Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) resmi menyandang status sebagai Persero setelah perubahan Anggaran Dasar perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut penyesuaian terhadap Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar BSI ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003351.AH.01.02.Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia Tbk., yang ditetapkan pada 23 Januari 2026.

Dalam pengumumannya tertanggal 26 Januari 2026, manajemen BSI menjelaskan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 22 Desember 2025.

Persetujuan juga telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 5 Januari 2026 yang dibuat di hadapan notaris.

Secara administratif penulisan nama perseroan disesuaikan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS). Penyesuaian ini sekaligus menegaskan posisi BSI sebagai bank syariah milik negara yang berstatus Persero.

"Dengan telah efektifnya perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1 maka secara administratif perseroan telah efektif berstatus sebagai Persero sehingga penulisan nama Perseroan pada pasal 1 Anggaran Dasar disesuaikan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.", tulis pengumuman yang ditandatangani oleh Senior Vice President Wisnu Sunandar, dikutip Selasa (27/1/2026).

Selain perubahan nama, penyesuaian Anggaran Dasar juga mencakup sejumlah ketentuan lain, antara lain penegasan jangka waktu berdirinya perseroan, penambahan hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna, perubahan persyaratan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta penegasan larangan rangkap jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan UU BUMN.

Manajemen menyatakan, perubahan Anggaran Dasar tersebut telah berlaku efektif sejak diterbitkannya persetujuan Menteri Hukum dan telah dilaporkan kepada otoritas terkait sesuai ketentuan pasar modal.

Sebelumnya, status persero telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Senin (22/12/2025). Perubahan status ini ditandai dengan pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, dalam RUPSLB tersebut pemegang saham menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Perubahan ini sekaligus menegaskan posisi BSI sebagai bank syariah milik negara atau bank BUMN.

"[Pasal 1 ayat 1] Perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.," demikian tertulis dalam Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam RUPSLB, Senin (22/12/2025).

Selain perubahan nama, RUPS juga menyetujui sejumlah pokok perubahan anggaran dasar lainnya, antara lain penyesuaian jangka waktu berdirinya perseroan sesuai standardisasi anggaran dasar BUMN.

Selain itu, dalam RUPSLB juga terdapat poin penambahan hak istimewa saham seri A Dwiwarna yang dimiliki pemerintah.

"Pasal 5 ayat 4 dan turunannya dalam pasal lainnya, penambahan hak-hak istimewa saham seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal 4C Undang-Undang BUMN, dan pelaksanaan program pengembangan keuangan syariah oleh pemerintah," sebut dalam RUPSLB.

Pemegang saham juga menyepakati penyesuaian persyaratan pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris, penegasan larangan rangkap jabatan, serta pengaturan masa jabatan direksi dan komisaris agar selaras dengan ketentuan terbaru di sektor BUMN.

Pisah dari Bank Mandiri

Seiring dengan hal tersebut, muncul pertanyaan apakah artinya BSI lepas dari Bank Mandiri? Menelisik ke belakang, rencana pelepasan BSI dari Bank Mandiri memang sudah lama beredar. Namun demikian, hingga kini belum ada kepastian dari kedua bank pelat merah ini.

Menurut catatan Bisnis, di Kompleks Istana Kepresidenan pada awal Juni 2025, eks Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pemisahan BSI dari Bank Mandiri sedang dikaji. Nantinya, BSI akan berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Belum, masih proses. Nanti Danantara yang akan ajukan ke kami. Kita lihat prospeknya,” ujar Erick.

Dia menambahkan, Kementerian BUMN, yang kini menjadi Badan Pengaturan BUMN, kala itu hanya berperan sebagai regulator. “Saya hanya melihat dari sisi pengawasan dan kebijakan," ujarnya.

Terkait dengan rencana pisah dari BMRI, Anggoro sebelumnya pernah mengatakan bahwa tidak menutupi bahwa arah masa depan BSI kini bergantung pada Danantara. “Semua call-nya ada di Danantara,” katanya dalam wawancara dengan Bisnis pada pertengahan September 2025.

