya persepsi harga obat di jaringan apotek perseroan tidak terlepas dari model bisnis dan struktur rantai pasok yang berbeda dengan penyedia layanan swasta.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR menyoroti keluhan masyarakat terkait harga obat di jaringan apotek BUMN yang dinilai lebih mahal dibandingkan negara lain maupun apotek swasta.

Anggota Komisi VI DPR I Nengah Senantara mengatakan, harga obat di Indonesia bisa mencapai 500% lebih mahal jika dibandingkan dengan Malaysia. “Mohon kami dijelaskan, Pak. Kalau Menteri Kesehatan saja sampai mengeluhkan hal ini, apalagi masyarakat," kata Nengah dalam rapat tersebut.

Menurut dia, pemerintah danholdingBUMN Farmasi perlu menjelaskan faktor yang menyebabkan disparitas harga tersebut, terutama untuk sejumlah produk yang sempat disebut Menteri Kesehatan seperti Lipitor dan Crestor.

Dia juga mempertanyakan efektivitas ekspansi bisnis dan jaringan distribusi yang dilakukanholdingBUMN Farmasi apabila pada saat yang sama harga obat masih menjadi keluhan masyarakat.

Selain membandingkan dengan Malaysia, Nengah menyoroti harga obat di jaringan Kimia Farma yang menurut pengamatannya justru lebih mahal dibandingkan apotek swasta.

“Apa sebenarnya persoalan utamanya? Kenapa negara hadir untuk memberikan ketersediaan obat dan harga obat lebih murah, tapi kok swasta bisa lebih murah 30%, Pak?,” tanya Nengah.

Menurutnya, keberadaan BUMN farmasi seharusnya menjadi instrumen negara untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap obat yang terjangkau.

Sorotan serupa disampaikan Anggota Komisi VI DPR Subardi. Menurutnya, sejumlah jenis obat yang sama dapat diperoleh dengan harga lebih murah di Malaysia bahkan Jepang, meskipun sebagian besar produk tersebut juga berasal dari impor.

"Pertanyaannya, apakah perbedaannya karena perpajakan, karena pajak impor, atau apa persoalannya bisa murah di sana [Malaysia dan Jepang],” katanya.

Bardi menilai persoalan harga obat menjadi salah satu alasan masyarakat Indonesia memilih berobat ke luar negeri, terutama ke Malaysia.

"Saya melihat saat ini banyak pasien dari Indonesia berobat larinya ke Malaysia, ke Penang dan sebagainya," tambah politikus Partai Nasdem itu.

Bisnis.com, JAKARTA — HoldingBUMN farmasiyang dipimpin PT Bio Farma (Persero) optimistis mampu melanjutkan catatan positif pada 2026 usai mampumembalikkan kinerja operasional pada 2025 dengan mencatatkan EBITDA positif Rp827 miliar, setelah pada 2024 masih berada pada zona negatif.

Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya menerangkan, 2024 merupakan periode yang penuh tantangan bagi grup farmasi pelat merah tersebut. Pada tahun itu, pendapatan konsolidasi tercatat sebesar Rp15,1 triliun, terdiri dari Bio Farma Rp5,2 triliun, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) Rp9,9 triliun, dan PT Indofarma Tbk. (INAF) Rp210 miliar.

Meski Bio Farma masih membukukan EBITDA positif Rp539 miliar, secara konsolidasi EBITDA grup tercatat negatif akibat kinerja Kimia Farma dan Indofarma yang masih tertekan.

Dari sisi laba bersih,holdingfarmasi mencatatkan rugi konsolidasi sebesar Rp1,08 triliun pada 2024. Kerugian tersebut berasal dari rugi Kimia Farma sebesar Rp1,2 triliun dan Indofarma Rp334 miliar, meskipun Bio Farma masih membukukan laba Rp418 miliar.

Kendati demikian, berbagai langkah perbaikan yang dijalankan sepanjang 2025 mulai menunjukkan hasil. Meskipun pendapatan konsolidasi turun tipis menjadi Rp14,67 triliun akibat keterbatasan modal kerja, profitabilitas operasional grup membaik secara signifikan.

