Bisnis.com, SAMARINDA — Sidang kasus dugaan penggelapan dalam sengketa bisnis solar Balikpapan mengungkap terdakwa Handy Aliansyah yang memimpin PT Dharma Putra Karsa ternyata pernah menerima pembayaran invoice senilai US$15,5 juta atau sekitar Rp232,5 miliar dari PT Cahaya Energi Mandiri (CEM) pada 2013.

Namun kewajiban pembayaran kepada PT PetroTrans Utama justru masih menyisakan utang sekitar Rp23 miliar.

Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti Pengadilan Negeri Balikpapan mempertanyakan ke mana larinya dana ratusan miliar rupiah tersebut, mengingat kewajiban kepada PT PetroTrans Utama seharusnya dapat dilunasi dengan dana pembayaran bertahap dari penjualan solar ke sejumlah tambang batu bara di Kalimantan Timur.

Majelis hakim kemudian menilai pembayaran kepada PT PetroTrans Utama semestinya menjadi prioritas utama.

Kendati demikian, Handy Aliansyah berkilah bahwa perusahaan yang dipimpinnya memiliki banyak kewajiban lain selain kepada PT PetroTrans Utama.

Terdakwa mengklaim pihaknya telah menunjukkan itikad baik dengan mencicil pembayaran hingga sekitar Rp20 miliar, meskipun belum menuntaskan seluruh kewajiban.

Lebih lanjut, upaya mediasi antara terdakwa dan pihak PT PetroTrans Utama yang diwakili Komisaris Christofel usai persidangan belum membuahkan hasil.

Pihak pelapor tetap meminta pelunasan kewajiban sebesar Rp20 miliar dari total utang sekitar Rp23 miliar.

"Nilai Rp20 miliar sudah inkrah. Kami sudah membuka peluang itikad baik bila mereka mau melunasi utangnya. Seharusnya kalau sesuai hitungan ditambah bunga bank dan lainnya, dia seharusnya membayar Rp83 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Dalam mediasi tersebut, Christofel mengungkapkan pihak terdakwa hanya menyanggupi pembayaran Rp13 miliar tanpa skema pembayaran yang jelas.

"Saat saya tanya teknisnya seperti apa, mereka tidak bisa menjawab. Padahal saya hanya mengetes komitmen dan keseriusan mereka dalam membayar utang tersebut," ungkapnya.

Christofel mengaku khawatir pihak terdakwa kembali mengulur waktu penyelesaian pembayaran sehingga proses pelunasan utang terus berlarut-larut tanpa kepastian.

"Seluruh keputusan kembali bergantung pada itikad Handy," katanya.

Sidang perkara tersebut dijadwalkan memasuki agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum pada 4 Juni 2026.

Adapun majelis hakim memberikan kesempatan mediasi terakhir untuk mencari kesepakatan terkait besaran ganti rugi berbasis restorative justice sebelum memasuki tahap tuntutan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar di Balikpapan tengah dilakukan menyusul gelombang keluhan dari pengemudi truk dan kalangan mahasiswa.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengkaji ulang kuota distribusi di dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) strategis yang beroperasi 24 jam. Selain itu, regulator juga mempertimbangkan usulan Pemerintah Kota Balikpapan untuk menambah titik penyalur baru.

Langkah tersebut muncul setelah audiensi multistakeholder yang digelar di DPRD Kota Balikpapan pada Rabu (6/5). Pertemuan itu melibatkan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, perwakilan sopir truk, mahasiswa, legislator daerah, serta regulator.

Audiensi tersebut digelar untuk merespons aspirasi yang sebelumnya disampaikan aliansi pengemudi dan akademisi pada Senin (4/5) terkait kendala akses terhadap Biosolar bersubsidi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Edi Mangun mengatakan pihaknya mendukung langkah evaluasi yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan.

“Pertamina pada prinsipnya mendukung langkah-langkah evaluasi yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan agar penyaluran Biosolar di Kota Balikpapan dapat semakin optimal, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, dan penyaluran berjalan lebih tepat sasaran,” ujar Edi, Sabtu (9/5/2026).

BPH Migas juga akan mengevaluasi kuota di SPBU 6476119 KM 13 dan SPBU 6476110 KM 15 yang saat ini melayani distribusi selama 24 jam. Selain itu, proses evaluasi administratif tengah berlangsung untuk menilai kelayakan penambahan SPBU penyalur Biosolar sesuai rekomendasi pemerintah kota.

Edi menjelaskan, sejak Senin (4/5) Pertamina telah meningkatkan pasokan Biosolar melebihi alokasi harian resmi. Di SPBU KM 13, pasokan ditingkatkan menjadi 64 kiloliter (KL) per hari atau naik 160% dari kuota normal. Sementara itu, SPBU KM 15 kini menyalurkan 40 KL per hari atau meningkat 162,5% dibandingkan alokasi awal.

Meski demikian, kebijakan penambahan pasokan tersebut dilakukan secara terukur mengingat kuota nasional BBM bersubsidi hingga akhir tahun tetap harus dipatuhi.

Menurut Edi, langkah tersebut juga bertujuan mencegah kebocoran BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak sekaligus menjaga kesinambungan pasokan bagi sektor transportasi dan logistik.

“Kami terus berupaya menjaga ketersediaan stok dan kelancaran penyaluran di lapangan agar aktivitas masyarakat, khususnya sektor transportasi dan logistik, tetap berjalan optimal,” katanya.

Dia menambahkan, Pertamina juga mengajak berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, komunitas pengemudi, hingga kalangan akademisi untuk bersama-sama mengawasi distribusi Biosolar bersubsidi.

“Melalui penerapan QR Code Subsidi Tepat, diharapkan penyaluran dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sebagai informasi, masyarakat dapat menyampaikan informasi atau pengaduan terkait layanan BBM melalui Pertamina Contact Center 135, surel pcc135@pertamina.com, atau akun media sosial @pertamina135.