Dia mengakui bahwa perjalanan BSI masih panjang. Pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 10%. Target untuk menembus aset Rp1.000 triliun pada 2030 tak bisa dicapai hanya lewat pertumbuhan organik.

“Tapi aksi-aksi organik itu tetap ada di pipeline kita. Kalau mau seribu triliun, enggak bisa organik saja,” ujarnya. BSI sedang membenahi fondasi, mulai dari digitalisasi hingga tata kelola.

Meski demikian, Anggoro tak menampik keuntungan dari spin off. Dia menilai spin off berpotensi membuat BSI lebih gesit sebagai BUMN. “Pertama, lebih lincah, kedua, jika ada inisiatif, keputusan bisa diambil lebih cepat,” ujarnya lugas.

Anggoro menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Danantara. Dia menyebut, dalam berbagai kesempatan Danantara telah menyampaikan hal tersebut.

Dia mengakui pembahasan detail mengenai skema spin off maupun penyuntikan dana belum dilakukan secara mendalam. Dijelaskan, beberapa opsi memang sudah ada, tetapi BSI belum dilibatkan secara intens. Untuk saat ini, perusahaan memilih fokus pada penguatan kinerja sebelum terjun lebih jauh ke rencana strategis tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Isu pemisahan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dari kendali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) belum padam dan terus menyeruak.

Di Kompleks Istana Kepresidenan, awal Juni lalu, eks Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pemisahan BSI dari Bank Mandiri sedang dikaji. Nantinya, BSI akan berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Belum, masih proses. Nanti Danantara yang akan ajukan ke kami. Kita lihat prospeknya,” ujar Erick. Dia menambahkan, Kementerian BUMN, yang kini menjadi Badan Pengaturan BUMN, kala itu hanya berperan sebagai regulator. “Saya hanya melihat dari sisi pengawasan dan kebijakan," ujarnya.

Pada kuartal akhir tahun ini, isu pemisahan bank syariah terbesar dari BMRI itu kembali mencuat. Bank dengan logo pita emas ini dikabarkan akan melaksanakan RUPS untuk membahas hal tersebut.

Sebagai informasi, menurut laporan keuangan Bank Mandiri per kuartal III/2025, BSI merupakan aset syariah terbesar di republik ini. Melepasnya bukan sekadar urusan teknis pemindahan saham, tetapi juga soal arah bisnis dan pengaruh di industri keuangan.

Jika rencana itu terjadi, BMRI berisiko kehilangan penopang terbesar di antara entitas anak. Hingga kuartal III/2025, BSI mencatat laba bersih Rp5,56 triliun, naik dari Rp5,11 triliun tahun lalu. Dari total laba bersih entitas anak Bank Mandiri sebesar Rp8,45 triliun, separuh lebih berasal dari BSI.

Berdasarkan laporan kinerja entitas anak perseroan dalam presentasi Bank Mandiri, BSI menyumbang laba bersih terbesar dengan nilai mencapai Rp5,56 triliun per September 2025, tumbuh dari Rp5,11 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Sumber: Paparan kinerja Bank Mandiri, 2025

Secara keseluruhan, laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT) entitas anak Bank Mandiri tercatat Rp8,45 triliun hingga kuartal III/2025, sedikit turun 0,95% dibandingkan Rp8,54 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Meski begitu, laba bersih berdasarkan kepemilikan atau NPAT by ownership justru naik 3% menjadi Rp4,62 triliun dari Rp4,49 triliun.

Dari sisi aset, BSI yang sahamnya dimiliki 51,47% oleh Bank Mandiri mencatat total aset Rp416,57 triliun hingga September 2025, naik 4,14% secara kuartalan (QoQ) dan tumbuh 12,40% secara tahunan (YoY). Dengan capaian tersebut, BSI menyumbang sekitar 70,1% dari total aset seluruh entitas anak Bank Mandiri yang mencapai Rp593,83 triliun.