"Namun di tahun 2025 kita sudah mencatatkan EBITDA yang positif, nampak di sini dari Rp14,6 triliun, 827 adalah EBITDA-nya, yang bersyukur bahwa ini kita bisa mencatatkan kinerja EBITDA yang positif," ujar Shadiq dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Bio Farma, katanya, menjadi penyumbang terbesar dengan EBITDA Rp580 miliar. Sementara itu, Kimia Farma berhasil mencatatkanturnarounddari EBITDA negatif Rp348 miliar pada 2024 menjadi positif Rp245 miliar pada 2025.

Adapun Indofarma masih mencatatkan EBITDA negatif Rp112 miliar, tetapi membaik dibandingkan posisi negatif Rp225 miliar pada tahun sebelumnya.

"Secara umum dengan EBITDA yang positif ini sangat memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan," sebut Shadiq.

Perbaikan juga terlihat pada laba bersih konsolidasi. Kerugianholdingfarmasi menyusut tajam menjadi Rp45 miliar pada 2025 dari Rp1,08 triliun pada tahun sebelumnya.

Bio Farma membukukan laba bersih Rp345 miliar, sedangkan rugi Kimia Farma turun menjadi Rp443 miliar dari sebelumnya Rp1,2 triliun. Indofarma juga masih mencatatkan kerugian, namun menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Shadiq, perbaikan kinerja tersebut ditopang oleh keberhasilan restrukturisasi keuangan yang telah dijalankan lebih dari satu tahun pada sejumlah anak usaha, termasuk Kimia Farma dan entitas afiliasinya. Selain restrukturisasi, perusahaan juga melakukan efisiensi operasional melalui pengendalian harga pokok penjualan serta biaya penjualan dan administrasi di seluruh lini bisnis.

Holding BUMN Farmasi Bidik EBITDA Rp1,55 Triliun pada 2026

Pada 2026,holdingBUMN farmasi ini menargetkan pendapatan sebesar Rp15,9 triliun sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Target tersebut terdiri dari Bio Farma Rp5,5 triliun, Kimia Farma Rp10,4 triliun, dan Indofarma Rp351 miliar.

Perseroan juga membidik EBITDA sebesar Rp1,55 triliun, terdiri dari kontribusi Bio Farma Rp620 miliar, Kimia Farma Rp868 miliar, dan Indofarma Rp48 miliar. Melalui target tersebut, holding farmasi berharap dapat kembali membukukan laba bersih konsolidasi sekitar Rp2 miliar pada akhir 2026.

"[Laba bersih] Bio Farma [sendiri sesuai RKAP] harus mencapai Rp246 miliar, kemudian Kimia Farma ini walaupun masih negatif [rugi] Rp268 miliar, dan Indofarma itu [laba Rp13 miliar]," jelas Shadiq.

Hingga kuartal I/2026, kinerja grup menunjukkan tren yang sesuai dengan target. Penjualan konsolidasi telah mencapai Rp2,7 triliun dengan EBITDA sebesar Rp320 miliar dan laba bersih Rp175 miliar secara unaudited.

Ke depan, Bio Farma akan melanjutkan transformasi bisnis melalui peningkatan penjualan produk dengan margin lebih tinggi, pengembangan produk baru, serta pengurangan ketergantungan pada produk-produk generik yang memiliki tingkat profitabilitas lebih rendah.

"Kami juga harus merubah portfolio dari produk-produk yang generik salah satunya di produk farmasi, dan juga di Bio Farma ini harus merubah portofolionya dari produk-produk yang lama, sekarang harus diimbangi dengan produk-produk yang baru," jelasnya.

Manajemen juga menilai perubahan portofolio produk dan disiplin efisiensi operasional akan menjadi faktor penting untuk menjaga tren perbaikan kinerja dan mencapai target laba pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut dua surat utang yang diterbitkan Danantara Indonesia yakni Patriot dan Merah Putih Bond bersifat komersial. Pengaturannya pada Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang baru akan memberikan penguatan dalam bentuk landasan hukum.

