Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menilai pencapaian target peningkatan kecepatan seluler broadband nasional sebesar 60 Mbps pada 2026 memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah.

VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan dukungan tersebut penting untuk memastikan peningkatan kecepatan internet nasional berjalan seiring dengan kualitas layanan yang stabil dan merata.

Menurut Fahmi, dukungan kebijakan diperlukan pada beberapa aspek utama. Pertama, ketersediaan dan pengelolaan spektrum yang efisien.

“Dukungan kebijakan dalam penyediaan spektrum broadband yang memadai, berkesinambungan, dan dikelola secara efisien sangat penting untuk meningkatkan kapasitas jaringan 4G dan mempercepat implementasi 5G,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Kamis (22/1/2026).

Kedua, penyederhanaan perizinan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Fahmi menjelaskan harmonisasi regulasi serta simplifikasi proses perizinan akan mempercepat pembangunan dan modernisasi jaringan, sehingga peningkatan kualitas layanan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh wilayah.

Ketiga, dukungan insentif serta penyesuaian beban regulasi (regulatory charge). Telkomsel menilai perlu adanya peninjauan terhadap struktur biaya dan beban regulasi industri, termasuk biaya spektrum dan kewajiban operasional lainnya.

Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan ruang investasi yang lebih optimal bagi operator dalam mendukung target peningkatan kecepatan dan kualitas internet nasional.

Keempat, kepastian kebijakan right of way serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Fahmi menjelaskan right of way merupakan kemudahan dan kepastian bagi operator untuk memanfaatkan ruang publik, seperti bahu jalan, trotoar, maupun jalur bawah tanah, dalam membangun dan memelihara infrastruktur telekomunikasi.

“Kebijakan yang jelas dan konsisten akan mempercepat pembangunan jaringan, menekan biaya operasional, dan mendukung pemerataan kualitas layanan internet secara nasional,” kata Fahmi.

Fahmi menekankan bahwa dengan dukungan kebijakan tersebut, Telkomsel meyakini target peningkatan kecepatan internet nasional dapat dicapai secara berkelanjutan, sekaligus memastikan layanan yang cepat, stabil, dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan industri.

Secara keseluruhan, Fahmi menilai penetapan target peningkatan kecepatan secara bertahap memberikan arah kebijakan yang jelas bagi industri untuk terus meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Adapun target peningkatan kualitas konektivitas internet tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029.

Pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata layanan mobile broadband mencapai 60 Mbps pada 2026, meningkat dari 50 Mbps pada 2025.

Target tersebut selanjutnya dinaikkan menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Selain itu, penetapan target tersebut disebut sebagai langkah strategis dan visioner dalam memperkuat fondasi transformasi digital Indonesia.

“Secara umum, Telkomsel menilai target tersebut realistis untuk dicapai secara bertahap, dengan dukungan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Fahmi.

Fahmi menambahkan tren peningkatan kualitas jaringan nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa modernisasi jaringan, penguatan 4G, serta implementasi 5G yang terukur dapat mendorong peningkatan kecepatan dan pengalaman pelanggan secara konsisten.

Fahmi memastikan Telkomsel berkomitmen mendukung target tersebut melalui optimalisasi jaringan 4G, percepatan implementasi 5G sesuai kesiapan ekosistem, serta pemanfaatan teknologi jaringan cerdas untuk meningkatkan Quality of Experience (QoE) pelanggan.

“Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menekankan kualitas layanan secara menyeluruh,” katanya.

Selain kecepatan, Komdigi juga menargetkan perluasan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026, meningkat dari target 2025 sebesar 97,30% dan capaian 2024 sebesar 97,16%.

Secara bertahap, cakupan tersebut ditargetkan mencapai 97,75% pada 2027, meningkat menjadi 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Dari sisi keterjangkauan, pemerintah menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026.

Pemerintah juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Selain itu, dalam periode Renstra tersebut, Komdigi menargetkan terbentuknya satu kota berkonsep gigacity pada 2026, serta penambahan 29 kabupaten/kota berstatus gigacity pada 2027.