Selain BSI, entitas lain yang turut menopang kinerja grup adalah Mandiri Taspen dengan aset Rp69,80 triliun atau naik 8,23% YoY, serta AXA Mandiri Financial Services yang membukukan aset Rp43,83 triliun atau naik 2,61% YoY.

Sementara itu, dari segmen multifinance, Mandiri Tunas Finance (MTF) mencatat penurunan aset 19,4% YoY menjadi Rp28,80 triliun, sedangkan Mandiri Utama Finance (MUF) tumbuh 16,22% YoY menjadi Rp17,09 triliun.

Total aset gabungan seluruh anak usaha Bank Mandiri mencapai Rp593,83 triliun per September 2025, tumbuh 9,05% secara tahunan. Pertumbuhan ini ditopang oleh segmen perbankan dan asuransi yang masih menunjukkan peningkatan kinerja positif.

Dengan kontribusi dominan BSI dan pertumbuhan solid di sektor keuangan lainnya, Bank Mandiri berhasil mempertahankan momentum kinerja entitas anak secara konsolidasi di tengah ketatnya persaingan industri perbankan nasional.

Menurut data Bank Mandiri, total aset per September 2025 tercatat sebesar Rp2.563,36 triliun. Lalu total aset BSI per September 2025 sebesar Rp416,57 triliun.

Namun, Bank Mandiri hanya memiliki 51,47% saham di BSI. Maka, porsi aset BSI yang dikonsolidasikan ke dalam laporan Bank Mandiri adalah 51,47% dikalikan Rp416,57 triliun yaitu Rp214,4 triliun.

Jika BSI dilepas sepenuhnya alias de-konso­lidasikan, maka total aset Bank Mandiri akan turun sebesar porsi yang sebelumnya dikonsolidasikan. Aset Bank Mandiri sebesar Rp2.563,36 triliun dikurang Rp214,41 triliun. Hasilnya, aset Bank Mandiri tanpa BSI sekitar Rp2.348,95 triliun.

Bagaimana dampak dari laba Bank Mandiri? Dari data kinerja anak usaha yang tercantum dalam laporan yang sama, laba bersih BSI sebesar Rp5,56 triliun hingga September 2025. Jika dihitung, kontribusi laba BSI ke Bank Mandiri yaitu 51,47% dikalikan Rp5,56 triliun. Dengan demikian, laba konsolidasi berpotensi berkurang sekitar Rp2,86 triliun dari sisi kontribusi anak usaha.

Imbasnya, porsi pendapatan nonbank Mandiri akan makin kecil, karena anak usaha terbesar yaitu BSI keluar dari Grup Bank Mandiri. Sebab, BSI masih menjadi tulang punggung utama kontribusi kinerja anak usaha Bank Mandiri.

Respons Dirut BSI

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, tak menutupi bahwa arah masa depan BSI kini bergantung pada Danantara. “Semua call-nya ada di Danantara,” katanya dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia pada pertengahan September lalu.

Dia mengakui Bahwa perjalanan BSI masih panjang. Pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 10%. Target untuk menembus aset Rp1.000 triliun pada 2030 tak bisa dicapai hanya lewat pertumbuhan organik.

“Tapi aksi-aksi organik itu tetap ada di pipeline kita. Kalau mau seribu triliun, enggak bisa organik saja,” ujarnya. BSI sedang membenahi fondasi, mulai dari digitalisasi hingga tata kelola.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Anggoro Eko Cahyo/Dok. BPJS Ketenagakerjaan

Meski demikian, Anggoro tak menampik keuntungan dari spin off. Dia menilai spin off berpotensi membuat BSI lebih gesit sebagai BUMN. “Pertama, lebih lincah, kedua, jika ada inisiatif, keputusan bisa diambil lebih cepat,” ujarnya lugas.