Untuk diketahui, pengaturan soal penerbitan surat utang Danantara ini menjadi salah satu dari 17 poin pembahasan revisi UU P2SK yang kini sudah disahkan menjadi UU pada Sidang Paripurna DPR hari ini, Kamis (4/6/2026).

"Itu instrumen nonfiskal, itu instrumen komersial. Karena BPI [Badan Pengelola Investasi] Danantara adalah lembaga negara yang mendapatkan kewenangan untuk menjadi pemegang saham seluruh badan usaha milik negara," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Misbakhun menjelaskan, usai Danantara resmi dibentuk awal 2025, superholding BUMN ini memiliki kewenangan sebagai pemegang saham seluruh perusahaan pelat merah. Kemudian, aset yang dimiliki harus dioperasionalkan dan pastinya Danantara membutuhkan likuiditas dalam melaksanakan berbagai proyek.

Sebagai entitas usaha, Danantara bisa memanfaatkan permodalannya sendiri maupun menerbitkan instrumen pembiayaan yakni obligasi. Misbakhun pun menyebut ada peluang Patriot dan Merah Putih Bond merupakan obligasi berbeda.

Untuk diketahui, Patriot Bond sebelumnya sudah pernah diterbitkan Danantara pada tahun lalu.

"Nanti ya instrumen pembiayaannya mungkin akan berbeda. Tetapi semuanya adalah instrumen surat utang komersial," ujarnya.

Di sisi lain, politisi Partai Golkar ini juga menyebut dua surat utang Danantara ini bakal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Nanti mengenai tenor, tingkat suku bunga, denominasinya akan seperti apa, dan tentunya ini kan sebuah surat utang komersial, tentunya silakan harus menggunakan broker dealernya seperti apa, primary dealernya seperti apa, underwriternya seperti apa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN ID Survey, PT Surveyor Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan testing, inspection, and certification (TIC) asal Denmark, Baltic Control Group, untuk memperluas layanan assurance dan memperkuat akses ke rantai pasok global.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dalam ajang TIC Summit 2026 di Brussels, Belgia.

Direktur Niaga dan Operasi PT Surveyor Indonesia Euis Emalia Noor mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan memperluas konektivitas layanan assurance Indonesia dengan perdagangan internasional di tengah meningkatnya tuntutan standar kepatuhan, keberlanjutan, dan transparansi global.

Menurut dia, kebutuhan terhadap layanan assurance lintas negara terus meningkat seiring semakin kompleksnya perdagangan global dan standar mutu yang harus dipenuhi pelaku usaha.

"Melalui sinergi dengan Baltic Control dan jaringan internasional yang dimilikinya, kami berharap kerja sama ini dapat membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan daya saing produk dan jasa Indonesia di pasar internasional,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Sabtu (30/5/2026).

Baltic Control merupakan perusahaan TIC yang berdiri sejak 1980 dan memiliki jaringan operasional di lebih dari 50 negara. Perusahaan tersebut bergerak di bidang inspeksi, pengujian, verifikasi, sertifikasi, dan konsultansi untuk berbagai sektor, mulai dari perdagangan komoditas, agrikultur, energi, bahan kimia, logistik, hingga transportasi maritim.

Melalui MoU tersebut, kedua perusahaan sepakat menjajaki pengembangan kerja sama di bidang testing, inspection, certification, and consulting (TICC), terutama untuk mendukung perdagangan komoditas dan rantai pasok global.

Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup pengembangan layanan inspeksi dan sertifikasi, konsultansi teknis, kolaborasi riset dan pengembangan, pertukaran pengetahuan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta eksplorasi peluang bisnis di pasar internasional.

Sementara itu, IDSurvey Group menyebut partisipasi dalam TIC Summit juga menjadi bagian dari proses keikutsertaan Indonesia sebagai anggota penuh TIC Council.

Saat ini, IDSurvey Group tengah menjalani proses keanggotaan melalui pemenuhan persyaratan kepatuhan, implementasi program kepatuhan, serta audit independen yang ditargetkan rampung pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ekspor satu pintu yang diterapkan bertahap pada 1 Juni 2026.

Hal itu dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), badan usaha ekspor yang akan mengelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy.

Corporate Secretary PTBA, Eko Prayitno mengatakan sebagai bagian dari Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID, perseroan menghormati dan mendukung setiap kebijakan strategis pemerintah, termasuk skema tata kelola ekspor satu pintu melalui DSI.

“Perseroan memandang langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola komoditas nasional, mengoptimalkan nilai tambah bagi negara, serta meningkatkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar global,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, pemerintah diyakini telah mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam implementasi kebijakan tersebut, mulai dari sinkronisasi birokrasi, keberlanjutan kontrak ekspor yang sudah berjalan, hingga kepastian hukum bagi pelaku pasar internasional.

PTBA juga memastikan koordinasi dengan regulator dan para pemangku kepentingan terus dilakukan agar proses bisnis dan pengiriman batu bara tetap berjalan lancar di tengah persiapan implementasi kebijakan baru tersebut.

Meski demikian, PTBA mengakui saat ini masih melakukan kajian lebih rinci mengenai dampak implementasi kebijakan DSI, khususnya terhadap aspek operasional, administrasi, dan rantai pasok ekspor perseroan.

“Perseroan berharap kebijakan yang diterapkan dapat tetap menjaga daya saing industri batu bara nasional, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta mendukung pasar ekspor Indonesia,” lanjutnya.

Di tengah dinamika kebijakan tersebut, PTBA menegaskan fokus utama perusahaan tetap menjaga stabilitas produksi dan pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) guna mendukung ketahanan energi nasional.

Selain memenuhi pasar domestik, PTBA juga tetap menjaga kinerja ekspor sebagai salah satu penopang utama pendapatan perusahaan. Berdasarkan laporan kuartal I 2026, penjualan batu bara PTBA di pasar ekspor mencapai 4,79 juta ton atau berkontribusi sekitar 47% terhadap total pendapatan perseroan.

Adapun negara tujuan utama ekspor PTBA meliputi Vietnam, Bangladesh, India, Kamboja, dan Thailand.

Perseroan, lanjutnya, juga membuka peluang memperluas pasar ekspor seiring strategi diversifikasi pasar dan penguatan penjualan.

Dia menegaskan perseroan tengah menjajaki sejumlah negara potensial yang masih memiliki kebutuhan terhadap batu bara kalori menengah, dengan tetap mengikuti kebijakan tata kelola ekspor satu pintu yang tengah disiapkan pemerintah.

Prospek Saham Defensif-Positif

Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji menilai saham PTBA akan cenderung neutral dengan bias positif dari imbas kebijakan ekspor satu pintu tersebut.

Menurutnya, PTBA sebagai anggota MIND ID yang kini berpayung di bawah superholding Danantara, pembentukan DSI justru memberikan perlindungan regulasi bagi PTBA.

Dia menyebut DSI akan memastikan bahwa pasokan kalori rendah PTBA untuk PLN aman, sementara sisa kuota ekspornya akan dialokasikan secara efisien melalui jaringan diplomasi ekonomi dan perdagangan antar-negara (G to G) yang diinisiasi oleh Danantara Investment Fund.

"Dengan demikian, adapun prospek PTBA tetap defensif-positif karena risiko hambatan ekspornya diredam oleh kedekatan struktur korporasinya dengan DSI," terangnya dalam riset tertulis yang dikutip, Jumat (29/5/2026).

SURABAYA - Memperingati Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah , PT Danareksa (Persero) selaku Holding BUMN Danareksa bersama seluruh anggota holding menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menyalurkan 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing yang dipusatkan di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). Program bertajuk “ Kurban Berkah Berdayakan Desa” ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan bagi sekitar 3.800 keluarga prasejahtera di tujuh kelurahan ring satu SIER, sekaligus menggerakkan roda ekonomi mikro masyarakat dari hulu ke hilir melalui multiplier effect ekosistem kawasan industri.