Anggoro menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Danantara. Dia menyebut, dalam berbagai kesempatan Danantara telah menyampaikan hal tersebut.

Dia mengakui pembahasan detail mengenai skema spin off maupun penyuntikan dana belum dilakukan secara mendalam. Dijelaskan, beberapa opsi memang sudah ada, tetapi BSI belum dilibatkan secara intens. Untuk saat ini, perusahaan memilih fokus pada penguatan kinerja sebelum terjun lebih jauh ke rencana strategis tersebut.

Dampak ke Kinerja BSI

Pengamat keuangan syariah, Sutan Emir Hidayat, menilai BSI bisa melesat setelah dilepas dari Mandiri. “BSI sedang dalam momentum positif. Menjadi entitas yang lebih mandiri akan memberi ruang gerak dan fleksibilitas lebih besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah,” katanya kepada Bisnis, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, pemisahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, apalagi di tengah tren kenaikan harga emas dan minat pada instrumen keuangan syariah. “Ini bisa mendorong naiknya harga saham BSI,” ujarnya.

Namun, Pengamat Keuangan Syariah Sutan Emir Hidayat sebelumnya menyebut kinerja BSI berpotensi melesat jika menjadi entitas yang lebih mandiri.

Sutan menyampaikan pengalihan kepemilikan ini juga akan berpengaruh terhadap strategi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan. Pasalnya, BSI sebagai bank syariah akan lebih leluasa dalam menentukan arah bisnisnya, jika pemisahan tersebut benar terjadi.

“Kinerja BSI sedang sangat baik, jika menjadi entitas yang lebih mandiri, ruang geraknya akan lebih luas, fleksibel, dan fokus pada pengembangan pasar keuangan syariah nasional. Ini bisa menjadi peluang BSI untuk melesat lebih jauh,” kata Sutan dalam keterangannya kepada Bisnis.

Selain itu, Sutan menyebut bahwa rencana tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap BSI Apalagi, saat ini BSI telah menjadi bullion bank, sama seperti Pegadaian.

“Tentu melihat apalagi sekarang harga emas yang lagi, ini tentu saya rasa keputusan strategis ini akan mendorong naiknya harga saham BSI,” ujarnya.

Kendati begitu, Sutan mengingatkan bahwa proses pemisahan perlu dilakukan secara hati-hati. Dia mengatakan, BSI selama ini mendapat dukungan besar dari Bank Mandiri, baik dari infrastruktur, likuiditas, maupun jaringan.

Jika pemisahan dilakukan, kata dia, diperlukan masa transisi yang terencana dan mekanisme pengalihan dukungan yang jelas, agar tidak terjadi gangguan pada operasional maupun persepsi pasar.

Menurutnya, terdapat tiga faktor utama keberhasilan pemisahan BSI dari Bank Mandiri. Pertama, tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Kedua, permodalan yang cukup dan berkelanjutan. Ketiga, roadmap transisi yang terukur dan transparan.

Apabila ketiga faktor ini terpenuhi, dia menyebut bahwa BSI tidak hanya siap lepas, tetapi juga berpotensi menjadi pemain utama dalam industri perbankan syariah di kawasan regional.

Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto sebelumnya menilai bahwa perpindahan BSI ke Danantara akan mendudukkan posisi BSI tidak lagi sebagai anak usaha Bank Mandiri, melainkan sebagai entitas sejajar dalam struktur kepemilikan negara.

Dia menilai, perubahan ini memungkinkan Danantara memperkuat intervensi terhadap pengembangan bank syariah secara lebih langsung, tanpa melalui struktur dua lapis seperti saat ini.

"BSI akan didudukkan bukan lagi sebagai anaknya Mandiri, tapi dalam posisi sejajar. Ini memberi ruang agar pengembangan ekosistem syariah bisa lebih terintegrasi, termasuk menjadi hub industri halal dan sektor syariah lainnya," ujar Toto kepada Bisnis.