Penyaluran kurban ini merupakan kontribusi kolektif dari klaster inti, yaitu PT Kawasan Industri Medan (KIM), PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda) (JIEP), PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).

Ditambah serta klaster non-inti yang mencakup PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Nindya Karya, PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), PT Jalin Pembayaran Nusantara, PT Danareksa Capital, dan PT Danareksa Finance. Sebagai informasi, jumlah hewan kurban yang didistribusikan meningkat sekitar 27 persen dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya di Makassar.

BTN Siapkan Plafon Pembiayaan Rp4,5 Triliun ke Holding Danareksa



Direktur Utama PT Danareksa (Persero), Ngurah Wirawan mengatakan, ibadah kurban sejatinya adalah instrumen redistribusi kesejahteraan yang sangat efektif di mana setiap hewan kurban menghidupkan rantai ekonomi yang panjang, mulai dari peternak, sopir truk, hingga penggerak ekonomi skala kecil seperti pembuat plastik pembungkus.

"Fenomena backward economy ini sejalan dengan DNA Holding strategis Kawasan Industri di mana kami hadir sebagai lokomotif yang menarik rantai pasok di belakangnya untuk menggerakkan perekonomian kerakyatan," terangnya.

Ngurah menambahkan, bahwa momen kepedulian ini menegaskan kompas strategis perusahaan yang saat ini tengah bertransformasi menjadi Kawasan Industri Indonesia, yakni ekosistem holding kawasan industri yang berfokus menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Sebagai informasi, Klaster Kawasan Industri yang dikelola Holding mencakup tujuh kawasan strategis dari Medan, Jakarta, Semarang, Batang, Surabaya, hingga Makassar. Posisi ini menjadikan Holding sebagai salah satu pengelola kawasan industri terluas di tanah air, dengan akses langsung kepada ribuan tenaga kerja, pelaku usaha, dan komunitas penyangga.

Melalui kemitraan strategis dengan BAZNAS, inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini ditargetkan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait pengentasan kemiskinan (SDG dan kelaparan, selaras dengan visi Asta Cita pemerintah.

Produktivitas Meningkat 500%, Danareksa Dorong TPK Batu Ampar Jadi Hub Regional



Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi BAZNAS RI, Syarifuddin, mengapresiasi konsistensi kontribusi Holding BUMN Danareksa sejak 2018 dan memastikan standar ketat dalam pelaksanaannya. "Kolaborasi ini adalah model ideal kemitraan dunia usaha dan lembaga zakat nasional. Kami memastikan seluruh proses dijalankan sesuai prinsip 3A, yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI," kata Syarifuddin.

Syarifuddin menambahkan, seluruh hewan kurban telah lolos uji klinis dan memenuhi kaidah syariat Islam. Dengan pendataan yang presisi, kami memastikan amanah dari ekosistem Kawasan Industri Indonesia ini terdistribusi secara transparan, adil, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

“Melalui semangat berbagi pada Iduladha, Holding BUMN Danareksa berharap kolaborasi lintas Anggota Holding ini terus tumbuh sebagai gerakan solidaritas sosial untuk memperkuat keterhubungan antara kawasan industri dengan masyarakat di sekelilingnya,” tutup Ngurah.

Jakarta (ANTARA) - PT Danareksa (Persero) selaku Holding BUMN Danareksa bersama seluruh anggota holding menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menyalurkan 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing yang dipusatkan di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).

“Ibadah kurban sejatinya adalah instrumen redistribusi kesejahteraan yang sangat efektif di mana setiap hewan kurban menghidupkan rantai ekonomi yang panjang, mulai dari peternak, sopir truk, hingga penggerak ekonomi skala kecil seperti pembuat plastik pembungkus,” ujar Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Ngurah Wirawan dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Program bertajuk “Kurban Berkah Berdayakan Desa” ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan bagi sekitar 3.800 keluarga prasejahtera di tujuh kelurahan ring satu SIER, sekaligus menggerakkan roda ekonomi mikro masyarakat dari hulu ke hilir melalui multiplier effect ekosistem kawasan industri.