Keputusan memisahkan BSI mungkin membuka jalan bagi kemandirian industri keuangan syariah nasional. Namun, langkah ini juga berarti kehilangan mesin laba terbesar yang selama ini menjadi tulang punggung grup BMRI. Di antara kepentingan regulator dan kalkulasi bisnis, nasib Bank Mandiri kini ditentukan oleh kemampuannya berdiri tanpa bayang-bayang BSI.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Keuangan Syariah Sutan Emir Hidayat menyebut kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) berpotensi melesat jika menjadi entitas yang lebih mandiri.

Sutan menyampaikan pengalihan kepemilikan ini juga akan berpengaruh terhadap strategi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan. Pasalnya, BSI sebagai bank syariah akan lebih leluasa dalam menentukan arah bisnisnya, jika pemisahan tersebut benar terjadi.

“Kinerja BSI sedang sangat baik. Jika menjadi entitas yang lebih mandiri, ruang geraknya akan lebih luas, fleksibel, dan fokus pada pengembangan pasar keuangan syariah nasional. Ini bisa menjadi peluang BSI untuk melesat lebih jauh,” kata Sutan dalam keterangannya kepada Bisnis, Senin (20/10/2025).

Selain itu, Sutan menyebut bahwa rencana tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap BSI. Apalagi, saat ini BSI telah menjadi bank bullion, sama seperti Pegadaian.

“Tentu melihat apalagi sekarang harga emas yang lagi, ini tentu saya rasa keputusan strategis ini akan mendorong naiknya harga saham BSI,” ujarnya.

Kendati begitu, Sutan mengingatkan bahwa proses pemisahan perlu dilakukan secara hati-hati. Dia mengatakan, BSI selama ini mendapat dukungan besar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), baik dari infrastruktur, likuiditas, maupun jaringan.

Jika pemisahan dilakukan, kata dia, diperlukan masa transisi yang terencana dan mekanisme pengalihan dukungan yang jelas, agar tidak terjadi gangguan pada operasional maupun persepsi pasar.

Menurutnya, terdapat tiga faktor utama keberhasilan pemisahan BSI dari Bank Mandiri. Pertama, tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Kedua, permodalan yang cukup dan berkelanjutan. Ketiga, roadmap transisi yang terukur dan transparan.

Apabila ketiga faktor ini terpenuhi, dia menyebut bahwa BSI tidak hanya siap lepas, tetapi juga berpotensi menjadi pemain utama dalam industri perbankan syariah di kawasan regional.

Untuk diketahui, hal tersebut disampaikan Sutan di tengah berhembusnya wacana pemisahan (spin off) BSI dari Bank Mandiri ke Danantara, yang disebut-sebut akan menjadi salah satu agenda strategis dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam waktu dekat.

Sementara itu, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani enggan menanggapi wacana pemisahan BSI dari Bank Mandiri. Saat dikonfirmasi mengenai rencana tersebut, Rosan tidak berkomentar banyak.

“Ya terima kasih ya,” jawabnya singkat, usai menghadiri agenda HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Wacana tersebut sebelumnya sempat disampaikan oleh Erick Thohir, yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada Juni 2025, Erick menyampaikan bahwa proses pemisahan BSI dari BMRI masih dalam tahap kajian. Erick mengatakan BSI nantinya akan berada di bawah pengelolaan BPI Danantara.

“Belum, masih proses [pemisahan BSI dari Bank Mandiri]. Kan nanti dari Danantara akan mengajukan ke kami, baru kita lihat seperti apa prospeknya,” ujar Erick saat ditemui kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/6/2025).

Erick menegaskan bahwa peran Kementerian BUMN saat ini adalah sebagai regulator. Oleh karena itu, kajian dan pengajuan resmi akan dilakukan terlebih dahulu oleh Danantara sebelum keputusan diambil. “Iya, nanti ada kajian dari mereka, kan sekarang posisi saya sebagai regulator,” jelas Erick.