Jumlah hewan kurban yang didistribusikan meningkat sekitar 27 persen dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya di Makassar.

“Fenomena backward economy ini sejalan dengan DNA Holding strategis Kawasan Industri di mana kami hadir sebagai lokomotif yang menarik rantai pasok di belakangnya untuk menggerakkan perekonomian kerakyatan,” ucap Ngurah.

Ngurah menambahkan bahwa momen kepedulian ini menegaskan kompas strategis perusahaan yang saat ini tengah bertransformasi menjadi Kawasan Industri Indonesia, yakni ekosistem holding kawasan industri yang berfokus menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Penyaluran kurban ini merupakan kontribusi kolektif dari klaster inti, yaitu PT Kawasan Industri Medan (KIM), PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda) (JIEP), PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), serta klaster non-inti yang mencakup PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Nindya Karya, PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), PT Jalin Pembayaran Nusantara, PT Danareksa Capital, dan PT Danareksa Finance.

Klaster Kawasan Industri yang dikelola Holding mencakup tujuh kawasan strategis dari Medan, Jakarta, Semarang, Batang, Surabaya, hingga Makassar. Posisi ini menjadikan Holding sebagai salah satu pengelola kawasan industri terluas di tanah air, dengan akses langsung kepada ribuan tenaga kerja, pelaku usaha, dan komunitas penyangga.

Melalui kemitraan strategis dengan BAZNAS, inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini ditargetkan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan kelaparan (SDG 2), selaras dengan visi Asta Cita pemerintah.

Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi BAZNAS RI Syarifuddin mengapresiasi konsistensi kontribusi Holding BUMN Danareksa sejak 2018 dan memastikan standar ketat dalam pelaksanaannya.

"Kolaborasi ini adalah model ideal kemitraan dunia usaha dan lembaga zakat nasional. Kami memastikan seluruh proses dijalankan sesuai prinsip 3A, yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI," kata Syarifuddin.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas buka suara soal sorotan publik terkait belum dirilisnya laporan keuangan super holding BUMN.

Rohan menegaskan laporan keuangan perusahaan masih mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk tenggat waktu penyampaian laporan tahunan hingga 30 Juni.

Ia menyebut sejumlah perusahaan terbuka maupun BUMN juga memiliki batas waktu pelaporan keuangan hingga akhir Juni setiap tahunnya.

"Undang-undang PT, bursa, perusahaan publik seperti Mandiri, Semen Indonesia, yang swasta? Bakrie atau siapa? Kapan deadline laporan keuangan? 30 Juni setiap tahun," ujar Rohan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Rohan mengatakan saat ini masih bulan Mei, sehingga belum melewati tenggat waktu pelaporan.

Ia juga memastikan laporan keuangan Danantara nantinya dirilis setelah proses konsolidasi seluruh perusahaan BUMN selesai dilakukan.

Sorotan publik terkait belum dirilisnya laporan keuangan Danantara ramai di media sosial. Danantara juga telah merilis pernyataan melalui situs resmi mereka pada 12 Mei 2026.

"Sebagai badan sui generis yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya, mekanisme pelaporan dan tata kelola keuangan Danantara Indonesia mengacu pada kerangka hukum tersebut," tulis pernyataan Danantara dalam situs resmi mereka.

Danantara pun menyatakan senantiasa berkomitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, Danantara menyebut tengah melakukan proses konsolidasi dan perampungan audit laporan keuangan entitas-entitas BUMN yang berada dalam cakupan pengelolaan Danantara Indonesia, termasuk penyesuaian dan harmonisasi pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Laporan keuangan tahunan Danantara Indonesia tetap akan melalui proses audit, sesuai mandat peraturan perundang-undangan," tulis pernyataan tersebut.